“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku,” demikian keterangan Kemlu RI lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com, Senin (2/2/2026).

Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati kesepakatan tersebut.

“Pelanggaran sepihak tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan dan secara langsung menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan,” tulisnya.

Diketahui, Israel kembali melalukan serangan udara di wilayah jalur Gaza pada Sabtu (31/1/2026) waktu setempat.

Setidaknya 11 orang meninggal dan 20 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Serangan itu terjadi saat genjatan senjata masih berlaku di jalur Gaza, sejak Oktober 2025.

Artikel Indonesia Kecam Keras Serangan Israel di Gaza pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penutupan perbatasan Rafah tersebut dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati, serta mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara internasional. Tindakan ini berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan menambah penderitaan warga sipil di Gaza karena bantuan internasional terhambat dan belum dapat disalurkan ke warga Gaza.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa menahan akses kemanusiaan sama dengan memperpanjang penderitaan rakyat Gaza. “Setiap keterlambatan membuka jalur Rafah berarti semakin banyak nyawa yang terancam,” tegas Mardani, Senin (20/10/2025).

BKSAP DPR RI juga mengimbau Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata menekan Israel agar membuka perbatasan Rafah dan menghentikan semua bentuk blokade yang bertentangan dengan hukum internasional dan kesepakatan gencatan senjata.

Mardani menambahkan bahwa dukungan terhadap rakyat Palestina adalah amanat moral dan konstitusional bangsa Indonesia. “Selama penjajahan masih ada di muka bumi, kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina. BKSAP akan terus menjadi garda depan diplomasi parlemen untuk memastikan suara kemanusiaan tidak pernah padam” ujar Anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini.

Artikel Penutupan Jalur Rafah Dinilai Langgar Genjatan Sejata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang di negosiasi secara tidak langsung di Mesir sebuah langkah yang sebelumnya dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, M.Eng., menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.

“Kami sangat prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani.

BKSAP DPR RI mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan.

“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan secara penuh. Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan kehidupan yang bermartabat,” tutup Mardani.

Artikel BKSAP DPR RI Sebut Serangan di Gaza Pengkhianatan terhadap Gencatan Senjata pertama kali tampil pada Rilpolitik.