Menurut Netty, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat.

“Keputusan tidak menaikkan iuran BPJS tentu memberi ruang napas bagi masyarakat. Ini langkah yang perlu diapresiasi, selama tetap diiringi dengan komitmen menjaga keberlanjutan program dan mutu pelayanan,” ujar Netty, Rabu (21/1/2026).

Netty mencatat adanya dukungan anggaran negara sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan layanan jaminan kesehatan tetap berjalan.

Namun, ia mengingatkan bahwa suntikan fiskal tersebut harus benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan akuntabel.

“Yang tidak kalah penting adalah memastikan dana tersebut berdampak langsung pada peningkatan layanan, bukan hanya menutup defisit. Masyarakat perlu merasakan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, dan bermutu,” kata Politisi PKS tersebut.

Legislator ini juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan arah kebijakan jangka menengah BPJS Kesehatan, termasuk rencana pembiayaan dan pengendalian biaya layanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan adalah instrumen perlindungan sosial yang sangat vital. Kebijakannya harus dikelola secara hati-hati, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan, bukan semata angka,” pungkasnya.

Artikel Netty Minta Layanan BPJS Tetap Prioritas Meski Tak Ada Kenaikan Iuran 2026 pertama kali tampil pada Rilpolitik.