Gatut terjaring operasi senyap KPK pada Jumat (10/4/2026) malam. Dalam operasi ini, KPK mengamankan total 16 orang.

“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo.

Namun, Budi belum bisa menjelaskan secara detail seperti dugaan korupsi terkait kasus ini, barang bukti, dan identitas 15 orang lainya.

“Kami akan update terus perkembangannya,” katanya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu. Namun, ia belum menjelaskan detail OTT tersebut. “Benar (OTT Bupati Tulungagung),” kata Fitroh singkat.

Gatut saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK. Ia tiba di Gedung Merah Putih Jakarta hari ini, Sabtu (11/4/2026), sekira pukul 06.50 WIB.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang terjaring dalam operasi ini.

Gatut terpilih menjadi Bupati Tulungagung pada Pilkada 2024. Ia sebelumnya merupakan kader PDIP, namun keluar dan bergabung dengan Gerindra sebelum pemilihan.

Gatut pernah menjadi Wakil Bupati Tulungagung 2019-2023. Ia juga dikenal sebagai pengusaha toko bangunan.

Artikel Dari PDIP Lompat ke Gerindra, Nasib Bupati Tulungagung Berakhir Di-OTT KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi, Sabtu (14/3/2026). Bambang mengungkapkan besaran hadiah yang disiapkan, yakni sebesar Rp10 juta.

“Partai Gerindra menyiapkan Rp 10 juta bagi siapapun masyarakat, warga, yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi khususnya solar,” kata Bambang.

Bambang menyampaikan, salah satu bentuk penyelewangan adalah pemindahan BBM subsidi dari tangki SPBU ke tempat lain menggunakan mobil pada tengah malam. Ia meminta masyarakat untuk merekam aktivitas tersebut dan melaporkannya ke DPC maupun DPR Gerindra setempat. Masyarakat juga bisa melapor ke anggota dewan Gerindra di setiap tingkatan.

“Jadi silakan rekam aktivitas diduga ataupun dicurigai merupaka penyelewengan BBM subsidi lalu serahkan buktinya ke pengurus Gerindra setempat, dari tingkat DPC maupun anggota-anggota fraksi Gerindra di tingkat kabupaten atau kota,” ujar Bambang.

Ia meminta masyarakat tidak takut melaporkan tindakan kriminal. Dia menyinggung soal kongkalikong oknum dengan pihak SPBU yang nakal dan penadah.

“BBM subsidi hanya untuk angkutan umum, petani, nelayan. Gerindra menolak penyelewengan BBM subsidi dan ini harus diawasi bersama agar tepat sasaran,” ujarnya.

Artikel Rekam dan Laporkan Penyelewengan BBM Subsidi, Gerindra Janjikan Hadiah Rp10 Juta pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang,” kata Sugiono di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/2/2026) malam.

Dia juga menyampaikan permintaan maaf jika atribut Partai Gerindra mengganggu pengguna jalan.

“Kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu,” ujar Sugiono.

Sugiono menjelaskan, pemasangan atribut tersebut hanya untuk menunjukkan semangat dalam memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra.

“Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama, kemudian hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-18,” ujarnya.

Dia pun kembali meminta maaf jika atribut Gerindra tersebut mengganggu aktivitas masyarakat dan sempat menimbulkan ketidaknyamanan.

“Minta maaf jika ada yang merasa terganggu dengan atribut-atribut dan bendera-bendera, tapi malam ini kami perintahkan kepada seluruh jajaran untuk membersihkan. Terima kasih,” ucapnya.

Artikel Peringatan HUT Selesai, Sugiono Minta Kadernya Copot Atribut Gerindra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Diketahui, Thomas menjabat sebagai bendahara umum di Partai Gerindra. Sementara pejabat bank sentral dilarang menjadi anggota partai.

Prasetyo mengatakan Thomas sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra ketika dicalonkan sebagai Deputi Gubernur BI. Sehingga, kata Prasetyo, ponakan Presiden Prabowo Subianto itu memenuhi persyaratan sebagai Deputi Gubernur BI.

“Sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai,” kata Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Negara, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menyebut ada alasan tertentu presiden memilih Thomas sebagai salah satu calon deputi gubernur Bank Indonesia. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci.

“Ya ada alasan tertentu, kan ada beberapa nama, kenapa fokusnya ke situ,” ujar Menteri Sekretaris Negara itu.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

Selain Thomas, ada dua nama lain yang diusulkan yaitu Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Nama-nama tersebut tercantum dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR.

Artikel Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Prasetyo Sebut Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keputusan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Jumat (1/8/2025).

“Pada hari ini, Jumat 1 Agustus 2025 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” kata Muzani melalui akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Muzani mengatakan, keputusan tersebut berlaku sejak ditandatangani. Muzani menjabat sebagai Sekjen Gerindra selama 17 tahun lebih.

“Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangi tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025 telah digantikan oleh Sugiono,” ujarnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketum dan seluruh kader Gerindra atas kepercayaannya sebagai sekjen. Dia juga memohon maaf jika ada salah selama menjabat.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina serta kepada seluruh kader Partai Gerindra atas kepercayaannya selama ini,” ujarnya.

“Saya menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalani jabatan sebagai sekjen partai tedapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan yang menyebabkan tidak berkenan kepada kawan-kawan seperjuangan,” imbuhnya.

Muzani menuturkan kini dirinya ditunjuk menjadi Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.

“Selanjutnya Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina mempercayakan saya untuk menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Muzani Tergusur dari Kursi Sekjen Gerindra Setelah 17 Tahun Menjabat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ahmad Dhani dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena diduga melakukan diskriminasi ras dan etnis dengan menyebut marga Pono menjadi ‘porno’ dalam sebuah debat terbuka.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan partainya telah mengingatkan Ahmad Dhani berhati-hati dalam berbicara, apalagi menyinggung orang lain.

“Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Menurut Muzani, membicarakan hal sensitif sangat berpotensi menyinggung orang lain. Muzani meyakini Dhani mestinya memahami hal itu.

“Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang. Dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” katanya.

Muzani sekaligus mengingatkan kepada semua anggota fraksi Gerindra untuk hati-hati berbicara hal sensitif. Sebab, semua orang bisa mengadukan siapapun jika merasa tersinggung.

“Orang bisa mengadukan atas ketersinggungannya kapan saja dan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Muzani mengaku tak mau ikut campur lebih jauh soal laporan terhadap Dhani. Menurut dia, hal itu sepenuhnya akan menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Nanti MKD ya, Mahkamah Kehormatan Dewan nanti akan membicarakan tentang hal tersebut. Saya percaya bahwa MKD akan berlaku fair dalam persoalan ini,” katanya.

Artikel Ahmad Dhani Dilaporkan ke MKD, Begini Kata Gerindra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap alasan pihaknya belum menahan Anwar Sadad. Menurutnya, proses penyidikan kasus tersebut masih belum rampung.

Dia mengatakan, penyidik KPK saat ini masih terus bekerja dengan memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti sebelum menahan Anwar Sadad.

“Penyidik masih melakukan proses penyidikan dengan memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti untuk memperkuat persangkaan pasal yang sedang ditangani,” kata Tessa dalam keterangannya kepada rilpolitik.com pada Selasa (18/3/2025). Tessa menjawab desakan FPM agar KPK segera menahan Anwar Sadad.

Selain itu, lanjut Tessa, penyidik tidak hanya menangani satu perkara saja, sehingga dalam prosesnya membutuhkan waktu.

“Selain perkara tersebut, penyidik juga menangani perkara lainnya. Jadi perlu pengaturan jadwal kegiatan penyidikan untuk masing-masing perkara,” tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama mempertanyakan alasan KPK tak kunjung menahan Anwar Sadad meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.

Dia mengatakan, tak ada alasan bagi KPK menunda proses hukum terhadap Anwar Sadad. Sebab itu, ia mendesak KPK untuk segera menahan anggota Komisi XIII DPR itu.

“Jadi kami meminta KPK untuk segera menangkap dan menahan Anwar Sadad,” kata Asip pada Senin (17/3/2025).

Asip juga menyinggung sikap Partai Gerindra yang tak melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap kadernya di parlemen yang menjadi tersangka korupsi.

“Pak Prabwo (Ketua Umum Gerindra) berjanji akan berantas korupsi, tapi ada kadernya yang tersangka kenapa tak di-PAW dan KPK malah tak menahan Anwar Sadad,” ujar Asip.

Diketahui, Anwar Sadad terjerat kasus korupsi dana hibah Jatim dalam kapasitasnya saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

Penyidik KPK sebelumnya telah menyita Tiga unit tanah dan apartemen milik Anwar Sadad senilai Rp 8,1 miliar pada 8 Januari 2025. Properti tersebut berlokasi di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Didesak FPM Segera Tahan Anwar Sadad, Ini Respons KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebab, meskipun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menahan Anwar Sadad dan tetap membiarkannya berkeliaran.

Terkait hal itu, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama mendesak KPK untuk segera menangkap dan menahan Anwar Sadad. Ia menilai KPK lamban memproses hukum Anwar.

“Anwar Sadad itu sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Jatim oleh KPK, tetapi sampai saat ini belum ada proses hukum lanjutan,” kata Asip kepada rilpolitik.com pada Senin (17/3/2025).

“Jadi kami meminta KPK untuk segera menangkap dan menahan Anwar Sadad,” sambung dia.

Asip mempertanyakan alasan KPK tak kunjung menahan Anwar. Ia mewanti-wanti lembaga anti rasuah itu untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan hukum.

“Apa alasan KPK tak segera menahan Anwar Sadad yang sudah berstatus tersangka? KPK jangan sampai tebang pilih,” tegasnya.

Asip mengatakan, tak ada alasan bagi KPK untuk menunda proses hukum terhadap Anwar. Dia yakin KPK sudah mengantongi cukup bukti sebelum menetapkan Ketua DPD Gerindra Jatim itu sebagai tersangka.

“Apalagi sudah ada penyitaan harta milik Sadad berupa tanah dan apartemen senilai Rp 8,1 miliar. Artinya, kan sudah cukup bukti keterlibatan Sadad. Sehingga saya menilai tak ada alasan lagi bagi KPK untuk menunda kasus tersebut,” ujarnya.

Asip kemudian menyinggung keseriusan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Sebab, hingga kini belum ada tindakan tegas dari partai terhadap Anwar Sadad. Gerindra, kata dia, membiarkan Sadad tetap menduduki kursi parlemen meski berstatus tersangka.

“Pak Prabwo berjanji akan berantas korupsi, tapi ada kadernya yang tersangka kenapa tak di-PAW dan KPK malah tak menahan Anwar Sadad,” kata Asip.

Diketahui, KPK telah menetapkan Anwar Sadad sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.

Anwar terjerat kasus tersebut dalam kapasitasnya saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

Penyidik KPK sebelumnya telah menyita Tiga unit tanah dan apartemen milik Anwar Sadad senilai Rp 8,1 miliar pada 8 Januari 2025. Properti tersebut berlokasi di Surabaya dan Malang.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tagih Janji Prabowo, FPM Desak KPK Segera Tahan Anwar Sadad pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ada upaya oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK,” demikian dikutip dari akun resmi DPP Gerindra, Rabu (13/2/2025).

Gerindra mengatakan, arahan Prabowo soal efisiensi anggaran tegas agar diimplementasikan dengan baik oleh semua lembaga dan dan instansi. Hal itu untuk membantah anggapan miring yang beredar soal efisiensi tersebut.

Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah justru akan memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

“Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan,” kata Adian dalam sebuah program televisi pada Senin (10/2/2025).

Artikel Gerindra Sebut Ada yang Salah Artikan Efisiensi Anggaran Sebagai PHK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani yang menyebut PDIP tak akan pergi ke mana-mana dan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Praktikno menyebut pernyataan Muzani itu benar dan tidak meleset. Dia mengungkap PDI dan Gerindra memiliki hubungan yang baik.

“Pandangan Pak Muzani tidak meleset. Pak Muzani dan Pak Dasco sering berkomunikasi dengan petinggi PDI-P, bahkan Pak Muzani sempat bertukar pikiran dengan Ketum PDI-P,” kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Hendrawan menilai PDIP dan Gerindra memiliki ideologi yang sama. Terlebih, Prabowo dalam beberapa kesempatan mengakui visi politiknya terinspirasi dari Bung Karno.

“PDIP dan Gerindra adalah partai yang secara ideologis memiliki banyak kesamaan. Visi kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan dua partai ini sangat sejajar. Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa visi politiknya banyak diinspirasi oleh Bung Karno,” jelasnya.

Terkait wacana pertemuan antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hendrawan meyakini bakal memberi nuansa baru terhadap demokrasi. Prinsipnya, peran parpol sebagai mitra bakal memperkaya sistem pemerintahan presidensial.

“Pertemuan kedua tokoh ini akan memberi nuansa baru bagi perkembangan demokrasi ke depan. Sistem pemerintahan presidential juga akan diperkaya dengan substansi peran partai politik sebagai mitra strategis pemerintah,” ucapnya.

Artikel Kata PDIP Disebut Dukung Prabowo oleh Gerindra: Tidak Meleset pertama kali tampil pada Rilpolitik.