Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan, data tersebut nantinya akan diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri agar diselidiki aliran dana dari rekening tersebut.

“Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, penyidik Bareskrim akan membekukan rekening tersebut, dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut,” kata Hadi saat konferensi pers di ruang parikesit Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Selanjutnya, kata Hadi, Bareskrim akan menelusuri siapa saja pemilik rekening tersebut.

“Itu kami lihat, kami telusuri, maka pihak kepolisian akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum,” tutur Hadi.
Hadi memastikan hal tersebut akan menjadi langkah konkret pertama yang akan dilakukan Satgas Judi Online dalam kurun waktu satu sampai dua pekan ke depan.

Artikel 5 Ribu Rekening Terlibat Judi Online Akan Diblokir, Uangnya Diambil Negara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Usai rapat, Hadi menyatakan bahwa pimpinan TNI dan Polri sudah mengetahui data anggota yang terlibat judi online.

“Tidak semua anggota TNI-Polri ikut dalam judi online, pimpinan TNI-Polri sudah mengetahui data-datanya siapa-siapa saja yang main judi online,” kata Hadi dalam konferensi pers di ruang parikesit Kemenko Polhukam, Rabu.

Hadi memastikan anggota TNI-Polri yang terlibat judi online tidak akan dilibatkan dalam Satgas Pemberantasan Judi Online.

Pemerintah, kata Hadi, akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) untuk menindak jual-beli rekening judi online sampai ke desa-desa.

“Justru Babinsa dan Bhabinkamtibnas yang akan diberikan pelatihan, bagaimana mengetahui modus-modus jual beli rekening dan modus-modus isi ulang,” kata Hadi.

Artikel Menko Polhukam Sebut Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Data Anggota Terlibat Judi Online pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pentingnya melanjutkan koordinasi dengan Kemenko Polhukam serta K/L lainnya untuk memperkuat tugas dan fungsi Komnas HAM,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan resminya pada Kamis (4/4/2024).

Selain melakukan pertemuan kelembagaan, kata Atnike, Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah isu HAM di antaranya situasi HAM di Papua serta penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Atnike menuturkan, dalam kesempatan itu, Komnas HAM menyampaikan hasil pengamatan situasi HAM di Papua tahun 2023. Komnas HAM menyoroti masih banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan korban baik dari warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.

“Pada tahun 2023, Komnas HAM mencatat 114 peristiwa HAM meliputi peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata, hak atas pendidikan, hak atas ketenagakerjaan, hak atas kesehatan dan konflik agraria. Dari total tersebut, 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata,” terang Atnike.

Jumlah kasus tersebut, jelas Atnike, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang mendorong penegakan hukum atas peristiwa penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Puncak, Papua Tengah yang videonya beredar beberapa waktu lalu.

Komnas HAM menilai pentingnya penegakan hukum sebagai bentuk akuntabilitas negara dan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia–termasuk di Papua.

Sementara itu, terkait isu pelanggaran ham yang berat, Komnas HAM mendorong Kemenkopolhukam selaku pengampu Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PKP HAM) untuk melanjutkan kebijakan yang Keppresnya telah selesai pada akhir tahun 2023. Penyelesaian tersebut penting untuk diwujudkan agar lebih banyak korban dan keluarga yang dapat menerima pemulihan.

“Komnas HAM memandang perlunya tindak lanjut atas mekanisme non-yudisial yang diatur dalam INPRES Nomor 2 Tahun 2023 agar korban dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih luas,” ucap Atnike.

Artikel Temui Menko Polhukam, Komnas HAM Bahas Situasi HAM Papua dan Pelanggaran HAM yang Berat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ah itu (demo) kan riak-riak kecil lah ya, riak-riak kecil,” kata Hadi di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024).

Dia memastikan suasana di masyarakat dan tidak ada yang mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada 14 Februari lalu.

“Di masyarakat saya turun ke lapangan, kemarin lihat masyarakat juga damai. Mencari nafkah juga dengan tenang, tidak dipermasalahkan lagi masalah-masalah pemilu, aman semuanya,” ujarnya.
Hadi meminta para pihak yang tidak puas atau merasa dicurangi saat Pemilu bisa membawa melalui jalur Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

“Apabila ada permasalahan sengketa pemilu, ya disalurkan melalui Bawaslu dan MK. Ini adalah secara hukum,” katanya.

Dia memastikan situasi setelah pemilu aman dan terkendali. “Semuanya kita pandang secara hukum dan kondisi sampai saat ini aman,” tegasnya.

Diketahui, Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan massa dari Petisi Brawijaya menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Salah satu aspirasi mereka adalah meminta DPR untuk mengajukan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Artikel Menko Polhukam Anggap Receh Demo Kecurangan Pemilu: Hanya Riak-riak Kecil pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Umum PP Persis, ustaz Jeje Zaenudin mengapresiasi terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menyebutkan, dari 3000-an aset wakaf maupun kepemilikan jam’iyyah, saat ini hampir 1.000 sertifikat yang sudah diproses.

“Maka kami berharap melalui penandatangan MoU ini bisa lebih cepat lagi terselesaikan sebelum masa jihad kepengurusan berakhir di 2027. Ada 2.800 lagi yang belum tersertifikasi,” kata ustaz Jeje di kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).

Ustaz Jeje menyebutkan, saat ini Persis memiliki 1.000 unit pendidikan yang tersebar di 24 provinsi se-Indonesia. Aset-aset ini juga akan terus berkembang seiring bertambahnya Pimpinan Daerah (PD) dan Pimpinan Wilayah (PW) di tiap daerah.

“Tanpa dukungan dari bapak menteri tentu saja percepatan ini tidak akan tercapai. Insya Allah dengan kemurahan hati dari bapak menteri, optimisme kami dapat terwujud,” ujarnya.

“Semoga ini menjadi investasi kebaikan yang membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk kita semua,” sambungnya.

Pada kesempatan sama, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyatakan terus berkomitmen dalam melakukan percepatan sertifikasi dan penandatanganan kesepahaman dengan organisasi-organisasi keagamaan. “Kami komitmen sebelum tahun 2024 semua permasalahan tanah-tanah ibadah, tanah wakaf, dan sebagainya akan kita selesaikan,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Hadi, dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah-masalah pertanahan di kemudian hari yang melibatkan aset organisasi-organisasi keagamaan. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus melakukan pendaftaran melalui program PTSL untuk memberikan sertifikasi kepada aset-aset keagamaan, baik milik masjid, pure, gereja, klenteng, dan sebagainya.

“Saya minta seluruh petugas, seluruh mujahid-mujahid dari ATR untuk melayani sertifikasi dengan sebaik-baiknya. Pesan presiden: ‘kita harus melindungi masyarakat dalam melaksanakan ibadah karena ibadah merupakan hak setiap warga negara’,” ujar Hadi.

“Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua pihak,” imbuhnya.

Artikel Persis Teken MoU dengan Menteri ATR/Kepala BPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.