Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendukung ide tersebut. Namun, kata dia, langkah tersebut tidak cukup, perlu adanya penghematan yang ekstrem.

Meski begitu, kata dia, efisiensi tidak boleh mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan masyarakat.

“Usul ini bagus sebagai bagian dari usaha. Tapi tidak cukup, mesti ada penghematan drastis. Tapi pada bidang yang tidak ganggu target pertumbuhan ekonomi. Tentu pada pos-pos yang tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Mardani lewat akun media sosialnya, Selasa (17/3/2026).

Ia mencontohkan keberhasilan Susi Pudjiastuti saat memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penghematan anggaran.

Dengan jumlah kementerian/lembaga yang saat ini hampir mencapai 50, Mardani meyakini akan banyak belanja anggaran yang bisa dipangkas.

“Zaman Bu @susipudjiastuti menghapus kata ‘sosialisasi’ dalam satu kementerian bisa menghemat puluhan miliar. Sementara saat ini ada hampir lima puluh kementerian. Belum lagi berbagai pos anggaran untuk kajian. Contoh lain zaman Pak Ahok di DKI, melototi anggaran hingga satuan tiga bisa menghemat hampir dua triliun di satu Pemda,” ujar dia.

Intinya, kata Mardani, sudah saatnya Prabowo merombak secara total belanja anggaran kementerian/lembaga. Pemerintah harus berani memangkas anggaran dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat.

“Ini saatnya Pak Presiden @prabowo melakukan bedah total format dan pola anggaran, khususnya yang alokasinya besar. Memotong secara sukarela berbagai kegiatan di pemerintah pusat dan daerah, lalu mengalihkannya kepada rakyat, adalah langkah yang berani dan berpihak,” ujarnya.

“Presiden Donald Trump dengan Elon Musk dan DOGE (Department of Govt. Efficiency) melakukan itu dalam bentuk yang ekstrem. Tapi semua opsi bisa dicoba, agar pengeluaran pemerintah menjadi ramping dan anggaran diberikan pada guru, pengawai golongan rendah dan daerah,” pungkas Mardani.

(War/rilpolitik)

Artikel Mardani Setuju Ide WFH ASN untuk Efisiensi: Tapi Tidak Cukup, Mesti Ada Penghematan Drastis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Prabowo menekankan perlunya penghematan BBM sebagai dampak langsung dari perang Timur Tengah.

“Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo menyatakan bahwa kondisi pangan Indonesia relatif aman. “Kita Alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar,” ujarnya.

Prabowo lalu menyinggung beberapa negara telah melakukan langkah-langkah penghematan dalam menghadapi kondisi global saat ini. Ia mencontohkan Pakistan yang bahkan memotong gaji anggota kabinet dan parlemen.

“Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo mengatakan Pakistan saat ini menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta seperti halnya pada masa pandemi COVID-19. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.

“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” katanya.

Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” ujar Prabowo.

Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat.

Kemudian, Pakistan menghentikan semua belanja asing, belanja kendaraan, belanja mebel dan semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan.

“Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri,” katanya.

Prabowo mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Pakistan menjadi contoh dalam menghadapi situasi krisis. Dia pun meminta langkah-langkah terkait itu perlu dikaji dalam upaya melakukan penghematan.

“Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kira tidak tambah,” katanya.

Artikel Prabowo Wanti-wanti Pemerintah Berhemat, Singgung Pakistan Potong Gaji Menteri dan DPR pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Apa gunanya membangun gedung DPRD Sumenep yang megah, bernilai miliaran rupiah, jika akhirnya para anggota dewan lebih memilih rapat di Yogyakarta? The Malioboro Hotel & Conference Center tempatnya.

Rapat pembahasan APBD Perubahan 2025 ini agenda vital yang menyangkut hajat hidup rakyat, waktu tiga hari itu malah digelar jauh dari tempat yang secara khusus disediakan dan dibayar dengan uang rakyat. Ironis? Sangat.

Gedung DPRD itu bukan monumen. Ia dibangun bukan untuk jadi latar foto seremonial atau tempat kongko-kongko ngopi. Itu adalah simbol kedaulatan rakyat, tempat di mana keputusan penting harusnya diambil secara transparan dan efisien. Tapi hari ini, justru diperlakukan seolah tak layak pakai. Lalu, fungsi gedung itu apa? Tempat kencing? atau terminal para elit?

Lebih menggelikan, pilihan ini seakan menampar keras arahan Presiden Prabowo sendiri, yang dalam berbagai kesempatan menyerukan efisiensi anggaran dan pemangkasan belanja tak produktif.

Tapi tampaknya sebagian wakil rakyat di Sumenep punya selera sendiri, lebih suka menggelar rapat penting diluar, mungkin sambil “berlibur tipis-tipis”. Bahasa saat klarifikasi seperti ini “Yang saya ketahui, tidak ada aturan yang dilanggar dari kegiatan tersebut,” dengan muka sok polos.

Padahal masyarakat sedang bergelut dengan harga kebutuhan pokok yang tak kunjung stabil. Infrastruktur desa banyak yang masih memprihatinkan. Tapi para elit daerah justru sibuk mencari suasana nyaman dengan membakar anggaran yang seharusnya disalurkan ke program prioritas rakyat. Ini bukan hanya pemborosan, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Kalau gedung DPRD yang sudah dibangun megah saja tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka apa jaminan bahwa keputusan-keputusan anggaran yang mereka buat benar-benar berpihak pada rakyat?

Sudah saatnya publik bersuara lebih lantang. DPRD bukan lembaga wisata, dan APBD bukan tiket pelesiran.

DISCLAIMER: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi rilpolitik.

Artikel DPRD Bukan Lembaga Wisata, APBD Bukan Tiket Pelesiran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kemudian, ada Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang juga baru ditunjuk jadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sebagai informasi, rangkap jabatan ini menjadi kekhawatiran banyak kalangan, termasuk akademisi dan pegiat antikorupsi.

Mereka khawatir adanya potensi konflik kepentingan karena wakil menteri yang merangkap kokidaris harus mengawasi perusahaan yang berada di bawah kementeriannya sendiri.

Selain itu, ditengah pemerintah sedang melakukan efisiensi justru banyak pejabat menerima gaji ganda dari negara.

Berikut daftar 25 wakil menteri yang rangkap jabatan jadi komisaris:

1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan: Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim: Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)

15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana: Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono: Komisaris PT Pertamina Bina Medika

17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris Utama PT Dahana

18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler

20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler

21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah

22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk

25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria: Komisaris Utama PT Indosat Tbk

Artikel 25 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ini Daftarnya! pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mereka juga meminta agar ORI turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan pantai atau laut yang bersertifikat.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus merespons surat tersebut. Ia mengatakan, Perwakilan Ombudsman Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas penerbitan sejumlah SHM yang disebut berada di atas pesisir dan laut Kampung Tapakerbau.

Terlebih, kata dia, kebijakan efisiensi yang gencar dilakukan pemerintah tidak memungkinkan Ombudsman RI untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan objek yang bersertifikat itu.

“Pemeriksaan laporan terkait sejumlah SHM di Pantai Gersik Putih telah dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman Jatim. Kebijakan efisiensi anggaran sebabkan kami miliki keterbatasan tinjau ke lapangan,” kata Bobby dalam keterangannya kepada rilpolitik.com pada Senin (24/3/2025).

Ombudsman RI kemudian menyarankan warga Kampung Tapakerbau, Gersik Putih, untuk mengajukan gugatan perdata atas penerbitan SHM itu.

“Setelah mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut, saya dan keasistenan Manajemen Mutu menyarankan masyarakat Pantai Gersik menempuh upaya perdata terkait penerbitan sejumlah SHM,” ujarnya.

Bobby juga menyampaikan, berdasarkan penjelasan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sumenep bahwa SHM Pantai Gersik Putih itu terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033.

“Berdasarkan surat dari Kantah setempat, SHM tersebut penerbitannya terkait dengan program pertanahan yang dilakukan sebelum Perda RTRW 2013-2033 terbit,” pungkas dia.

Sebelumnya, warga Kampung Tapakerbau yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) berkirim surat, salah satunya meminta agar Ombudsman RI menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam penerbitan SHM di atas pesisir dan pantai di dekat Kampung Tapakerbau.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Diminta Cek Ulang SHM Pantai Gersik Putih, ORI Singgung Efisiensi dan Sarankan Warga Gugat Perdata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, ‘Indonesia Gelap’ merupakan tagline aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia baru-baru ini. Tagline tersebut kemudian ramai disuarakan publik di berbagai platform media sosial. Demonstrasi Indonesia Gelap itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi hingga kesejahteraan rakyat.

Mulanya, Prabowo berbicara terkait kebijakan efisiensi yang dilakukannya saat ini. Ia paham meski banyak yang mengkritik.

“Kita ternyata melihat di mana-mana kita bisa menghemat, menghemat itu baik, menghemat untuk dipakai di bidang lebih penting, memang kadang sulit orang yang sudah nyaman,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan kebijakannya akan membawa Indonesia lebih sejahtera dan makmur. Hasilnya pun akan dinikmati oleh para generasi muda dalam beberapa tahun ke depan

“Kita selesaikan dulu berapa tahun, rakyat kuat, rakyat sejahtera dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara. Dan yang akan nikmati adalah kalian saudara-saudara yang muda-muda,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun kemudian mempertanyakan pihak yang melihat Indonesia gelap. “Yang melihat Indonesia gelap itu siapa?” tanya dia.

Prabowo lalu membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2050 yang diprediksi berada di urutan keempat setelah China, Amerika, dan India. Menurutnya, Indonesia akan berada di atas Jepang, Inggris, hingga Prancis.

Hal tersebut justru akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Ia lalu kembali mempertanyakan soal Indonesia gelap.

“Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada suatu prediksi ekonomi dan statistik saudara-saudara. Mereka mengatakan kita ini… nomor 1 akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika, nomor dua adalah Amerika, nomor 3 India, ini golden China akan nomor 1, di tahun 2050. India nomor 3, Indonesia nomor 4, 2050, 25 tahun akan datang ya? Insyaallah saya umurnya 98,” ujarnya.

“Saudara sekalian, (Indonesia) di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis, kok Indonesia gelap?” ujarnya.

Artikel Prabowo: Kita di Atas Jepang dan Inggris, Kok Indonesia Gelap? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu penting agar komentar para menteri soal efisiensi anggaran tidak memunculkan kontroversi baru di masyarakat.

“Ada baiknya para Menteri yang komentar terkait efisiensi bisa berdampak pada beasiswa, biaya sekolah, biaya kuliah, gaji honorer, phk dll. Mendengarkan dengan seksama perintah Presiden,” kata Dahnil melalui unggahnnya di X dikutip pada Jumat (14/2/2025).

Dahnil menjelaskan bahwa efisiensi hanya menyasar alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun sumber daya manusia (SDM).

“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung pelayanan publik atau pun SDM,” jelasnya.

“Perintah Presiden sangat terang dan jelas. Bahkan telah dilakukan restrukturisasi kalau-kalau masih ada yg salah sasaran,” imbuhnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Soal Efisiensi Anggaran, Dahnil Minta Menteri Dengarkan Perintah Presiden pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ada upaya oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK,” demikian dikutip dari akun resmi DPP Gerindra, Rabu (13/2/2025).

Gerindra mengatakan, arahan Prabowo soal efisiensi anggaran tegas agar diimplementasikan dengan baik oleh semua lembaga dan dan instansi. Hal itu untuk membantah anggapan miring yang beredar soal efisiensi tersebut.

Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah justru akan memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

“Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan,” kata Adian dalam sebuah program televisi pada Senin (10/2/2025).

Artikel Gerindra Sebut Ada yang Salah Artikan Efisiensi Anggaran Sebagai PHK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Adian dalam program Political Show yang tayang di CNNIndonesia TV pada Senin (10/2/2025) malam.

“Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan,” kata Adian.

Anggota Komisi V DPR RI itu mencontohkan dampak dari efisiensi anggaran terhadap target pembangunan unit sekolah. Ia menjelaskan, target pembangunan sekolah yang semula 9.300 unit menjadi nihil dan madrasah yang semula 2.034 unit menjadi hanya 86 unit.

Penurunan target pembangunan itu, kata Adian, akan berdampak pada lapangan pekerjaan bagi para pekerja konstruksi.

“Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur,” ujar Adian.

Adian juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap ketahanan pangan. Ia menyebut karena anggaran dipotong, pembangunan irigasi hanya 450 hektare.

Kemudian, rehabilitasi saluran irigasi juga hanya 16 ribu hektare. Sementara Adian menyebut total sawah di Indonesia seluas 7,3 juta hektare.

“Artinya akan ada enam juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya,” ucapnya.

Adian juga menyoroti potensi dampak efisiensi anggaran itu terhadap kualitas pelayanan publik ke masyarakat. Ia menyinggung wacana PNS yang hanya bekerja di kantor selama tiga hari, sedangkan dua harinya menerapkan sistem kerja work from anywhere.

“Lima hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma tiga hari,” ujarnya.

Artikel Adian Sebut Efisiensi Anggaran Tingkatkan Angka Pengangguran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Di sisi lain, Cak Imin juga berharap anggaran bantuan sosial (bansos) bertambah hingga Rp 100 triliun pada 2025 seiring dengan adanya efisiensi tersebut.

“Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan anggaran bansos akan otomatis naik jika kebocoran anggaran bisa ditutup.

Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

“Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

Namun, eks rival Prabowo di Pilpres 2024 itu mengaku belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran baru sebatas harapan.

“Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” ujarnya.

Artikel Cak Imin Berdoa Anggaran Bansos Tembus Rp 100 T di 2025 pertama kali tampil pada Rilpolitik.