Informasi tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa. Menurutnya, penghentian kasus tersebut tertera dalam surat yang dikirimkan penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (27/3/2024).

“Laporan yang berkaitan dengan saudara Aiman Witjaksono ini sudah dihentikan, atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan,” ujar Finsensius di Mapolda Metro Jaya, Kamis (28/3/2024).

Dia mengatakan, surat tersebut menyatakan bahwa alasan kasus dihentikan ialah batal demi hukum. Finsensius pun meyakini bahwa pernyataan Aiman bukan merupakan tindak pidana.

“Tentu apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami juga mengapresiasi. Pada akhirnya kami memiliki satu pikiran terhadap kasus saudara Aiman Witjaksono ini, demi hukum dihentikan proses penyidikannya,” ungkap dia.

Dengan begitu, status Aiman Witjaksono kini bukan lagi sebagai terlapor, alias bebas dari tuduhan.

“Pada hari ini saudara Aiman dibersihkan dari tuduhan terhadap keonaran maupun terhadap berita bohong. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 , Pasal 15 UU Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,” jelas Finsensius.

Artikel Polda Metro SP3 Kasus Aiman Witjaksono Soal Pernyataan Oknum Polri Tak Netral pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Baliho itu terpasang di area persawahan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam foto tampak tidak diambil dalam satu momen, melainkan hanya disandingkan melalui editan foto.

Tak banyak yang tertulis di baliho berlatar warna putih tersebut. Hanya ada foto yang disandingkan dengan satu kalimat yang merujuk sebagai dukungan. ‘Selamat dan Sukses’, bunyi tulisan dalam baliho tersebut. Pihak TNI menyebut baliho itu dipasang oleh orang tak bertanggung jawab, dan akan mencari sosok yang memasangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Finsensius Mendrofa mendukung, pihak TNI AD untuk menelusuri serta menyelidiki siapa yang memasang baliho tersebut. Karena, itu sangat menganggu netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

“TNI harus sesegera mungkin mencari tahu siapa yang memasang baliho itu, usut tuntas. Jangan sampai masyarakat menaruh ketidakpercayaan kepada TNI. Lalu TNI dinilai berpihak ke salah satu paslon. Itu tidak boleh terjadi,” kata Finsen dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2024).

Finsen mengingatkan TNI, termasuk juga Polri, untuk benar-benar menjaga netralitas dalam Pemilu, serta memastikan pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan aman dan damai. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah berkali-kali mengingatkan akan netralitas ini.

Selain itu, Finsen juga berharap Panglima TNI jangan segan-segan untuk menindak tegas jika ada anggotanya yang terbukti melanggar. Karena, ketika ada oknum TNI yang tidak netral, maka yang tercoreng adalah institusi militer secara keseluruhan, dan masyarakat makin tidak percaya. Tentu hal seperti itu tidak diinginkan.

“Makanya, harus diusut tuntas siapa yang bermain dibalik pemasangan baliho itu. Karena itu terkesan berpihak ke salah satu paslon. TNI harus terbuka jika menemukan pelakunya. Siapapun dia,” tukas Finsen.

Sebelumnya diberitakan, pihak TNI AD, menggandeng kepolisian setempat, akan mencari pelaku yang diduga memasang baliho bergambar Dandim 0726/Sukoharjo yang disandingkan bersama Prabowo-Gibran.

“Jajaran TNI AD dan Kepolisian Sukoharjo saat ini sedang menyelidiki dan mencari siapa provokator pemasangan baliho tersebut,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi, Jumat (12/1/2024).

Ia menilai adanya baliho itu sebagai bentuk provokasi dan penggiringan opini seolah TNI AD tidak netral dalam Pemilu 2024. Kristomei mengatakan TNI AD memegang komitmen netralitas.

“Bahwa TNI AD sudah jelas, tetap memegang teguh komitmen netralitas sesuai apa yang diamanatkan dalam undang undang. Netralitas TNI dalam Pemilu 2024 adalah harga mati,” kata dia.

Artikel Tim Hukum Ganjar-Mahfud Harap Baliho Dandim Sukoharjo dengan Prabowo-Gibran Diusut Tuntas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Finsen menilai, dari paparan yang sampaikan oleh Ganjar pada debat ketiga capres kemarin, dengan disodorkan data-data, bukti bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah itu memang sudah siap menjadi presiden.

“Namanya debat, ya semua data harus disampaikan di debat. Jika tidak mampu menjawab, jangan cari-cari alasan, bilang mas Ganjar bekerjasama ingin menjatuhkan, melakukan fitnah, dan lain-lain,” kata Finsen, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/1/2024).

Menurut Finsen, harusnya Rosan Roeslani mengakui saja bahwa Prabowo memang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan data yang disampaikan Ganjar.

Kemudian, Ganjar memberikan skor 5 untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dibawah kepemimpinan Prabowo, karena memang banyak target yang tidak tercapai.

“Angka 5 yang diberikan Mas Ganjar itu bukan cemooh, harusnya dipuji. Kalau target kerja tidak tercapai masak kita kasih nilai 10, kan gak mungkin,” kata Finsen.

Kemudian, jika Ganjar meminta Prabowo menjelaskan apa alasan membeli alutsista bekas untuk TNI, menurut Finsen, publik berhak tahu. Dan itu bukan membuka rahasia negara.

Lebih lanjut, Finsen mengingatkan bahwa Ganjar-Mahfud itu adalah pasangan komplit. Karena, Prof Mahfud MD, latar belakangnya juga mantan Menteri Pertahanan, dan Ganjar juga pernah menjadi anggota DPR. Jadi tahu betul mana informasi yang rahasia negara dan tidak.

Selain itu, semestinya melandaskan segala sesuatu berdasarkan Undang-Undang sebagai acuan, bukan asumsi tanpa dasar. Kemudian, menyebut bahwa Ganjar sibuk ingin menjatuhkan Prabowo.

“Jangan cari-cari alasan kalau tidak mampu menjawab pertanyaan mas Ganjar, kemudian mencari alasan Mas Ganjar menjatuhkan Pak Prabowo. Come on,” sindirnya.

Finsen juga menerangkan ihwal rahasia negara yang menjadi alasan Prabowo tak menjawab pertanyaan Ganjar. Ia menjelaskan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan beberapa hal yang terkategori Kepentingan Negara.

Pasal 17 huruf c dalam UU tersebut dijelaskan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

Berikutnya, dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi, jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; sistem persandian negara; dan/atau, dan sistem intelijen negara.

Finsen melanjutkan, dalam konteks debat capres ketiga kemarin, paparan yang yang disampaikan Ganjar adalah data terbuka, bisa diakses oleh publik, bukan informasi bersifat rahasia.

“Informasi yang ditanyakan di dalam debat umum, global. Sebagai Menhan yang masih menjabat, harusnya Pak Prabowo bisa menjawab. Tapi bukti berkata lain, tidak mampu menjawab pertanyaan Pak Ganjar. Harusnya bilang saja, ‘Mas Ganjar pertanyaan Anda sangat sulit, saya tidak mampu menjawab dan membantahnya’, “sindir Finsen.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menilai, sepanjang debat ketiga capres kemarin, Prabowo Subianto menjaga dan membela pertahanan Indonesia, sementara kedua paslon lainnya berlomba dan bekerja sama menjatuhkan dan mencemooh pertahanan bangsa.

“Topik debat kemarin sebenarnya sangat penting untuk masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang pertahanan, ketahanan, kehormatan dan pengaruh Indonesia saat ini,” kata Rosan dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).

“Sangat disayangkan masyarakat gagal mendapatkan manfaat adu gagasan yang maksimal tentang bagaimana kita akan meningkatkan kualitas hankam, kebijakan luar negeri, dan geopolitik ke depannya. Karena hanya Pak Prabowo yang berusaha menyampaikan laporan prestasi pertahanan kita, sekaligus visi dan misinya ke depan,” tambahnya.

Sedangkan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, lanjut dia, terlalu sibuk menyerang bahkan bekerja sama untuk menjatuhkan serta mengolok-olok postur pertahanan bangsa saat ini.

“Yang paling saya sesalkan adalah kok dua orang calon pemimpin di level itu kok tidak bisa menempatkan dan membawa diri mereka dengan pas dan pantas. Contoh saja, paslon 01 dan 03 bolak-balik menyerang soal pembelian alutsista bekas, bahkan mencemooh dengan ponten 5 dan 11/100 soal itu,” ungkapnya.

“Padahal pertahanan bukan saja soal alutsista. Jadi sangat tidak pas dan tidak pantas apalagi untuk kita di Indonesia yang punya sejarah melawan dan mengalahkan para penjajah dari Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang yang bersenjata canggih hanya dengan batu, keris, golok, badik, dan bambu runcing,” tegas Rosan.

Masih kata dia, debat kemarin sebenarnya mengupas dan menguji tujuan dan karakter kepemimpinan dari setiap capres. Pemimpin yang negarawan pasti siap mengorbankan dirinya demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa.

“Kami bangga karena Pak Prabowo terbukti sebagai pemimpin yang mati-matian mempertahankan moral masyarakat dan membela pertahanan Indonesia, walaupun harus mengorbankan dirinya diserang, dijatuhkan, bahkan difitnah di hadapan ratusan juta rakyat yang menonton,” jelasnya.

“Sekali lagi dengan sendirinya terbukti mana capres yang siap berkorban untuk kepentingan masyarakat dan mana yang siap mengorbankan dan menjatuhkan sesama anak bangsa untuk kepentingan dan ambisi pribadi,” lanjut Rosan.

Dia juga menyesalkan kedua capres lainnya jadi menyesatkan masyarakat, tidak jelas karena memang pemahaman dan dukungan informasi atau data yang dimiliki kedua capres tidak cukup, atau memang sengaja berbohong dan membelokkan konteksnya.

“Misalnya Capres 03 menyatakan tidak bisa mendapatkan data dari Kementerian Pertahanan karena ditutup-tutupi. Padahal setelah dicek tidak ada sekalipun permintaan data tersebut kepada Kemenhan, karena kalau ada pasti diberikan asal untuk tujuan yang benar,” bebernya

“Kan itu artinya fitnah. Belum lagi soal minimum spending yang tidak tercapai di tahun 2021 dan 2022. Padahal itu karena adanya Covid 19, sehingga ada relokasi anggaran. Bahkan justru akibat dari diplomasi pertahanan kita saat itulah Indonesia bisa menjadi negara prioritas untuk mendapatkan vaksin ketika seluruh dunia berebutan,” tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu.

Bagi Rosan yang paling menyedihkan adalah ancaman yang ingin menjatuhkan pertahanan bangsa dengan menjatuhkan moral masyarakat justru datang dari dalam negeri sendiri dan disampaikan secara terang-terangan oleh kedua capres lainnya.

“Untungnya saya yakin masyarakat kita bisa menilai dengan objektif. Kalau Capres 01 dan 03 mencemooh postur pertahanan kita dengan nilai 5 dan 11/100, lalu berapa ponten mereka untuk para pejuang dan pahlawan yang gugur mengusir penjajah dengan keris, golok, badik, dan bambu runcing? Yang pasti, kalau saya, bangsa asing yang ingin menjatuhkan pertahanan Indonesia, saya pasti dukung Capres 01 dan 03. Karena di situlah titik terlemah (weakest link) pertahanan kita ke depan,” pungkas Rosan.

Finsensius Mendrofa
Jubir & Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud
Cp. 081377001105

Artikel Rosan Tuding Ganjar Mau Jatuhkan Prabowo Saat Debat, Ini Kata TPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.