Kabar penangkapan tersebut disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Petrus Salestinus. Menurutnya, Roy Suryo ditangkap pagi ini sekira pukul 07.00 WIB.

“Hari ini, Jum’at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus kepada wartawan, Jumat.

Petrus mengaku dirinya menerima informasi penangkapan tersebut dari istri Roy Suryo.

“Klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Sementara itu pengacara dr Tifa, Azis Yanuar mengatakan kliennya sudah dibawa ke Polda Metro Jaya.

“Informasi tersebut disampaikan langsung oleh dr Tifa. Setelah dibawa ke Polda dr Tifa menunjukkan bukti bahwa dirinya saat ini berada di lingkungan Polda Metro Jaya. Dokter Tifa tampak berada di depan laptop dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dari suatu ruangan di Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya menetapkan total delapan orang sebagai tersangka. Polda Metro Jaya sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tiga tersangka.

Tiga tersangka yang proses penyidikannya telah dihentikan adalah Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.

Sementara lima tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara tersebut. Ada dua klaster tersangka pada kasus ini.

Tersangka di klaster pertama adalah Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sedangkan di klaster kedua ada tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Artikel Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, hari ini, Minggu (5/4/2026), menyatakan akan melaporkan Rismon lewat pengacaranya ke Bareskrim Polri. Laporan akan dibuat pada Senin (6/4/2026) besok.

“Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip, Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi,” kata JK.

JK secara tegas membantah tudingan Rismon. JK juga mengtakan tidak pernah mengenal Rismon.

“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal, ya, saya kenal, tapi yang lainnya tidak,” ujarnya.

JK pun meminta Rismon untuk membuktikan tudingannya. Demi mencari kebenaran, JK menyatakan akan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri.

“Ya, kalau memang begitu ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah, maka besok pengacara, Saudara Haris, itu mewakili saya untuk melaporkan Saudara Rismon ke Bareskrim untuk mencari kebenaran, menetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar,” ujarnya.

JK kembali menegaskan tidak pernah terlibat dalam membantu Roy Suryo untuk mengungkap dugaan ijazah palsu. Dia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Rismon maupun Roy Suryo di kediamannya. Menurut JK, pada pertemuan di kediamannya pada 15 Maret 2026, tidak mengundang keduanya.

“Pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu, itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran,” tuturnya.

“Dan mereka itu, teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya, apa pun. Semua profesional dan akademisi, profesor,” ungkap dia.

Artikel JK Akan Polisikan Rismon Atas Fitnah Biayai Polemik Ijazah Jokowi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mereka yang terlibat dalam gugatan ini sebanyak 17 orang, di antaranya adalah sembilan Jenderal TNI Purnawirawan, enam purnawirawan perwira menengah (Pamen). Kemudian, dua lainnya merupakan masyarakat sipil.

Sembilan purnawirawan jenderal tersebut adalah mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Laksma TNI (Purn) Sony Santoso, Laksma TNI (Purn) Drg Moeryono Aladin, Marsda TNI (Purn) Moch Amiensyah, Marsda TNI (Purn) Nazirsyah, Marsda TNI (Purn) Firdaus Syamsudin, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Dedi Priatna, dan Brigjen TNI (Purn) Jumadi.

Sementara enam Pamen yakni Kolonel TNI (Purn) Kusumastono, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, Kolonel Laut (Purn) Hasnan, Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono, dan Kolonel (Purn) Sopandi Ali.

Adapun dua orang lainnya yang merupakan masyarakat sipil adalah mantan Hakim Agung Adhoc Dwi Tjahyo Soewarsono dan Komarudin.

Tim kuasa hukum penggugat, Kombes Pol (Purn) Yaya Satyanegara menjelaskan gugatan ini diajukan karena Ditreskrimum Polda Metro Jaya dinilai keliru dalam menerapkan hukum penanganan perkara dugaan ijazah palsu Jokowi dengan tersangka Roy Suryo Cs.

“Gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru menerapkan hukum, yang notabene merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH) yang merugikan hak publik,” kata Yaya dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Dasar gugatan ini adalah penerapan pasal-pasal berat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor

Sementara itu, mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengatakan polisi tidak profesional dalam penegakan hukum ijazah Jokowi.

“Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan Citizen Lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan warga negara,” ujar Soenarko.

Sunarko menegaskan bahwa jika tindakan semena-mena dari oknum aparat ini dibiarkan tanpa adanya koreksi hukum, maka akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan keselamatan warga negara di masa depan.

Artikel Belasan Purnawirawan TNI Gugat Polda Metro Jaya ke PN Jaksel Terkait Kasus Ijazah Jokowi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal ini disampaikan sebagai bantahan atas spekulasi yang berkembang di publik bahwa Dokter Tifa akan mengikuti jejak sejawatnya, Rismon Hasiholan Sianipar yang memilih mengakui keaslian ijazah Jokowi dan mengajukan restorative justice (RJ).

Perempuan yang sudah berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi itu membuktikan dirinya tidak mundur dalam kasus tersebut dengan menerbitkan buku baru berjudul, ‘Otak Politik Jokowi’.

Berbeda dengan buku sebelumnya, ‘Jokowi’s White Paper’ yang ditulis bertiga dengan Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar, buku ‘Otak Politik Jokowi’ sepenuhnya merupakan tulisan dari Tifa.

“Siapa bilang dr Tifa quit? OTAK POLITIK JOKOWO – OPJ atau dalam bahasa netizen ini adalah Jokowi’s White Paper – JWP Jilid II. Kali ini sepenuhnya karya dr Tifauzia Tyassuma, M.Sc,” kata Tifa dalam unggahannya di akun media sosial miliknya, dikutip Jumat (27/3/2026).

Menurut Tifa, buku tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya terkait neuropolitik dan kebijakan politik Jokowi yang dianggap penuh kebohongan dan tipu-tipu.

“(Buku OPJ) Kelanjutan hasil penelitian dr Tifa terkait Neuro politika Perilaku Jokowi terkait dengan ijazah, pendidikan, dan sinkronisitas dengan berbagai kebijakan politik yang menurut banyak netizen penuh dengan kebohongan, tipu-tipu yang melahirkan banyak kasus korupsi oleh para pejabatnya,” jelas dia.

Tifa mengklaim buku tersebut serius dan sangat penting. “Saking serius dan pentingnya buku ini maka Maestro Filsafat Politik, Rocky Gerung, merasa perlu memberikan kata pengantar untuk buku ini,” ujarnya.

Tifa pun meyakini buku ‘Otak Politik Jokowi’ dan ‘Jokowi’s White Paper’ akan menjadi catatan sejarah bangsa kelak.

“Buku OPJ – Otak Politik Jokowi, bersama dengan JWP – Jokowis’s White Paper adalah buku sejarah yang kelak akan sangat berharga bagi catatan bangsa ini,” kata dia.

Dengan demikian, dia kembali menegaskan dirinya tidak pernah mundur dari perdebatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang ia yakini sebagai perjuangan menegakkan kebenaran.

“Jadi kata siapa dr Tifa quit dari perjuangan menegakkan kebenaran?” tegasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Setelah Jokowi’s White Paper, Dokter Tifa Kembali Terbitkan Buku ‘Otak Politik Jokowi’ pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jokowi mengatakan, kedatangan kedua tersangka tersebut menemui dirinya untuk bersilaturrahmi. Jokowi pun menghargai sikap keduanya.

“Benar, beliau (Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis) hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Netty. Itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai, dan saya sangat menghargai silaturahmi beliau berdua,” kata Jokowi di kediamannya, Rabu (14/1/2026).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu membuka pintu perdamaian lewat restorative justice terkait kasus keduanya.

“Dari pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya, dan bagi penyidik untuk kemungkinan restorative justice. Karena itu adalah kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Jokowi kembali menyampaikan penghargaan dirinya terhadap Eggi dan Damai Hari Lubis yang sudah memiliki niat baik untuk bersilaturrahmi. Namun, ia tidak menjawab secara tegas apakah ada permintaan maaf dari keduanya dalam pertemuan tersebut.

“Ada atau tidak (permintaan maaf) itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya, niat baik silaturahmi harus saya hormati dan saya hargai,” imbuh dia.

Begitu juga Jokowi enggan menjelaskan secara rinci, apakah kedua tersangka meminta pemberhentian kasus yang tengah berjalan. Sebab, hal itu akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukumnya.

“Saya kira (penghentian kasus) akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau,” pungkasnya.

Artikel Jokowi Buka Pintu Damai dengan Eggi Sudjana-Damai Hari Lewat RJ pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Rustam menilai keputusan memajukan Gibran sebagai Cawapres 2024 melalui rekayasa MK merupakan kesalahan terbesar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayah Gibran, menjelang akhir masa jabatannya.

“Kesalahan terbesar Jokowi menjelang akhir kepemimpinannya sebagai Presiden, menurut saya, adalah merestui dan mendukung anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang belum cukup umur menjadi Cawapres. Kecenderungan nepotisme ini dilakukan melalui rekayasa Keputusan MK yang sarat konflik kepentingan dan pelanggaran etika,” kata Rustam dalam tulisannya yang diunggah di X pada Senin (24/11/2025).

Akibat keputusan tersebut, kata Rustam, masa pensiun Jokowi menjadi tidak tenang. Ia harus menghadapi banyak hujatan publik baik di media sosial maupun televisi yang hampir setiap hari membahas soal dugaan ijazah palsu miliknya.

“Kini Jokowi tidak dapat menikmati masa pensiunnya sebagai mantan presiden dengan tenang bersama keluarga: istri, anak, menantu dan cucu-cunya. Hampir setiap hari Jokowi menuai hujatan baik di media sosial maupun beberapa media TV berita, yang menyiarkan kasus ‘ijazah palsu’ Jokowi,” ujarnya.

Menurut Rustam, hujatan itu bisa dipastikan sebagai bagian dari upaya untuk mengikis legitimasi dan pengaruh politik Jokowi di masa depan dengan mencapnya sebagai penipu dan pembohong.

“Upaya ini tentunya tidak dilepaskan dari kepentingan politik Pilpres yad, di mana dikhawatirkan Jokowi akan aktif menggunakan sumber daya dan pengaruh yang dimilikinya untuk mendukung anaknya,” ungkapnya.

Ia kemudian menyinggung pernyataan dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029 mendatang. Menurutnya, hal itu sebagai strategi Jokowi untuk mempersiapkan Gibran menjadi Presiden pada 2034.

“Pernyatan Jokowi mendukung penuh pasangan Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2029, termasuk keinginan Budi Arie dan Projo untuk bergabung dengan Gerindra, tidak dapat dilepaskan dari upaya Jokowi untuk mempersiapkan anaknya menjadi Presiden pada 2034. Cara yang ditempuh Jokowi adalah mendukung sepenuhnya Prabowo dengan harapan Prabowo akan terus berpasangan dengan Gibran,” jelas Rustam.

“Dukungan pagi-pagi ini barangkali dipandang sebagai sikap paling tepat diambil Jokowi dan pendukung-pendukungnya dalam mengamankan posisi Gibran sebagai Wapres sampai dengan 2034,” tambahnya.

Namun, kata Rustam, dukungan ini justru menunjukkan posisi tawar Jokowi terhadap Prabowo semakin lemah.

“Jokowi kini hanya mengandalkan kebaikan hati Prabowo yang sekarang sedang getol-getolnya memantapkan dan memperkuatkan kekuasaan, termasuk memperkuat partainya Gerindra, untuk menjadi partai nomor 1 terbesar dalam Pileg 2029 nanti. Jokowi tentunya menyadari tidak dapat berharap banyak dari partai PSI yang dipimpin putra bungsunya yang terkesan suka melucu dan cengengesan,” kata dia.

Meski begitu, lanjut Rustam, kecenderungan ini bisa berubah jika dalam perjalanannya nanti Prabowo berhalangan tetap dan tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara permanen.

“Kondisi ini memungkinkan Wakil Presiden Gibran secara konstitusional untuk menjadi Presiden sampai dengan masa jabatannya berakhir,” ujarnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Pengamat Ungkit Pencalonan Gibran Jadi Wapres, Sebut Bikin Masa Pensiun Jokowi Tak Tenang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Dino, sidang dugaan ijazah palsu ini merupakan pertarungan dua narasi antara Jokowi dan Roy Suryo Cs.

“Sidang Jokowi Vs Roy Suryo Cs adalah pertarungan 2 narasi,” kata Dino dikutip dari unggahannya di X pada Kamis (20/11/2025).

Dino mengatakan kedua belah pihak akan memiliki konsekuensi atas putusan pengadilan nanti.

“Kalau ijazah Jokowi terbukti sah & asli, berarti Roy Suryo Cs lakukan fitnah yang keji terhadap Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kalau ijazah terbukti tidak sah/palsu, berarti Jokowi lakukan penipuan terhadap negara, pelecehan terhadap pemilu, dan pelanggaran hukum,” lanjutnya.

Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut kebenaran dalam perkara ini hanya satu, yakni asli atau palsu.

“Antara kedua versi ini, hanya 1 yang benar, tidak bisa dua-duanya benar,” katanya.

Oleh karena itu, Dino mendorong agar sidang perkara dugaan ijazah palsu ini dilanjutkan dan dibuktikan. Hal ini demi sejarah agar generasi bangsa kelak tidak bingung.

“Demi sejarah, agar anak-anak kita tidak bingung kelak, perlu kepastian absolut siapa yang benar, siapa yang berbohong,” tutupnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi. Penetapan tersangka itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kedelapan tersangka itu adalah Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Rohyani (KTR), Damai Hari Lubis (DHL), Rustam Effendi (RE), Muhammad Rizal Fadillah (MRF), Roy Suryo (RS), Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa (TT).

Polisi telah memeriksa Roy Suryo bersama dua tersangka lainnya pada 13 November 2025. Mereka diperiksa selama 9 jam, namun tidak ditahan dan diperbolehkan pulang.

Hari ini, Kamis (20/11/2025), Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo untuk kasus yang sama.

(War/rilpolitik)

Artikel Soal Polemik Ijazah Jokowi, Dino Patti Djalal: Perlu Kepastian Absolut, Siapa Benar dan Bohong pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu merespons tudingan keterlibatan ‘partai biru’ yang kemudian oleh sejumlah pihak diasosiakan dengan Demokrat. Jansen menyebut pihaknya kaget partai berlambang bintang mercy disebut sebagai dalang di balik isu ijazah Jokowi.

“Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut,” kata Jansen dalam keterangannya yang diunggah di X, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

Jansen menyebut polemik dugaan ijazah palsu merupakan masalah pribadi antara Jokowi dengan penuduhnya. Terlebih, masalah ini sudah masuk ranah hukum.

“Jadi bukan lagi sekedar opini-opinian politik. Karena perangkat hukum sudah ikut ditarik dan terlibat, maka ini sudah soal benar salah, sudah soal pembuktian palsu-asli tidaknya ijazah tersebut,” ujarnya.

Jansen mendorong penuduh keterlibatan Demokrat untuk buka dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ijazah palsu di kepolisian. Hal itu untuk mengetahui apakah benar ada keterlibatan ‘partai biru’ atau tidak.

“Puluhan saksi — baik terlapor maupun saksi fakta — sudah diperiksa. Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

Dia pun menantang semua pihak untuk secara langsung menyebut nama jika memang ada keterlibatan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Kalau memang ada, jangan lagi menuduh dengan simbol dan samar-samar di ruang publik. Tuding dan sebutkan saja langsung dengan nama terang, misal: ‘bahwa Demokrat terlibat dibelakang ijazah Jokowi ini’. Jangan banci. Sehingga kami juga mudah mengambil tindakan hukum atas tuduhan tersebut. Jadi bukan main-main seperti saat ini dengan menggunakan kalimat samar dan bersayap di ruang publik. Mulai dari pakai baju warna birulah dll,” tegasnya.

“Faktanya sampai saat ini tidak ada satupun kader kami Partai Demokrat ikut diperiksa di perkara ijazah pak Jokowi ini. Itu maka jika ada yang mengkaitkannya dengan Demokrat, gila namanya itu. Atau lagi mabuk,” tambahnya.

Namun begitu, Jansen menegaskan pihaknya siap menghadapi tuduhan ini meski baru disampaikan secara samar. “Karena sudah lama juga para kader kami tidak ‘aerobik’ politik. Minimal dengan adanya tuduhan ini jadi ajang konsolidasi. Karena selama ini kami kader Demokrat sudah diam tidak ikut campur di masalah ini, malah sekarang di colek-colek,” ujar dia.

Lebih lanjut, Jansen mengimbau seluruh kader Demokrat untuk tetap semangat. Ia menekankan persoalan ijazah Jokowi sebenarnya bukan urusan Demokrat.

“Namun kalau kita dituduh apalagi kemudian membawa-bawa nama baik pimpinan kita mas AHY dan pak SBY, maka kita wajib menjaga marwah kita dan mengambil tindakan terukur. Begal partai saja waktu dia sedang berkuasa dan kuat-kuatnya kita lawan, apalagi hanya soal ini,” tegas Jansen.

“Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing. Sekarang yang telah disampaikan Bakomstra Partai menjadi pegangan kita bersama,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Demokrat Siap Hadapi Tuduhan Dalangi Isu Ijazah Jokowi: Begal Partai Saja Kita Lawan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal mengkritik pelaporan tersebut. Ia mengaku prihatin dengan langkah Jokowi mau mempidanakan tokoh-tokoh yang vokal terhadap isu ijazah.

“Saya prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur-figur yang vokal re masalah ‘ijazah palsu’, apapun pasal KUHP yang digunakan,” kata Dino dalam keterangannya pada Selasa (15/7/2025).

Menurut Dino, kritik terhadap rekam jejak pemimpin negara, baik sebelum maupun setelah menjabat, merupakan hal biasa di era demokrasi dan reformasi.

“Dalam negara demokrasi & alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik & bisnis, rekam jejak dari PEMIMPIN negara adalah sepenuhnya ‘fair game’ untuk diketahui, dibahas, dikritik publik. Being criticized is the price of leadership — sebelum, sewaktu dan sesudah berkuasa. Accept it,” ujarnya.

Dino melihat laporan terhadap Roy Suryo Cs hanya sebagai upaya menakut-nakuti masyarakat yang justru bisa berbalik menjadi bumerang terhadap Jokowi.

“Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat,” katanya.

Dini mengatakan, Jokowi seharusnya tetap tenang dalam merespons kritik dari Roy Suryo Cs. “Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk,” imbuhnya.

Ia mencontohkan sikap Presiden ke-2 RI Soeharto yang menuntut wartawan Time Magazine, Jason Tejasukmana tanpa mempidanakan. Menurutnya, hal itu juga seharusnya bisa dilakukan oleh Jokowi.

“Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yang menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui,” pungkasnya.

Diketahui, polemik ijazah palsu Jokowi kembali muncul usai purnatugas pada Oktober 2024 lalu. Jokowi bahkan melaporkan lima orang terkait isu ijazah palsu tersebut dan kini sudah masuk tahap penyidikan.

Kelima terlapor itu adalah mantan Menpora Roy Suryo (RS), ahli digital forensik Rismon Sianipar (RS), dokter Tifauzia Tyassuma (T), serta sosok berinisial ES dan K.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Eks Jubir SBY Prihatin Jokowi Mau Pidanakan Pengkritik Ijazahnya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jokowi menilai ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, yang tak lain adalah anak sulungnya.

“Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini. Ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi pada Senin (14/6/2025).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, agenda besar politik itu ingin menurunkan reputasi dirinya.

“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” ujar dia.

Jokowi kembali mengulang pernyataannya bahwa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.

“Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik,” ucap Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. “Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa,” pungkasnya.

Diketahui, polemik ijazah palsu Jokowi kembali muncul usai purnatugas pada Oktober 2024 lalu. Jokowi bahkan melaporkan lima orang terkait isu ijazah palsu tersebut.

Selain itu, belakangan juga muncul desakan ke DPR dan MPR untuk memakzulkan Gibran. Desakan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Artikel Jokowi Tuding Ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.