Langkah tersebut perlu diambil jika Prabowo dan Teddy merasa dirugikan atas video pernyataan Amien Rais yang menyebut keduanya memiliki hubungan spesial.

Henri menegaskan Prabowo dan Teddy memiliki hak untuk melaporkan Amien Rais.

“Bagi saya dalam video yang sudah tersebar luas di media sosial, kalau ucapan Pak Amien Rais ini dianggap tidak benar atau fitnah, maka orang yang disebut namanya dalam video tersebut, jika merasa dirugikan, punya hak untuk melaporkan kepada penegak hukum,” kata Henri lewat unggahannya di X, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Henri, biarkan pengadilan yang menentukan apakah pernyataan Amien Rais itu mengandung unsur fitnah atau tidak.

“Biarkan dan biasakan, dalam kasus seperti ini, pengadilanlah yang harus membuktikan benar tidaknya tuduhan pada Teddy Indra Wijaya sebagaimana disampaikan tokoh senior pak Amien yang dulu adalah pendukung setia pak Prabowo,” ujarnya.

Namun, Henri mengingatkan bahwa kasus tersebut harus dilaporkan langsung oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni Prabowo dan Teddy. Sebab, hal itu merupakan delik aduan.

“Karena kasus itu termasuk delik aduan absolut, maka yang berhak lapor hanyalah Letkol Teddy atau Prabowo Subianto, sebagai pribadi yang namanya disebut dan dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik itulah yang berhak lapor,” jelas dia.

Dia juga menegaskan pelaporan tidak bisa diwakili oleh pihak lain, termasuk lembaga negara.

“Orang lain apalagi institusi pemerintah, tidak punya hak untuk melaporkan konten fitnah sebagai masalah hukum kecuali korban fitnah itu sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyebut pernyataan Amien Rais soal Prabowo dan Teddy memiliki hubungan personal di luar relasi profesional dan pekerjaan merupakan hoax dan fitnah, serta mengandung ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa,” kata Meutya.

Atas dasar itu, kata dia, Komdigi akan mengambil langkah hukum atas konten tersebut, termasuk pihak-pihak yang menyebarkannya.

“Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2),” tegas Meutya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Prof Henri Sebut Hanya Prabowo dan Teddy yang Berhak Polisikan Amien Rais pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurutnya, dukungan tersebut menujukkan ketidaknetralan yang sangat dari seorang kepala negara.

“Cara pak @prabowo memberi dukungan dan endorse pada pasangan calon gubernur/wagub Jateng ini menunjukkan sikap yang terang terangan, tanpa malu. Seolah yang dilakukan tidak menabrak etika, dan biasa dalam politik,” kata Henri pada Minggu (10/11/2024).

“Ini wujud ketidaknetralan yang nyata dan ditunjukkan secara sangat kasar oleh kepala negara,” sambungnya.

Henri menyebut Prabowo tidak ada bedanya dengan Jokowi yang ikut campur urusan politik elektoral. Padahal, katanya, Prabowo dalam pidatonya pada saat pengucapan sumpah jabatan berjanji akan menjadi presiden semua golongan.

“Ternyata ajaran “cawe-cawe” Jokowi telah merasuk dan merusak cara berpikir dan reputasi pak Prabowo, yang dalam pidato ingin jadi tokoh pemersatu, toleran dan merangkul semua pihak,” ujarnya.

Ia masih berharap Prabowo konsisten dengan ucapan dan janji untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Paslon daerah-daerah lain yang didukung KIM tentu juga ingin dan berharap diendorse Presiden RI sebagaimana di Jateng. Mudah-mudahan pak Prabowo tidak ikut-ikut bohong dan mencla-mencle seperti pendahulunya,” pungkasnya.

Diketahui, Prabowo memohon kepada warga Jawa Tengah untuk memilih cagub-cawagub Luthfi-Yasin pada Pilgub 2024. Ia menilai keduanya sosok yang tepat memimpin Jateng dan bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sebuah video yang diunggah dalam akun Instagram Ahmad Luthfi pada Sabtu (9/11/2024).

“Saya memohon saudara-saudaraku rakyat di Jawa Tengah pada pemilihan di kepala daerah yang datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” kata Prabowo.

(War/rilpolitik)

Artikel Prabowo Ajak Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin, Guru Besar Unair: Wujud Ketidaknetralan Nyata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menutut Prabowo, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Bangsa kita kata Pak Prabowo banyak yang punya niat baik, dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik, keinginan baik. Dibesarkan oleh guru, ustad, oleh orang tua, dengan nilai-nilai baik, tapi sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir lain di hati, katanya.

Ini jelas pernyataan keras dan mengarah pada kekuatan politik dominan yang tokoh politiknya sedang giat memupuk kekuasaan dinasti. Memupuk nepotisme keluarga, dengan politik di luar kepentingan rakyat. Politiknya mengganggu dan merugikan bangsa.

Pak Prabowo mengingatkan pada rakyat, atau kita semua yang sering ditipu, dibohongi oleh mereka yang licik dan munafik, yang lain di bibir lain di hati. Kata-kata ini jelas diarahkan ke pihak yang dianggap terlalu haus kekuasaan. Ini menunjukkan sikap tegas Pak Prabowo yang tidak sejalan dengan yang belakangan ini makin menampakkan ambisinya terlalu mengejar kekuasaan, dengan uang dan pengaruh.

Kasus penjegalan Golkar, upaya pelemahan putusan Mahkamah Konstitusi, upaya merusak demokrasi, dengan cara mengubah-ubah regulasi, dan mengabaikan konstitusi, jelas membuat pak Prabowo tidak nyaman untuk diam. Terlebih dia sudah berpengalaman bagaimana diperlakukan saat dua kali dikalahkan dalam Pilpres. Itu semua yang memunculkan sikap politik yang diekspresikan dalam pidato kemarin tersebut.

Sikap tegas politik Pak Prabowo ini tentu akan membawa pengaruh besar pada pengelompokan elite dan orientasi politik ke depan. Tak lama lagi akan banyak yang berubah. Banyak yang balik badan, sesuai kultur politik pragmatis politisi negeri ini.

Jangan heran jika nanti Pak Prabowo akan berhadapan “vis a vis” secara terbuka dengan kelompok elite politik yang dia tuding dalam pidato tersebut. Ini bukan hanya tanda perubahan, tapi merupakan keniscayaan.

Makanya kenapa Kaesang gagal atau tidak jadi ikut Pilkada, kenapa DPR tidak meneruskan revisi UU Pilkada? Semua ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kemarahan rakyat yang dibaca oleh elite politik, hingga mendasari kejelasan sikap, stand point presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Pernyataan ini memberi harapan bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden yang tidak berada di bawah bayang-bayang dan pengaruh, kehendak dan ambisi keluarga Jokowi. Ini akan memberi harapan bahwa pemerintah baru akan membawa kebaikan bagi perpolitikan di Indonesia.

Sekarang tentu ada orang yang makin panik, resah dengan keadaan politik belakangan ini. Itu konsekuensi rakyat yang makin cerdas dan waras dalam bersikap. Rakyat yang cerdas dan waras itu bisa membedakan mana politik yang benar-benar untuk kepentingan NKRI, menghormati konstitusi dan regulasi, dengan politik yang mendukung dan memuluskan Dinasti dan Oligarki lewat pengabaian konstitusi dan mengubah-ubah regulasi.

Dengan perkembangan politik tadi, kita sebagai rakyat layak berharap dan menitipkan amanah kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto supaya tegas berkomitmen menjaga nilai-nilai demokrasi sesuai konstitusi UUD 1945, dengan membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN sesuai semangat reformasi. Terutama meninggalkan atau menjauhkan diri dari mereka yang selama ini nampak ingin melanggengkan kekuasaan lewat penanaman nepotisme yang dibalut seolah untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara.

Akan segera tiba pada waktunya, rakyat bersama-sama pemimpin negara yang baru nanti akan mengucapkan “Selamat Tinggal pada Dinasti Jokowi.”

Penulis: Prof. Henri Subiakto

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Artikel Prabowo Gerah dengan Politisi yang Munafik dan Menipu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof Henri Subiakto merespons putusan tersebut. Menurutnya, putusan itu sudah terlambat.

“Keputusan yang terlambat, sehingga tidak terlalu signifikan lagi bagi kebaikan yang menyangkut urusan KPU di Indonesia. ‘Justice delayed, justice denied’,” kata Henri melalui unggahannya di X dikutip rilpolitik.com pada Kamis (4/7/2024).

“Keadilan yang tertunda tunda, itu sama saja dengan keadilan yang sudah terabaikan dan sudah membawa kerusakan,” sambungnya.

Dia menyebut putusan DKPP terhadap Hasyim Asy’ari terkesan hanya sandiwara penegakan hukum di Indonesia.

“Putusan ini memberi kesan hanya menjadi rangkaian sandiwara seolah-olah di negeri ini, penegak hukumnya masih baik-baik saja. Penegak hukumnya masih berkomitmen dan peduli pada keadilan,” pungkasnya.

Diketahui, DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari terbukti melakukan hubungan badan secara paksa terhadap anggota PPLN Den Haag, CAT. Peristiwa itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di Belanda.

Saat itu, KPU sedang menggelar acara bimbingan teknis (bimtek) PPLN di Den Haag, Belanda, pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023.

Atas dasar itu, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap CAT selaku pengadu. DKPP menyebut terjadi hubungan badan secara paksa antara Hasyim dan pengadu.

DKPP memutuskan menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya, dan menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU untuk Haysim.

Artikel Pakar Nilai Putusan DKPP Pecat Ketua KPU Sudah Terlambat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Makanya Starlink di dunia lebih banyak digunakan oleh negara-negara satelit atau pendukung Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena Satelit Starlink memiliki perbedaan signifikan dibandingkan satelit biasa seperti Palapa, Satria, Kacific, Telkom 1 & satelit-satelit lain milik Eropa maupun AS di luar Starlink.

Starlink itu satelit Low Earth Orbit (LEO) yang beroperasi dengan ketinggian sekitar 340 hingga 1.200 km di atas permukaan bumi. Starlink ukurannya kecil, jumlahnya ribuan, dirancang bekerja bersama secara sinkron menyediakan layanan internet. Mereka seolah seperti BTS terbang.

Sedang Satelit komunikasi konvensional ditempatkan di orbit geostasioner (GEO) sekitar 35.786 km di atas khatulistiwa bumi, berada di satu titik relatif tetap dari permukaan bumi. Untuk bisa melayani publik butuh perangkat stasiun bumi.

Setiap satelit Starlink beratnya sekitar 260 Kg. Satelit GEO lebih besar & mahal karena teknologi & perlengkapan lebih kompleks, dengan kebutuhan bertahan di orbit yang lebih tinggi.

Starlink pakai tekhnologi phased-array untuk antena, yang memungkinkan satelit mengarahkan sinyal tanpa harus memindahkan satelit itu sendiri. Sistem ini dirancang untuk latency rendah & kecepatan tinggi. Alat penangkap sinyal satelit hanya menggunakan antena kecil & alat seukuran laptop besar yang bisa dipindah-pindahkan.

Sedang Satelit GEO harus pakai antena besar yang tetap untuk komunikasi berkapasitas tinggi. Karena itu, satelit konvensional butuh mitra untuk mendistribusikan layanannya ke masyarakat. Itulah perusahaan operator seluler & ISP yang menjadi mitranya.

Beda dengan Starlink yang tidak butuh mitra. Mereka bisa melayani langsung ke publik tanpa pihak ketiga. Maka masuknya Starlink bisa jadi awal kematian perusahaan-perusahaan nasional di bidang internet, seluler & juga satelit.

Jadi starlink bukan sekedar perusahaan perangkat & layanan satelit semata, tapi Starlink juga berfungsi sebagai perusahaan internet service provider, bahkan bisa berfungsi sebagai platform digital, mengingat Elon Musk juga memiliki perusahaan X (dulu Twitter) yang sekarang tak sekadar medsos tapi juga mengarah jadi platform media komunikasi.

Ini bahayanya. Perusahaan Starlink trafik & kontennya di luar jangkauan yuridiksi, kedaulatan digital & kewenangan hukum nasional, selain bisa dimanfaatkan untuk melawan kedaulatan negara & mengancam keamanan nasional.

Perusahaan Starlink sebagai perusahaan AS dilindungi US Cloud Act 2018. Data yang mereka kumpulkan atau berada di perusahaan itu tidak boleh diakses negara lain (termasuk Indonesia), tapi harus terbuka pada Pemerintah & penegak hukum AS. Persoalannya, Starlink apa mau nurut hukum di Indonesia atau hukum AS?

Kalau mereka melayani Papua atau daerah konfik lain, datanya bisa diakses intelejen & pemerintah AS untuk kepentingan politiknya. Sebaliknya, data-data itu tidak bisa diakses pemerintah Indonesia. Di situlah kenapa Starlink berbahaya bagi NKRI, saat melayani wilayah gunung-gunung & pedalaman Papua.

Seperti yang terjadi di Ukraina, Starlink dipakai tentara Ukraina melawan Rusia. Rusia kewalahan karena pergerakan pasukannya bisa terpantau tentara Ukraina. Lalu apa jadinya kalau OPM/KKB juga pakai fasilitas Starlink? Terlebih, kalau gerakan itu didukung asing, siapa yang tanggung jawab jika menjadi makin besar, canggih dan mampu melawan TNI/Polri atau kekuatan negara?

Bagi rakyat kecil tahunya internet murah & sampai pelosok-pelosok pasti didukung. Tapi bagaimana konsekuensinya, itu yang harus dipikirkan. Agak mending kalau Elon bersedia setuju dan komit tunduk pada UU Indonesia. Lalu wilayah layanan tidak mencakup wilayah rawan seperti Papua? Apakah Elon Musk mau? Silahkan ditanyakan pada mereka!!

Prof. Henri Subiakto
Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya

Artikel Starlink Berbahaya Bagi Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Henri menyebut pemerintah telah membiarkan korupsi merajalela di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) baru yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita semua layak ikut mengkritisi keadaan. Mengkritisi pemerintah yang membiarkan korupsi makin merajalela. Mengkritisi elit penguasa yang membiarkan KPK jadi melemah dengan UU baru,” kata Henri dalam keterangannya dikutip pada Rabu (8/5/2204).

“Mengkritisi maraknya korupsi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis kekuasaan. Mengkritisi banyaknya kasus korupsi yang jadi alat untuk ngendalikan partai politik dan politisi,” sambungnya.

Dia menyoroti indeks persepsi korupsi di Indoensia yang turun. Menurutnya, hal itu karena prilaku korup para elite dan pejabat di Indonesia.

“Sudah tak heran sekarang index korupsi pun memburuk. Sedang elit politik lebih banyak diam karena mereka juga bagian dari permasalaha,” ujarnya.

Ironisnya, lanjut Henri, kondisi buruk ini justru dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh sebagian orang sehingga layak dilanjutkan.

“Malah keadaan seperti ini oleh sebagian orang dianggap baik hingga mau dilanjutkan. Dilanjutkan mereka yang silau dengan sesuatu yang tampak indah dan maju. Termasuk mau diteruskan oleh mereka yang menikmati keadaan dengan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai aspek kehidupan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023.

Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

(War/rilpolitik)

Artikel Pakar Ajak Publik Kritisi Berbagai Persoalan Korupsi di Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara halalbihalal di Kantor Pengurus Besar Nahdltul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat pada Minggu (28/4/2024).

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Henri Subiakto merespon pernyataan tersebut. Dia menyebut pidato Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu justru mengkonfirmasi adanya cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Henri kembali menyinggung hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Jokowi itu tidak cawe-cawe. Jokowi itu netral. Jokowi itu tidak terbukti menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan 02. Itu keyakinan para hakim konstitusi yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara minggu lalu di MK,” kata Henri dalam
unggahannya di X dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Namun, kata Henri, berbeda dengan hakim konstitusi, Prabowo justru secara tidak langsung mengakui adanya cawe-cawe Presiden Jokowi untuk pemenangan Pilpres 2024.

“Anehnya pak Prabowo dalam pidatonya ini, malah mengakui bahwa dirinya itu sudah dipersiapkan secara sungguh sungguh oleh Presiden Jokowi untuk menjadi pengganti. Dan presiden Jokowi menurut pak Prabowo adalah orang yang sangat teliti,” ujar Henri.

Henri meyakini pidato Prabowo di PBNU itu sebagai sebuah pernyataan yang jujur terkait ikut campur Jokowi dalam pemenangan Pilpres.

“Dalam hal ini saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan pak Prabowo itu adalah pernyataan yang jujur, tidak bohong,” ucapnya.

Perbedaan putusan MK dan pengakuan Prabowo soal cawe-cawe Jokowi, lanjut Henri, menunjukkan kualitas hakim konstitusi di Indonesia.

“Kalau kemudian para hakim MK berbeda pemahaman atau berbeda pandangan dengan yang disampaikan pak Prabowo, ya itulah kualitas para Hakim Konstitusi kita yang sangat mulia,” ujarnya.

“Itulah fakta yang nampak dari dunia hukum Indonesia tercinta. Semua harus kita terima apa adanya,” pungkas Henri.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam pidatonya di PBNU menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah menyiapkan dirinya untuk menjadi penerus.

Menurut dia, kekalahannya dua kali beruntun dari Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 adalah salah satu persiapannya.

“Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengaku selalu mengikuti arahan Jokowi untuk membangun diplomasi dengan negara-negara tetangga.

Beberapa waktu lalu, Prabowo diperintahkan ke China, Korea Selatan dan Jepang untuk membangun diplomasi.

“Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah,” kata dia.

Prabowo bahkan menyebut, jika tak dapat restu dari Jokowi, ia mungkin tak akan ikut dalam perhelatan Pilpres 2024 lalu.

(War/rilpolitik)

Artikel Pidato Prabowo di PBNU Disebut Sebagai Pengakuan Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Terbukti Tulisan saya tgl 5 April lalu benar-benar terjadi, bahwa MK itu hanya panggung sandiwara yang dipimpin oleh Soehartoyo,” kata Henri dalam unggahannya di X dikutip Kamis (25/4/2024).

Dia menilai MK seolah-olah objektif memanggil empat menteri ke persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan tudingan politisasi bansos. Namun, katanya, MK justru membatasi pertanyaan yang diajukan, termasuk membatasi pertanyaan ke saksi-saksi yang dihadirkan.

“Terus dalam argumentasi mereka disebutkan bukti-bukti pemohon tidak meyakinkan. Lalu sebagaimana saya tulis 3 minggu lalu itu, MK benar benar menolak permohonan 01 dan 03,” ujar dia.

“Inilah kehebatan pada ahli hukum dan para politisi Indonesia. Bisa merasionalisasi keadaan yang aslinya tidak rasional. Bisa melegitimasi proses yang aslinya tidak legitimate. Bisa melegalkan hasil Pemilu yang aslinya banyak tindakan-tindakan di luar legalitas bahkan di luar nalar dan etika,” lanjutnya.

Namun demikian, lanjut Henri, apapun putusan MK itu telah mengakhiri perdebatan terkait Pilpres 2024.

“Secara formal semua sudah selesai. Itulah akhir dari panggung Politik Pilpres 2024 dan panggung hukum sengketa Hasil Pemilu di MK,” ucapnya.

“Yuk kita siap-siap sibuk dengam urusan kerjaan masing-masing dan hanya menyisakan catatan sejarah gelap rusaknya demokrasi dan hilangnya moralitas penyelenggara negara,” pungkas dia.

Diketahui, MK menolak gugatan Anies dan Ganjar terkait sengketa hasil Pilpres 2024 secara keseluruhan. Pembacaan putusan dilakukan hakim konstitusi di Gedung MK Jakarta pada Senin (22/4/2024).

(War/rilpolitik)

Artikel MK Disebut Hanya Jadi Panggung Sandiwara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Daniel saat membacakan bagian pertimbangan pada putusan MK terhadap gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstirusi,  Jakarta pada Senin (22/4/2024).

Karena itu, tudingan nepotisme terhadap Jokowi dianggap tidak beralasan secara hukum.

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR), Prof Henri Subiakto menjelaskan pengertian nepotisme berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu.

Henri mengaku mendapat pertanyaaan terkait pengertian nepotisme usai MK menyatakan majunya Gibran di kontestasi Pilpres 2024 bukan termasuk nepotisme.

Berikut penjelasan Henri soal pengertian nepotisme:

Ada yang nanya ke saya tentang apa sih pengertian nepotisme, kenapa MK menganggap majunya Gibran sebagai cawapres itu dikatakan bukanlah nepotisme? Benarkah membiarkan anak kandung maju ketika seorang ayah masih menjabat sebagai presiden petahana itu bukan sebuah nepotisme?

Ini aturan hukum positifnya yang pernah ada dan pernah norma UU melarang dan mengatur pengertiannya. Artinya konsep nepotisme itu ada dan dikenal dalam hukum di Indonesia. Kalaupun kemudian UU-nya diubah oleh DPR dan Pemerintah. Tapi larangan Nepotisme itu sendiri selain pernah ada di UU, masih ada juga larangan di TAP MPR tahun 1998.

Menurut UU No 8 tahun 2015 tentang “Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU” di pasal 7 huruf r, disebutkan; Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, salah satunya menurut pasal 7 Ayat r: calon tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Apa yang dimaksud ada konflik kepentingan dengan petahana (itu terkait larangan nepotisme), pengertiannya ada di bagian penjelasan UU tersebut. Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Gibran dengan Jokowi itu posisinya apakah tidak masuk dalam pengertian itu? Silahkan dipahami sendiri.

Itu konsep nepotisme yang pernah dilarang untuk calon pemimpin kepala daerah dalam Pilkada. Tapi kemudian norma itu dihapus saat UU direvisi. Namun demikian, di sini konsep nepotisme itu jelas pengertiannya. Kalaupun karena kepentingan politik pasal 7 huruf r kemudian dihapus oleh Pemerintah dan DPR, itu tidak berarti nepotisme menjadi konsep yang nggak jelas dan tidak melanggar norma.

Secara legal formal UU-nya memang diubah, tapi norma pengertiannya tetap ada dan jelas. Bahkan larangan norma nepotisme tetap ada yaitu dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Artinya negeri ini masih melarang adanya nepotisme dengan pengertian yang jelas juga.

Kalau sekarang MK menganggap hubungan ayah dan anak bukanlah nepotisme sepanjang dipilih oleh rakyat, ya silahkan itulah batasan norma 5 hakim MK yang terhormat. (Yang 3 disenting opinion) Itulah warisan konsep hukum dan demokrasi yang diwariskan oleh para hakim MK yang terhormat bersama dengan penguasa negeri ini kepada anak cucu kita.

(War/rilpolitik)

Artikel Pengertian Nepotisme Menurut Prof Henri Subiakto pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya masih sulit percaya dengan hakim hakim MK yang akan memutus perkara sengketa Pemilu hari ini secara jujur dan adil,” kata Henri dalam unggahannya di X hari ini.

Menurut Henri, semua aspek politik dan hukum sudah dikuasai untuk mengamankan kepentingan politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo.

“Karena upaya kekuatan yang ingin mengamankan kepentingan politik dinasti itu sangat sistematis, kuat dan berlapis di semua aspek politik dan hukum,” ujar dia.

Dia menyebut Mahkamah Konstitusi telah menjadi panggung drama hukum di negeri ini sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

“Jadi drama tak hanya ada di dunia politik tapi juga ada di panggung hukum Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dia pun mengatakan bahwa ini menjadi akhir dari demokrasi di Indonesia.

“Wasalam Demokrasi indonesia. Wasalam moralitas dan cita cita kebaikan demokrasi untuk Indonesia,” pungkasnya.

(Iqb/rilpolitik)

Artikel Pesimis MK Putus Sengketa Pilpres Secara Adil, Prof Henri: Wassalam Demokrasi Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.