“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku,” demikian keterangan Kemlu RI lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com, Senin (2/2/2026).

Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati kesepakatan tersebut.

“Pelanggaran sepihak tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan dan secara langsung menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan,” tulisnya.

Diketahui, Israel kembali melalukan serangan udara di wilayah jalur Gaza pada Sabtu (31/1/2026) waktu setempat.

Setidaknya 11 orang meninggal dan 20 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Serangan itu terjadi saat genjatan senjata masih berlaku di jalur Gaza, sejak Oktober 2025.

Artikel Indonesia Kecam Keras Serangan Israel di Gaza pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang di negosiasi secara tidak langsung di Mesir sebuah langkah yang sebelumnya dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, M.Eng., menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.

“Kami sangat prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani.

BKSAP DPR RI mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan.

“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan secara penuh. Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan kehidupan yang bermartabat,” tutup Mardani.

Artikel BKSAP DPR RI Sebut Serangan di Gaza Pengkhianatan terhadap Gencatan Senjata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Armada ini membawa bantuan medis, pangan, serta relawan internasional untuk mendukung rakyat Palestina yang tengah mengalami krisis kemanusiaan akibat Israel.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan sikap DPR RI dalam mengecam keras tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

“BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan Israel yang menghadang kapal-kapal kemanusiaan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Mardani dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Mengutip laporan Agence France-Presse (AFP), setidaknya terdapat 45 kapal dengan 500 peserta yang bergabung dalam armada Sumud Global Flotilla. Sekitar 500 relawan tersebut terdiri dari anggota parlemen, pengacara, aktivis, hingga tokoh penting dunia, termasuk Mandla Mandela, cucu Nelson Mandela, serta sejumlah legislator Eropa.

Namun pada Kamis (2/10/2025) dini hari waktu setempat, sekitar 120 kilometer dari pantai Gaza, 20 kapal militer Israel menghadang rombongan tersebut. Hingga saat ini, sedikitnya 13 kapal telah dicegat dan dipaksa berhenti oleh otoritas Israel.

BKSAP DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan PBB, serta organisasi internasional lainnya untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Israel agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak lagi dihalangi.

Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengapresiasi gerakan Flotilla dan berbagai inisiatif masyarakat serta kekuatan sipil internasional yang berani menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

“Gerakan Flotilla adalah bukti nyata bahwa solidaritas masyarakat sipil lintas negara tidak bisa dibungkam. Kami memberikan apresiasi tinggi bagi relawan, tokoh, dan berbagai elemen masyarakat yang dengan keberanian dan ketulusan hati ikut serta dalam misi kemanusiaan ini,” ujar Mardani.

Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI akan terus mendukung Palestina di berbagai forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), guna memastikan suara rakyat Palestina mendapat perhatian dunia.

Artikel Cegat Kapal Bantuan untuk Gaza, BKSAP Kecam Israel pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam suratnya, politikus PDI Perjuangan itu mengungkap ada ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, yang mengalami kelaparan akibat serangan Israel yang tiada henti.

“Kematian akibat kelaparan semakin meningkat, terutama di Jalur Gaza bagian utara, di mana bayi-bayi meninggal karena kekurangan susu formula,” tulis Puan dalam suratnya dikutip pada Rabu (13/8/2025)

Menurut Puan, apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar krisis makanan, melainkan kelaparan akibat kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Hal itu, kata Puan, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang.

Berikut isi surat lengkap Puan Maharani:

Kepada Yth.
Bpk. António Guterres
Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
New York – United States

Perihal: Permintaan Mendesak untuk Tindakan Segera Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza

Yang Mulia,
Saya menulis surat ini kepada Anda atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehubungan dengan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman berkelanjutan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan.

Laporan terbaru dari lembaga-lembaga PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, mengungkapkan tingkat kerawanan pangan yang kritis di Gaza, yang dikategorikan sebagai Fase 5 (kelaparan). Lebih dari 1,1 juta orang bergumul dengan kerawanan pangan akut yang parah, dan sekitar 500.000 anak-anak terkena dampak malnutrisi akut, dengan beberapa kasus diklasifikasikan sebagai “sangat parah,” menurut laporan UNICEF.

Kematian akibat kelaparan semakin meningkat, terutama di Jalur Gaza bagian utara, di mana bayi-bayi meninggal karena kekurangan susu formula. Lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, dan akses terhadap makanan serta pasokan medis penting telah dibatasi secara ketat selama berbulan-bulan.

Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi krisis makanan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang.

Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional jika dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting serta memaksakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menyebabkan kehancuran fisik.

Oleh karena itu, kami dengan hormat meminta Anda, Yang Mulia, sebagai suara komunitas internasional, untuk mengambil langkah-langkah mendesak berikut:

* Secara resmi mendeklarasikan keadaan kelaparan formal di Jalur Gaza, sesuai dengan Klasifikasi Fase Terintegrasi (IPC);

* Meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sidang darurat guna mengimplementasikan langkah-langkah praktis yang bertujuan mencegah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan;

* Jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan terus berlanjut, mengaktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi ini menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional;

* Memastikan penyediaan akses kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza dengan mendirikan koridor kemanusiaan yang aman di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

* Membantu mobilisasi dukungan segera untuk dana kemanusiaan darurat bagi Gaza dengan melibatkan Negara-negara Anggota untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman untuk penduduk Gaza;

* Menuntut restorasi dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, serta organisasi kemanusiaan internasional dan netral lainnya, kepada populasi yang terkena dampak di Gaza.

Kita tidak bisa tetap pasif sementara kekejaman ini terjadi di depan mata kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan tidak hanya untuk mempromosikan dunia yang lebih aman tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tidak berdaya dari penindasan. Kami berdiri dalam dukungan penuh terhadap moralitas dan kepemimpinan institusional Yang Mulia, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak dengan urgensi yang dituntut oleh krisis ini.

Hormat kami,
(tanda tangan)
Dr. (H.C.) Puan Maharani
Ketua DPR RI

(Ah/rilpolitik)

Artikel Ketua DPR RI Bersurat ke Sekjen PBB Soal Krisis Kemanusiaan di Palestina pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Marwan al-Sultan selama ini dikenal sebagai sumber informasi terpercaya terkait kondisi krisis kemanusiaan terutama di wilayah Gaza utara.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa tewasnya Marwan al-Sultan adalah bukti nyata bahwa Israel telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap misi kemanusiaan.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tenaga medis merupakan bentuk kejahatan perang yang tidak bisa ditoleransi. Ini menunjukkan bahwa agresi Israel telah melampaui batas kemanusiaan” ujar Mardani Ali Sera, yang juga Anggota DPR dari Komisi II FPKS pada Kamis (3/7/2025).

BKSAP mencatat bahwa serangan ini terjadi dalam konteks eskalasi kekerasan yang terus memburuk di Jalur Gaza. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) sebelumnya melaporkan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara mengalami kerusakan parah akibat serangan militer Israel, seperti plafon yang terus berjatuhan menimpa alat medis dan kaca-kaca jendela yang pecah mengganggu aktivitas medis Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Sementara itu, menurut laporan dari rumah sakit di Gaza, sebanyak 67 warga Palestina tewas hanya dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 orang yang menjadi korban jiwa saat tengah menunggu bantuan kemanusiaan. Fakta ini menunjukkan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk.

“Dunia tidak boleh terus membiarkan kejahatan kemanusiaan seperti ini berlalu tanpa konsekuensi. Parlemen-parlemen di seluruh dunia harus mengambil sikap tegas, mendorong mekanisme akuntabilitas internasional, dan memastikan bahwa perlindungan terhadap warga sipil serta pekerja kemanusiaan ditegakkan tanpa kompromi,” tutup Mardani.

Artikel BKSAP DPR RI Kecam Serangan Israel yang Tewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza pertama kali tampil pada Rilpolitik.