Usulan itu disampaikan Deddy kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

“Saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan?” kata Deddy.

Deddy mengatakan, jika belum ada lembaga pemerintah yang mau menempati secara permanen, maka bisa dilakukan secara bergiliran antar instansi pemerintah.

“Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan. Mungkin satu Dirjen dalam satu bulan bergiliran Pak, Kemendagri Pak di sana. Why not?” ujarnya.

Dia kemudian menyinggung kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri untuk mulai berkantor di IKN.

“Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” ucapnya.

Menurut Deddy, negara harus menanggung beban biaya perawatan gedung yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia mendorong agar gedung-gedung tersebut dimanfaatkan.

“Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance. Bukan dosa Bapak, dosa orang lain. Tapi persoalan kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai masih banyak kementerian yang dapat memanfaatkan gedung di IKN, termasuk yang saat ini masih menggunakan fasilitas non-pemerintah.

“Tolong didiskusikan supaya ada. Kita punya 48 kementerian Pak, ada lembaga, masa nggak ada yang mau manfaatkan? Masih banyak kementerian itu yang pakai gedung-gedung yang mungkin bukan milik pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pionir dalam penggunaan gedung di IKN.

“Saya kira nggak ada persoalan, nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu Kementerian Dalam Negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito mau menjadi apa namanya pionir. Sayang banget gedung-gedung itu,” kata Deddy.

Artikel Agar Duit Negara Tak Terbuang Percuma, Deddy Usul Wapres-Menhut Berkantor di IKN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Rifqinizamy saat rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Otorita IKN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

“IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi,” kata Rifqinizamy.

Rizqinizamy mengaku mendengar informasi bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkeinginan untuk bertugas di IKN pada 2026. Menurutnya, hal itu harus diikuti oleh para wakil menteri (wamen).

“Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN, dan karena itu sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut,” ujarnya.

“Karena kan Wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN,” sambungnya.

Dia mengatakan perpindahan itu harus dicontohkan oleh kepalanya. Jika kepalanya telah berpindah, akan diikuti oleh para bawahannya.

“Sebagaimana teori dari Ustaz Bey, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu,” ujarnya.

“Karana itu, saya disuruh pindah duluan di Komisi II agar nanti mereka ikut pindah. Tapi mereka sebelum pindah tolong ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisi,” kelakar dia.

Artikel Ngaku Dapat Info Gibran Mau Pindah ke IKN 2026, Ketua Komisi II DPR: Harus Diikuti Wamen pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mulanya, Andrinof menyoroti sikap beberapa politisi hingga pengamat yang menuduh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai proyek oligarki, tetapi justru diam dengan proyek pembangunan tanggul laut raksasa.

Andrinof menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui riset beberapa tahap.

“IKN yang didasarkan pada riset beberapa tahap dituduh oleh beberapa pengamat yang malas meneliti sebagai proyek oligarki,” kata Andrinof dalam unggahannya di akun Facebook miliknya pada Rabu (10/9/2025).

“Sampai saat ini saya menunggu suara tuduhan Proyek Oligarki untuk Proyek Tanggul Raksasa 500 kilometer dari Banten hingga Gresik kok belum juga terdengar, ya?” imbuhnya.

Andrinof merasa prihatin dengan kondisi bangsa yang diangap tidak fair melihat berbagai persoalan.

“Saya makin prihatin dengan bangsa ini karena tidak mau fair, tidak jujur dan tidak konsisten (dan, maaf, mungkin juga pengecut). Itu bukan hanya para politisi, tetapi juga yang mengklaim diri sebagai pengamat, orang kritis dan intelektual,” ujarnya.

Bagi Andrinof, justru proyek tanggul laut raksasalah yang lebih beralasan untuk dicurigai sebagai proyek oligarki. Ia menyebut proyek itu sebagai super megaproyek properti raksasa dunia dengan kedok melindungi rakyat Pantura Jawa.

“Sebagai akademisi Ekonomi-politik dan Kebijakan Publik, saya justru lebih beralasan untuk mencurigai proyek tanggul raksasa itu sebagai Super-megaproyek Properti Raksasa di dunia dengan mengatasnamakan tujuan ‘melindungi rakyat di Pantura Jawa’,” ungkapnya.

“Bukankah tanggul plus reklamasi = Megaproyek properti? Bukankah ‘Kota baru’ di zaman Orde Baru adalah nama untuk memframing megaproyek properti sebagai proyek penyediaan rumah padahal itu proyek properti dengan sasaran konsumen kelas menengah atas?” tambah dia.

“Miriplah dengan framing Proyek Jembatan Selat Sunda yang diatasnamakan sbg Proyek Mengatasi Masalah Macet di Penyeberangan Merak-Bakauheni,” pungkas Andrinof.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membangun proyek giant sea wall di Pesisir Utara Pulau Jawa. Proyek ini akan membentang dari Banten, ke Jakarta hingga ujung Jawa Timur.

Menurut Prabowo, proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 1995 atau 30 tahun yang lalu. Meski terkesan terlambat, namun Prabowo tetap akan membangun proyek raksasa dan sangat vital ini.

“Saya ingin proyek infrastruktur yang sangat vital bagi kita yang merupakan mega proyek yang akan kita laksanakan adalah Giant Sea Wall tanggul laut utara Jawa. Proyek ini vital dan masuk perencanaan Bappenas sejak tahun 1995,” ungkap Prabowo saat penutupan International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).

Prabowo menuturkan, investasi yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini mencapai US$ 80 miliar atau Rp 1.298 triliun (kurs Rp 16.229/US$). Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu 20 tahun.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bukan IKN, Eks Kepala Bappenas Justru Curigai Tanggul Raksasa Sebagai Proyek Oligarki pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Gibran dalam acara Green Impact Festival di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Gibran mengatakan banyak sekali kabar bohong yang beredar terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

“Dulu itu banyak sekali hoaks-hoaks tentang IKN. Jadi apa, oh membangun istana di tengah hutan, membabat hutan, itu salah ya,” kata Gibran dalam acara Green Impact Festival di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengatakan, pembangunan IKN tidak merusak atau membabat hutan yang ada.

“Sudah tahu yang benar gimana? Di sana itu ada hutan produksi eukaliptus yang memang setiap 6-7 tahun itu memang dipotong,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan mempertahankan pohon endemik asli Kalimantan.

“Jadi sekarang kita bangun IKN di sana, terus akan kita kembalikan lagi ke, ini apa, ya sebagai hutan heterogen dengan pohon-pohon endemik asli Kalimantan,” kata Gibran.

“Ada pohon ulin, meranti, lalu ada pohon tengkawang. Jadi ini apa yang sudah dilakukan, saya kira sudah on track,” ujar dia.

Artikel Gibran Sebut Pembangunan IKN Tidak Merusak Hutan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara. Ia mengatakan pemerintah telah memiliki target-target terkait perencanaan IKN.

“Kalau soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya, yang kedua, itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Selain itu, Dasco mengatakan pemerintah dan DPR telah memutuskan anggaran IKN. Karena itu, percepatan dan perpindahan IKN akan menyesuaikan kesiapan anggaran.

“Juga sudah diputuskan anggarannya sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada,” jelasnya.

“Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga, di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” sambung dia.

Namun, Dasco mengaku belum mengetahui anggaran IKN untuk 2026. Meski begitu, Dasco menyampaikan pemerintah memiliki target-target terkait perpindahan ke IKN.

“Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya, kita ikuti aja,” tuturnya.

Artikel Kata Dasco Soal Nasdem Usul Keppres IKN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Saan juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

“Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas,” ujar dia.

Menurut Saan, dengan berkantornya wapres di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat. Bahkan, mempercepat pemerataan pembangunan.

“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan,” ujar Saan.

Partai Nasdem mendesak moratorium sementara jika belum mau menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. Sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.

Menurut Saan, langkah ini akan menghentikan ketidakpastian status IKN. Sekaligus memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.

“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” ucap Saan.

Pembangunan IKN, kata Saan, harus disesuaikan dengan realitas saat ini. Nasdem juga menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan IKN dengan efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal negara.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, Pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran,” ucap Saan.

Artikel Nasdem Desak Prabowo Segera Kirim Gibran Berkantor di IKN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN,” kata Basuki dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (21/4/2025).

“Lalu tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” sambungnya.

Dengan demikian, total anggaran pembangunan IKN tahun ini menjadi Rp 13,5 triliun. Basuki pun meminta semua penyedia jasa  segera memobilisasi tenaga kerjanya.

Basuki juga memastikan semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui multi years contract akan diselesaikan.

Sebelumnya, Basuki menegaskan tak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Dia mengatakan Presiden Prabowo telah memasukkan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional.

mengatakan pembangunan IKN tahap kedua sudah dimulai. Menurut dia, proses lelang, serah kelola, serta pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan.

“Saya kira tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan (IKN)” kata Basuki pada Selasa (15/4/2025).

Basuki  menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan IKN ke depan akan diselesaikan melalui tata kelola kementerian.

Artikel Pembangunan IKN Dipastikan Lanjut, Anggaran Tahun Ini Rp13,5 Triliun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun akhirnya angkat suara. Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan pemerintah dan membenarkan bahwa saat ini memang ada rekonstruksi anggaran di beberapa kementerian, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

“Saya sebagai pimpinan DPR, saya juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak eksekutif, bahwa untuk anggaran IKN itu juga dengan beberapa kementerian lain sedang dilakukan rekonstruksi anggaran, sehingga ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengalami rekonstruksi,” kata Dasco di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) malam.

Dasco mengatakan pihaknya masih belum tahu pasti mengenai anggaran khusus IKN. Dia menyebut hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan pemerintah baru disampaikan ke DPR pada pekan depan.

“Apakah kemudian termasuk IKN, kita akan lihat nanti pekan depan, yang akan kita lihat hasilnya dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.

Lebih lanjut, Dasco turut menanggapi soal anggaran Kementerian PU yang dipangkas hingga Rp 81,38 triliun. Dia memastikan efisiensi itu tak berdampak masalah pada realisasi program-program yang berdampak ke masyarakat.

“Kalau dari informasi yang didapat untuk belanja yang penting-penting dan kemudian juga untuk program-program yang langsung ke masyarakat, kelihatannya tidak ada masalah,” kata Dasco.

“Namun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian PU untuk dapat dibuka bintangnya atau kemudian ditambah anggarannya, yang kita akan lihat pada minggu depan hasil dari rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah,”imbuhnya.

Artikel Dasco Sebut Pemerintah Sedang Rekonstruksi Anggaran IKN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2024).

“Rp 43,4 tirliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3% dari total pagu anggaran Rp 44,5 triliun,” kata Suahasil.

Suahasil merinci anggaran tersebut telah digunakan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Kementerian lain hingga Gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Selain itu, pembangunan tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, Rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Kemudian, juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan Bandara IKN, penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga pengendalian banjir IKN.

Total alokasi anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75,8 triliun sejak tahun 2022-2024. Rinciannya, sebesar Rp 5,5 triliun anggaran pembangunan IKN pada tahun 2022, sebesar Rp 27 triliun untuk realisasi anggaran IKN pada tahun 2023 dan Rp 43,3 triliun untuk tahun 2024.

Angka realisasi pembangunan IKN ini bersifat sementara lantaran Kemenkeu masih harus menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Telah kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan karena ini adalah alokasi cukup besar untuk belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi 2023 di wilayah Kalimantan Timur ini menjadi yang tertinggi, di mana 2022 pertumbuhan ekonomi itu 4,5%, 2023 naik 6,2%, 2024 6,2%, walaupun harga komoditas batubara, CPO, dan juga harga lain yang menjadi hasil dari Kalimantan banyak yang mengalami tekanan harga. Namun ekonomi Kalimantan bisa terjaga,” imbuh Suahasil.

Artikel IKN Sedot Duit Negara Sebesar Rp 43,4 Triliun pada 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Basuki mengatakan, ASN rencananya dipindah ke IKN pada Januari 2025, tetapi diundur karena mendekati bulan puasa.

“Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulai Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Untuk ekosistem pemerintahan bagian eksekutif, jelas Basuki, mulai dari istana hingga kantor kementerian ditargetkan selesai bulan ini. Hanya saja mungkin akan ada sedikit penyesuaian karena jumlah kementerian yang berubah di era Presiden Prabowo Subianto.

“Ekosistem eksekutif itu selesai Desember ini, cuma ini kan ada fitur Kemenko yang tadinya 4 jadi 7. Ini akan dibicarakan dulu,” kata Basuki.

Sementara itu, untuk sektor yudikatif dan legislatif baru akan dimulai pembangunannya pada 2025 mendatang. Kemungkinan butuh 2 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya.

“Yudikatif dan legislatif baru mulai 2025, kalau baru kulai 2025 minimal ya 2027 selesai,” ujar Basuki.

Artikel ASN akan Mulai Pindah ke IKN April 2025 pertama kali tampil pada Rilpolitik.