Penegasan ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Moch Indra Subrata. Indra ditanya adanya desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih penyelidikan dugaan korupsi BSPS di Sumenep.

Indra sendiri enggan mengomentari desakan tersebut. Namun, ia menegaskan hingga saat ini belum ada instruksi apapun baik dari Kejagung maupun Kejati terkait penyelidikan BSPS.

“Saya nggak berani ngasih tanggapan (desakan agar Kejagung ambil alih kasus dugaan korupsi BSPS). Sampai dengan saat ini, Kejagung maupun Kejati juga masih belum ada perintah ke kami untuk menghentikan terkait dengan perkara ini, tidak ada,” kata Indra melalui sambungan telepon pada Kamis (17/4/2025).

Sebab itu, ia menegaskan Korps Adhyaksa akan tetap menuntaskan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan korupsi proyek milik Kementerian PUPR itu.

“Kami sesuai rules-nya aja, kami akan melakukan pemeriksaan ini, melakukan klarifikasi ini sampai dengan tuntas. Itu saja,” tegasnya.

“Selagi belum ada petunjuk dari pimpinan pusat maupun wilayah, kami akan tetap jalan,” pungkas Indra.

Diketahui, sebanyak 12 orang yang terdiri dari kepala desa (kades) dan dinas terkait sudah dimintai klarifikasi berkenaan dugaan korupsi BSPS.

Indra memastikan pihaknya akan terus memanggil kades dan pihak terkait untuk dimintai keterangan guna mencari bukti awal ada tidaknya penyelewengan.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kejari Sumenep Komitmen Tuntaskan Dugaan Korupsi BSPS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Moch Indra Subrata kepada rilpolitik.com melalui sambungan telepon pada Kamis (17/4/2025).

Menurut Indra, 12 orang itu terdiri dari unsur kepala desa (kades) dan dinas terkait di lingkungan Pemkab Sumenep.

“Untuk pihak yang diminta keterangan sampai dengan saat ini ada 12 orang. Itu dari unsur kepala desa, ada dari Dinas yang terkait,” kata Indra.

Indra memastikan pihaknya akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, guna mencari bukti awal ada tidaknya korupsi dalam program Kementerian PUPR itu.

“Kita masih terus berlanjut (melakukan pemeriksaan). Kita tidak berani menyampaikan berapa-berapa targetnya (orang yang akan diperiksa), intinya kami akan mencari bukti awal dulu,” ujarnya.

Saat ditanya materi pemeriksaan, Indra masih enggan membocorkannya. Ia hanya memastikan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan BSPS.

“Itu teknis ya. Mohon maaf untuk sekarang kami tidak dapat menjelaskan. Yang pasti itu berkaitan dengan BSPS,” ucapnya.

Indra juga enggan berspekulasi ada tidaknya indikasi korupsi dalam proyek yang kini menjadi sorotan publik ini. Dia mengatakan, Korps Adhyaksa masih fokus mencari bukti awal.

“Kita masih mencari bukti awal dulu ya. Karena ini kan full data full bucket dan klarifikasi. Kan prosesnya juga tidak bisa cepet. Kita butuh waktu. Karena ini kan penerima juga banyak, unsur yang kita panggil terkait dengan BSPS ini kan juga banyak,” kata dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sudah 12 Orang Diperiksa Soal BSPS, Kejari Sumenep Pastikan Pemanggilan Terus Berlanjut pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Moch Indra Subrata mengatakan dugaan korupsi BSPS ini masih tahap klarifikasi.

Dia menyampaikan, sebanyak 12 orang yang terdiri dari unsur kepala desa (kades) dan dinas terkait di lingkungan Pemkab Sumenep sudah dipanggil dan dimintai klarifikasi.

Indra memastikan proses pemanggilan masih akan terus berlanjut. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan bukti awal ada tidaknya penyelewengan dalam pelaksanaan program BSPS di Kota Keris.

“Kita masih terus berlanjut. Kita tidak berani menyampaikan berapa-berapa targetnya (orang yang akan diperiksa), intinya kami akan mencari bukti awal dulu,” kata Indra saat dihubungi rilpolitik.com pada Kamis (17/4/2025).

Terkait kemungkinan Kejari akan memanggil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Indra belum bisa memastikan. Menurutnya, hal itu masalah teknis yang belum bisa disampaikan ke publik.

“(Pemanggilan bupati) Itu di teknis ya. Kita tidak berani menyampaikan sekarang ini,” ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya akan terus mencari bukti awal adanya indikasi korupsi dalam program BSPS. Proses ini membutukan waktu yang tidak sebentar karena banyak harus dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Kita masih mencari bukti awal dulu ya. Karena ini kan full data full bucket dan klarifikasi. Kan prosesnya juga tidak bisa cepet. Kita butuh waktu. Karena ini kan penerima juga banyak, unsur yang kita panggil terkait dengan BSPS ini kan juga banyak,” ucapnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Soal Peluang Panggil Bupati dalam Dugaan Korupsi BSPS, Ini Kata Kejari Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Indra mengatakan, Kejari Sumenep mendapatkan limpahan pengaduan BSPS ini dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) berada di Sumenep.

“Terkait BSPS kita masih klarifikasi ya, sifatnya masih klarifikasi. Jadi kita tuh dapat limpahan pengaduan dari Kejati karena locus dan tempus-nya itu ada di wilayah Kabupaten Sumenep. Jadi kita masih melakukan klarifikasi ya. Klarifikasi full data dan full bucket,” kata Indra kepada rilpolitik.com melalui sambungan telepon pada Kamis (17/4/2025).

Indra menyampaikan, hingga saat ini sudah ada 12 orang yang dipanggil dan dimintai klarifikasi. Mereka terdiri dari unsur kepala desa (kades) dan dinas terkait di lingkungan Pemkab Sumenep.

“Untuk pihak yang diminta keterangan, sampai dengan saat ini ada 12 orang. Itu dari unsur kepala desa, ada dari Dinas yang terkait,” tuturnya.

Saat ditanya terkait materi pemeriksaan, Indra masih enggan membocorkannya. Ia hanya memastikan bahwa hal itu berkaitan dengan BSPS.

“Itu tekhnis ya. Mohon maaf untuk sekarang kami tidak dapat menjelaskan. Yang pasti itu berkaitan dengan BSPS,” ujarnya.

Indra menegaskan pihaknya saat ini masih terus mencari bukti awal dugaan korupsi BSPS yang sedang ramai menjadi perbincangan publik.

“Kita masih mencari bukti awal dulu ya. Karena ini kan full data, full bucket dan klarifikasi,” katanya.

Dia juga mengatakan Kejari Sumenep membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa menentukan status lanjutan dari dugaan korupsi ini. Sebab, kata dia, penerima BSPS di Sumenep banyak, sehingga otomatis pihak yang harus dimintai klarifikasi juga banyak.

“Kan prosesnya juga tidak bisa cepet. Kita butuh waktu. Karena ini kan penerima juga banyak, unsur yang kita panggil terkait dengan BSPS ini kan juga banyak,” tegas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kejari Sumenep Sebut Dugaan Korupsi BSPS Masih Tahap Klarifikasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.