Kepergian Martha Tilaar pada 14 Oktober 2026 bukan hanya kehilangan bagi dunia usaha dan industri kecantikan Indonesia. Bagi saya, kepergiannya menghidupkan kembali sebuah pemikiran mendasar: penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) tidak cukup dibangun melalui hukum dan institusi negara, tetapi harus ditumbuhkan melalui pendidikan, keteladanan, dan praktik kehidupan sehari-hari.

Ketika penyair dan pendidik Rabindranath Tagore wafat pada 1941, Maria Montessori mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Ia membedakan air mata yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari dengan air mata yang mencerminkan kedalaman jiwa ketika manusia kehilangan sesuatu yang mengangkat martabat kemanusiaan. Montessori berkata:

“There are two kinds of tears, one from the common side of life, and those tears everyone can master. But there are other tears which come from God. Such tears are the expression of one’s very heart, one’s very soul. These are the tears which come with something that uplifts humanity, and these tears are permitted. Such tears I have at this moment.” — Maria Montessori, upon learning of Rabindranath Tagore’s death, 1941.

Air mata semacam itu, dalam refleksi Montessori, bukan sekadar ungkapan kehilangan, melainkan penghormatan kepada kehidupan yang telah memberi makna bagi sesama.

Dalam mengenang Martha Tilaar, refleksi tersebut terasa relevan. Saya mengenal Ibu Martha bukan semata-mata sebagai pelopor industri kecantikan nasional, melainkan sebagai sosok yang memperlihatkan bahwa keberhasilan usaha dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan manusia dan tanggung jawab sosial. Karena itulah, pada 2010, saya menginisiasi pengangkatannya sebagai Duta Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan HAM.

Dalam perjalanan pengabdian saya di bidang HAM, mulai dari Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000), Direktur Jenderal Perlindungan HAM (2001–2006), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM (2006–2010), hingga Komisioner dan Ketua Komnas HAM ke-8 (2012–2017), saya semakin meyakini bahwa kemajuan HAM tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan peraturan. Hukum dapat menetapkan batas perilaku, tetapi pendidikan membantu membangun kesadaran mengapa martabat manusia harus dihormati.

Memperluas Ruang Pendidikan HAM

Pada 20 Mei 2010, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar, mengumumkan penetapan Martha Tilaar sebagai Duta Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan HAM. Pemberitaan ANTARA pada hari yang sama mencatat bahwa penetapan tersebut didahului kajian ilmiah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.

Penunjukan itu membawa pesan yang melampaui pengangkatan seorang tokoh menjadi duta. Pendidikan HAM bukan monopoli pemerintah, aparat penegak hukum, atau akademisi. Ia merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil.

Martha Tilaar memiliki jangkauan pengaruh yang luas. Pengalamannya membangun usaha, mengembangkan industri kecantikan, dan mengangkat kekayaan tradisi Nusantara memberinya ruang untuk menyampaikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh seminar hukum atau pelatihan birokrasi.

Pilihan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perusahaan bukan sekadar tempat menghasilkan keuntungan. Dunia usaha adalah ruang kehidupan tempat martabat pekerja, kesetaraan kesempatan, perlakuan yang adil, dan penghormatan terhadap perbedaan harus diwujudkan.

Pendidikan HAM juga tidak boleh berhenti di sekolah atau ruang kuliah. Ia harus hadir dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai ruang interaksi sosial. Sebab, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya apa yang diketahui seseorang, melainkan bagaimana pengetahuan itu mengubah cara ia memperlakukan orang lain.

Dari Kesadaran Menuju Peradaban

Martha pernah menegaskan bahwa pendidikan dan HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia juga memandang pemajuan HAM sebagai usaha berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta.

Pandangan tersebut sejalan dengan United Nations Declaration on Human Rights Education and Training, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 66/137 pada 19 Desember 2011. Deklarasi ini menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan HAM dalam membangun budaya universal penghormatan terhadap HAM.

Pendidikan HAM bukan sekadar memindahkan pengetahuan tentang konvensi internasional atau peraturan nasional ke dalam ingatan. Pendidikan harus membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan setiap orang berkontribusi pada perlindungan martabat manusia.

Penetapan Martha pada 2010 mendahului adopsi deklarasi tersebut, tetapi semangatnya sejalan dengan pengakuan internasional bahwa pendidikan HAM membutuhkan partisipasi luas masyarakat.

Relevansinya tetap kuat hingga kini. Di dunia usaha, nilai HAM harus tercermin dalam lingkungan kerja yang aman, kesempatan yang setara, dan penolakan terhadap diskriminasi. Di lembaga pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus membuka peluang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Kehilangan kebebasan tidak berarti kehilangan martabat kemanusiaan.

Pendidikan HAM, dengan demikian, merupakan bagian dari pembangunan manusia. Ia membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan keadilan, kemajuan teknologi tidak menyingkirkan kemanusiaan, dan keberhasilan individu tidak dibangun dengan merendahkan orang lain.

Negara tetap memegang tanggung jawab utama untuk menjamin pendidikan HAM. Namun, negara tidak dapat bekerja sendirian. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, dan sektor swasta harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang menumbuhkan penghormatan terhadap manusia.

Warisan yang Harus Diteruskan

Kepergian Martha Tilaar mengingatkan kita bahwa kehidupan seseorang pada akhirnya akan berakhir, tetapi nilai yang ditanamkannya dapat melampaui zamannya.

Kita patut mengenang Martha atas keberhasilannya membangun usaha dan mengembangkan industri kecantikan nasional. Namun, kita juga perlu mengingat perannya sebagai Duta Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan HAM. Peran itu mengandung pelajaran bahwa pemajuan HAM membutuhkan keteladanan dan keterlibatan tokoh-tokoh dari berbagai bidang kehidupan.

Bagi saya, pengusulan Martha pada 2010 berangkat dari keyakinan bahwa perlindungan HAM yang berkelanjutan harus bertumpu pada pendidikan. Hukum dan institusi negara penting, tetapi keduanya akan kehilangan sebagian daya transformatifnya apabila tidak disertai kesadaran masyarakat untuk menghormati martabat sesama.

Pekerjaan itu belum selesai. Pendidikan HAM perlu terus diperluas, bukan hanya agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, melainkan juga untuk menumbuhkan keberanian menolak diskriminasi, kesediaan menghormati perbedaan, dan kepedulian terhadap mereka yang rentan.

Selamat jalan, Ibu Martha Tilaar. Terima kasih atas kesediaan Ibu mengemban amanah sebagai Duta Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan HAM.

Warisan terbesar seorang tokoh bukan hanya sesuatu yang berhasil dibangunnya, melainkan nilai kemanusiaan yang membuat orang lain terdorong untuk melanjutkannya. Dalam pendidikan dan pelatihan HAM, itulah warisan Martha yang patut kita jaga: membangun masyarakat yang bukan hanya mengenal hak asasi manusia, tetapi juga menghidupkannya dalam tindakan nyata, dari generasi ke generasi.

Artikel Mengenang Martha Tilaar, Duta Pendidikan dan Pelatihan HAM pertama kali tampil pada Rilpolitik.