Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.

“Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu kemudian menjabarkan beberapa hal yang melandasi gagasan agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurut dia, persoalan bangsa ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu.

“Komitmen kami adalah memperbaiki bangsa ini. Tentu perbaikan itu harus dilakukan di hulunya, karena di sanalah problematikanya. Hulunya itu adalah UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta pada tahun 1999-2002 harus dikembalikan sesuai aslinya,” tutur LaNyalla.

Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang turut mendampingi Ketua DPD RI menambahkan, apa yang dilakukan DPD RI merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian karut marut. Ichsanuddin menjabarkan, sistem pemilihan presiden secara langsung sangat jelas bertentangan dengan Pancasila, utamanya adalah Sila Keempat Pancasila.

“Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu,” tutur Ichsanuddin Noorsy.

Ia kemudian mengutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. “Obama saat itu mengatakan ‘demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lainnya,” jabar Ichsanuddin Noorsy.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan bahwa, dalam konteks ajakan Ketua DPD RI untuk menyambangi MPR RI, maka secara kelembagaan pihaknya harus menggelar rapat demi membangun kesepakatan terlebih dahulu. “Dalam kesempatan ini kami tak memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli,” kata Kiai Marsudi.

Menurut Kiai Marsudi, perubahan merupakan hal yang wajar. Ia mengilustrasikan, berbeda tempat dan waktu bisa saja berbeda pandangan. Yang terpenting, kata dia, ada tiga hal yang harus dipegang teguh agar bangsa ini tidak bubar.

“Pertama adalah integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat dan ketiga integrasi nilai,” jelas Kiai Marsudi.

Ia kemudian berpesan kepada Ketua DPD RI, agar memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama soal struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga yakni aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan terakhir bisa dikontrol.

“Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan,” demikian Kiai Marsudi.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, serta Pegiat Konstitusi Zulkifli S Ekomei.

Sedangkan dari MUI hadir di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal MUI H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Rofiqul Umam Ahmad dan sejumlah jajaran pengurus MUI lainnya.

Artikel Ketua DPD RI Ajak MUI Gabung Gerakan Pancasila Memanggil 10 November pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ini adalah perwujudan kecintaan kami terhadap Indonesia. Dan gerakan ini murni untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda dan kepentingan lain, selain mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini,” tukas LaNyalla.

Teknis dan agenda acara untuk tanggal 10 November, sambung LaNyalla, akan disampaikan secara terbuka dalam acara Deklarasi Dewan Presidium Konstitusi yang akan digelar di Sekretariat MPN Pemuda Pancasila di Jakarta, Jumat 3 November mendatang. “Kami mengajak perwakilan komponen bangsa untuk hadir, baik di tanggal 3 November, maupun di tanggal 10 November di MPR RI,” tandasnya.

Dikatakan LaNyalla, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada dan mewarnai hidup bangsa di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Oleh karena itu para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem bernegara Indonesia, adalah sistem tersendiri. Bukan sistem liberal yang individualis, dan juga bukan sistem komunis yang berbasis kelas.

“Karena manusia Indonesia adalah manusia monodualis, sehingga ada keselarasan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kebebasan individu. Sehingga sistem demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam sistem bernegara oleh pendiri bangsa itulah yang harus kita jalankan,” tandasnya.

Sebab, lanjutnya, sistem bernegara di Indonesia sudah seharusnya konsisten dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Maka sistem bernegara di Indonesia juga harus melandaskan kepada Lima Sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

“Tapi kemudian kita mengadopsi begitu saja sistem barat yang liberal, bahkan semakin hari semakin neoliberal. Akibatnya kita kehilangan jati diri dan kehilangan orientasi sebagai bangsa besar, bangsa yang dilahirkan oleh peradaban besar di masa lampau. Ini yang wajib kita kembalikan, dengan kembali kepada Pancasila,” imbuhnya.

Ditambahkan LaNyalla, UUD hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang telah mengubah sistem bernegara dan meninggalkan Pancasila harus kita koreksi. Dengan cara kita kembalikan ke UUD 1945 naksah 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan teknik adendum. Sehingga kita menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan rakyat, tanpa mengubah sistem bernegara.

“Insya Allah Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Karena semua negara di dunia semakin memperkokoh kedaulatannya dalam menyongsong perubahan global. Amerika sudah memulai dengan slogan Buy America dan America Great Again. China juga sudah merajut kembali Jalur Sutera yang digagas pendahulu mereka. Indonesia juga harus kembali ke Pancasila, karena hanya sistem ini yang memiliki wadah yang utuh untuk menampung semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan,” pungkasnya.

Artikel Dewan Presidium Konstitusi dan DPD RI Akan Gelar Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri pertama kali tampil pada Rilpolitik.