“Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon,” kata Prabowo dikutip dari akun X resminya, Minggu (5/4/2026).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengecam keras penyerangan yang telah menyebabkan gugurnya prajurit TNI.

“Kami, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” tegasnya.

Adapun tiga prajurit TNI yang gugur adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon.

Prabowo berjanji negara akan terus menghormati dan tidak akan pernah melupakan pengorbanan mereka.

“Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan,” ujarnya.

“Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa,” tutupnya.

Dianggap Tak Berani Sebut Negara Pelaku

Sementara itu, netizen menyoroti pernyataan Prabowo lantaran dinggap tidak berani menyebut nama negara pelaku penyerangan yang diduga Israel.

“Tidak menyebut negara mana pelakunya, hanya mengecam keras tanpa tujuan yang jelas. Inilah sikap pemimpin bacol hanya berani keras ke rakyat sendiri tapi lunak kepada luar. Kau mantan jendral Kopasus tapi nyali kau tak sesangar cerita yang beredar. Kupikir kau singa untuk bangsa ini ternyata kau tak lebih dari sekedar keledai Dimata Netanyahu. Kau takut menyebut negara yang membunuh anak bangsa mu. Setega itu kau Prabowo . Aku kecewa,” tulis akun @indepenSumatera.

“Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI karena kebiadaban negara zionist Israel dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon,” tulis akun @Dwimesse_Dwi.

Diketahui, Praka Farizal Rhomadhon gugur setelah proyektil meledak di dekat salah satu posisi kelompok tersebut di dekat Desa Adchit al-Qusayr di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026).

Kemudian, pada Senin (30/3/2026), PBB mengonfirmasi lagi dua prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Sementara itu, 8 anggota TNI mengalami luka-luka, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Arif Kurniawan, Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana, dan Praka Deni Rianto. Sementara tiga lainnya belum diketahui identitasnya.

Ketiga prajurit yang gugur telah dipulangkan dan tiba di Indonesia pada Sabtu (4/4/2026).

Artikel Kutuk Serangan 3 Tentara Perdamaian RI, Tapi Prabowo Dianggap Tak Berani Sebut Negara Pelaku pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyatakan bahwa kehadiran prajurit Indonesia di Lebanon merupakan bagian dari komitmen konstitusional Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.

“Prajurit Indonesia hadir di sana bukan sebagai pasukan perang, melainkan sebagai penjaga perdamaian dunia. Kehadiran mereka adalah perwujudan amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Sahrin dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, serangan terhadap posisi pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan insiden yang sangat serius karena menyasar kontingen yang berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Gerakan Rakyat menilai serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

“Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip perlindungan terhadap misi perdamaian dunia,” ujarnya.

Sehubungan dengan insiden tersebut, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi yang tegas di forum internasional.

Gerakan Rakyat juga meminta agar dilakukan penyelidikan internasional yang transparan dan independen guna memastikan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Selain itu, organisasi tersebut mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjamin keamanan seluruh pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik, termasuk kontingen Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasukan perdamaian paling profesional di dunia.

Tidak hanya itu, Gerakan Rakyat juga meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong PBB memberikan sanksi tegas terhadap pihak penjajah Israel atas tindakan yang dinilai telah membahayakan misi perdamaian internasional.

Sahrin menegaskan bahwa pengorbanan prajurit Indonesia yang gugur harus dimaknai sebagai pengorbanan bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia.

“Pengorbanan prajurit Indonesia ini adalah pengorbanan untuk kemanusiaan dan perdamaian dunia,” katanya.

Gerakan Rakyat juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang gugur dalam tugas tersebut serta mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

⸻

5 ALTERNATIF JUDUL BERITA
1. Gerakan Rakyat Kutuk Serangan terhadap Markas UNIFIL, Desak PBB Beri Sanksi kepada Israel
2. Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Gerakan Rakyat Minta PBB Jatuhkan Sanksi kepada Israel
3. Gerakan Rakyat: Serangan terhadap Pasukan Perdamaian PBB Tidak Bisa Ditoleransi
4. Ketum Gerakan Rakyat Desak Investigasi Internasional atas Serangan UNIFIL di Lebanon
5. Gerakan Rakyat Dorong Pemerintah RI Ambil Langkah Diplomasi Tegas Pasca Serangan UNIFIL

Artikel PBB Didesak Sanksi Israel atas Serangan ke Markas UNIFIL di Libanon pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Guntur merasa aneh dengan Prabowo yang tidak memberikan ucapan duka mengingat Indonesia dan Iran memiliki hubungan diplomatik yang kuat.

“Saya belum menemukan ucapan duka cita dari Presiden Prabowo terhadap meninggalnya Sayyid Ali Khamenei, yang merupakan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran. Secara de facto, saat wafat, Sayyid Ali Khamenei adalah kepala negara Iran. Presiden Prabowo adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara Indonesia. Sementara Iran dan Indonesia adalah negara sahabat, punya relasi diplomatik yang kuat dan hubungan kerjasama tak hanya antardua negara juga di tingkat internasional,” kata Guntur lewat unggahannya di X pada Selasa (3/3/2026).

“Tapi anehnya, ada kepala negara sahabat meninggal, Prabowo tidak mengucapkan kesedihan dan duka cita. Secara etika dan adab ketimuran, raibnya ucapan duka cita itu patut dipertanyakan,” tambah dia.

Guntur lalu menyinggung keinginan Prabowo untuk menjadi juru damai usai konflik AS-Israel dan Iran pecah. Guntur ragu Iran akan menerima Prabowo sebagai juru damai.

“Ketika pecah serangan AS dan Israel terhadap Iran, Prabowo melalui Kementrian Luar Negeri, buru-buru menawarkan diri menjadi juru damai dan bahkan siap berangkat ke Teheran, Iran, suatu sikap yang bisa dipuji sebagai kepedulian untuk perdamaian, tapi, bagaimana mau jadi juru damai dan mau ke Teheran, mengucapkan duka cita saja tidak dilakukan? Bagaimana mau diterima di Teheran oleh tuan rumah, kalau tatakrama saja tidak ditunaikan?” tanyanya.

Itulah kenapa, kata Guntur, muncul kritik dan pesimisme atas tawaran Prabowo untuk menjadi juru damai. Sebab, hal mendasar saja, seperti mengucapkan duka cita, tidak dilakukan oleh Prabowo.

“Karena itu muncul kritik hingga pesimisme pada tawaran Prabowo menjadi juru damai dan mau ke Teheran yang disebut-sebut hanya untuk memoles citra diri dan mencari panggung diplomatik untuk pemberitaan dan branding, bisa dibilang keinginanannya muluk-muluk dan melangit, tapi hal dasar, etika persahabatan: mengucapkan duka cita saja tidak dilakukan,” ujarnya.

Guntur tak habis pikir atas diamnya Prabowo terkait kematian Ali Khamenei yang disebabkan serangan militer AS dan Israel.

“Apakah Prabowo merasa tidak enak, atau mungkin takut (?) pada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu? Karena meninggalnya Sayyid Ali Khamenei akibat dari serangan militer AS dan Israel,” ujarnya.

“Tapi apakah hanya karena afiliasi politik dan konflik politik sehingga mematikan nurani kemanusiaan sampai-sampai tidak mengucapkan bela sungkawa?” sambungnya.

Guntur mengungkit politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi pegangan Prabowo dalam bertindak.

“Katanya Indonesia punya prinsip “bebas aktif” tapi presidennya tidak bisa “bebas” walau hanya mengucapkan duka cita atas berpulangnya kepala negara sahabat. Bukankah Indonesia tidak sedang berperang atau berkonflik dengan Iran? Bukankah Indonesia sama-sama punya hubungan diplomatik dengan AS dan Iran, meskipun keduanya sedang terjadi konflik, harusnya posisi Indonesia tetap bisa “bebas aktif” antara keduanya, jadi apa hambatan Presiden Prabowo tidak mengucapkan duka cita atas berpulangnya kepala negara Iran?“ ujarnya.

Guntur menegaskan tak ada alasan bagi Prabowo untuk tidak mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Ali Khamenei.

“Kalaupun terjadi konflik bukan alasan untuk membunuh rasa kemanusiaan, bukankah junjungan kita Nabi Muhammad Saw tetap berdiri dan menghormati saat ada iring-iringan jenazah orang Yahudi, meskipun saat itu berkecamuk konflik antara umat Islam di Madinah dan umat Yahudi,” ucapnya.

Oleh karena itu, Guntur tetap berharap Prabowo menyampaikan ucapan duka cita atas kematian Ali Khamenei.

“Saya berharap Pak Prabowo punya keberanian mengucapkan duka cita atas berpulangnya kepala negara sahabat: Sayyid Ali Khamenei, selain pertimbangan etik, humanistik, juga diplomatik, syukur-syukur benar-benar jadi ke Teheran Iran untuk menjadi juru damai,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Politikus PDIP Pertanyakan Prabowo Tak Ucapkan Duka Atas Kematian Ali Khamenei pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku,” demikian keterangan Kemlu RI lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com, Senin (2/2/2026).

Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati kesepakatan tersebut.

“Pelanggaran sepihak tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan dan secara langsung menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan,” tulisnya.

Diketahui, Israel kembali melalukan serangan udara di wilayah jalur Gaza pada Sabtu (31/1/2026) waktu setempat.

Setidaknya 11 orang meninggal dan 20 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Serangan itu terjadi saat genjatan senjata masih berlaku di jalur Gaza, sejak Oktober 2025.

Artikel Indonesia Kecam Keras Serangan Israel di Gaza pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penutupan perbatasan Rafah tersebut dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati, serta mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara internasional. Tindakan ini berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan menambah penderitaan warga sipil di Gaza karena bantuan internasional terhambat dan belum dapat disalurkan ke warga Gaza.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa menahan akses kemanusiaan sama dengan memperpanjang penderitaan rakyat Gaza. “Setiap keterlambatan membuka jalur Rafah berarti semakin banyak nyawa yang terancam,” tegas Mardani, Senin (20/10/2025).

BKSAP DPR RI juga mengimbau Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata menekan Israel agar membuka perbatasan Rafah dan menghentikan semua bentuk blokade yang bertentangan dengan hukum internasional dan kesepakatan gencatan senjata.

Mardani menambahkan bahwa dukungan terhadap rakyat Palestina adalah amanat moral dan konstitusional bangsa Indonesia. “Selama penjajahan masih ada di muka bumi, kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina. BKSAP akan terus menjadi garda depan diplomasi parlemen untuk memastikan suara kemanusiaan tidak pernah padam” ujar Anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini.

Artikel Penutupan Jalur Rafah Dinilai Langgar Genjatan Sejata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan rilis yang diterima rilpolitik.com pada Senin (13/10/2025), pertemuan tersebut membahas usulan untuk menutup seluruh wilayah dan perairan Indonesia bagi kapal yang membawa produk yang berasal dari Israel maupun yang akan dikirim menuju Israel. Hal itu dilakukan sebagai bentuk nyata penolakan terhadap agresi dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Langkah tersebut dipandang sebagai wujud konsistensi terhadap prinsip dan komitmen konstitusional Indonesia dalam mendukung kemerdekaan segala bangsa terutama Palestina.

Selain itu, mereka juga mengusulkan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terus melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Kedua lembaga menegaskan perlunya langkah diplomatik yang lebih berani dan tegas untuk memastikan penegakan keadilan bagi Palestina.

BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk melanjutkan koordinasi dengan berbagai lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global guna memperkuat kampanye solidaritas dan tekanan internasional terhadap Israel.

Pertemuan ini juga menandai komitmen bersama untuk memperkuat jejaring diplomasi parlemen dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Artikel Dua Langkah Usulan BKSAP DPR dan  DBS Palestinian Centre Atasi Arogansi Israel pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang di negosiasi secara tidak langsung di Mesir sebuah langkah yang sebelumnya dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, M.Eng., menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.

“Kami sangat prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani.

BKSAP DPR RI mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan.

“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan secara penuh. Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan kehidupan yang bermartabat,” tutup Mardani.

Artikel BKSAP DPR RI Sebut Serangan di Gaza Pengkhianatan terhadap Gencatan Senjata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu dibuat SBY melalui unggahan di akun media sosial X resminya, @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025).

SBY mengatakan, dunia sedang di ambang malapetaka jika perang Iran dan Israel tak terkontrol.

“Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi “out of control”, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” kata SBY.

Presiden dua periode itu menilai masa depan dunia berada di tangan lima orang kuat. Mereka adalah Benjamin Netanyahu, Ali Khamenei, Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping.

“Masa depan dunia, dari sisi perdamaian dan keamanan, ke depan ini akan ditentukan oleh lima orang kuat (strong men). Yang pertama dan kedua adalah Benjamin Netanyahu dan Ali Khamenei. Sedangkan yang ketiga, keempat dan kelima (yang lebih kuat lagi) adalah Donald Trump, Vladimir Putin dan Xi Jinping,” tuturnya.

Dia berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan oleh Tuhan.

“Semoga kelima pemimpin tersebut oleh Tuhan diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan. Jangan ada salah keputusan dan “miscalculation” (salah hitung). Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” ujarnya.

Sejarah mencatat, lanjut SBY, banyak peperangan yang berangkat dari ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders).

“Dari abad ke abad, selalu ada “warlike leaders“ (pemimpin yang sangat gemar berperang). Padahal, sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian,” katanya.

“Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel SBY: Dunia di Ambang Malapetaka pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa aksi militer sepihak yang dilakukan Israel merupakan hal yang buruk bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas global.

“Serangan terhadap wilayah kedaulatan Iran merupakan tindakan provokatif dan sangat berisiko. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang tanpa kendali,” kata Mardani dalam rilis yang diterima rilpolitik.com pada Sabtu (14/6/2025).

BKSAP menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret guna mencegah memburuknya situasi. Tindakan preventif dan diplomatik diperlukan untuk memastikan bahwa ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat melibatkan lebih banyak negara.

Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB agar tercipta perdamaian dunia.

“Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut harus ditindak secara tegas oleh komunitas internasional,” tambah anggota Komisi II dari Fraksi PKS itu.

Mardani meminta semua pihak untuk dapat menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bersifat eskalatif.

“Dalam situasi global dengan berbagai krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik yang dibutuhkan saat ini adalah deeskalasi, bukan provokasi agar perdamaian dan stabilitas kawasan tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui BKSAP DPR RI, Indonesia terus meneguhkan komitmennya terhadap prinsip penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi hukum internasional.

“Pergerakan lain yang dilakukan adalah mendorong parlemen-parlemen dunia untuk turut bersuara dan mengambil inisiatif mendorong penyelesaian damai, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen,” katanya.

“Dalam situasi penuh ketegangan seperti ini, suara parlemen sebagai representasi rakyat dunia menjadi penting untuk menekan pihak-pihak yang cenderung menggunakan kekuatan militer secara sepihak,” pungkas dia.

Artikel Kecam Serangan Israel ke Iran, BKSAP Peringatkan Potensi Eskalasi Konflik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

”Israel secara licik telah memanfaatkan berakhirnya gencatan senjata tahap pertama pada Sabtu (1/3) untuk memblokir semua konvoi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Ini jelas bentuk lain dari genosida Israel terhadap warga Gaza. Ini sangat kejam dan harus dikutuk.

Dunia terutama PBB harus cepat bergerak menghentikan pemblokiran tersebut,” tegas Mardani mengingatkan.

Lebih lanjut dijelaskan Mardani, mengeksploitasi krisis kemanusiaan di Gaza agar Hamas menerima proposal gencatan senjata tahap kedua sesuai yang diinginkan Israel adalah sangat memalukan dan melanggar HAM.

Pada sisi lain, imbuh Mardani, kendati gencatan senjata tahap pertama sejak 17 Januari lalu dapat disebut berhasil, namun itu bukan berarti penderitaan warga Gaza lantas berhenti.

”Meski gencatan senjata tahap pertama sukses diimplementasikan, warga Gaza masih sangat menderita. Mereka masih dihantui kelaparan, pasokan air sangat terbatas, dan barang-barang sangat mahal di tengah musim dingin yang menusuk. Lebih dari 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza terpaksa mengungsi karena rumah mereka dirudal Israel. Kini mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat yang sangat tidak layak,” ujar dia.

Lebih lanjut, politisi PKS tersebut menilai bahwa agenda terpenting saat ini adalah memastikan pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tidak terhambat.

”Melanjutkan gencatan senjata adalah sangat penting. Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah memastikan akses tanpa hambatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini karena terkait nyawa jutaan nasib nyawa warga Gaza, termasuk bayi-bayi yang terancam oleh kematian karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi,” pungkas dia.

Artikel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, BKSAP DPR Tuding Israel Lakukan Genosida pertama kali tampil pada Rilpolitik.