Ia menjelaskan, DBHCHT merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat ke daerah penghasil cukai atau tembakau, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendanai layanan kesehatan, dan menanggulangi peredaran rokok ilegal.

“DBHCHT sebenarnya uang dari rakyat dan dikembalikan ke rakyat untuk dikelola dengan benar yaitu melalui program prioritas,” kata Hafidz dalam rilisnya, Selasa (17/2/2026).

Namun, Hafidz berpandangan belum ada dampak signifikan yang bisa dirasakan masyarakat dari DBHCHT tersebut. “Hanya rilis angka (DBHCT) yang dikucurkan dari pusat yang muncul tiap tahun, namun dampak realisasinya belum dirasakan signifikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Hafidz juga menyebut bahwa pengelolaan DBHCHT sangat rawan diselewengkan sehingga melenceng dari tujuan dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya.

Dia pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua program yang dialokasikan dari DBHCHT.

“KPK, Kejaksaan dan Institusi Kepolisian harus mengaudit penggunaan anggaran DBHCHT yang dikelola oleh dinas-dinas di Kabupaten Sumenep karena ada indikasi kuat telah diselewengkan,” tegasnya.

Hafidz juga memastikan akan terus mengawal realisasi DBHCHT di Kabupaten Sumenep yang dikucurkan setiap tahun oleh pemerintah pusat.

“Selama petani dan buruh rokok belum mendapatkan manfaatnya, pelayanan kesehatan masih buruk dan rokok ilegal masih merajalela, berarti DBHCHT hanya menjadi bancakan yang harus dikawal dan dibongkar,” tandasnya.

Artikel IKMM Pertanyakan Pemanfaatan DBHCHT di Sumenep, Minta APH Turun Tangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Umum Jaringan Mahasantri Berkemajuan, Mohammad Hafidz Kudsi menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip independensi penegakan hukum.

Hafidz menyebut pernyataan Kapolri merupakan penegasan dari semangat reformasi dan konstitusi.

“Reformasi sudah jelas mengamanatkan tentang institusi Polri di bawah langsung Presiden dan apa yang disampaikan Kapolri untuk menolak di bawah Kementerian sangat tepat dan merupakan sikap berani yang pasti didukung oleh semua pihak,” kata Hafidz dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Hafidz menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian dan membuka ruang intervensi kepentingan politik.

“Untuk memastikan agar polri tetap independen dalam menjalankan tugas penegakan supremasi hukum,” jelasnya.

Menurut Hafidz, independensi Polri merupakan fondasi utama agar institusi kepolisian mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan objektif.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.

“Selama ini polri telah menunjukkan kinerja yang nyata sesuai tugas dan fungsinya di bawah komando langsung presiden,” tuturnya.

“Sekalipun ada catatan kritis terhadap polri, maka yang perlu diperbaiki adalah kinerjanya bukan berarti harus mengubah struktur komando yang malah berpotensi berakibat fatal terhadap independensi penegakan hukum karena intervensi politik dan kekuasaan,” lanjutnya.

Hafidz menjelaskan, wacana reposisi Polri dari bawah Presiden ke Kementerian cukup sebagai diskursus di ruang publik sebagai bagian dari pengayaan sudut pandang dalam proses reformasi polri.

Namun, lanjut Hafidz, apabila hal itu tidak sejalan dengan samangat reformasi maka wacana tersebut tidak boleh ditindak lanjuti.

“Sebenarnya, diskursus atau perdebatan soal reposisi Polri ini merupakan hal yang wajar di alam demokrasi sebagai perbedaan pandangan, namun tetap berfokus pada semangat reformasi. Jika bertentangan sudah pasti akan tertolak dengan sendirinya,” ucapnya.

Terakhir, Hafidz berharap semangat reformasi Polri bisa berhasil membenahi kinerja Polri tanpa harus mereposisi institusi.

“Semua akan mendukung reformasi Polri dalam rangka memperbaiki kinerja Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” tandasnya.

Artikel JMB Dukung Sikap Tegas Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian pertama kali tampil pada Rilpolitik.