Alasannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam kasus tersebut, sehingga tak cukup hanya diusut dari ranah pemalsuan dokumen saja.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendukung langkah Kejagung. Ia menilai langkah Kejagung sudah tepat karena sejak awal kasus pagar laut Tangerang lebih mengarah pada dugaan korupsi daripada sekadar pemalsuan dokumen.

“Kejaksaan Agung benar, mengembalikan berkas Pagar Laut dengan tersangka Arsin. Sejak awal sudah dibilang, kasus pagar laut lebih merupakan sangkaan kejahatan korupsi daripada sekedar pemalsuan,” kata Mahfud dalam keterangannya dikutip pada Kamis (27/3/2025).

Mahfud menegaskan adanya ratusan sertifikat ilegal dalam kasus Pagar Laut Tangerang tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang kepala desa saja. Dia juga tak yakin kasus ini hanya soal pemalsuan dokumen.

“Sebenarnya Kejagung bisa langsung tangani ini. Dengan ditemukannya ratusan sertifikat illegal, maka tak mungkin kasus Pagar Laut ini hanya berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh 1 orang kepala desa,” ujarnya.

Pria kelahiran Madura itu menduga kuat telah terjadi korupsi dan gratifikasi yang melibatkan oligarki serta pejabat tingkat tinggi dalam proses penerbitan sertifikat Pagar Laut Tangerang.

“Dugaan kuatnya pasti ada korupsi-gratifikasi yang melibatkan oligarki dan pejabat yang lebih tinggi, seperti dalam petunjuk Kejakasaan Agung,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, hasil analisis Jaksa Penuntut Umum menunjukkan indikasi kuat bahwa penerbitan sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), serta izin pemanfaatan kawasan perairan (PKK-PR) darat pada pagar laut Tangerang dilakukan secara melanggar hukum.

“Indikasi ini mencakup pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, serta dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod,” ujar Harli dalam keterangannya.

Sebab itu, Kejagung melalui Jampidum mengembalikan berkas perkara Pagar Laut Tangerang yang hanya membahas dugaan pemalsuan dokumen ke Bareskrim Polri.

Pengembalian ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dengan batas waktu perbaikan selama 14 hari.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih Mengarah ke Dugaan Korupsi Ketimbang Pamalsuan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kuasa hukum pelapor, Marlaf Sucipto menuturkan kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jatim pada Kamis (27/2/2025). Dia mengatakan, materi laporannya adalah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berkaitan dengan SHM Pantai Gersik Putih.

“Kemarin (27/2), saya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), mendampingi Ahmad Shiddiq untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau pemalsuan surat atas dokumen-dokumen pra penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) maupun pada saat SHM-SHM tersebut diterbitkan,” kata Marlaf dalam keterangannya pada Jumat (28/2/2025).

“SHM-SHM dimaksud adalah SHM yang objeknya jelas-jelas pantai/laut, di dekat Kampung Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dari dulu sampai sekarang,” tambah dia.

Selain melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, Marlaf menyampaikan pihaknya juga melaporkan dugaan tindak pidana Kejahatan Dalam Jabatan. “Khususnya untuk para pejabat yang terkait, yang terlibat, mulai unsur pemerintah desa sampai di lingkungan Kementerian ATR/BPN Sumenep kala itu,” tuturnya.

Dia merinci ada 19 SHM pantai Gersik Putih yang dilaporkan ke Polda Jatim. 18 di antaranya adalah SHM yang diterbitkan pada 2009 dan 1 SHM lainnya terbit pada 1997.

“Dari hasil diskusi kami dengan unit Kriminal Umum (KRIMUM), di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) POLDA JATIM, kami langsung didisposisi ke KAPOLDA JATIM. Surat ke KAPOLDA JATIM telah diterima oleh unit yang membidangi,” ujarnya.

Meski begitu, Marlaf mengatakan laporan tersebut belum menyertakan nama terlapor. Ia memasrahkan sepenuhnya soal terlapor ke pihak kepolisian sesuai dengan hasil penyelidikan.

“Dalam laporan ini, kami belum menyertakan siapa para terlapornya. Biarkan kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya. Jika peristiwa pidana dalam laporan ini ditemukan, siapa tahu akan naik ke penyidikan untuk menemukan siapa tersangka berikut alat buktinya,” katanya.

Lebih lanjut, Marlaf juga menjelaskan bahwa laporannya itu sejatinya bertujuan untuk mengimbangi langkah Polda Jatim yang telah melakukan pemanggilan untuk kepentingan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan SHM Pantai Gersik Putih.

“Kita akan tetap terus ikhtiar dalam menyuarakan kebenaran untuk keadilan masyarakat, khususnya dari Kampung Tapakerbau yang menjadikan objek pantai/laut tersebut sebagai ruang hidup dan ruang hijau bersama. Soal hasil, biar Allah yang menentukan,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Penerbitan SHM Pantai Gersik Putih Sumenep Resmi Dilaporkan ke Polda Jatim pertama kali tampil pada Rilpolitik.