Pernyataan itu disampaikan Saiful merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day atau Hari Buruh di Lapangan Monas Jakarta pada Jumat (1/5/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyebut negara akan mengambil alih perusahaan yang menyerah di tengah krisis global.

Saiful menyebut sektor swasta saat ini masih terus wait and see dan tidak berani berinvestasi di Indonesia karena negara terlalu banyak melakukan intervensi politik.

“Di era penguasa ini ada ketidakpastian untuk usaha. Terlalu banyak intervensi politik. Sektor swasta yang merupakan penggerak utama ekonomi wait and see, parkir, nggak berani investasi,” kata Saiful dikutip rilpolitik.com dari unggahannya di X, Senin (4/5/2026).

Padahal, kata dia, negara membutuhkan banyak investasi dari luar. Namun, ketidakpastian usaha tersebut menyebabkan investor takut masuk RI.

“Investasi dari luar sangat dibutuhkan. Tapi adanya ketidakpastian usaha siapa yang berani masuk,” ujarnya.

Saiful menyebut penguasa melakukan adu domba berkedok membela kepentingan rakyat, padahal justru mengorbankan rakyat.

“Penguasa mengadudomba pengusaha dengan rakyat dengan slogan membela kepentingan rakyat. Sebenarnya bukan bela rakyat, tapi bela kepentingan dirinya dan rakyat yang jadi korban,” tutup dia.

Diketahui, Prabowo di hadapan ribuan buruh dalam momentum May Day 2026, menyatakan akan mengambil alih perusahaan yang tidak mampu bertahan akibat tekanan ekonomi global.

Dia meminta buruh untuk tidak perlu khawatir karena negara akan turun tangan memberikan perlindungan.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo mengklaim Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif aman di tengah banyaknya negara di dunia yang menghadapi krisis.

“Saudara-saudara, perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik, kita masih aman. Kita swasembada pangan, pangan kita aman,” ungkapnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Saiful Mujani Sebut Intervensi Politik Sebabkan Ketidakpastian Usaha pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Nggak ada (dampak), saya untung kalau dia mundur, bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada (dampak) ke fiskal. Kalau saya pikir ini sinyal yang positif,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Purbaya mengatakan, investor akan melihat bahwa pemerintah merespons runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan cepat dan sungguh-sungguh. Sehingga, investor ke depan akan lebih yakin untuk berinvestasi di pasar modal.

“Artinya, investor di pasar modal maupun di riil sektor lihat bahwa kita meng-handle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi yang tadinya ragu-ragu, mestinya akan lebih yakin, bahwa arah ke depan agak lebih baik. Jadi mereka akan investasi di pasar modal maupun di riil sektor, di FDI,” ujar dia.

Lebih lanjut, Purbaya kembali menekankan bahwa pengunduran diri Dirut BEI sebagai sinyal positif bagi orang yang mengerti pasar modal.

“Ini positif kalau orang yang ngerti mah. Kalau yang ngerti mah, buy, serok-serok,” imbuh Purbaya.

Purbaya menganggap pengunduran diri Dirut BEI sebagai bentuk tanggung jawab menyusul runtuhnya IHSG dua hari terakhir. Iman Rachman dianggap memiliki kesalahan fatal yakni tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) hingga membuat runtuhnya IHSG.

“Karena dia kan tidak mem-follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin, yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain, dianggapnya ekonominya nggak stabil padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh,” ujar Purbaya.

Diketahui, Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya. Iman mengatakan keputusannya itu sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi industri pasar modal Tanah Air.

“Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BEI Jakarta, Jumat.

Artikel Menkeu Senang Dirut BEI Mundur: Kesalahan Dia Fatal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Memang nggak ada yang mau dibiayai (APBN). Ya yang biayain dia sendiri lah. Kan orang yang taruh duitnya di situ, dia taruh duitnya di Indonesia,” ujar Luhut, Kamis (16/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya mengatur pembebasan pajak bagi investor saat menaruh uangnya di Family Office.

Meski begitu, lanjutnya, para investor harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan berinvestasi pada sejumlah proyek. Dari proyek-proyek itulah pemerintah akan menarik pajak.

“Kita tidak pajakin waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaan, dan menjamin keamanannya. Dan itu yang saya katakan, mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Untuk mendukung itu, Luhut menyebut pemerintah Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus seperti yang dilakukan negara lain. Ia lalu memastikan uang yang disimpan di Family Office tidak akan hilang.

“Makanya kita harus membuat special economic zone, dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain. Dan itu kita harus. Karena betul-betul menjamin bahwa uang dia itu tidak hilang,” tutur Luhut.

Ia pun mengklaim bahwa banyak pengusaha yang tertarik untuk menyimpan uangnya di Family Office Indonesia. Hanya saja, ia masih membocorkan pihak-pihak yang dimaksudnya.

“Banyak! Dari mana saja. Sekarang (Family Office) Singapura, mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa di Tiongkok bisa, tidak di Indonesia, dan selanjutnya. Banyak sekali,” imbuh Luhut.

Saat ini, pemerintah sedang mematangkan regulasi Family Office. Luhut yakin dengan naiknya Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan maka regulasi family office akan segera rampung.

“Ya itu dalam kita kerjain. Sekarang saya pikir, ya dengan Menteri Keuangan yang baru, mestinya lebih cepat,” tutupnya.

Artikel Luhut Pastikan Pendirian Family Office Tak Pakai APBN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kebohongan itu tercermin dari realisasi pembangunan smelter. Menurut Arifin, banyak investor yang mengklaim pembangunan smelter mereka udah berjalan beberapa persen.

“Tapi ternyata lapangan bola sama pos hansip (isinya),” kata Arifin di Gedung DPR pada Rabu (19/6/2024).

Arifin pun merasa pemerintah sudah dibohongi oleh para investor. “Jadi selama ini kita dibohongin saja kan ya,” ujarnya.

Dia berharap investor serius dalam membangun smelter seperti yang mereka janjikan kepada pemerintah.

Dia mengatakan akan terus memantau perkembangan proyek smelter guna memastikan keseriusan para investor.

“(Seperti) Ada itu (smelter) alumina di Bintan itu. Kita mau lihat, mau tinjau nanti minggu ke-2 Juli,” tuturnya.

Artikel Menteri ESDM: Selama Ini Kita Dibohongi Investor Soal Smelter pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Anda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Gedung MPR kemarin? Luar biasa. Saya setuju pernyataan presiden bahwa budaya santun dan budi pekerti luhur warisan para leluhur bangsa secara perlahan mulai terkikis oleh arus zaman,” kata Benny melalui akun Twitternya, @BennyHarmanID pada Kamis (17/8/2023).

Namun demikian, kata Benny, merawat budaya santun dan budi pekerti bukan berarti mematikan kritik terhadap kebijakan rezim yang melenceng dari konsensus bersama yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“Harus ditegaskan bahwa merawat budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa tidak berarti mematikan kritik kekuasaan dan kebebasan warga melakukan koreksi terhadap kebijakan para pemimpin bangsa dan negara yg telah melenceng jauh dari konsensus dasar kita sebagai bangsa yakni Pancasila dn UUD 1945,” jelas Benny.

Ia mencontohkan salah satu kebijakan rezim yang perlu dikoreksi adalah pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

“Memberikan konsesi HGU kpd asing sampe 190 thn di tanah IKN misalnya adalah pengkianatan yg harus segera dikoreksi,” tegas Benny.

Anggota Komisi III DPR RI itu mewanti-wanti agar pemimpin negeri ini tidak mengobral negara ke asing.

“Jangan jual negeri ini apalagi dgn murah kpd asing. Kita bngsa yg bermartabat, bangsa merdeka, dan berdaulat. Ingat Trisakti Proklamator kita Soekarno? Merdeka, merdeka!” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedih dengan budaya santun dan budi pekerti bangsa yang dinilai sudah mulai hilang saat ini. Menurutnya, kebebasan dan demokrasi belakangan ini digunakan untuk melampiaskan kedengkian.

Mulanya, ia bicara soal perkembangan media sosial pada beberapa waktu terakhir.

Ia mengatakan media sosial bisa membuat Presiden mengetahui mulai masalah rakyat di pinggiran hingga kemarahan masyarakat.

“Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan. Bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial,” ujar Jokowi dalam pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Rabu (16/8/2023).

Ia pun mengaku tak masalah jika dirinya dicaci maki oleh banyak orang.

Namun, yang membuatnya sedih adalah cacian hingga fitnahan tersebut menunjukkan bahwa budaya santun di Indonesia mulai hilang.

“Yang membuat saya sedih buadaya santun dan bukti pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang,” ujarnya.

“Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah,” imbuhnya.

Polusi di wilayah budaya ini, lanjut dia, sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar.

“Memang tidak semua seperti itu, saya lihat masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut,” ungkapnya.

(Abn)

Artikel Benny Demokrat: Pemberian Konsesi HGU 190 Tahun Sebuah Pengkhianatan pertama kali tampil pada Rilpolitik.