Ketua Umum FPM, Asip Irama menilai langkah Kejati Jatim mengambil alih kasus BSPS Sumenep sudah tepat. Sebab, kasus tersebut sudah menjadi atensi nasional dan patut diduga melibatkan elite politik.

“Kami mengapresiasi langkah Kejati Jatim yang sudah mengambil alih kasus BSPS Sumenep. Menurut kami itu langkah tepat, mengingat kasusnya yang sudah menjadi atensi nasional dan patut diduga melibatkan elite politik,” kata Asip di Jakarta pada Senin (19/5/2025).

Selain itu, Asip juga menilai proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terlalu lamban. Ia juga ragu Kejari berani memanggil elite politik yang diduga terlibat.

“Masa iya, sudah hampir dua bulan mengusut kasus BSPS yang diperiksa baru 15 kepala desa dari 150 kades penerima BSPS. Ini lamban sekali kinerja Kejari,” ungkapnya.

Sebab itu, ia berharap penuh Kejati Jatim mampu mengungkap kasus korupsi yang merugikan ribuan rakyat miskin ini hingga ke akar-akarnya. Termasuk berani mengungkap jika ada dugaan keterlibatan elite politik.

“Jangan hanya berani sama kades, tetapi juga harus berani memanggil dan memeriksa elite politik yang diduga terlibat. Ini menjadi tantangan bagi Kejati Jatim,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kejati Jatim mengambil alih penanganan kasus dugaan penyimpangan bantuan untuk masyarakat miskin senilai Rp109,80 miliar itu sejak 14 Mei 2025. Kasus tersebut dilaporkan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 28 April 2025.

Sebelumnya, Asip menyoroti kuota BSPS tahun anggaran 2024 di Sumenep yang mencapai 5.490 penerima. Menurutnya, kuota itu tidak wajar. Sebab, sangat jomplang dengan kuota BSPS yang diterima daerah lain di Madura Raya.

Ia menduga adanya keterlibatan elite politik sehingga Sumenep bisa mendapatkan kuota besar dan patut diduga mengambil jatah daerah lain.

Asip juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya terkait masalah keuangan, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kekuasaan.

“Korupsi itu bukan hanya urusan uang, tetapi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Termasuk dalam pengaturan kuota program BSPS yang tidak wajar sehingga hak-hak daerah lain justru dialihkan ke Sumenep,” kata Asip pada Kamis (15/5/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel FPM Apresiasi Kejati Jatim Ambil Alih Kasus BSPS Sumenep, Sebut Kejari Lamban pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Asip mengatakan, Sumenep menjadi daerah dengan jumlah kuota BSPS terbesar se-Indonesia pada tahun anggaran 2024. Ia menilai jumlah tersebut sangat tidak proporsional dibandingkan daerah lain, seperti di Madura Raya.

“Sumenep itu menjadi kabupaten terbanyak mendapatkan program BSPS. Dan itu tidak proporsional banget. Sangat tidak proporsional pembagiannya,” ujar Asip dalam pernyataannya pada Kamis (15/5/2025).

Menurut data yang dikemukakan Asip, empat kabupaten di Madura Raya (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) umumnya hanya menerima kuota di bawah 500 unit, dengan variasi antara 200 hingga 400 unit. Namun, Kabupaten Sumenep justru menerima hingga 5.490 unit, jumlah yang dianggap janggal dan tak sebanding dengan kabupaten lainnya.

“Dengan ketidakproporsionalan ini patut diduga ada tangan-tangan elite politik yang kuat yang mendorong supaya program ini masuk ke Kabupaten Sumenep,” kata dia.

Asip mengatakan berdasarkan informasi yang berkembang di publik, Said Abdullah adalah aspirator yang membawa program BSPS ke Sumenep. Sebab itu, ia mendorong mendorong Kejari Sumenep untuk turut memeriksa dan memintai Said klarifikasi supaya polemik BSPS ini segera menemui titik terang.

“Jadi kami meminta Kejaksaan memeriksa dan meminta klarifikasi Pak Said Abdullah karena banyak isu atau informasi beredar yang mengatakan bahwa Pak Said lah yang membawa program BSPS ke Sumenep,” ucapnya.

Asip juga mengungkapkan bahwa Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengaku tidak pernah mengajukan program tersebut. Sehingga hal ini semakin memunculkan kecurigaan adanya intervensi pihak lain yang memiliki kekuatan politik besar.

“Kalau Fauzi tidak pernah terlibat (pengajuan program BSPS) sebagai pejabat tertinggi di Kabupaten Sumenep, berarti kan ada tangan lain yang terlibat. Ya tentu elite yang sangat kuat,” tegas Asip.

Asip juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya terkait masalah keuangan, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kekuasaan.

“Korupsi itu bukan hanya urusan uang, tetapi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Termasuk dalam pengaturan kuota program BSPS yang tidak wajar sehingga hak-hak daerah lain justru dialihkan ke Sumenep,” katanya.

FPM menilai bahwa praktik seperti ini sudah masuk kategori abuse of power dan patut diusut tuntas oleh aparat penegak hukum (APH).

“Jadi kami meminta Kejaksaan memeriksa dan meminta klarifikasi Pak Said Abdullah karena banyak isu atau informasi beredar yang mengatakan bahwa Pak Said lah yang membawa program BSPS ke Sumenep,”

(Ah/rilpolitik)

Artikel FPM Desak Kejaksaan Periksa Said Abdullah Terkait Kasus BSPS Sumenep, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama.

Asip mengatakan lambatnya penanganan banjir menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

Menurut dia, banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Sumenep ini seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan perencanaan matang dan infrastruktur yang memadai.

“Banjir ini bukan bencana yang baru pertama kali terjadi. Tapi setiap tahun, rakyat Sumenep selalu jadi korban. Di mana peran pemerintah daerah? Ke mana anggaran penanggulangan banjir?” Kata Asip pada Rabu (14/5/2025).

Ia juga mempertanyakan efektivitas berbagai penghargaan yang kerap diterima oleh Bupati Fauzi selama menjabat. Menurutnya, penghargaan-penghargaan itu tidak ada artinya jika tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

“Setiap tahun banjir, rakyat susah, tapi pemerintah sibuk bangga dengan penghargaan. Untuk apa penghargaan-penghargaan itu kalau warga tetap terendam air dan hidup dalam genangan?” sindirnya.

FPM menilai, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, bukan seremoni pencitraan. Asip mendesak agar Bupati Fauzi segera mengambil langkah konkret, termasuk membenahi sistem drainase dan memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur yang mampu mencegah bencana serupa terulang.

“Cukup sudah rakyat dijadikan penonton dalam panggung pencitraan. Ini saatnya pemerintah menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar mengejar prestasi di atas kertas,” pungkasnya.

Artikel Sumenep Darurat Banjir, FPM Tuding Bupati Hanya Sibuk dengan Penghargaan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pasalnya, Fauzi menyebut bantuan rumah swadaya agar masyarakat miskin memiliki hunian layak itu merupakan program pemerintah pusat dan Pemkab tak mau ikut campur.

Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama mengecam keras pernyataan Fauzi. Asip menilai komentar itu tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang memiliki semangat anti korupsi.

“Bagaimana mungkin seorang Bupati bisa menyampaikan narasi yang begitu tidak berpihak pada semangat pemberantasan korupsi? Ini justru menunjukkan sikap apatis terhadap penderitaan rakyat yang dirugikan,” kata Asip saat ditemui di Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Menurut Asip, walaupun BSPS secara teknis bukan program yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten, kasus ini terjadi di wilayah Sumenep dan telah merugikan masyarakat miskin Sumenep.

Karena itu, kata Asip, Bupati seharusnya berdiri di depan, mendorong pengungkapan kasus ini secara transparan, bukan malah cuci tangan dan menghindari tanggung jawab moral.

“Asumsinya sederhana, jika ada rakyat yang dizalimi di Sumenep, maka Bupati semestinya menjadi yang pertama bersuara membela rakyat, bukan malah menyampaikan narasi yang tidak pantas dan melemahkan semangat keadilan,” ujar dia.

Melihat sikap Fauzi yang seperti itu, FPM menilai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu tidak layak menerima penghargaan apapun terkait komitmen anti korupsi.

Hal itu sebagai sindiran atas penghargaan yang baru-baru ini diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemkab Sumenep karena dinilai sukses menata birokrasi yang bebas dan bersih dari korupsi.

“Seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa sering ia berbicara soal korupsi, tapi dari bagaimana ia berdiri ketika rakyatnya dirugikan,” ucapnya.

“Fauzi tak layak menerima penghargaan apappun terkait anti korupsi,” pungkasnya.

Diketahui, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyebut program BSPS yang kini bermasalah secara hukum bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu merupakan urusan pemerintah pusat.

Sebab itu, ia enggan komentar soal BSPS, bahkan juga tidak mau menindaklanjuti laporan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terkait korupsi BSPS yang disampaikan pada tanggal 28 April 2025.

“Urusan pusat (BSPS), bukan urusan kita. Mekanismenya saja dilihat, ya,” kata Fauzi dikutip dari Kompas.

(Ah/rilpolitik)

Artikel FPM Kecam Keras Komentar Bupati Sumenep Soal BSPS, Sebut Tak Cerminkan Sikap Anti Korupsi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum FPM, Asip Irama di Kejagung RI pada Selasa (6/5/2025). Asip mengaku pesismistis Kejari Sumenep mampu mengungkap aktor utama kasus dugaan korupsi yang mengorbankan ribuan masyarakat miskin itu.

Asip tak ingin kasus BSPS bernasib sama seperti kasus pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang berujung disetop dengan alasan saksi kunci hilang dan sulit diakses.

“Kita tidak ingin kasus BSPS ini dihentikan seperti kasus PIP dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal,” kata Asip di Kejagung RI.

Oleh karena itu, tegas Asip, FPM siap mengawal kasus BSPS di Kejagung jika di kemudian hari ada indikasi kuat penanganan oleh Kejari Sumenep akan berujung antiklimaks.

“Kita pastikan akan kawal kasus ini di Kejagung,” tegasnya.

Asip sendiri tidak yakin bahwa aktor utama dari dugaan korupsi BSPS ini hanya sekelas kades dan pendamping. Alasannya, BSPS merupakan program pemerintah pusat dengan anggaran untuk Sumenep pada 2024 sebesar Rp109 miliar.

“Kalau Kejari Sumenep memang serius, ya periksa juga dong politisi yang membawa program ini ke Sumenep. Aspiratornya siapa, lalu siapa yang ngatur di bawah aspirator itu juga harus dipanggil,” ujarnya.

Dia mengingatkan Kejari Sumenep untuk tidak tebang pilih, apalagi melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat karena secara politik memiliki power.

“Jangan sampai tebang pilih. Periksa aktor-aktor politik yang diduga terlibat,” pungkasnya.

Artikel FPM Siap Kawal Kasus BSPS Sumenep di Kejagung RI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ia bahkan sempat menerima penghargaan dari salah satu media online sebagai Tokoh Pendorong Wisata dan Perekonomian Daerah.

Namun, Front Pemuda Madura (FPM) mempertanyakan penghargaan tersebut. Pasalnya, gelar itu dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi ril di lapangan.

“Gelar itu kan seharusnya mencerminkan kontribusi nyata dan keberhasilan Fauzi dalam mengembangkan destinasi serta industri pariwisata lokal. Tapi fakta ril di lapangan justru bertolak belakang,” kata Ketua Umum FPM, Asip Irama pada Minggu (4/5/2025).

Asip menyinggung Pantai Lombang yang belakangan menjadi sorotan akibat kondisi toiletnya yang memprihatinkan. Menurut dia, hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan dari Fauzi selaku bupati.

“Dia gembar-gembor seolah telah melakukan banyak hal untuk pembangunan pariwisata di Sumenep. Faktanya, kondisi Pantai Lombang yang notabene dikelola sendiri oleh Pemkab Sumenep justru terkesan tak terawat sampai menjadi sorotan temen-temen media,” ujarnya.

Karena itu, Asip mempertanyakan dasar pemberian penghargaan terhadap Fauzi di bidang pariwisata. Sebab, hal itu justru tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan.

“Atas dasar apa penghargaan itu diberikan? Penghargaan itu tidak merefleksikan kondisi ril lapangan. Bagi saya, itu hanya penghargaan seremonial yang tidak berkorelasi dengan dampak di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Asip mengatakan bahwa Fauzi seharusnya tidak hanya bangga dengan gelar, tapi membuktikan komitmen melalui aksi nyata.

“Tanpa langkah konkret dan perubahan signifikan, klaim peduli pariwisata hanya akan menjadi narasi kosong yang jauh dari kenyataan,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kondisi Ril Pariwisata Sumenep Memprihatinkan, FPM Pertanyakan Penghargaan Bupati Fauzi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

FPM beralasan, ada dugaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep yang kini mengusut kasus tersebut tidak akan berani menyentuh aktor utama di balik dugaan korupsi berjamaah itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar merespons desakan tersebut. Ia mengatakan, pihaknya tetap berharap agar kasus BSPS bisa diselesaikan secara tuntas di Kejari Sumenep.

Harli mengatakan, Kejagung RI saat ini memang sedang mendorong Korps Adhyaksa di daerah untuk lebih aktif melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi (tipikor).

“Justru saat ini kita mendorong daerah untuk semakin aktif melakukan giat penegakan hukum tipikor,” kata Harli melalui pesan tertulis kepada rilpolitik.com pada Kamis (1/4/2025).

Harli meminta masyarakat untuk tetap mendorong agar Kejari Sumenep bisa mengungkap dugaan korupsi BSPS ini secara tuntas dan ke akar-akarnya.

“Jadi silahkan didorong di daerah ya,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama menilai proses penyelidikan dugaan korupsi BSPS di Kejari Sumenep berjalan lambat dan cenderung akan berhenti pada aktor-aktor kecil di lapangan, seperti kepala desa (kades) dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) atau pendamping.

Sebab itu, Asip mendesak Kejagung mengambil alih penanganan kasus tersebut. Hal itu demi menjamin penegakan hukum yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi lokal.

“Langkah ini penting agar penyidikan tidak hanya menyasar ‘kambing hitam’, tetapi benar-benar membongkar struktur korupsi secara menyeluruh, termasuk jika ada keterlibatan elite politik atau pejabat publik,” ujar Asip.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kejagung RI Respons Desakan Ambil Alih Kasus BSPS Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

FPM menilai proses penyelidikan dugaan korupsi berjamaah itu berjalan lambat dan cenderung akan berhenti pada aktor-aktor kecil di lapangan, seperti kepala desa (kades) dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) atau pendamping.

“Kami melihat tidak ada keseriusan dari Kejari Sumenep untuk membongkar kasus ini hingga ke akarnya,” kata Ketua Umum FPM, Asip Irama dalam pernyataannya pada Rabu (30/4/2025).

Asip berpandangan, Kejari Sumenep seharusnya juga memanggil aktor-aktor politik yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Hal itu penting supaya polemik BSPS ini segera menemui titik terang.

“Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat indikasi keterlibatan aktor-aktor politik yang berperan dalam pengondisian proyek milik Kementerian PUPR itu. Maka kami menilai Kejari Sumenep harus memanggil aktor-aktor politik ini untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

“Jangan sampai Kejari Sumenep justru hanya jadi pelindung bagi pelaku utama yang memiliki power,” imbuhnya.

Sebab itu, kata Asip, demi menjamin penegakan hukum yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi lokal, FPM mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk mengambil alih penanganan kasus BSPS di Sumenep.

“Langkah ini penting agar penyidikan tidak hanya menyasar ‘kambing hitam’, tetapi benar-benar membongkar struktur korupsi secara menyeluruh, termasuk jika ada keterlibatan elite politik atau pejabat publik,” tegas dia.

Menurut Asip, kasus BSPS bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak masyarakat miskin.

“Kita tidak boleh membiarkan praktik korupsi merusak program sosial yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat miskin. Jika aparat hukum hanya berhenti pada pemain kecil dan membiarkan aktor besar berlindung di balik kekuasaan, maka keadilan tidak pernah benar-benar ditegakkan,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Diduga Akan Berhenti di Pemain Kecil, FPM Desak Kejagung Ambil Alih Kasus BSPS Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Umum (Ketum) Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama merespons pernyataan Ara. Menurut Asip, justru seharusnya kementerian dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang mencari informasi terkait dugaan korupsi BSPS itu. Apalagi kasus tersebut sudah dilaporkan ke APH.

“Jadi bukan warga yang disuruh mencari informasi lebih jauh, warga sudah melaporkan dugaan (korupsi BSPS) itu, menyampaikan dugaan itu, sekarang tugas kementerian dan penegak hukum untuk membentuk tim investigasi terkait dengan isu itu,” kata Asip pada Senin (21/4/2025).

Asip mengatakan, dugaan korupsi BSPS bukan kasus kecil. Menurutnya, ada ribuan warga miskin yang menjadi korban dari penyelewengan ini.

“Ini bukan korupsi kecil-kecilan, ini kalau Rp20 juta per rumah, maka ada sekitar Rp100 miliaran duit negara di situ,” ujarnya.

Sebab itu, kata dia, perlu keseriusan untuk mengungkap dugaan perampokan terhadap proyek milik Kementerian PUPR tahun anggaran 2024 itu.

FPM menyarankan Kementerian PKP agar bekerjasama dengan APH membentuk tim investigasi guna mendapatkan data lengkap dugaan korupsi BSPS.

“Front Pemuda Madura meminta menteri perumahan bersama APH untuk melakukan investigasi terkait dugaan kasus korupsi di program BSPS,” ucapnya.

Asip juga mengatakan masalah BSPS bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang miskin untuk memiliki hunian layak.

“Selain ada kasus korupsi di situ, itu juga berkaitan dengan hajat orang miskin yang mestinya memiliki rumah menjadi tidak memiliki rumah,” jelas dia.

Karena itu, Asip menyebut permintaan Ara agar masyarakat melengkapi data dugaan korupsi BSPS, salah alamat.

“Pak Ara salah alamat kalau kemudian masyarakat diminta untuk melengkapi data. Yang benar adalah masyarakat sudah mengungkapkan bahwa, bukan hanya masyarakat, bahkan anggota dewan mengungkapkan bahwa ada penyalahgunaan di program BSPS itu. Oleh karena itu, kementerian dan APH mestinya membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran informasi itu,” katanya.

“Jadi, jangan bebankan masyarakat, karena yang punya anggaran itu kementerian dan yang punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu adalah aparat penegak hukum,” tambahnya.

Ia meminta Kementerian PKP dan APH jangan hanya berpangku tangan dalam mengungkap dugaan kasus.

“Jangan minta disuapin terus. Ini persoalan gampang, tinggal kerahkan tim datang ke kantor-kantor desa meminta data penerima BSPS, lalu cek ke penerimanya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara meminta agar masyarakat melaporkan dugaan korupsi BSPS di Sumenep ke kementeriannya melalui kanal BENAR-PKP.

Ara memastikan Kementerian PKP akan langsung memproses jika laporan sudah masuk dan data penyelewengannya lengkap.

“Tolong dilaporkan (data dugaan korupsi BSPS Sumenep) secara lengkap. Kita akan proses,” tegas Ara kepada rilpolitik.com melalui pesan singkat pada Minggu (20/4/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Menteri Ara Minta Data Lengkap Kasus BSPS, FPM: Salah Alamat, Jangan Bebankan Masyarakat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Front Pemuda Madura (FPM) mengapresiasi predikat WTP yang diterima Pemkab Sumenep. Namun, ia mengatakan bahwa WTP tidak perlu diglorifikasi secara berlebihan, seolah-olah hal itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa.

“Saya secara pribadi mengapresiasi opini WTP yang diterima Pemkab Sumenep. Tetapi saya melihat ada semacam glorifikasi yang berlebih, seolah ini pencapain yang prestisius,” kata Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama pada Sabtu (19/4/2025).

Menurut Asip, WTP hanyalah opini BPK terkait kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Dia mengatakan, tak ada jaminan daerah yang terima WTP bersih dari penyelewengan.

“Penilaian BPK lebih bersifat administratif dan teknis, bukan jaminan atas bersihnya birokrasi dari praktik koruptif,” jelas Asip.

Dia mengatakan sudah banyak contoh daerah yang berkali-kali terima WTP dari BPK, justru kepala daerahnya tersandung kasus korupsi. “Banyak kasus korupsi yang justru terbongkar di daerah-daerah yang sudah berkali-kali mendapat WTP,” ujarnya.

Sebab itu, kata dia, WTP tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur tunggal integritas atau kualitas suatu pemerintahan. “Fakta bahwa sejumlah pejabat publik, termasuk kepala daerah, tersandung kasus korupsi meskipun pemerintahannya meraih opini WTP,” katanya.

Asip kemudian menyindir bahwa banyak kepala daerah yang menjadikan WTP hanya sekadar alat pencitraan semata.

“Mereka (kepala daerah) menjadikan WTP seolah-olah itu bukti mutlak bahwa tata kelola keuangan pemerintahannya bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Faktanya, banyak kepala daerah yang terjerat korupsi padahal pemerintahannya meraih WTP berkali-kali,” ucapnya.

Praktisi hukum itu berpendapat, alih-alih membanggakan opini WTP secara berlebihan, kepala daerah seharusnya justru lebih fokus pada transparansi anggaran, pelibatan publik dalam pengawasan, serta komitmen nyata memberantas korupsi.

“Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari label semata, tapi dari praktik pemerintahan yang jujur dan akuntabel,” pungkas dia.

Diketahui, Pemkab Sumenep menerima opini WTP yang ke-8 dari BPK RI. Hal itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di kantor BPK Jatim, Sidoarjo pada Kamis (17/4/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Glorifikasi Predikat WTP Pemkab Sumenep Tuai Kritik pertama kali tampil pada Rilpolitik.