“Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Terkait insentif bagi SPPG, Agusitina mengatakan pihaknya akan mengkaji agar dapat diberikan secara proporsional sesuai dengan beban.

Ia mengatakan terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan relatif dekat, sementara ada SPPG lain yang harus melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.

“Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.

Agustina menilai sistem pertanggungjawaban yang selama ini masih bertumpu di kepala SPPG perlu diperkuat melalui transformasi digital. Digitalisasi akan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah pengawasan anggaran MBG.

“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” ujarnya.

Artikel Evaluasi MBG Fokus pada Dua Aspek Utama: Validasi Data dan Insentif SPPG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2051 kasus.

Menurut Netty, kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap kecil karena telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya.

“Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak,” tandas Netty.

Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah. “Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.

Selain itu, Netty mendorong adanya koordinasi lebih erat antara Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi cepat, sekaligus menyiapkan langkah perbaikan.

“Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi PKS tersebut.

Netty juga mengingatkan bahwa keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG.

“Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.

Sebagai penutup, Netty menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG dengan perbaikan yang lebih sistematis.

“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya.

Artikel Legislator PKS Dorong Pemerintah Evaluasi Program MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sudah lebih 4000 siswa keracunan MBG sejak program ini diluncurkan,” kata Guntur dalam tulisan singkat di akun X resminya dikutip Jumat (19/9/2025).

Guntur menyampaikan dirinya tidak ragu dengan niat pemerintah terkait program MBG ini. Akan tetapi, banyaknya jumlah siswa yang keracunan mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasinya.

Jumlah 4.000 siswa keracunan MBG itu mengacu pada data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam delapan bulan terakhir.

“Tidak meragukan niat naik Pemerintah membuat program ini, namun jumlah total siswa yang mengalami keracunan sejak peluncuran program MBG 6 Januari 2025, berdasarkan catatan Indef hingga September 2025, mencapai lebih dari 4.000 siswa,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi penting dilakukan untuk mencegah keracunan lebih lanjut.

“Pemerintah harus serius melakukan evaluasi program ini demi mencegah keracunan lebih lanjut,” tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Ribuan Siswa Keracunan, Pemerintah Didesak Evaluasi Program MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun merespons Puan. Dadan mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi setiap hari.

“BGN melakukan evaluasi tiap hari. (Hasil evaluasi) Menuju ke arah yang lebih baik,” kata Dadan dikutip pada Jumat (31/1/2025).

Dadan menyampaikan pihaknya saat ini tengah fokus untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto agar makan bergizi gratis bisa merata pada 2025.

“Kami sedang bekerja keras agar target Presiden tercapai,” ujarnya.

Dia juga mengatakan makan bergizi gratis untuk siswa disabilitas akan disiapkan dengan khusus sesuai kebutuhan.

“Semua yang membutuhkan perlakukan khusus, disiapkan khusus. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” lanjutnya.

Artikel Kepala BGN Sebut Pelaksanaan Makan Gratis Dievaluasi Tiap Hari pertama kali tampil pada Rilpolitik.