Menurutnya, laporan tersebut sebagai upaya pembungkaman terhadap Ganjar yang lantang menyuarakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.

Hasto menyebut laporan tersebut sebagai respon atas wacana penggunaan hak angket di DPR yang pertama kali diusulkan Ganjar selaku Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 itu.

“Kita lihat bagaimana reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan (ke) KPK,” kata Hasto dalam acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024).

Tak hanya Ganjar, upaya pembungkaman, kata Hasto, juga dialami oleh sejumlah media nasional. Diaa membeberkan sejumlah media yang ikut ‘disetrum’ usai mengungkap dugaan kecurangan pemilu.

“Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini. Media udah banyak yang disetrum, Tempo, Kompas, Media Indonesia. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural,” ujarnya.

Diketahui, IPW melaporkan Ganjar Pranowo bersama eks Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi pada Selasa (5/3/2024).

Laporan tersebut dilakukan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Belakangan diketahui bahwa Sugeng merupakan pengurus sekaligus caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Sementara Ganjar telah membantah tuduhan tersebut. “Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” kata Ganjar pada Rabu (6/3/2024).

Artikel Sekjen PDIP Anggap Pelaporan Ganjar ke KPK Sebagai Respon atas Usulan Hak Angket pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ganjar secara tegas membantah tuduhan tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menegaskan tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan dalam laporan IPW ke KPK.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” ujar Ganjar dikutip dari Antara pada Rabu (6/3/2024).

Diketahui, IPW melaporkan Ganjar bersama eks Direktur Utama Bank Jateng berinisial S atas dugaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

“IPW melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada para kreditur Bank Jateng,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Selasa (5/3/2024).

Sugeng mengendus adanya cashback yang perkiraannya sekitar 16% dari premi. Dia menyebut, 16% cashback itu dibagikan ke tiga pihak.

Rinciannya, 5% untuk operasional Bank Jateng baik di pusat maupun daerah atau cabang; 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah; dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.

“Pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” tutur Sugeng.

Sugeng mengungkapkan, korupsi ini diduga terjadi dalam rentang waktu 2014-2023. Dia menyebut nilai korupsinya dari angka 5,5 persen itu diperkirakan lebih dari Rp100 miliar.

Artikel Ganjar Bantah Tuduhan IPW pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“IPW melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada para kreditur Bank Jateng,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Selasa (5/3/2024).

Sugeng mengendus adanya cashback yang perkiraannya sekitar 16% dari premi. Dia menyebut, 16% cashback itu dibagikan ke tiga pihak.

Rinciannya, 5% untuk operasional Bank Jateng baik di pusat maupun daerah atau cabang; 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah; dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.

“Pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” tutur Sugeng.

Sugeng mengungkapkan, korupsi ini diduga terjadi dalam rentang waktu 2014-2023. Dia menyebut nilai korupsinya dari angka 5,5 persen itu diperkirakan lebih dari Rp100 miliar.

Sugeng membeberkan, mengingat penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari, dia menduga ada dugaan pidana yang telah terjadi. Dia menegaskan, laporannya kali ini sudah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.

“(Pejabat yang diadukan) jadi pertama S mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023 kemudian juga GP,” imbuh Sugeng.

Artikel Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Gratifikasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, ketidakbecusan dan kelalaian Dirlantas Polda Metro Jaya itu terlihat pada tayangan yang viral di media sosial pada Kamis (7/9/2023), saat delegasi Laos yang dengan pengawalan ketat, diterobos mobil patroli dari Polda Metro Jaya dan hampir menyerempet rombongan tamu negara.

“Peristiwa di Kolong Semanggi pada Rabu (6 September 2023) itu, seharusnya tidak terjadi kalau Dirlantas Polda Metro dan seluruh jajarannya mematuhi SOP yang diberlakukan untuk pengamanan KTT ASEAN ke 43. Pasalnya, jalur peserta delegasi KTT ASEAN harus kosong dan steril. Sehingga, setiap kendaraan di pertigaan diberhentikan,” kata Sugeng dalam siaran pers yang diterima Rilpolitik.com pada Jumat (8/9/2023).

Hal ini sesuai dengan Siaran Pers Tim Komunikasi Dan Media KTT Ke-43 ASEAN 2023 bernomor: 03/SP/TKM-ASEAN2023/INA/8/2023 tentang Korlantas Polri Siapkan Pengawalan rute delegasi KTT ke-43 ASEAN 2023 yang meminta para perwira pengendali harus mengetahui semua rute yang akan dilalui oleh para delegasi KTT ASEAN.

Menurut Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, standar pengamanan rute yang pertama, satu roda empat dan dua roda dua setiap tamu negara. Adapun rute yang disiapkan berkoordinasi dengan Paspampres.

“Langkah selanjutnya adalah teknis bagaimana memastikan jalur yang akan dilewati tamu negara harus aman dan steril. Kendaraan yang melintas harus dihentikan pada satu pertigaan untuk mengantisipasi kendaraan menerobos,” kata Aan Suhanan, Selasa (29/8/2023).

Sebab itu, IPW meminta Kapolri untuk mengusut masuknya mobil patroli dari Polda Metro Jaya yang menerobos jalur rombongan delegasi Laos dan menegur Keras Dirlantas Polda Metro Jaya. Serta memberikan sanksi kepada pengemudinya yang arogan dengan menerabas SOP yang ada.

“Hal ini sangat memalukan Indonesia di dunia internasional karena viralnya peristiwa tersebut tayang di dunia maya dan menurunkan citra Polri di masyarakat,” tegas Sugeng.

Artikel IPW Minta Kapolri Tegur Keras Dirlantas Polda Metro Jaya pertama kali tampil pada Rilpolitik.