Jimly kesal dengan empat hakim yang terlibat pengaturan vonis lepas perkara korupsi itu. Ia menyebutnya sebagai hakim biadab.

Hakim biadab, menurut Jimly, layak dituntut dengan hukuman mati meski disertai masa percobaan 10 tahun.

“Hakim biadab seperti ini pantas dituntut hukuman mati, meskipun di UU KUHP baru, pidana mati disertai masa percobaan 10 tahun, tidak apa,” kata Jimly di akun media sosial X, dikutip Selasa (15/4/2025).

Dia mengatakan, tuntutan hukuman mati penting dilakukan supaya memberikan efek jera.

“Yang pnting untuk efek jeranya, dituntut saja pidana mati,” pungkas dia.

Diketahui, Kejagung menetapkan empat hakim dan satu panitera sebagai tersangka gratifikasi vonis lepas kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Keempat hakim itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta; Ketua Majelis Hakim, Djuyamto; dan dua anggota Majelis Hakim, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin. Sementara satu panitera adalah Wahyu Gunawan.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan dua orang pengacara terdakwa korporasi, Ariyanto dan Marcella Santoso. Mereka diduga menyuap hakim dan panitera sebesar Rp 60 miliar agar 3 grup terdakwa korporasi dijatuhi vonis lepas dari denda Rp 17 triliun.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jimly: Hakim Biadab Pantas Dituntut Hukuman Mati pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB bersamaan dengan Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2023.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia memberikan selamat atas terpilihnya Indonesia untuk keenam kalinya itu.

“Komnas HAM menyampaikan selamat untuk Indonesia atas terpilihnya menjadi anggota Dewan HAM bersamaan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2023,” kata Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro dalam rilis resmi pada Rabu (11/10/2023).

Atnike berharap, dengan terpilihnya kembali Indonesia menjadi Dewan HAM PBB dapat berkontribusi untuk dunia internasional sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Di dalam negeri, terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB agar diwujudkan dengan memperkuat komitmen pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM melalui perbaikan regulasi, kebijakan pembangunan, dan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip HAM,” ujar Atnike.

Selain itu, Komnas HAM juga berharap terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB yang bersamaan dengan Hari Anti Hukuman Mati Internasional dapat menjadi momentum untuk terus mendorong agenda penghapusan hukuman mati melalui penguatan hukum yang berperspektif HAM, juga pelaksanaan moratorium hukuman mati.

Komnas HAM juga berkomitmen untuk senantiasa menjadi mitra pemerintah dalam memantau dan mendorong situasi HAM yang semakin kondusif.

“Dalam keanggotaan Indonesia di Dewan HAM, Komnas HAM akan senantiasa menjadi mitra pemerintah guna memantau dan mendorong situasi HAM yang semakin kondusif sebagaimana tugas dan fungsi Komnasham menurut UU 39/1999 tentang HAM, UUD 1946, DUHAM, dan seluruh konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia,” tukasnya.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM Harap Indonesia Hapus Hukuman Mati pertama kali tampil pada Rilpolitik.