Pesan ini ia sampaikan khususnya untuk jajaran penyelenggara di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada pihak yang mencoblos kertas suara atas nama warga Pagerungan Kecil yang kini sedang merantau ke luar daerah.

Maftuh mengatakan, penyelenggara Pilkada harus menghormati suara warga secara adil tanpa manipulasi.

“Netralitas adalah kunci agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Jika ada yang melanggar aturan atau bersikap tidak netral, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Maftuh dalam keterangan persnya pada Rabu (20/11/2024).

Lebih lanjut, Maftuh mengajak semua pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat, untuk menghentikan segala bentuk kecurangan dalam proses Pilkada Sumenep 2024.

“Mari bersama-sama menjaga integritas demokrasi kita. Kecurangan hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,” ujarnya.

Dia berharap, seluruh elemen masyarakat di Pagerungan Kecil dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu demi terciptanya demokrasi yang bersih dan bermartabat.

“Saya juga berharap Masyarakat Pagerungan Kecil untuk tidak mengikuti atau mendukung oknum-oknum yang merusak sistem pemilu dengan cara-cara biadab seperti mencoblos surat suara atas nama masyarakat yang merantau dll. Karena hal itu sudah salah kaprah dan menyalahi aturan pemilu itu sendiri,” tutupnya.

Artikel Pemuda Pagerungan Kecil Ingatkan Penyelenggara Jaga Netralitas Pilkada Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, Pilkada Sumenep 2024 diikuti dua pasangan calon (paslon), yakni KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) melawan petahana Achmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim (FAHAM).

Maftuh meminta masyarakat kepulauan untuk melihat rekam jejak paslon yang akan bertarung. “Masyarakat harus kroscek kembali rekam jejak calon pemimpin Pilkada 2024,” kata Irfan Maftuh ke rilpolitik.com pada Rabu (13/11/2024).

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Jakarta itu pun secara blak-blakan menyebut kepemimpinan Fauzi selama periode 2021-2024 di Sumenep tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat kepulauan.

“Saya kira masyarakat Pagerungan kecil udah pada pinter dan paham bagaimana seorang Fauzi ketika memimpin Sumenep kemaren tidak ada dampak positif kebijakan Achmad Fauzi ke Masyarakat pulau-pulau, khususnya Pulau Pagerungan kecil yang mana masih tertinggal dari segi pendidikan, kesejahteraan, dan penerangan listrik,” ujarnya.

Sebelumnya, Irfan Maftuh menanggapi kedatangan Achmad Fauzi ke Pagerungan Kecil untuk berkampanye hari ini. Ia menyebut Fauzi tak punya malu datang ke daerah kelahirannya.

Sebab, kata Maftuh, Fauzi selama menjabat Bupati Sumenep belum pernah berkunjung ke Pagerungan Kecil. Bahkan, ia menyebut Fauzi tak peduli terhadap penderitaan masyarakat.

“(Fauzi) Selama menjabat sebagai Bupati Sumenep tidak pernah sama sekali datang dan tidak pernah mau tau terhadap kondisi warga di Pagerungan Kecil yang masih merasakan ketertinggalan dari pendidikan, perekonomian, dan lampu penerangan,” ungkap dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pemuda: Warga Pulau Sudah Faham, Tak Ada Dampak Positif dari Kepemimpinan Fauzi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aktivis muda asal Pagerungan Kecil, Irfan Maftuh mengaku kaget Fauzi tiba-tiba berkunjung ke kampung halamannya untuk berkampanye.

Padahal, katanya, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu tak pernah peduli terhadap penderitaan masyarakat Pagerungan Kecil selama menjabat sebagai Bupati Sumenep periode 2021-2024.

“Saya sangat kaget dan terkejut Achmad Fauzi mantan Bupati Sumenep sekaligus calon Bupati Sumenep 2024-2029 datang ke Pagerungan Kecil untuk kampanye,” kata Maftuh dalam keterangannya pada Rabu (13/11/2024).

“(Fauzi) Selama menjabat sebagai Bupati Sumenep tidak pernah sama sekali datang dan tidak pernah mau tau terhadap kondisi warga di Pagerungan Kecil yang masih merasakan ketertinggalan dari pendidikan, perekonomian, dan lampu penerangan,” sambungnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (DPP Formapi) itu menuding Fauzi dan tim kampanyenya tidak tahu malu. Menurutnya, mereka seharusnya malu datang ke daerah yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh kebijakannya.

Ia menilai kedatangan Fauzi ke Pagerungan Kecil tujuannya tak ada lain hanya untuk mendapatkan suara elektoral di Pilkada Sumenep 2024 dari masyarakat yang sebenarnya selama ini terpinggirkan dari kebijakannya.

“Saya heran sama Fauzi dan Pejabat yang mendampinginya untuk kampanye di Pagerungan Kecil. Soalnya selama Fauzi jadi Bupati tidak ada dampak positif terhadap masyarakat Kepulauan, khususnya Pagerungan Kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maftuh berpesan kepada masyarakat Pulau Pagerungan Kecil untuk lebih teliti dalam memilih pemimpin pada Pilkada Sumenep 2024.

“Masyarakat harus kroscek kembali rekam jejak calon pemimpin Pilkada 2024,” ucapnya.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) itu pun secara blak-blakan menyebut kepemimpinan Fauzi selama periode 2021-2024 tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat kepulauan.

“Saya kira masyarakat Pagerungan kecil udah pada pinter dan paham bagaimana seorang Fauzi ketika memimpin Sumenep kemaren tidak ada dampak positif kebijakan Achmad Fauzi ke Masyarakat pulau-pulau, khususnya Pulau Pagerungan kecil yang mana masih tertinggal dari segi pendidikan, kesejahteraan, dan penerangan listrik,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tak Pernah Tersentuh Kebijakan, Aktivis Tuding Fauzi Tak Punya Malu Kampanye di Pagerungan Kecil pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal tersebut merupakan salah satu poin tuntutan Formapi dalam rencana aksi pemboikotan PT MGA Utama Energi yang beroperasi di Pulau Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Pertanyaannya, kenapa Formapi mendesak KPK memeriksa Bupati Achmad Fauzi dan apa kaitannya dengan PT MGA Utama Energi?

Rupanya, Formapi menduga Ketua DPC PDI Perjuangan itu menerima uang koordinasi dari proses aktivitas perusahaan minyak bumi tersebut di Pulau Sepanjang yang sempat menuai penolakan dari masyarakat lokal.

“Desak KPK RI memeriksa Bupati Sumenep (Achmad Fauzi) karena diduga menerima uang koordinasi dalam proses aktivitas PT MGA Utama Energi,” tulis dalam poster yang berisi seruan aksi tutup dan boikot PT MGA Utama Energi.

Sebab, menurut Formapi, kehadiran PT MGA Utama Energi di Pulau Sepanjang tidak melibatkan para pemuda maupun mahasiswa setempat di desa Sepanjang dan Kecamatan Kangean.

Dihubungi rilpolitik.com melalui pesan WhatsApp, Ketua Umum DPP Formapi, Irfan Maftuh tidak menjelaskan secara gamblang terkait adanya bukti yang mengarah pada dugaan Bupati Fauzi menerima uang dari proses aktivitas pengeboran minyak tersebut.

Dia hanya menyebut Achmad Fauzi selaku pemimpin di Sumenep bertanggung jawab penuh atas berdirinya perusahaan yang ada di wilayah setempat.

“Sebagai kepala daerah di sumenep dia bertanggung jawab atas wilayah sehingga ketika ada PT yang akan didirikan di wilayah kekuasaan bupati sehingga berarti dia bertanggung penuh dengan aktivitas PT MGA UTAMA ENERGI dan kami menduga bupati Sumenep menerima uang koordinasi, dan lain-lain,” kata Irfan Maftuh pada Senin (22/7/2024) malam.

Tak Untungkan Warga

Diberitakan sebelumnya, DPP Formapi akan menggelar aksi pemboikotan dan penutupan PT MGA Utama Energi. Aksi akan digelar di Kantor Pusat PT MGA Utama Energi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7/2024).

Ketua Umum DPP Formapi, Irfan Maftuh menyampaikan sejumlah alasan kenapa pihaknya akan memboikot dan menuntut penutupan perusahaan minyak bumi tersebut.

Menurut dia, kehadiran PT MGA Utama Energi justru tidak menguntungkan bagi masyarakat Pulau Sepanjang.

“Kalau alasannya (tuntutan penutupan) banyak sekali, di antaranya dana CSR yang tidak sesuai, beasiswa pendidikan tidak memadai untuk generasi kepulauan, masyarakat kepulauan belum sejahtera,” kata Irfan Mafruh.

Selain itu, lanjutnya, pengeboran minyak oleh perusahaan tersebut telah mengganggu perekonomian para nelayan lokal. “Karena lahan nelayan sudah dikuasai bor PT tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, Irfan Maftuh juga menuding bahwa kehadiran PT MGA Utama Energi hanya menguntungkan oknum pejabat tertentu.

“PT tersebut hanya dinikmati sebagian oknum-oknum pejabat saja,” ungkapnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel KPK Didesak Periksa Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Kasus Apa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi tersebut akan digelar di Kantor Pusat PT MGA Utama Energi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7/2023).

Ketua Umum DPP Formapi, Irfan Maftuh menyampaikan sejumlah alasan kenapa pihaknya akan memboikot dan menuntut penutupan perusahaan minyak bumi tersebut.

Menurut dia, kehadiran PT MGA Utama Energi justru tidak menguntungkan bagi masyarakat Pulau Sepanjang.

“Kalau alasannya (tuntutan penutupan) banyak sekali, di antaranya dana CSR yang tidak sesuai, beasiswa pendidikan tidak memadai untuk generasi kepulauan, masyarakat kepulauan belum sejahtera,” kata Irfan Mafruh kepada rilpolitik.com pada Senin (22/7/2024) malam.

Selain itu, lanjutnya, pengeboran minyak oleh perusahaan tersebut telah mengganggu perekomian para nelayan lokal. “Karena lahan nelayan sudah dikuasai bor PT tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, Irfan Maftuh juga menuding bahwa kehadiran PT MGA Utama Energi hanya menguntungkan oknum pejabat tertentu.

“PT tersebut hanya dinikmati sebagian oknum-oknum pejabat saja,” ungkapnya.

Pemuda kelahiran Sumenep itu berjanji akan terus melakukan aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“Kita akan (aksi) berjilid-jilid jika tuntutan kita tidak didengar,” tegasnya.

Adapun tuntutan aksi ada empat poin. Berikut isinya:

1. Copot komisaris dan Direktur PT MGA Utama Energi.

2. Desak KPK RI memeriksa Bupati Sumenep (Achmad Fauzi) karena diduga menerima uang koordinasi dalam proses aktivitas PT MGA Utama Energi. Sebab hal tersebut tanpa melibatkan para pemuda mahpun mahasiswa setempat di desa Sepanjang dan Kecamatan Kangean.

3. ⁠Copot Humas PT MGA Utama Energi atas nama AM, karena tidak bisa menyelesaikan keluhan masyarakat di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

4. ⁠Tutup dan boikot PT MGA Utama Energi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tak Untungkan Warga Lokal, Formapi Akan Boikot PT MGA Utama Energi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pengukuhan ini dihadiri oleh ratusan kader Formapi dari berbagai perguruan tinggi. Acara tersebut juga diselingi dengan seminar nasional bertajuk, “Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Mitra Strategis Dalam Pembangunan Energi Demi Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

Ketua Umum DPP FORMAPI, Irfan Maftuh  berharap Formapi ke depannya dapat menjadi mitra pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

“Alhamdulillah kami telah selenggarakan pengukuhan DPP FORMAPI dan semoga menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan di berbagai sektor,” kata Maftuh usai acara tersebut.

“Kita harus menjadi lokomotif untuk membantu mengawal pembangunan pemerintah menuju Indonesia emas, kita siap menjadi mitra pemerintah demi Indonesia lebih maju lagi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Maftuh mengatakan, mahasiswa dan pemuda merupakan generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia.

“Generasi ini yang akan memberikan sumbangsih positif terhadap negara kedepan. Dimulai dengan menyatukan persepsi bahwa pemuda lah yang akan mengawal pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Formapi, Badi Farman menambahkan, seminar Nasional tentang energi yang membahas bahwa mahasiswa dan pemuda akan menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan energi untuk menggapai dan menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Kegiatan ini juga kami selenggarakan seminar energi untuk memberikan informasi bahwa energi sebagai sumber kekayaan alam kita yang kaya raya,” ujarnya.

Menurut Badi, energi Indonesia telah memberikan sumbangsih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Terlebih lagi, energi menjadi sumber pendapatan untuk APBD dan APBN bagi daerah dan negara.

“Mari kita dukung pemerintah untuk mengelola energi yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan sumber pemasukan negara,” pungkasnya.

Artikel Pengurus Dikukuhkan, Formapi Siap Jadi Mitra Pemerintah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan poster yang beredar di berbagai group aplikasi perpesanan, aksi tersebut akan digelar di depan Kantor PT Kangean Energy Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (1/7/2024) mendatang.

Dalam poster tersebut dijelaskan alasan PT KEI harus tutup. Menurut Formapi, perusahaan migas tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meskipun sudah puluhan tahun beroperasi.

“Kami menilai PT Kangean Energy Indonesia tidak ada dampak postitif terhadap masyarakat kepulauan. PT Kangean Energy Indonesia berpuluh tahun sudah beroperasi tapi tidak ada kontribusi bagi masyarakat kepulauan sekitar bor PT Kangean Energy Indonesia,” demikian tertulis dalam poster tersebut.

“Maka kami akan melawan sampai PT Kangean Energy Indonesia tutup dan stop beroperasi,” sambungnya.

Formapi menilai PT Kangean Energy Indonesia hanya dinikmati oleh oknum pejabat di Kabupaten Sumenep dan Jawa Timur. Hal itu disebut sudah terjadi sejak awal berdirinya PT tersebut.

“PT Kangean Energy Indonesia keruk sumber daya alam, masyarakat pulau sengsara,” tulisnya.

Penanggung jawab aksi, Irfan Maftuh membenarkan rencana aksi tersebut. Dia memastikan aksi unjuk rasa terlaksana sesuai dengan jadwal.

“Iya benar,” kata Irfan Maftuh singkat saat dikonfirmasi rilpolitik.com pada Jumat (28/6/2024).

Terkait target aksi, aktivis HMI Jakarta asal Sumenep itu menyatakan sesuai dengan tuntutan yang tertera pada poster. “Sesuai tuntutan,” ujarnya.

Adapun berdasarkan poster, ada 5 tuntutan aksi Formapi terhadap PT Kangean Energy Indonesia. Kelima tuntutan tersebut sebagai berikut:

1. Tutup PT Kangean Energy Indonesia.
2. Copot Komisaris dan Direktur PT KEI.
3. PT KEI tidak ada manfaatnya bagi masyarakat pulau.
4. Pulau-pulau sekitar PT KEI listrik tidak menyala.
5. Pulau-pulau sekitar PT KEI pendidikannya kurang memadai.

Sebagai informasi, Kangean Energy Indonesia Ltd merupakan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) migas. Setengah perusahaan itu, saham-nya (working interest) dimiliki Grup Bakrie melalui PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Mereka berkongsi dengan Japan Petroleum Exploration (Japex), yang menguasai setengah porsi saham lainnya. KEI memusatkan pengelolaan bisnis Blok Migas Kangean di Pulau Pagerungan Besar.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dinilai Tak Bermanfaat, Formapi Akan Demo Kantor PT Kangean Energy Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Irfan mengatakan, pihaknya mendorong agar segala bentuk dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) diproses secara hukum agar jelas. Termasuk jika dalam perjalanannya diduga melibatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

“Kita mendorong dan mendukung agar segera diusut setiap persoalan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang (diduga) dilakukan Bupati Sumenep,” kata Irfan dalam keterangannya kepada rilpolitik.com di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Ketua Komisi Politik PB HMI MPO ini menegaskan bahwa KKN tidak boleh tumbuh subur di Indonesia. “Setiap persoalan KKN wajib dilawan,” tegas Irfan.

Irfan menyampaikan, GMPRI komitmen untuk melawan KKN. Dia menyebut KKN sebagai musuh negara yang nyata. “Kita komitmen dalam persoalan melawan KKN karena itu musuh negara yang nyata,” pungkas pria yang pernah laporkan Achmad Fauzi ke KPK dan Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi PT WUS itu.

Dugaan korupsi proyek Upland di Sumenep ini pertama kali diungkap oleh seorang advokat kawakan Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq melalui platform media sosial Tiktok.

Dalam pernyataannya, Sulaisi menduga ada banyak penyimpangan dalam realisasi proyek yang berasal dari dana hibah pemerintah pusat senilai Rp 52 miliar lebih itu. Penyimpangan tersebut diduga mengarah pada tindak pidana korupsi (tipikor).

“Kami menduga, mencurigai ya, banyak sekali penyimpangan dalam realisasi program Upland,” ucap Sulaisi seperti rilpolitik.com kutip dalam unggahannya di Tiktok hari ini.

Sebab itu, Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu menyatakan akan membawa dugaan kasus tersebut ke aparat penegak hukum agar diproses secara hukum.

Dia berharap, kerugian negara akibat kasus tersebut dapat dikembalikan lagi ke negara setelah adanya proses hukum.

“Dalam waktu dekat, kami akan mencoba untuk mendorong masalah ini ke aparat hukum agar dugaan terjadinya korupsi terhadap anggaran ini yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara bisa dikembalikan lagi ke negara ya, supaya keuangan negara menjadi pulih berkaitan dengan Upland,” ujar dia.

Diketahui, total anggaran proyek Upland mencapai Rp 52.874.640.000 yang berasal dari dana hibah pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Kabupaten Sumenep saat itu, Arif Firmanto.

Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk program Upland antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini dilaksanakan di Jakarta pada 24 Maret 2021 lalu.

Saat itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyatakan petani bawang merah menjadi titik fokus dalam pemanfaatan dana hibah Upland ini.

(Ah/rilpolitik)

Artikel GMPRI Dukung APH Usut Dugaan Korupsi Proyek Upland di Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Candaan tentang salat yang diaggap menistakan agama itu disampaikan Zulhas dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (19/12/2023).

Zulhas yang saat itu berpidato dalam kapasitasnya sebagai Mendag RI itu menceritakan adanya fenomena baru di masyarakat di musim politik tahun ini. Fenomena tersebut ia jumpai saat berkunjung ke sejumlah daerah.

Fenomena yang dimaksud adalah masyarakat saat ini enggan mengucap ‘amin’ dalam salat dan menggunakan dua jari pada tahiyatul akhir. Hal itu dilakukan karena masyarakat cinta terhadap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, Irfan Maftuh, secara tegas menyatakan pernyataan Zulhas di forum tersebut merupakan penistaan agama.

Sebab itu, PB HMI MPO akan melaporkan Zulhas ke polisi. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi yang mempermainkan agama di musim kampanye politik menjelang pesta demokrasi 2024.

“Dengan viralnya video pidato Zulkifli Hasan yang kami nilai sangat melukai ummat Islam, di mana Zulkifli Hasan menjadikan salat sebagai bahan candaan dan guyonan,” kata Irfan Maftuh kepada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Irfan kembali menegaskan pernyataan Zulhas merupakan penistaan agama yang sangat keji sehingga perlu dipolisikan.

“Dalam pidato tersebut sangat jelas Zulhas nyatakan bahwa saat ini banyak jamaah yang salat ketika tasyahud akhir, jari yang diacungkan bukan satu tapi dua. Ini merupakan penistaan Agama yang sangat keji,” ujarnya.

Terkait kapan pelaporan akan dilakukan, Irfan mengaku saat ini masih mengumpulkan data sebagai alat bukti.

“Lagi melengkapi data-data. Palingan deket-deket ini, kalau datanya kami udah lengkap untuk lapor,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dinilai Nistakan Agama, PB HMI MPO Akan Polisikan Zulhas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

GMPRI sebelumnya juga sudah melaporkan Achmad Fauzi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus yang sama.

GMPRI menduga Fauzi terlibat dalam kasus korupsi dana participating interest (PI) PT WUS yang rugikan negara Rp4.43 Miliar dan USD 203.630 itu, dalam kapastitasnya sebagai Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta saat kasus tersebut terjadi.

“Kita akan laporkan (Achmad Fauzi) ke Kejagung RI karena kasus itu ditangani oleh Kejagung RI dan KPK RI,” kata Irfan Maftuh melalui pesan tertulis kepada rilpolitik.com pada Jumat (1/12/2023).

Irfan menuturkan, pelaporan terhadap Fauzi ke Kejagung akan dilakukan pada Kamis (7/12/2023), usai GMPRI menggelar aksi di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menuntut Megawati segera memecat Fauzi sebagai kader dan anggota PDIP.

“(pelaporan) Bersamaan dengan (aksi) tanggal 7 Desember, habis dari rumah Megawati kita ke Kejagung RI,” tutur Irfan.

Diketahui, GMPRI sebelumnya juga melaporkan Achmad Fauzi ke KPK atas dugaan korupsi dana participating interest (PI) PT WUS Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan surat tanda bukti penerimaan laporan yang dikirim Irfan Maftuh ke redaksi, Fauzi dilaporkan ke KPK pada 9 November 2023.

Dalam surat dengan nomor informasi 2023-A-04517 itu, tertulis jenis pelapor adalah organisasi dengan nama organisasi DPP GMPRI. Tertera sebagai penanggung jawab dalam laporan tersebut adalah Raja Hajarudin.

Surat tersebut ditandatangani oleh Raja Hajarudin selaku penanggung jawab dan Ivan Y sebagai penerima laporan pengaduan masyarakat.

Kasus korupsi dana Participating Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas PT WUS sudah ditangani Kejati Jawa Timur pada 2017 lalu. Dua orang berhasil dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, yakni yakni Sitrul Arsyih Musa’ie selaku Direktur Utama PT WUS dan Taufadi selaku Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Setelah KPK, GMPRI Akan Laporkan Bupati Achmad Fauzi ke Kejagung Terkait Dugaan Korupsi PT WUS pertama kali tampil pada Rilpolitik.