Namun, ia heran baik kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD justru sama-sama tidak mempersoalkan pelanggaran regulasi APBN itu dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hamdani menjelaskan persoalan bansos melanggar pasal 27 ayat 4 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan hanya dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN.

“Kita lihat dari regulasi. Kita bicara dulu dari UU-nya, apa yang jadi persoalan ini sebenarnya persoalan berkaitan dengan bantuan sosial itu menyangkut masalah pelanggaran daripada Undang-Undang Keuangan Negara,” kata Hamdani dalam sebuah diskusi pada Sabtu (4/5/2024).

Pasal 14 ayat 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara tertulis ihwal dalam penyusunan rancangan APBN, menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian tahun berikutnya.

Kemudian pasal 3 ayat 3 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang melakukan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran tersebut tidak tersedia.

“Termasuk juga menyangkut masalah baik yang tidak ada dianggarkan tetapi ternyata dicairkan tetapi direalisasikan atau kurang anggarannya direalisasikan lebih daripada anggarannya itu melanggar aturan,” tuturnya.

“Ini kemudian ada juga yang tidak diusulkan seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial, tidak diusulkan tiba-tiba masuk. Itu juga pelanggaran tapi baik 01 03 tidak mempersoalkan hal-hal seperti ini,” ia menambahkan.

Hakim konstitusi sempat menghadirkan empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka dimintai keterangan yang salah satunya terkait dengan bansos.

Empat menteri yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Artikel Ahli Keuangan Sebut Bansos Saat Pilpres Langgar Regulasi APBN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ganjar menyampaikan alasan ketidakhadirannya itu. Menurutnya, hingga Selasa (23/4/2024) malam, dirinya belum menerima undangan dari KPU.

Politikus PDIP ini mengaku, baru menerima kabar tentang penetapan pada Rabu pagi, sementara posisinya masih di Yogyakarta.

“Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu.

Hal senada juga disampaikan Mahfud MD. Dia mengaku baru tahu ada undangan penetapan Presiden dan Wapres terpilih dari KPU setengah jam sebelum acara itu dimulai.

“Saya tidak tahu kalau ada undangan, baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ‘Ini Bapak ke KPU tidak?’ Ada apa saya bilang? Terus diberi tahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak terkejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan,” kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu.

Tim pendamping atau Liaison Officer (LO) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Lisa membenarkan keterlambatan KPU menyampaikan undangan ke paslon 03. Dia menyampaikan undangan dari KPU baru dikirimkan kepadanya pada pukul 08.00 WIB, sementara acara dimulai pukul 10.00 WIB.

Lisa mengatakan, pihak KPU pertama kali mengirimkan undangan bukan untuk pasangan calon melainkan para ketua umum (ketum) partai politik pengusung.

“Itu kan yang dikirim juga undangan untuk ketum parpol, di surat undangan juga ditulis 23 April sedangkan acaranya 24 April. Kepatutan undangan kan 2×24 jam,” kata Lisa, Rabu.

Bantahan KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) (KPU) Idham Holik membantah pihaknya tak mengundangan paslon Ganjar-Mahfud dalam sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024 pada hari ini, Rabu (24/4/2024).

Idham menjelaskan KPU mengirim surat undangan dengan dua metode kepada sejumlah pihak termasuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Dengan dua metode itu, kami pastikan surat undangan sudah disampaikan,” ujar Idham.

Metode pertama adalah surat dalam bentuk hard copy. Metode kedua berupa surat dalam bentuk digital.

Idham menyebut KPU mengirimkan soft copy surat undangan melalui aplikasi pesan singkat maupun surat elektronik.

Idham juga mengaku secara pribadi sudah mengomunikasikan undangan tersebut lewat narahubung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

“Prinsipnya kami sudah berkomunikasi, tidak hanya secara formal, tapi juga menggunakan cara informal,” kata dia.

Artikel Pengakuan Ganjar-Mahfud dan Bantahan KPU Soal Tak Dapat Undangan Penetapan Presiden Terpilih pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terlihat hadir pada acara tersebut. Keduanya terlihat mengenakan setelan jas dan kemeja putih dengan didampingi sejumlah elite PKB dan PKS.

Anies mengatakan kehadirannya untuk menghormati proses bernegara.

“Ini adalah sebuah proses bernegara, dan kita menghormati proses bernegara ini sampai tuntas, itulah kita hadir bersama di sini menghormati proses,” kata Anies di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak tampak di lokasi alias absen.

PDI Perjuangan yang notabene partai utama pengusung Ganjar-Mahfud sebelumnya memang meminta KPU untuk menunda penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres.

Sebab, PDIP saat ini tengah menggugat KPU ke PTUN atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Artikel Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo Jadi Presiden Terpilih, Ganjar-Mahfud Absen pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ganjar Pranowo pun langsung memberikan selamat kepada paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024-2029. Dia menerima hasil dari putusan MK.

“Apa pun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar usai putusan di MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dia mengatakan perjuangan untuk Pilpres 2024 bersama pasangannya, Mahfud MD sudah berakhir.

“Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar membeberkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ia berharap agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menitipkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia untuk diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya.

“Hari ini dolar membuat rupiah jatuh, hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak, harga minyak naik, kebutuhan pangan mesti dicukupi,” ungkapnya.

“Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk diselesaikan daripada sekadar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini,” lanjutnya.

Tak lupa, Ganjar juga mengapresiasi para Majelis Hakim MK. Termasuk tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

“Hakim Majelis saya apresiasi, yang pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan, sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya,” tuturnya.

Artikel Ganjar Legowo dan Kasih Selamat ke Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut pemanggilan menteri ini sebagai langkah yang bagus dari MK.

Namun, hanya hakim konstitusi yang dapat bertanya langsung kepada para menteri yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

Terkait hal itu, Todung berharap MK juga memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengorek keterangan dari menteri.

“Yang akan melakukan wawancara itu hanya anggota-anggota majelis hakim, buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu (bertanya),” ujar Todung dalam salah satu program stasiun TV Nasional yang tayang pada Rabu (3/4/2024).

Meski demikian, Todung tidak mempermasalahkan sama sekali keputusan tersebut.

Todung justru menerima sepenuh hati karena pemanggilan keempat menteri Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan langkah maju bagi MK itu sendiri.

“Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati, dan itu buat kami satu langkah maju dari MK untuk mengungkap kecurangan pemilu,” tegas dia.

Diketahui, empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memastikan akan hadir dalam sidang lanjutan pada Jumat besok.

Artikel Kubu Ganjar-Mahfud Apresiasi Langkah MK Panggil 4 Menteri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Prediksi saya, ada potensi permohonan Paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Denny Indrayana melalui unggahannya di X pada Rabu (27/3/2024).

Denny menjelaskan, prediksinya ini bukan hanya berdasarkan pada argumentasi di dalam posita permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tim Hukum Paslon 01 dan 03, tetapi lebih jauh setelah mencermati komposisi Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024.

“Dengan majelis yang hanya 8 (delapan) orang, tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka dibutuhkan minimal 4 (empat) hakim saja, dengan Ketua MK Suhartoyo berada di posisi mengabulkan, untuk putusan diskualifikasi Paslon 02, menjadi mungkin terjadi,” jelas dia.

Meski demikian, Denny enggan mendahului putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

“Apakah prediksi itu menjadi kenyataan? Kita lihat saat putusan dibacakan beberapa hari ke depan,” pungkasnya.

Diketahui, paslon Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud melayangkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK untuk mendiskualifikasi paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

MK menggelar sidang perdana perselisihan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 hari ini.

Hal itu termuat dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024.

“Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon,” bunyi beleid yang diteken Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sebelum membacakan putusan.

Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024, tetapi waktu 14 hari kerja itu sudah mulai berjalan per 25 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara.

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Anwar Usman sudah dinyatakan tidak boleh terlibat.

Hal ini merupakan bunyi Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pencopotan atas dirinya sebagai Ketua MK pada 7 November 2023.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 360 Tahun 2024, pasangan Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Kemudian, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Artikel Denny Indrayana Prediksi MK Kabulkan Permohonan Paslon 01 dan 03, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Chusnul tidak paham dengan logika para buzzer PSI. Perolehan 16 persen Ganjar-Mahfud dianggap memalukan, sementara perolehan 2,80 persen suara PSI dianggap membanggakan.

Chusnul mengatakan, lawan politik Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 bukan hanya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan penguasa dengan segala perangkat lengkapnya.

“Yang dilawan Ganjar itu bukan hanya 02 dan 01, tapi juga penguasa yang punya kuasa, anggaran dan aparat, dapat 16%, kata buzzer PSI itu memalukan,” kata Chusnul melalui unggahannya di X dikutip pada Senin (25/3/2024).

Dia kemudian balik menyindir PSI yang tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg 2024.

Padahal, katanya, PSI mengaku sebagai partai Presiden Joko Widodo. Bahkan, ketua umumnya pun merupakan anak Jokowi, Kaesang Pangarep.

Namun demikian, kata Chusnul, buzzer PSI masih bilang bahwa perolehan suara PSI yang tidak bisa lolos ke Senayan itu sudah bagus.

“PSI yang diendorse penguasa, jual nama penguasa, ngaku partai penguasa, angkat anak penguasa jadi ketum, dapat 2%, kata mereka itu sudah bagus, luar biasa. Kampret banget,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Chusnul: Ganjar Dapat 16% Dianggap Memalukan, PSI Didukung Penguasa Dapat 2% Disebut Membanggakan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Bahkan, perolehan suara paslon nomor urut 03 itu sangat rendah jika dibandingkan dengan perolehan suara Said sebagai calon anggota DPR RI Dapil Madura yang mencapai setengah juta lebih.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU di empat kabupaten di Madura, total perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya 270.825 suara. Perolehan tersebut berada di urutan ketiga setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih 1.371.614 suara dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan 1.216.614 suara.

Mirisnya, Ganjar-Mahfud bahkan harus menelan kekalahan di Sumenep yang harusnya menjadi basis suara PDI Perjuangan. Sebab, Sumenep merupakan tempat kelahiran Said Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur.

Namun sayang, paslon 03 itu tetap tak berdaya menghadapi dua paslon lainnya. Ia hanya mampu meraih 83.075 suara di Sumenep. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan perolehan suara dua kompetitornya, yakni Prabowo-Gibran 341.077 suara dan Anies-Cak Imin 317.045 suara.

Said Abdullah Raih Lebih Setengah Juta Suara di Madura

Suara Ganjar-Mahfud yang jeblok di Madura berbanding terbalik dengan perolehan suara Said Abdullah sebagai Caleg PDIP dapil Madura.

Pria berkepala plontos itu berhasil meraih 661.607 suara. Sumenep menjadi daerah penyokong suara terbanyak bagi Said Abdullah.

Secara rinci, Said memperoleh suara dari Bangkalan sebesar 58.539, Sampang 173.381, Pamekasan 26.377 dan Sumenep 271.495. Perolehan setengah juta suara lebih menjadikan Said sebagai calon DPR RI peraih suara terbanyak se-Indonesia.

Suara Said ini melampaui perolehan suara caleg DPR tertinggi pada Pemilu 2019 lalu yang diraih Caleg PDIP Puan Maharani dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V dengan perolehan 404.034 suara.

Instruksi Ketum PDIP Megawati Tak Lantik Suara Caleg yang Lebihi Ganjar-Mahfud

Publik sebelumnya dihebohkan dengan beredarnya surat edaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstrusikan calon anggota legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres, Ganjar-Mahfud di daerah pemilihan (dapil) nya.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 16 Desember 2023 itu, Megawati juga memberikan instruksi jika perolehan suara caleg lebih tinggi dan tidak linier dengan raihan suara Ganjar-Mahfud, DPP PDI Perjuangan akan mempertimbangkan pelantikan caleg tersebut.

“Atas hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 03, maka DPP Partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota dewan terpilih Pemilu 2024,” tulis instruksi Megawati dalam surat itu.

Jika merujuk pada instruksi tersebut, maka bisa jadi Said Abdullah tidak dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 meskipun meraih suara terbanyak.

Pertanyannya, akankah Megawati berani dan komitmen dengan instruksi yang dibuat sendiri?

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jadi Caleg dengan Suara Tertinggi Se-RI, Said Gagal Menangkan Ganjar-Mahfud di Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata Henry dalam keterangannya pada Senin (11/3/2024).

Henry mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU. Namun, akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).

Menurutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan keliru dan tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti.

“Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” ujarnya.

Henry menambahkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah (Jateng) juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal, Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun, dan Jateng merupakan basis suara PDIP.

“Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” ujarnya.

Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jateng, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30 persen.

Dia menyebut kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksakannya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.

Gibran maju pada kontestasi politik setelah ada cawe-cawe Jokowi di MK, kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun. Sementara, usia Gibran baru 36 tahun.

“Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum,” pungkasnya.

Artikel TPN Ganjar-Mahfud Akan Ajukan Seorang Kapolda Jadi Saksi Kecurangan Pilpres di MK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyebut pernyataan Hasto itu ngawur. Dia bahkan menyebut argumen Hasto itu paling ngawur ketimbang para elite politik lainnya yang tidak percaya hasil Pemilu 2024.

“Dibanding seluruh argumen yang pernah dikeluarkan para petinggi partai yang tidak percaya hasil pemilu, inilah menurutku argumen yang paling mengada-ngada,” kata Jansen dalam keterangannya pada Jumat (8/3/2024).

Jansen pun menyarankan Hasto untuk kumpulkan seluruh C1 hasil yang diperoleh saksi PDI Perjuangan di TPS, lalu dihitung ulang untuk melihat suara asli Ganjar-Mahfud.

“Bawa saja besok semua C1 nya itu pak Sekjend. Kalau perlu, C1 nya itu yang sudah dikumpulkan PDIP, mulai sekarang per Kabupaten, hitung ulang saja di depan kantor DPC PDI se Indonesia. Biar kita saksikan bersama berapa suara mas Ganjar,” ujar dia.

“Kalau perlu sebagai sample dan juga biar lebih simple, di Jawa Tengah yang adalah kandang banteng, hitung ulang saja suara mas Ganjar berdasarkan C1 yang dipegang PDI. Berapa hasil mas Ganjar di Jateng, menang atau kalah,” sambung dia.

Dia menyayangkan pernyataan Hasto. Menurutnya, elite politik seharusnya hati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.

“Menurutku yang lain bolehlah pakai argumen yang mengada-ngada soal pemilu ini. Tapi kita para petinggi partai ini, ada juga tanggung jawab dari setiap kata-kata kita ke publik. Kalau tadi tidak percaya survey, hasil quick count dan lain-lain masih bolehlah. Ini lari ke algoritma yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hasil pemilu,” katanya.

Jansen menegaskan hasil pemilu tidak ada hubungannya dengan algoritma. Sebab, pemilu di Indonesia masih berlangsung secara manual.

“Dokumen C1 itulah bukti surat/evidence utama untuk membuktikan soal jumlah suara. Bersama saksi yang kita tempatkan di TPS. Gak ada urusannya hasil pemilu kita ini dengan algoritma. Kalau tadi kita sudah pakai E-votting okelah. Ini masih total manual pemilu kita ini. Pakai kertas, paku, tenda dan tinta,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pernyataan Hasto Soal Ada Algoritma Kunci Suara Ganjar-Mahfud Dinilai Ngawur pertama kali tampil pada Rilpolitik.