Islah sendiri mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan aksi para OTK yang kerap memotret aktivitas keluarganya secara diam-diam.

“Sebenarnya saya sudah tidak peduli juga dengan aksi mereka yang setiap pagi-siang-malam memotret dan memantau rumah saya,” kata Islah lewat unggahannya di akun Threads miliknya, dikutip Jumat (31/7/2026).

Islah menegaskan dirinya tidak takut terhadap intimidasi, siapa pun pelakunya. “Entah pelakunya tentara, polisi atau preman sekalipun, yang jelas saya tidak akan bisa dibungkam,” tegas dia.

Kejadian ini membuat Islah berkesimpulan bahwa intimidasi rezim berkuasa kepada aktivis sipil saat ini tidak jauh berbeda dengan rezim Orde Baru (Orba).

“Kesimpulan saya sudah mengerucut: ‘daya intimidasi REZIM ini kepada aktivis sipil, tidak jauh beda dengan ORDE BARU!’,” ujar Islah.

Islah mengunggah tangkapan layar rekaman CCTV. Dalam unggahan tersebut, terlihat peristiwa yang disebut pengintaian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2026, pukul 08.43 WIB.

Saat itu, kata Islah, OTK tersebut kabur setelah aktivitasnya dipergoki oleh warga sekitar.

“Pelaku (pemotor) yang sedang memotret dan memvideokan aktivitas keluarga saya, kabur setelah dipergoki oleh warga,” tulis Islah.

Dugaan pengintaian ini bukan terjadi kali ini saja. Islah pada akhir Mei 2026 pernah mengungkap kejadian serupa. Saat itu, ia mengaku rumahnya “dikepung” oleh OTK dalam 10 hari terakhir. Ia meyakini pelaku adalah oknum TNI.

“Dalam 10 hari terakhir rumah saya ‘dikepung’ oleh beberapa oknum yang saya yakini tentara. Mereka merekam siapa pun yang beraktivitas di rumah dan lalu menguntit ke mana pun saya pergi. Mereka juga memetakan dan mempelajari setiap lekuk teritorial di seputaran tempat saya tinggal. Mereka menyatroni rumah saya tanpa henti, dari pagi hingga pagi lagi,” kata Islah pada Senin (25/5/2026).

(War/rilpolitik)

Artikel Rumah Islah Bahrawi Kembali Disatroni OTK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Islah meyakini OTK tersebut merupakan oknum anggota TNI. Mereka tidak hanya menyatroni rumahnya, tetapi juga melakukan penguntitan ke mana pun dirinya pergi.

“Dalam 10 hari terakhir rumah saya ‘dikepung’ oleh beberapa oknum yang saya yakini tentara. Mereka merekam siapa pun yang beraktivitas di rumah dan lalu menguntit ke mana pun saya pergi. Mereka juga memetakan dan mempelajari setiap lekuk teritorial di seputaran tempat saya tinggal. Mereka menyatroni rumah saya tanpa henti, dari pagi hingga pagi lagi,” ungkap Islah.

Islah menjelaskan, para oknum itu bolak-balik di sekitar rumahnya melakukan pemantauan dan pemotretan terkait aktivitas di dalam rumahnya. Itu alasan Islah menggunakan istilah ‘dikepung’.

“Mereka hilir mudik di sekitar rumah saya, memotret dan memantau secara tertutup atau terbuka – seolah rumah saya markas musuh yang setiap penghuninya adalah ancaman terhadap negara. Mereka kerap menanyakan rutinitas saya kepada tetangga sekitar, termasuk detil penghuni rumah. Mereka menyampaikan pesan bahwa saya sedang diawasi dan ditandai,” ujarnya.

Islah menilai ini sebagai bentuk lahirnya kembali Orde Baru. Ia curiga apa yang dialaminya sebagai konsekuensi dari sikapnya yang kerap mengkritik remiliterisasi

“Suasana Orde Baru telah lahir ‘caesar’ di beranda rumah saya. Dwifungsi ABRI, Kopkamtib dan UU Subversif di negara ini sudah tak ada lagi, tapi segelintir orang berusaha menghadirkan ruhnya kembali. Ini terasa jelas, setidaknya saya sendiri telah mengalami denyutnya. Mungkin saja karena saya dianggap aktivis demokrasi atau karena seringkali mengkritik remiliterisasi, tapi yang jelas wajah-wajah anti supremasi sipil itu seliweran di seputaran rumah saya,” kata dia.

Melihat apa dialami dirinya ini, ia yakin banyak aktivis masyarakat sipil yang mengalami kejadian serupa.

“Saya sejatinya tak ingin bercerita soal ini kepada siapapun. Bagi saya, ini bagian dari risiko perjuangan dalam menjaga amanat reformasi, demokrasi dan peradaban masyarakat sipil di Indonesia. Namun saya meyakini situasi ini tidak hanya terjadi kepada saya. Bisa jadi kawan-kawan seperjuangan yang lain juga mengalami supresi yang sama,” ujarnya.

Pria kelahiran Madura itu menegaskan dirinya tidak akan pernah berhenti mengkritik. Ia hanya menyayangkan karena intimidasi terjadi di era milenia.

“Suara kami tidak akan pernah redup karena intimidasi ini. Tapi yang amat saya sayangkan, situasi ini justeru terjadi di era milenia. Era di mana setiap rakyat dituntut untuk bernalar sehat dan berpikir cerdas – baik sipil maupun militer. Milenia adalah era di mana Demokrasi tidak boleh lagi hanya rutinitas bual di podium dan pemilihan umum,” katanya.

“Milenia adalah era di mana militer harus berkonsentrasi penuh menekuni akselerasi teknologi pertahanan negara. Milenia dalam peradaban sekelas Indonesia seharusnya bukan lagi era menghadapi kritisisme dengan intimidasi atas nama negara. Kita bukan junta, tapi Demokrasi Pancasila. Kita ini Indonesia, bukan Korea Utara,” tutup dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Islah Bahrawi Klaim Rumahnya Dikepung OTK, Diyakini Oknum Tentara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hari ini, Jumat (10/4/2026), Presidium Kebangsaan 08 akan melaporkan Saiful dan Islah ke Bareskrim Polri karena keduanya dinilai berupaya menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto.

“Insyaallah hari Jumat (10/4) besok, saya bersama tim hukum kami akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan resmi terhadap percobaan menggulingkan kekuasaan seorang Prabowo Subianto,” kata Ketua Umum Kurniawan beberapa waktu lalu.

Kurniawan mengungkapkan Saiful dan Islah akn dilaporkan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) tentang makar terhadap negara.

Kurniawan menyebut Saiful Mujani dan Islah Bahrawi menghasut dan menyebarkan kebencian serta mengajak masyarakat menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Mereka inilah yang paling getol menyuarakan, mengajak, menghasut dan menyebarkan kebencian. Mengajak banyak orang untuk turun ke jalan menggulingkan pemerintahan sah,” ujarnya.

Kurniawan mengaku sudah berupaya membuka komunikasi dengan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi sebelum melapor ke polisi, agar menarik pernyataannya dan meminta maaf. Namun, mereka disebut tidak merespons. Oleh karena itu, pihaknya memilih untuk menempuh jalur hukum.

“Kami sudah mencoba tapi kelihatannya sampai hari ini tidak ada iktikad baik dari yang bersangkutan, maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum,” tuturnya.

Kurniawan mengatakan pihaknya juga telah mengantongi sejumlah alat bukti yang akan disertakan dalam laporan tersebut.

Artikel Hari Ini, Relawan Prabowo Polisikan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Soal Dugaan Makar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia itu mengingatkan pemerintah tentang faktor idolatri dalam dunia teror yang sangat kuat. Sebab itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencana pemulangan Hambali.

“Mohon maaf bapak menteri dan bapak presiden, bukan bermaksud untuk mengajari, tapi hanya mengingatkan:
Di dalam dunia teror selalu ada faktor idolatri yang sangat kuat. Bagaimanapun, kelompok berideologi eksklusif yang berbasis apapun, entah itu komunisme, anarkisme — dan apalagi teologisme, kohesi ketokohan dengan penganutnya menjadi hal yang harus kita pertimbangkan,” kata Islah melalui akunnya di paltform X dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Islah mengatakan, yang ditakutkan dari wacana pemulangan Hambali adalah munculnya simbol baru dari gerakan ekstrem atas nama Islam yang kelak bisa menstimulasi kebangkitan baru. Padahal, katanya, kelompok ekstrem belakangan mulai melandai.

“Mohon ijin pak menteri @Yusrilihza_Mhd, saya — meski sekadar rakyat biasa — ikut merasakan betapa beratnya melakukan penyadaran terhadap saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terpapar ideologi kekerasan ini. Konon, “ideology never dies”. Sesadar-sadarnya seseorang, sebuah ideologi sedikit banyak menjadi residu di otaknya dan memerlukan kesadaran kognitif yang panjang untuk menurunkannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, dunia internasional juga pasti memberikan respons negatif atas pemulangan Hambali. Ia mengingatkan, kejahatan Hambali adalah lintas negara dengan korban dari berbagai warga negara.

“Mungkin kita semua ingat, ketika saudara kita, Umar Patek, bebas dari penjara, reaksi dunia luar sedemikian hebohnya. Resistensi dan reaksi bermunculan di mana-mana, padahal Umar ketika itu kebebasannya memang dijamin oleh hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Islah juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai wacana pemulangan Hambali ke Indonesia merusak dunia investasi.

“Kita semua seharusnya paham, negara kita sedang gencar-gencarnya memoles citra yang baik untuk menyamankan investor dari luar. Jangan karena Hambali setitik, rusak susu sebelanga Indonesia,” katanya.

“Jadi mohon ijin bapak menteri dan bapak presiden @prabowo, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dari wacana pemulangan Hambali ini. Bukan hanya karena dia WNI atau rasa kasihan belaka. Ada dampak sosial, politik, ekonomi dan faktor keamanan yang juga harus dipertimbangkan. Terima kasih,” pungkas dia.

Alasan Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Hambali merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang juga harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Ia mengatakan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika.

“Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” kata Yusril di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengungkapkan, Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.

Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.

“Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).

Yusril juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

“Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ucap dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pengamat Teroris Kritik Rencana Pemerintah Pulangkan Gembong Teroris Hambali ke Tanah Air pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ijin mengelola tambang bagi Ormas hanya akan jadi sandera politik ketika Pemilu,” kata Islah dalam unggahannya di X pada Kamis (2/5/2024).

“Saya hanya bisa bayangkan jika Ormas sebesar NU dan Muhammadiyah malah dijadikan seperti ‘api glonggongan’ yang dicekoki air supaya kelihatan gemuk sebelum disembelih dalam setiap 5 tahun,” sambung dia.

Islah mengatakan, kebijakan ini akan merusak ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Sebab, kursi ketum dan pengurus hanya akan jadi rebutan sebagai ladang mencari cuan.

“Jika Bahlil melaksanakan ini, kongres pemilihan ketua Ormas tidak akan lagi saling lempar kursi, tapi akan saling bacok. Jangankan pejuang negara, pengurus Ormas keagamaan pun kelak akan dipenuhi oleh formatur berjiwa preman dan para pencari cuan “berlilit sorban,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah berencana membagikan izin usaha pertambangan (IUP) ke organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan memberikan izin tambang ke Ormas. Menurutnya, para ormas keagamaan memiliki jasa dalam memerdekakan bangsa Indonesia sehingga sudah selayaknya mereka diberikan IUP untuk mengelola usaha pertambangan.

“Di saat Indonesia belum merdeka, memang siapa yang merdekakan bangsa ini? Di saat agresi militer tahun 48 yang membuat fatwa jihad memang siapa? Konglomerat? Perusahaan?” ucapnya.

“Kita kok malah enggak senang ya kalau negara hadir untuk membantu mereka? Tapi kok ada yang senang kalau investor yang kita kasih terus,” imbuhnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Izin Tambang Untuk Ormas Akan Jadi Sandera Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Islah menilai pernyataan Wali Kota Solo itu terkesan jumawa. Dia sebenarnya tidak masalah dengan pernyataan tersebut karena mungkin Gibran masih merasa powerfull.

“Sekarang masih bisa bicara jumawa begitu,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X pada Rabu (24/4/2024).

Hanya saja, kata Islah, politik selalu ada masanya. Adakalanya orang yang beruntung secara politik justru seketika terjungkal.

“Dia pikir politik akan selalu menyediakan singgasana kepada 1 orang. Ada masanya politik akan membuat seseorang jadi terhina setelah ketiaknya tidak lagi dianggap harum,” tukasnya.

Sebelumnya, Gibran tak mau ambil pusing dirinya dan ayahnya, Presiden Joko Widodo dianggap sudah bukan kader lagi oleh PDI Perjuangan. Dia mengaku tak masalah.

“Ya sudah enggak apa-apa,” ujar Gibran merespons pernyataan Komarudin tersebut kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (23/4/2024).

Pernyataan status Gibran dan Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun.

Bahkan, Gibran mengaku tak masalah jika kemudian PDIP memilih memecat dirinya dan ayahnya.

“Enggak papa, dipecat ya enggak papa,” ujar Gibran.

(Iqb/rilpolitik)

Artikel Islah Soroti Pernyataan Gibran yang Ngaku Tak Masalah Dipecat PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu Islah sampaikan merespon ramainya perbincangan terkait pertemuan empat mata Presiden Joko Widodo dengan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang menimbulkan persepsi pemihakan kepala negara di Pilpres 2024.

Islah mengatakan, arah dukungan Presiden Jokowi memang sudah terbaca sejak anaknya, Gibran Rakabuming Raka diloloskan jadi Cawapres pendamping Prabowo melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres.

“Sejak Gibran ‘diselundupkan’ jadi Cawapres Prabowo melalui pamannya di MK, sejak saat itu kita paham bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Apapun yang dilakukan Jokowi bukan lagi kejutan,” kata Islah dikutip dari unggahan akun X-nya pada Minggu (7/1/2024).

Islah selalu membaca ucapan dan gerak-gerik mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari sisi kebalikannya.

“Apalagi ketika Jokowi bicara soal netralitas, itu artinya dia tidak netral. Bukan kah kita juga sadar bahwa Jokowi memang semencla-mencle itu?” ujarnya.

Secara resiliensi politik, lanjut Islah, keduanya juga bertemu dalam kepentingan yang sama, yakni Prabowo sebagai pemburu kekuasaan dan Jokowi sebagai penyayang kekuasaan.

“Palu bertemu paku. Jadi, pertemuan ‘empat mata’ (tapi dipotret) antara Jokowi dan Prabowo kemarin bukan juga sebuah kejutan. Apalagi mengkhawatirkan bagi yang melawan,” jelas dia.

Islah justru curiga pertemuan Jokowi dan Prabowo itu sebagai ungkapan kecemasan mereka menjelang hari pemungutan suara.

“Jangan-jangan justeru mereka yang sedang cemas, sehingga nampaknya ada gimmivk yang harus disampaikan. Mosok ada pertemuan ‘setengah kamar’ tapi sengaja dipublikasikan,” ungkapnya.

Pria asal Madura itu kembali menekankan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan bagi lawan politiknya.

“Pada dasarnya ini sekadar pertemuan dua ‘predator politik’ yang justeru akan membuat bangga siapapun yang telah bertempur melawan aliansi mereka,” ujarnya.

“Atau setidaknya kelak akan membuat tertawa setiap generasi yang membaca sejarah Indonesia, ketika ‘hanky-panky’ politik ini telah mencapai ujung takdirnya,” sambung dia.

Islah kemudian mengutip tulisan Habyarimana dalam Pearls of Eternity yang berbunyi:

“Cara kerja manusia di dunia ini adalah barangsiapa yang sanggup melakukan kejahatan kekuasaan kepada makhluk lainnya, maka mereka sekedar menguasai panggung pertunjukannya — bukan penentu bagi keberhasilan kejahatan politiknya”.

Diketahui, Jokowi dan Prabowo bertemu empat mata di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (5/1/2024) malam.

Pertemuan tersebut menimbulkan persepsi ketidaknetralan Jokowi pada Pilpres 2024. Padahal Jokowi sendiri sering mewanti-wanti penjabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Islah Tak Khawatirkan Pertemuan Jokowi-Prabowo: Ini Hanya Pertemuan Dua Predator Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan sebaiknya tak perlu memainkan narasi agama demi elektoral. Dia justru merasa kasihan sama Prabowo jika narasi tersebut dimainkan.

“Jangan main klaim sudah memenuhi kriteria hukum Islam kalau baca surah Al-Fatikhah saja Capresmu belum tentu bisa,” kata Islah dikutip dari keterangan akun X-nya pada Kamis (4/1/2024).

Menurut Islah, berbicara kriteria pemimpin dalam Islam, harusnya bukan hanya bisa baca, tetapi juga harus benar tajwidnya.

“Makanya jangan pernah berusaha membohongi elektoral dengan melekatkan wacana ‘paling memenuhi kriteria hukum Islam’ kepada Capresmu,” ujarnya.

Logika sederhananya, kata Islah, jika membaca surat al Fatihah saja tidak fasih, berarti setidaknya dia tidak bisa jadi imam salat.

“Frasa ini memang bisa dibantah: ‘kan, kita di Pemilu tidak memilih imam Sholat, melainkan memilih pemimpin negara’,” katanya.

“Makanya, ndak usah memainkan narasi ‘Prabowo memenuhi kriteria hukum Islam’. Malu sama Paslon lain yang lebih alim. Jika masuk ke ranah keislaman, Capresmu bener-bener akan jadi pecundang,” sambung dia.

Islah meminta Tim Sukses Prabowo-Gibran untuk tidak perlu memaksa Prabowo identik dengan Islam.

“Sudahlah bro, jujur aja, Prabowo tuh gak usah dipaksa identik dengan identitas Islam. Gak akan dapet! Jangan paksa Kijang Doyok jadi Alphard, ngelihatnya geli,” ujarnya.

Artikel Prabowo Diklaim Penuhi Kriteria Islam, Islah: Baca Alfatihah Saja Belum Tentu Bisa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan untuk merespon pernyataan Gibran yang menyebut anak muda selalu diremehkan.

Islah menegaskan, tak ada yang meremehkan kemampuan anak muda. Kritik selama ini hanya ditujukan kepada Gibran yang menjadi Cawapres dengan memanfaatkan jabatan orang tuanya sebagai presiden dan pamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tidak pernah ada yang meremehkan anak muda, kecuali anak presiden yang dikarbit jadi Cawapres dengan “membegal” konstitusi,” kata Islah lewat akun X-nya pada Senin (25/12/2023).

Menurut Islah, Gibran tidak bisa dianggap mewakili anak muda. Sebab, katanya, anak muda tidak suka memanfaatkan jabatan orang tuanya.

“Gibran bukan cerminan anak muda hari ini. Mayoritas anak muda hari ini merasa malu jika memanfaatkan jabatan orang tuanya. Mereka lebih suka mandiri dan egaliter,” ujarnya.

Diketahui, Gibran mengatakan anak muda sudah biasa diremehkan. Dia meminta generasi muda untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat membuktikan kemampuan ke publik.

“Anak muda diremehkan itu sudah biasa. Nanti tinggal tunggu waktunya aja untuk pembuktian, ya,” kata Gibran Gibran saat bertemu dengan influencer dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (24/12/2023).

(Iq/rilpolitik)

Artikel Gibran Bilang Anak Muda Biasa Diremehkan, Islah: Tak Ada yang Remehkan, Kecuali Anak Presiden yang Dikarbit pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Islah menyindir para buzzer Capres nomor urut 2 itu. Dia mengaku kasian dengan para buzzer Prabowo yang dituntut untuk terus memuji seburuk apapun penampilan Prabowo dalam debat.

“Sejak 2014 hingga sekarang, setiap selesai debat yang saya pikirin dari pihak Prabowo adalah buzzernya. Termasuk pendukung Jokowi yang dulu ikut ngetawain Prabowo di setiap debat Pilpres, sekarang harus muja-muji karena diwajibkan menjilat oleh ‘Kakak Pembinanya’,” sindir Islah melalui akun X-nya pada Rabu (13/12/2023).

Menurut Islah, Prabowo harusnya belajar dari debat-debat Pilpres sebelumnya. Diketahui, Prabowo sudah tiga kali Pilpres jadi Capres, yakni pada 2014, 2019, dan 2024. Serta satu kali Pilpres jadi Cawapres, yakni pada 2009.

“Tiap debat dari Pilpres ke Pilpres, penampilan Prabowo ndak pernah berubah. Padahal Prabowo murid tetap “Sekolah Pilpres”, harusnya bisa belajar dari debat yg sudah-sudah,” ujar Islah.

“Namun dia sepertinya memang tipikal siswa yg susah naik kelas,” tukasnya.

(Su/rilpolitik)

Artikel Prabowo Disebut Sebagai Tipikal Siswa yang Susah Naik Kelas pertama kali tampil pada Rilpolitik.