Febri sudah sempat datang dan melakukan resgistrasi di lobi Gedung Merah Putih KPK, tetapi kembali keluar.

“Jadi teman-teman semua, tadi saya sudah daftar, sudah serahkan KTP, sudah dikasih lanyard sebagai tamu, dan sudah mengisi buku tamu juga,” katanya kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Febri mengatakan pemeriksaan batal dilakukan karena sejumlah penyidik komisi antirasuah sedang cuti.

“Kemudian ada informasi dari bagian penyidikan bahwa hari ini karena sejumlah penyidik sedang cuti, jadi mungkin penyidik yang ada sedang melakukan tugas yang lain,” tuturnya.

Febri menyampaikan bahwa KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan dirinya. “Estimasinya kemungkinan tentu setelah Lebaran, ya, dan tadi juga disampaikan nanti menunggu informasi lebih lanjut atau panggilan lebih lanjut,” ucapnya.

Febri mengatakan, dia datang ke KPK hari ini sebagai bentuk komitmen sikap menghormati penegak hukum.

“Sebagai bentuk komitmen dan sikap kooperatif, saya sudah datang ke sini. Tapi memang ada situasi yang tidak bisa kita perkirakan,” tandasnya.

Artikel Pemeriksaan Febri Diansyah Soal Kasus Harun Masiku Batal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terbaru, desakan itu muncul dari Koalisi Pemuda Peduli Hukum (KPPH). Melalui aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (11/2/2025), KPPH meminta KPK untuk segera memeriksa dan menangkap Hatta Ali yang disebut oleh lembaga anti rasuah itu memiliki kedekatan dengan Harun Masiku.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto pun angkat bicara terkait desakan memeriksa Hatta Ali itu. Dia mengatakan, peluang pemanggilan Hatta Ali dalam kasus Harun Masiku terbuka, sesuai dengan kebutuhan penyidik.

Pada prinsipnya, kata Tessa, penyidik KPK akan memanggil semua saksi yang dibutuhkan untuk kepentingan pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani.

“Semua saksi yang dibutuhkan dalam rangka menerangkan dan pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani, akan dilakukan pemanggilan oleh Penyidik,” kata Tessa saat dihubungi rilpolitik.com pada Rabu (12/2/2025). Tessa dikonfirmasi soal peluang KPK memeriksa Hatta Ali.

Sebelumnya, KPPH menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (11/2/2025). Mereka menuntut KPK segera memeriksa Hatta Ali berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

Desakan ini berangkat dari pernyataan tim biro hukum KPK dalam sidang praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya yang menyebut bahwa Harun Masiku memiliki kedekatan dengan Hatta Ali.

“Oleh karenanya, kami mendesak KPK untuk segera tangkap dan periksa Hatta Ali. Kami di sini mendesak KPK untuk segera bangkit dan tangkap Hatta Ali,” kata Koordinator KPPH Faris dalam orasinya di depan gedung KPK.

(Ah/rilpolitik)

Artikel KPK Buka Peluang Periksa Bekas Ketua MA Hatta Ali di Kasus Harun Masiku pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Massa menuntut KPK untuk segera memeriksa dan menangkap mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali untuk segera diperiksa dan ditangkap berkaitan dengan kasus suap Harun Masiku.

Pantauan rilpolitik.com di lokasi, massa membawa sejumlah poster berisi tulisan aspirasi terhadap KPK berkaitan dengan nama Hatta Ali yang disebut oleh KPK memiliki kedekatan dengan Harun Masiku.

Salah satu poster berisi tulisan meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Mereka juga membawa poster bertuliskan, ‘Kapan Hatta Ali diperiksa?’

Tak hanya itu, massa juga membawa poster yang isinya menyebut Hatta Ali sebagai sosok yang kebal hukum. ‘Infonya Hatta Ali kebal hukum’.

Dalam orasinya, Koordinator KPPH, Faris menyebut aksinya itu sebagai bentuk dukungan terhadap KPK mengusut dugaan keterlibatan Hatta Ali di kasus Harun Masiku.

“Kami di sini meminta ketegasan daripada KPK untuk segera memeriksa secepat mungkin. Kita tidak mau di negara kita KPK tidak memiliki otoritas penuh dalam penegakan hukum. Kami datang ke sini untuk mensupport segala bentuk tindakan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Faris pun berjanji pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga KPK memproses Hatta Ali.

“Jika KPK tidak mampu atau takut dalam menegakkan hukum atau mentersangkakakn Hatta Ali, maka kami akan terus menyuarakan persoalan tersebut sampai Hatta Ali diproses secara hukum,” tegasnya.

Dia tidak ingin citra KPK menjadi buruk di masyarakat jika tidak berani memproses hukum Hatta Ali. “Jangan sampai citra KPK semakin buruk dengan lalainya, dengan ketidakmampuannya mentersangkakam Hatta Ali,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim biro hukum KPK menyebut Harun Masiku memiliki Kedekatan dengan eks Ketua MA Hatta Ali. KPK menyakini Harun memiliki pengaruh di MA.

“Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018 dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali, dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” kata Tim Biro Hukum KPK saat membacakan tanggapan atas petitum permohonan praperadilan Hasto di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Dia mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menetapkan Harun di Dapil I Sumatera Selatan (Sumsel) dengan alasan basis massa pemilih PDIP. Padahal, daerah asli Harun dari Sulawesi Selatan.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Desak KPK Tangkap Hatta Ali, Demonstran Bawa Poster: Infonya Kebal Hukum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mereka menuntut KPK untuk segera memeriksa dan menangkap mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali terkait kasus suap pengganti antar waktu (PAW) Harun Masiku.

Tuntutan agar KPK segera memeriksa dan menangkap Hatta Ali ini berangkat dari pernyataan tim biro hukum KPK dalam sidang praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya yang menyebut bahwa Harun Masiku memiliki kedekatan dengan Hatta Ali.

“Kita dikagetkan dengan Hatta Ali sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung yang juga terseret dan bahkan disebut oleh KPK terduga dalam lingkaran korupsi Harun Masiku yang sampai detik ini tidak ditemukan posisinya,” kata Koordinator KPPH, Faris saat berorasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Faris menyebut aksinya itu sebagai bentuk dukungan terhadap KPK mengusut dugaan keterlibatan Hatta Ali di kasus Harun Masiku.

“Kami di sini meminta ketegasan daripada KPK untuk segera memeriksa secepat mungkin. Kita tidak mau di negara kita KPK tidak memiliki otoritas penuh dalam penegakan hukum. Kami datang ke sini untuk mensupport segala bentuk tindakan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Faris pun berjanji pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga KPK memproses Hatta Ali.

“Jika KPK tidak mampu atau takut dalam menegakkan hukum atau mentersangkakakn Hatta Ali, maka kami akan terus menyuarakan persoalan tersebut sampai Hatta Ali diproses secara hukum,” tegasnya.

Dia tidak ingin citra KPK menjadi buruk di masyarakat jika tidak berani memproses hukum Hatta Ali. “Jangan sampai citra KPK semakin buruk dengan lalainya, dengan ketidakmampuannya mentersangkakam Hatta Ali,” ucapnya.

Ia juga mengakui Hatta Ali sebagai mantan Ketua MA tentu memiliki jaringan kekuasaan yang cukup kuat. Namun, ia masih meyakini KPK tak gentar untuk memprosesnya.

“Oleh karenanya, kami mendesak KPK untuk segera tangkap dan periksa Hatta Ali. Kami di sini mendesak KPK untuk segera bangkit dan tangkap Hatta Ali,” tegas Faris.

Diketahui, Tim biro hukum KPK menyebut Harun Masiku memiliki Kedekatan dengan eks Ketua MA Hatta Ali. KPK menyakini Harun memiliki pengaruh di MA.

“Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018 dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali, dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” kata Tim Biro Hukum KPK saat membacakan tanggapan atas petitum permohonan praperadilan Hasto di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menetapkan Harun di Dapil I Sumatera Selatan (Sumsel) dengan alasan basis massa pemilih PDIP. Padahal, daerah asli Harun dari Sulawesi Selatan.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Massa Demo KPK, Minta Segera Periksa dan Tangkap Eks Ketua MA Hatta Ali di Kasus Harun Masiku pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tio mengaku ditawari uang sejumlah Rp2 miliar sebelum diperiksa penyidik KPK. Uang tersebut sebagai iming-iming memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik KPK.

Sebagai informasi, Tio dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan oleh tim hukum Hasto.

“Pada saat ada surat (panggilan Desember 2024) kemudian saya tunda minta 6 Januari (2025), ada hal yang aneh, ada orang minta ketemu dengan saya. Karena saya enggak mau ketemu di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilangnya dari teman saya dapat nomor saya,” ujar Tio.

Tio mengatakan orang tersebut menjanjikan perbaikan ekonomi terhadap keluarganya.

“Ketika ketemu dia kemudian bilang minta saya untuk bicara yang sesungguhnya, untuk bicara yang sejujurnya, tapi kemudian ada iming-iming yang dia bilang, adalah, ‘Nanti tenang untuk ekonominya bu Tio, kita tahu kok Bu Tio kemarin itu,” tutur dia.

Namun, Tio menolak tawaran tersebut. Sebab, ia menegaskan telah memberikan keterangan sejujur-jujurnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah diuji di persidangan perkara terdakwa lain.

“Maksudnya diiming-imingi dijanjikan sejumlah uang begitu?” tanya tim hukum Hasto.

“Iya. Tidak hanya berhenti di uang itu saja, bahwa apa, ekonominya pokoknya kembali lagi seperti dulu lagi lah, ceritanya Yang Mulia. Tapi, saya jawab saat itu, maaf, karena laki-laki, saya panggilnya mas saat itu, ‘Maaf mas, saya ini sudah menceritakan yang sejujurnya dan sesungguhnya. Saya tinggal nanti menunggu kalau KPK memanggil saya nanti ketemu, kalau saya tahu saya pasti akan jawab jujur kok. Saya pasti akan menjawab yang sesungguhnya.’ Jadi, saya bilang gitu sehingga transaksi itu tidak pernah terjadi,” tutur Tio.

Ia menyebut orang itu tidak secara gamblang memintanya mengubah BAP. Orang dimaksud hanya meminta agar dirinya memberikan jawaban menyesuaikan pertanyaan yang diajukan saat pemeriksaan.

“Boleh tahu berapa jumlah uangnya?” tanya tim hukum Hasto.

“Sekitar Rp2 miliar,” jawab Tio.

Artikel Saksi Praperadilan Hasto Ngaku Sempat Ditawari Uang Rp 2 M Sebelum Diperiksa KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan tim biro hukum KPK saat membacakan tanggapan atas petitum permohonan praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

“Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018 dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali, dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” kata Tim Biro Hukum KPK.

Terkait hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK memanggil Hatta Ali untuk diperiksa sebagai saksi.

“Karena itu yang mengklaim atau menyatakan KPK maka KPK harus konsekuen, orang-orang yang diduga terkait mengetahui HM (Harun Masiku) harus dimintai keterangan, karena kemarin adiknya juga dimintai keterangan,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

“Sekarang karena disebut dekat dengan eks Ketua MA yang bersangkutan harus dimintai keterangan sebagai saksi karena yang menyatakan itu KPK sendiri dan di depan hakim bahkan praperadilan, itu harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Boyamin mengatakan tak tertutup kemungkinan Harun Masiku sembunyi di rumah Hatta Ali. Sebab itu, KPK perlu memeriksanya.

Lebih lanjut, Boyamin mengatakan KPK harus bertanggung jawab atas pernyataannya di sidang praperadilan Hasto Kristiyanto.

“Bahwa apa mungkin dia bersembunyi di rumahnya mantan Ketua MA? Ya mungkin-mungkin saja kan, siapa yang menjamin tidak? Jadi ya harus pada posisi, harus pada tindakan hukum dengan memanggil yang bersangkutan sebagai saksi. Kalau nggak, namanya KPK bikin hoax atau hanya sekadar membuat pernyataan depan hakim tapi tidak ada bukti dan tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Artikel KPK Seret Nama Eks Ketua MA Hatta Ali di Kasus Harun Masiku, MAKI Desak Segera Periksa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tim penyidik mulai datang ke rumah politikus PPP itu sekitar pukul 21.00 WIB dan melakukan penggeledahan hingga pukul 01.10 WIB. Mereka dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 3 koper diduga berisi barang bukti berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Belum ada keterangan resmi baik dari KPK maupun dari pihak Djan Faridz mengenai kegiatan penggeledahan ini.

Artikel Dini Hari, KPK Geledah Rumah Eks Wantimpres Djan Faridz pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Senin (6/1/2025), Hasto tidak bisa menghadiri pemeriksaan. Ia mengirim surat dengan meminta agar pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari.

Kini, Hasto menyatakan siap untuk memenuhi pemeriksaan KPK. Dia menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

“Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum, hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengaku sudah mempelajari hal dan kewajibannya sebagai tersangka di KPK. Hal itu sebagai persiapan dirinya menjalani pemeriksaan.

“Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Artikel Hasto Siap Jalani Pemeriksaan KPK Besok Pagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan,” ujar Tessa pada Jumat (27/12/2024).

Menurut Tessa, saksi yang dicekal bepergian ke luar negeri karena keterangannya dibutuhkan penyidik.

“Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu,” katanya.

Mengenai peluang Yasonna menjadi tersangka, dia mengatakan proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

“Ya itu belum sampai ke sana (Yasonna jadi tersangka), masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

“Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas,” kata Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Artikel KPK Beberkan Alasan Pencekalan Yasonna ke Luar Negeri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut kasus suap terkait Harun Masiku sudah selesai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Para terdakwa, kata Ronny, telah menjalani masa hukuman.

“Kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman,” kata Ronny Jumpa pers itu digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024) malam.

Ronny mengatakan, dari seluruh persidangan yang berlangsung, tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus ini.

“Seluruh proses persidangan mulai dari Pengadilan Tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDIP dengan kasus suap Wahyu Setiawan, kasus Harun Masiku inkrah” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan penetapan Hasto sebagai tersangka dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa PDIP dalam waktu dekat akan diawut-awut alias diacak-acak.

“Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tgl 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan,” kata Ronny.

PDIP menyatakan perkembangan kasus hukum yang menjadikan Sekjennya sebagai tersangka ini adalah bagian dari politisasi hukum. PDIP juga menganggap kasus ini adalah pemidanaan yang dipaksakan.

“Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu,” tutur Ronny.

Artikel Hasto Tersangka, PDIP Sebut Pemidanaan yang Dipaksakan pertama kali tampil pada Rilpolitik.