Ketiga orang dimaksud adalah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas dan stafnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Gasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ketiga orang tersebut berperan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50 banding 50 antara kuota haji reguler dan haji khusus.

Padahal, jelas dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji tambahan tersebut seharusnya dibagi menjadi 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk haji khusus.

Artinya, jika terdapat 20.000 tambahan kuota haji, maka seharusnya 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Tetapi Kementerian Agama di bawah kepemimpian Yaqut Cholil Quomas justru membagi kuota tambahan sama rata antara haji reguler dan haji khusus.

Asep mengatakan KPK menemukan adanya dugaan aliran dana dari perubahan skema tersebut yang dipungut dari jemaah.

“Kami meyakini atau menemukan bahwa setelah itu dibagi, ada sejumlah uang yang mengalir. Uang itu kan uang jemaah, yang dipungut dari jemaah gitu kan, dan seharusnya masuk ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” kata Asep pada Selasa (2/12/2025).

Diketahui, KPK telah melarang tiga orang untuk bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah eks Menag Yaqut Cholil Quomas dan stafnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Gasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Meski begitu, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 triliun itu.

(War/rilpolitik)

Artikel KPK Ungkap Peran Yaqut Cs dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, beberapa aset yang disita penyidik berupa rumah, mobil hingga motor.

“Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta dengan surat bukti kepemilikannya, satu unit mobil bermerek Mazda CX-3, dua unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata Budi pada Rabu (19/11/2025).

Penyitaan ini diduga terkait dengan korupsi kuota haji. Budi mengatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

“Karena diduga harta-harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama. Penyitaan ini untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery,” jelas dia.

Diketahui, KPK mengusut dugaan korupsi pembagian tambahan 20 ribu kuota haji tahun 2024. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

Indonesia mulanya mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah mendapat kuota haji tambahan, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu.

Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat.

Dalam kasus ini, KPK menduga kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

KPK sejauh ini telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya di Indonesia dibutuhkan sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersebut. Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Artikel KPK Kembali Melakukan Penyitaan Aset Terkait Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan materi pemeriksaan terhadap Tauhid Hamdi. Lembaga antirasuah itu mendalami apakah ada pertemuan apakah ada pertemuan dengan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebelum atau sesudah adanya surat keputusan (SK) pembagian kuota haji tambahan.

“Jadi apakah pertemuan ini sebelum terbitnya SK? Itu yang kita dalamin juga. Sebelum terbitnya SK. Atau setelah terbitnya SK. Apakah juga sebelum dan setelah. Itu yang kita dalami,” kata Guntur di Gedung KPK, Kamis (25/9/2025).

KPK sendiri menduga memang ada pertemuan terkait dengan pembagian kuota haji tersebut. KPK tengah menelusuri kebenarannya.

“Karena ada perbedaan. Perbedaan dugaan. Kalau sebelum terbitnya ya tentunya juga. Kami menduga ada pembicaraan-pembicaraan terkait dengan ini. Menduga,” sebutnya.

Asep menjelaskan, penyidik KPK bekerja atas dugaan awal, yang kemudian dikonfirmasi kebenarannya. Sehingga KPK mendalami terkait pertemuan-pertemuan tersebut.

“Jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu. Apa yang dibicarakan. Karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. Masa bertemu diam-diam saja. Kalau bertemu ada pembicaraan. Pembicaraannya apa? Apa yang dibicarakan?” ucapnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi ini berawal saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu, yang kemudian dibagi 50:50 untuk haji regulwr dan haji khusus.

Padahal, menurut undang-undang, kuota haji khusus 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Kasus tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama.

Dalam penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

Artikel KPK Dalami Dugaan Pertemuan Eks Bendun Amphuri dengan Yaqut Soal Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025). Namun, KPK masih merahasiakan jumlah total dana yang masuk ke Hilman.
“Terkait dengan aliran-aliran uang, kami saat ini belum bisa menyampaikan secara detil ya jumlahnya berapa,” kata Budi.

Budi menjelaskan pihaknya saat ini masih mendalami nama-nama penerimanya. Ia mengatakan lembaga antirasuah nantinya akan mengumumkan ke publik saat penetapan tersangka.

“Nanti pada saatnya kami akan buka, kami akan sampaikan kepada masyarakat,” ucap Budi.

KPK sebelumnya telah memeriksa Hilman pada Kamis (18/9/2025). Penyidik menduga Hilman ikut kebagian uang hasil rasuah kuota haji.

“Ya kami, penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen tersebut, sehingga, itu yang menjadi lama (pemeriksaan), kita berupaya untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

Menurut Asep, kecurigaan aliran uang ini karena Direktorat Jenderal (Ditjen) PHU merupakan divisi yang mengurusi alur uang jemaah haji pada 2024.

“Kemudian dari sisi uangnya juga, uang yang kembali, uang yang dari bottom up, dari jamaah itu ya tentunya juga pasti melewati direktorat tersebut,” ucap Asep.

Artikel Uang Korupsi Kuota Haji Diduga Ngalir ke Hilman Latief pertama kali tampil pada Rilpolitik.

‎”Sekadar mengingatkan. Masalah dugaan korupsi kuota haji ini bukan masalah kelompok atau ormas,” kata Gus Nadir lewat unggahannya di X pada Jumat (19/9/2025).

Gus Nadir memiliki argumen untuk memperkuat pandangannya bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji bukan karena sentimen aliran atau ormas.

Mantan Ketua Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-Selandia Baru itu membeberkan profil sejumlah pihak yang sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga terkait dengan dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp1 triliun lebih itu.

Dia mencontohkan Ustaz Khalid Basalamah yang melakukan pengembalian dana ke KPK usai beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Khalid, kata dia, dikenal sebagai salafi.

“‎Ustad Khalid Basalamah dari Salafi sudah mengaku mengembalikan dana ke KPK, setelah beberapa kali diperiksa KPK,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, ada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief yang juga diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji. Hilman, kata Gus Nadir, adalah Bendahara Umum (Bendum) PP Muhammadiyah Periode 2022-2027.

‎”Dirjen PHU Kementerian Agama sudah diperiksa KPK dan menurut pemberitaan media massa diduga menerima aliran dana. Prof Hilman Latief ini dari Muhammadiyah, tepatnya sebagai Bendahara Umum,” ujarnya.

“Sebelumnya KPK juga telah berulang kali memeriksa mantan Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil. Kita tahu bahwa yang bersangkutan dari NU dan adik kandung Ketua Umum PBNU,” tambahnya.

Gus Nadir menegaskan sikapnya untuk berdiri mendukung keadilan. Sebab, menurutnya, kasus tersebut merupakan masalah umat dan bangsa.

‎”Sekali lagi, soal kasus kuota haji ini adalah masalah umat dan bangsa. Bukan soal ormas atau aliran. Saya berdiri mendukung keadilan (I Stand with Justice),” tegasnya.

Sebab itu, ia mendukung penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih serta sesuai prosedur dalam mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Siapapun dan dari kelompok/ormas manapun kalau bersalah ya harus diproses secara hukum. Gak masalah. Umat dan bangsa mendukung penegakan korupsi secara adil dan sesuai koridor negara hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Nadir berpesan kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut dengan menetapkan tersangka. Ia tidak ingin kasus itu justru hanya jadi bola liar.

‎”Untuk KPK, saya juga berpesan untuk segera menuntaskan kasus ini. Segera tetapkan siapa tersangkanya. Jangan ini menjadi bola liar. Kasus sudah naik ke tahap penyidikan tapi kok tersangkanya belum ada. Justice delayed is justice denied. Segera tuntaskan kerja KPK, jangan sibuk bikin pernyataan, yang malah meresahkan,” kata dia.

Berawal dari Tambahan Kuota Haji

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Menurut UU, pembagiannya seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun pada prakteknya, justru dibagi 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Sejumlah pihak telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tersebut di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Staf Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry.

Kemudian pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur; Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah; Pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru Ibnu Mas’ud; Sekretaris Kesthuri Muhammad Al Fatih; Divisi Visa Kesthuri Juahir; Ketua Sapuhi Syam Resfiadi; hingga Komisaris Independen PT Sucofindo Zainal Abidi.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama.

Dalam penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Gus Nadir Soal Korupsi Kuota Haji: I Stand With Justice pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sebetulnya itu (pengembalian uang) adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail,” kata Budi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Budi menyebut informasi pengembalian dana itu diungkap sendiri oleh Khalid ke ruang publik beberapa waktu lalu. “Terkait dengan informasi detail tersebut, pertama adalah berangkat dari yang bersangkutan menyampaikan di ruang publik,” katanya.

Budi menyatakan, KPK akan menyampaikan secara detail pengembalian uang ini bersamaan dengan pengumuman tersangka dalam kasus ini.

“Ketika kami menyampaikan update penyidikannya, termasuk update pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka, tentu KPK akan menyampaikan konstruksi perkaranya secara utuh,” ucap dia.

“Termasuk barang-barang atau aset yang sudah dilakukan penyitaan dalam perkara ini,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK menyebut bahwa uang yang dikembalikan Khalid Basalamah merupakan uang hasil tindak pidana terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menyatakan uang tersebut menjadi barang bukti penting dalam kebutuhan penyidikan.

“Yang pertama penyitaan barang bukti tentu tersebut diduga terkait ataupun merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Artinya, memang keberadaan dari barang-barang itu dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian dalam penyidikan perkara ini,” kata jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (16/9/2025).

Artikel KPK Sentil Khalid Basalamah Soal Pengembalian Uang Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Guntur mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak terlalu banyak mengumbar omongan di depan media.

“Ngebual mulu nih @KPK_RI kerjaannya,” kata Guntur lewat unggahan di akun X resminya dikutip Rabu (17/9/2025).

Hal ini disampaikan Guntur merespons pernyataan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo yang menyebut bahwa kuota haji khusus diperjualbelikan ke sesama biro perjalanan haji, bahkan kepada sesama calon jemaah haji.

Dia mendesak KPK untuk tidak terlalu berlama-lama dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp1 triliun itu.

Menurut Guntur, lembaga antirasuah itu harus segera menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Tangkep yang jual & orang bironya dong. Jangan pakai lama. Framing mulu kerjaannya,” tegasnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel KPK Diminta Tak Banyak Framing, Segera Tangkap yang Terlibat Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Unggahan ini dibuat di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Yaqut selaku eks menag.

Dilihat rilpolitik.com pada Rabu (17/9/2025), terdapat tulisan ‘We Stand With Gus Yaqut’ pada foto yang diunggah Ulil.

Dalam keterangannya, Ulil menyebut semua tuduhan yang dialamatkan kepada Yaqut tidak memiliki bukti. Ulil pun meyakini adik kandung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu selamat dari tuduhan korupsi.

“Insyaallah slamet. Semua yang dituduhkan, tidak ada buktinya,” kata Ulil dalam unggahannya.

Diketahui, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Meski begitu, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka.

Kasus ini berawal saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Menurut UU, pembagiannya seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun pada prakteknya, justru dibagi 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Sejumlah pihak telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tersebut di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Staf Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry.

Kemudian pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur; Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah; Pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru Ibnu Mas’ud; Sekretaris Kesthuri Muhammad Al Fatih; Divisi Visa Kesthuri Juahir; Ketua Sapuhi Syam Resfiadi; hingga Komisaris Independen PT Sucofindo Zainal Abidi.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama.

Dalam penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

(War/rilpolitik)

Artikel Ulil PBNU Unggah Foto Yaqut di Tengah Penyidikan Korupsi Kuota Haji: Insyaallah Slamet pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ada pengembalian uang benar,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Senin (15/9/2025).

Namun, Prasetyo masih belum bisa mengungkap jumlah uang yang diserahkan Khalid Basalamah.

“Jumlahnya nanti kami akan update ya berapa,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa uang tersebut berasal dari penjualan kuota haji 2024.

Pernyataan KPK ini mengonfirmasi pengakuan Khalid Basalamah dalam podcast kanal YouTube Kasisolusi. Khalid mengaku sudah mengembalikan sejumlah uang ke negara melalui KPK sebagai bagian dari penyelidikan.

“Nah makanya teman-teman KPK saya sampaikan semua ini, mereka (KPK) bilang, ‘Ustaz, yang ini, yang 4.500 (USD) kali sekian jemaah (118 jemaah), kembalikan ke negara, Ustaz’. Oke, yang 37.000 (USD) juga dikembalikan ke negara,” kata Khalid.

Diketahui, KPK sebelumnya memeriksa Khalid Basalamah selaku Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) pada Selasa (9/9/2025). Dia diperiksa sebagai saksi fakta dalam kasus tersebut.

Khalid mengungkapkan bahwa dirinya pindah dari keberangkatan haji furoda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari Ibnu Mas’ud selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata.

“Saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini (haji khusus),” kata Khalid di Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa.

Khalid mengatakan, ia memutuskan untuk berangkat ibadah haji menggunakan travel Muhibbah karena sosok bernama Ibnu Mas’ud menyebut bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kementerian Agama.

“Bahasanya Ibnu Mas’ud kepada kami PT Muhibah kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima,” ujarnya.

Khalid mengatakan, ada sekitar 122 orang jemaah haji yang ikut menggunakan haji khusus dari Travel Muhibbah.

Artikel Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran aliran dana tersebut.

“Kami melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kami sampaikan secara kasar itu sekitar Rp 1 triliun,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (11/9/2025).

Asep menjelaskan alasan KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi kuota haji ke organisasi masyarakat seperti PBNU karena penyelenggaraan ibadah haji melibatkan ormas keagamaan.

“Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan,” jelasnya.

Asep menegaskan penelusuran ini tidak dalam rangka mendiskreditkan ormas keagamaan.

“Tentunya bukan dalam artian kami mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut, tidak. Kami memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi,” ujarnya.

Diketahui, KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pada 9 Agustus 2025. Hal itu dilakukan setelah KPK sebelumnya meminta keterangan eks Menag Yaqut Cholil Quomas pada 7 Agustus 2025.

Kemudian, pada 11 Agustus 2025, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya Yaqut. Saat itu, KPK juga mengumumkan penghitungan awal kerugian negara di kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

(Faw/rilpolitik)

Artikel KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Dugaan Korupsi Kuota Haji ke PBNU pertama kali tampil pada Rilpolitik.