Menurut penyidik, AHS merupakan Tenaga Ahli (TA) anggota DPR RI periode 2019-2024 berinsial SR.

Penyidik sebelumnya juga telah menetapkan tersangka terhadap 5 orang, yakni RP, AAS, WM, HW, dan NLA.

Penetapan tersangka terhadap AHS dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan kasus dan mendapatkan alat bukti yang cukup.

Dalam kasus ini, penyidik mengungkap AHS berperan mengatur usulan penerima bantuan BSPS 2024 yang berasal dari aspirator SR dengan jumlah total 1.500 penerima.

Lantas bagaimana AHS menjalankan perannya di Sumenep?

Penyidik menyebut AHS bekerja sama dengan Rizky Pratama (RP), Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS 2024 di Sumenep, yang sudah lebih dulu menjadi tersangka.

Atas perannya mengatur usulan penerima BSPS itu, AHS mendapat imbalan sebesar Rp2 juta per unit dari Rizky Pratama. Sehingga total imbalan yang diterima AHS mencapai Rp3 miliar.

Angka Rp3 miliar itu diambil dari jumlah penerima BSPS yang mencapai 1.500 orang di bawah pengkondisian AHS.

“Dalam perannya bersama dengan tersangka RP, tersangka AHS menerima imbalan dari tersangka RP sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap penerima bantuan. Dengan jumlah penerima mencapai 1.500 orang, sehingga total imbalan yang diterima mencapai Rp3.000.000.000,” jelas penyidik.

Sita Rp1 Miliar

Dari tersangka AHS, penyidik Kejati Jatim melakukan penyitaan uang sebesar Rp1 miliar. Hal ini dilakukan sebagai langkah penyelamatan kerugiaan keuangan negara.

“Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan uang dari tersangka AHS sebesar Rp1.000.000.000,- yang selanjutnya dititipkan ke Rekening Penampung Lainnya (RPL) Bank BNI,” tutur penyidik.

Ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap AHS usai ditetapkan tersangka selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 26 Januari hingga 14 Februari 2026.

“Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kini tersangka AHS menjalani penahanan selama 20 hari kedepan, terhitung sejak 26 Januari 2026 hingga 14 Februari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-205/M.5/Fd.2/01/2026 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tegasnya.

Sekadar informasi, kerugian negara dari kasus dugaan korupsi BSPS 2024 di Sumenep ditaksir mencapai Rp26.876.402.300.

(Ah/rilpolitik)

Artikel AHS Atur 1.500 Penerima BSPS Sumenep, Imbalannya Rp2 Juta Per Unit dari Rizky Pratama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keempat tersangka masing-masing berinisial RP selaku koordinator kabupaten BSPS, serta AAS, WM, dan HW yang merupakan tenaga fasilitator lapangan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan hingga pukul 20.00 WIB pada Selasa (14/10/2025). Mereka pun langsung ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya Kejati Jatim selama 20 hari ke depan terhitung mulai 14 Oktober hingga 2 November 2025.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti dan kesaksian yang cukup dalam penetapan tersangka.

“Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup, setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap 219 saksi serta penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi,” kata Wagiyo.

Para tersangka diduga melakukan pemotongan dana program sebesar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta sebagai komitmen fee, dan Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk biaya laporan.

“Per penerima, dana dipotong untuk modus pembuatan laporan dan komitmen fee,” jelasnya.

Hasil penghitungan sementara, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp25,3 miliar. “Angka pastinya masih dihitung BPK,” ujar dia.

Sebagai informasi, Program BSPS merupakan program bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan hunian masyarakat kurang mampu dengan alokasi anggaran mencapai Rp109,8 milliar untuk 5.409 unit rumah pada Tahun Anggaran 2024.

Setiap penerima bantuan seharusnya memperoleh uang sebanyak Rp20 juta yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.

Namun pada praktiknya, ada pemotongan dana antara Rp 4 hingga Rp 5 juta per penerima bantuan.

(War/rilpolitik)

Artikel Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Korupsi BSPS Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Sulaisi dalam diskusi publik terkait kasus BSPS Sumenep bertajuk, “Rayap Untung, Rakyat Buntung” yang digelar Trendikabar.com di kantornya, Pajagalan, Kota Sumenep pada Selasa (29/7/2025).

Sulaisi menilai bahwa semangat publik dalam mengawal kasus BSPS belakangan ini tampak mulai melemah. Menurutnya, hal itu kemungkinan disebabkan lamanya proses hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa.

Sulaisi sendiri menganggap wajar jika hingga kini kejaksaan belum menetapkan tersangka pada kasus yang diduga merugikan ribuan masyarakat miskin itu. Sebab, kata dia, kasus tersebut baru naik tahap penyidikan. Selain itu, dugaan korupsi BSPS ini juga merupakan kasus besar.

“Jadi kalau temen-temen merasa lelah, kok sampai saat ini nggak ada tersangka, ya wajar. Kasus ini kasus besar. Jangan lelah. Kasus ini kasus luar biasa, jangan lelah. Waktunya masih panjang,” kata Sulaisi.

Sulaisi mengatakan, tugas publik saat ini mengawal dan menagih perkembangan penanganan kasus BSPS ke penyidik.

“Begitu ada satu tersangka belum ditahan, jangan curiga kepada aparat penegak hukum. Kita hanya wajib memberikan atensi, perhatian, terhadap kasus ini dan terus menerus meminta perkembangan kepada penyidik. Itu aja yang harus kita lakukan. Kalau perlu audiensi lagi, aksi lagi, audiensi lagi,” ujarnya.

Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) UIN Madura itu menjelaskan alasan pentingnya mengawal kasus BSPS Sumenep hingga tuntas. Menurutnya, kasus ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sumenep ke depan.

Dia menyoroti antusiasme aktivis yang secara aktif mengawal kasus BSPS Sumenep. Hal itu disebut sebagai fenomena baru karena tidak pernah terjadi pada kasus-kasus korupsi sebelumnya.

“Jadi kalau sekarang ini kasus BSPS tidak terbukti atau (penegakan hukumnya) tidak sesuai harapan lah, maka saya berkeyakinan ke depan teman-tan tidak akan punya semangat lagi untuk mengawal kasus-kasus korupsi. Saya yakin, haqqul yakin,” ucapnya.

Sulaisi mengatakan publik akan berkesimpulan bahwa penjahat Sumenep terlalu kuat dan tidak bisa dilawan bahkan oleh penegak hukum sekalipun.

“Kesimpulannya apa? Penjahat Sumenep terlalu kuat untuk dilawan. Itu akan menjadi kesimpulan. Padahal, Firaun kalau tidak terus-menerus dilawan dia juga bisa merasa menjadi tuhan. Dia kan merasa bahwa dirinya manusia dan ternyata bukan tuhan karena ada yang melawan terus-menerus,” ujar dia.

“Jadi, orang jahat di Sumenep kalau tidak kalian lawan mereka potensial jadi tuhan kecil yang akan dituhankan oleh politisi-politisi yang merasa bahwa dia juru selamatnya,” tambahnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi BSPS di Sumenep telah naik tahap penyidikan sejak awal Juli 2025.

Kejati Jatim pun telah melakukan serangkaian penggeladahan di sejumlah tempat di Sumenep dan Surabaya. Meski begitu, belum ada satupun tersangka dalam kasus tersebut.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sulaisi Ajak Publik Tetap Kawal Kasus BSPS: Jangan Biarkan Penjahat Dipertuhankan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mari kita sepakat bahwa Kejujuran Yang Ikhlas Tak Perlu Menuding. Menghormati Pengakuan, Menuntut Ketepatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Prengki Wirananda atas opininya yang bernas dan reflektif.

Tidak lupa saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Hambali Rasyidi atas keberaniannya menyampaikan pengakuan terbuka terkait aliran dana BSPS.

Sebab tidak semua orang memiliki keberanian itu, apalagi di tengah iklim sosial yang sering kali lebih gemar menyudutkan daripada mendengarkan.

Namun, seperti halnya saya menghormati kejujuran Mas Hambali, saya juga berhak mengajukan permohonan yang adil: jangan selipkan tudingan sebelum ada penegasan.

Dalam tulisan sebelumnya yang ditujukan langsung kepada saya, Mas Hambali memulai dengan kalimat, “Fauzi As, jujurlah.” Sebuah kalimat yang mengandung prasangka seolah saya telah menyembunyikan sesuatu.

Padahal saya tidak sedang bermain dalam sembunyi-sembunyi.

Mas Hambali juga menyebut bahwa seseorang yang sering berada di tempat saya disebut menerima Rp 15 juta dari dana BSPS.

Bahkan dengan enteng menyatakan, “Saya biarkan. Tak pernah saya tegur.” Maka saya katakan: saya menghormati sikap tenang Mas Hambali, tapi saya keberatan dengan cara menyisipkan nama saya dalam pusaran opini seperti itu.

Saya ajak Mas Hambali, dengan penuh hormat dan semangat keterbukaan, untuk menulis nama orang itu secara jelas. Kalau perlu, ajak dia minum kopi, saya siap hadir dan ikut duduk bersama.

Kita diskusikan dengan akal sehat dan hati yang lapang. Jangan biarkan ruang publik menjadi tempat bagi tudingan setengah matang.

Sebab saya tidak pernah menulis seseorang menerima uang hanya karena dia sering duduk di rumah Mas Hambali, lalu saya tarik kesimpulan seenaknya.

Saya percaya, opini dan tulisan adalah ruang akal dan etika. Maka mari kita latih pena untuk tetap di rel data, bukan di jalur asosiasi liar.

Jika Mas Hambali punya keberanian mengakui Rp 2.502.500 sebagai bentuk konsumsi dan kopi, saya akan katakan itu sebuah langkah gentleman

Tapi langkah gentleman wajib di ikuti dengan syarat. Jangan kemudian menyertakan nama saya secara tidak langsung sebagai tempat kumpul si penerima Rp15 juta, lalu menyisakan kesan seolah saya ikut dalam aliran itu.

Dan soal angka: Rp 2.502.500 mungkin terasa kecil. Tapi kita tahu, kadang perkara besar justru dimulai dari keberanian menyebut yang kecil.

Maka izinkan saya mengingatkan, kepada Mas Hambali, Ainur, dan Seno, yang dalam tulisan sebelumnya juga disebut untuk menyebutkan seluruhnya dengan jujur dan menyeluruh.

Apakah benar hanya segitu? Atau ada yang terlupa? Bisa jadi bukan niat menyembunyikan, tapi daya ingat yang manusiawi.

Kalau pun nanti ada angka tambahan misalnya Rp10 juta yang baru diingat, saya akan tetap menyambut dengan baik.

Sebab manusia adalah tempatnya lupa, bukan tempat menyusun kebohongan lalu melempar jadi opini liar.

Tapi untuk satu hal, yang menyangkut nama saya, saya nyatakan dengan tegas.

Saya bersedia memberikan hadiah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada siapa pun yang bisa menunjukkan bukti, rekaman, transfer, atau pengakuan valid dari siapa pun bahwa saya ikut menerima aliran dana BSPS.

Maaf bukan dengan niat menyombongkan diri. Tapi karena saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir, bahwa kebenaran tidak dibangun dari opini samar atau kesan-kesan liar yang belum diverifikasi.

Saya tidak ingin masalah ini hanya jadi arisan tudingan. Mari kita buka terang-terangan. Kalau perlu ajak saya untuk diskusi pada ruang-ruang terbuka.

Siapa menerima? Dari siapa? Berapa jumlahnya? Dengan cara apa? Dan bila ada nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang sahabatnya, silakan maju!!!.

Jangan lagi jual nama. Jangan lagi lempar isu sambil sembunyi di balik topeng idealisme. Apalagi hanya seorang banci yang menyamar di balik akun-akun bodong.

Terakhir, kepada Mas Prengki: terima kasih atas tulisan yang memberi panggung bagi diskusi sehat. Saya tidak tersinggung, justru saya sangat senang.

Karena lewat tulisan itu, saya tahu bahwa masih ada orang yang percaya pada pentingnya transparansi dan keberanian dalam mengakui kesalahan.

Tapi saya hanya ingin mengingatkan, diri saya dan teman dekat, bahwa di tengah pengakuan dan refleksi, kita semua tetap wajib menjaga akurasi. Jangan ada pengakuan yang hanya menyebut angka di ujung buntutnya.

Misal ada yang menerima Rp11.500.000, tapi hanya mengaku menerima Rp1.500.000.

Kejujuran memerlukan “Ketulusan Hati,” memiliki niat baik dalam mengatakan sesuatu, tanpa adanya maksud tersembunyi apalagi manipulasi.

Jika tidak, publik hanya akan terus memaki orang yang tidak bersalah, dan itu merupakan ironi paling menyakitkan dari sebuah perjuangan yang katanya atas nama kebenaran.

Mari kita nyalakan terang, tapi jangan arahkan senter ke mata orang yang tidak pernah ikut berdiri di sana.

Artikel Pilih: Rp15 Juta Menjual Kejujuran Atau Rp100 Juta Hanya Untuk Cari Data? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator AMSP, Nurahmat menilai proses hukum kasus dugaan BSPS sarat kejanggalan dan tidak transparan.

“Sudah terlalu lama masyarakat dibingungkan dengan penanganan kasus ini. Tidak ada kejelasan informasi, bahkan ketika kami bertanya perkembangan perkara, kami justru dipingpong ke sana ke mari,” kata Nurahmat.

AMSP juga menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi dasar audiensi ini. Pertama, dugaan kuat bahwa proses pengungkapan kasus BSPS telah dikondisikan dan dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Kedua, minimnya transparansi informasi dari pihak penyidik, serta tidak ada kejelasan tahapan perkembangan kasus,” ujarnya.

Ketiga, adanya kekhawatiran proses hukum berjalan tidak adil dan cenderung tebang pilih dalam menetapkan tersangka.

Sebagai informasi, Kejati Jatim telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan disertai dengan penggeledahan sejumlah tempat yang berlokasi di Sumenep dan Surabaya. Dalam penggeledahan ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Namun, hingga kini belum ada satu pun tersangka yang diumumkan.

“Jika proses hukum ini benar-benar berjalan, seharusnya sudah ada penetapan tersangka. Justru ketika penyidikan sudah dilakukan dan barang-barang sudah disita, tapi tak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, ini patut dicurigai,” tegas Nurahmat.

Nurahmat pun memastikan AMSP akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengajak publik untuk ikut bersuara agar keadilan ditegakkan.

“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami menuntut keadilan yang selama ini digantung tanpa ujung,” ujar AMSP.

Melalui audiensi ini, AMSP mendesak Kejati Jatim untuk segera menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka kepada publik serta memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum.

Diketahui, program BSPS merupakan bantuan dari APBN untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di Kabupaten Sumenep, alokasi anggaran mencapai Rp109,8 miliar untuk 5.490 unit rumah. Setiap penerima bantuan mendapat Rp20 juta, yang terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.

Namun, Kejati Jatim menduga dana tersebut mengalami pemotongan antara Rp4 hingga Rp5 juta.

“Sebanyak Rp4 juta disebut untuk biaya kegiatan dan Rp 1 juta untuk administrasi. Tidak semuanya dipotong, tapi rata-rata seperti itu,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Saiful Bahri Siregar pada Rabu (9/7/2025).

(Su/rilpolitik)

Artikel Aliansi Masyarakat Sumenep Peduli Desak Kejati Jatim Transparan Usut Kasus BSPS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah melakukan penggeledahan di 8 lokasi berbeda pada Selasa (8/7/2025), yakni 6 titik di wilayah Sumenep dan dua lainnya di Surabaya.

Salah satunya adalah rumah milik Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep 2024 inisial RP yang berada di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.

Meski sudah naik tahap penyidikan, banyak pihak yang masih ragu Kejati Jatim akan mengungkap kasus BSPS ini secara tuntas. Publik khawatir pengusutan kasus ini hanya akan berhenti di Korkab saja.

Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman pun akhirnya buka suara. Ia meminta publik untuk bersabar dan mempercayakan sepenuhnya proses penyidikan kasus BSPS ke Korps Adhyaksa.

“Jangan ada kekhawatiran. Serahkan sepenuhnya pada Kejati Jatim,” tegas Heri saat dikonfirmasi rilpolitik.com pada Minggu (13/7/2025).

Heri masih yakin Kejati Jatim serius mengusut dugaan penyelewengan bantuan peningkatan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

“Kenapa baru Korkab? Ini kan masih awal dari langkah penyidikan,” ujar dia.

Heri enggan berkomentar banyak terkait keraguan publik dalam proses penyidikan kasus BSPS. Ia memilih untuk menunggu proses di kejaksaan.

“Jika Kejati Jatim sudah tidak on the track, baru berkomentar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program BSPS merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu.

Di Kabupaten Sumenep, alokasi anggaran mencapai Rp 109,8 miliar untuk 5.490 unit rumah. Setiap penerima bantuan mendapat Rp 20 juta, yang terdiri atas Rp 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang.

Namun, Kejati Jatim menduga dana tersebut mengalami pemotongan antara Rp4 hingga Rp5 juta.

“Sebanyak Rp4 juta disebut untuk biaya kegiatan dan Rp 1 juta untuk administrasi. Tidak semuanya dipotong, tapi rata-rata seperti itu,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Saiful Bahri Siregar pada Rabu (9/7/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kasus BSPS Dikhawatirkan Akan Berhenti di Korkab, Kementerian PKP Buka Suara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Rakyat menanti keadilan. Tapi yang mereka dapat hanya kabar: rumah Korkab digeledah. Heboh sehari, lalu senyap.

Seolah-olah, dari miliaran rupiah uang BSPS yang bersliweran, cuma satu orang yang punya tangan. Hebat sekali Korkab itu. Satu orang mengatur miliaran? Sinetron saja kalah logis.

Yang belum tersentuh justru lebih berbahaya: nama-nama besar dan setengah besar aromanya menyengat yang entah kenapa tak tercium oleh jaksa.

Apakah hidung hukum sedang flu?

Atau memang ada yang menyumbatnya dengan ikat kepala berwarna merah?

Publik hanya bisa berharap: bongkar semua! Jangan hanya rumah rakyat kecil yang dibobol. Jangan hanya gudang data yang diacak-acak. Bongkar juga ruang-ruang rapat elite, tempat di mana dana BSPS dijadikan kartu remi untuk taruhan politik.

Jangan biarkan pertanyaan rakyat makin menusuk: “Apakah setiap bantuan untuk rakyat miskin harus disertai tumbal manusia?”

Dan tumbalnya, selalu sama: orang kecil. Korkab. Tenaga teknis. Pendamping. Seolah mereka ini dewa anggaran.

Mampu mengatur 100 miliar tanpa restu, tanpa tekanan, tanpa arahan siapa-siapa. Padahal, di belakangnya berdiri para punggawa partai.

Tapi ya itu tadi, mereka suci, mereka sakti, dan tentu saja, mereka merasa tak bisa disentuh hukum.

Kita tidak sedang menuntut keadilan surgawi. Kita cuma ingin jaksa jangan sibuk cari paku karatan di dalam jerami.

Kalau memang ada kepala desa yang ikut main, tarik. Kalau ada oknum DPRD yang ikut ngocok kartu BSPS, tahan. Kalau ada camat, bupati, sampai elit partai yang ikut main, umumkan. Jangan malu-malu.

Jangan pula menggelar panggung hukum yang hanya berisi figuran, sementara sutradara dan produsernya duduk nyaman di ruang ber-AC.

Kalau akhirnya BSPS ini cuma berujung pada satu dua tumbal kecil, kita tahu: yang sedang dilindungi bukan negara, tapi kartel anggaran yang bersembunyi di balik jas dan jabatannya.

Lucunya, ada satu oknum DPRD yang katanya sudah mengaku. Tapi pengakuannya hanya motong di dua desa. Dua desa? Seolah dosa hanya numpang lewat.

Kita tahu, kalau dipaksa bicara lebih jauh, mungkin bukan dua, tapi dua puluh. Bahkan mungkin lebih. Tapi siapa yang mau memaksa? Jaksa? Atau rakyat?

Kalau aparat hukum masih tidur siang sambil berselimut surat rekomendasi, maka izinkan rakyat yang bergerak. Jangan salahkan bila foto si Oknum kami sebar ke seluruh sudut Jakarta. Jangan teriak hoaks kalau wajahnya terpampang di tiang listrik dan pintu WC umum.

Ini bukan ancaman. Ini peringatan.

Jika jaksa tak berani mengusik istana kecil, maka rakyat akan menggedor gerbangnya.

Artikel Tumbal BSPS: Drama Murahan di Panggung Anggaran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur LBH Taretan Legal Justitia, Zainurrozi mengaku pihaknya siap membantu Kejati Jatim untuk mengungkap kasus bantuan peningkatan hunian layak itu hingga ke akar-akarnya.

Pria yang akrab disapa Rozi itu mewanti-wanti Kejati Jatim agar profesional dan objektif dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang sudah menjadi perhatian nasional itu.

Ia meminta agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada koordinator kabupaten (korkab) saja.

“Kasus BSPS Sumenep menjadi perhatian setiap elemen masyarakat, dan sudah menjadi isu korupsi nasional, aparat penegak hukum harus profesional dan objektif dalam mengungkap kasus tersebut, sampai benar-benar terang benerang aktor-aktor pelaku kotor BSPS Sumenep, jangan hanya menargetkan Korkab sebagai titik tumpu terakhir,” kata Rozi dalam keterangannya persnya dikutip pada Jumat (11/7/2025).

“Kejati Jawa Timur jangan hanya menyisir Toko-toko bangunan yang diajak kerja sama untuk menyediakan bahan material, karena mereka hanya sebagai fasilitator keberlangsungan program BSPS,” tambahnya.

Rozi menyebut tak sedikit yang terlibat dalam program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu. Ia juga menuding kepala desa (kades) memiliki peran penting dalam program tersebut.

“Rakyat Sumenep meyakini tidak sedikit oknum yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan BSPS Sumenep, dan yang memiliki peran penting dalam program tersebut adalah kepala desa, sebagai pemangku kebijakan ditingkat desa sekaligus sebagai pengusul program tersebut,” ujarnya.

LBH Taretan Legal Justitia kembali berharap Kasus mega proyek BSPS tidak terputus sampai pada korkab. Ia mengingatkan agar hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

“Karena isu yang berkembag di lapangan hanya akan ada satu tersangka dalam kasus BSPS Sumenep. Aparat penegak hukum jangan melindungi koruptor pemotong Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS). Hukum harus tegak lurus, jangan sampai istilah hukum tumpul ke atas, tajam kebawah menjadi doktrin keadilan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejati Jatim melakukan operasi penggeledahan di delapan lokasi, yakni Sumenep dan Surabaya pada Selasa (8/7/2025). Penggeledahan dilakukan sesuai Surat Perintah Penyidikan nomor: Print-1052/M.5/F9.2/07/2025.

Sebanyak enam rumah digeledah tim penyidik di Sumenep terkait kasus BSPS. Dari sana tim penyidik menemukan berbagai dokumen kegiatan BSPS, perangkat elektronik ponsel dan laptop, hingga rekaman suara yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Sementara di Surabaya, ada dua titik yang diduga kuat menjadi lokasi penyimpanan barang bukti lainnya.

Sebagai informasi, program BSPS merupakan program bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan hunian masyarakat kurang mampu dengan alokasi anggaran mencapai Rp109,8 milliar untuk 5.409 unit rumah.

Setiap penerima bantuan seharusnya memperoleh uang sebanyak Rp20 juta yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang. Namun dalam praktiknya ada pemotongan Rp 4 hingga Rp 5 juta per penerima bantuan.

“Sebanyak Rp 4 juta disebut untuk biaya kegiatan dan Rp 1 juta untuk administrasi. Tidak semuanya dipotong, tapi rata-rata seperti itu,” ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar pada Rabu (9/7/2025).

(Faw/rilpolitik)

Artikel Kejati Jatim Diminta Tangkap Semua Aktor Terlibat Kasus BSPS Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kami memberi apresiasi kepada Kejati Jatim karena bergerak cepat dan menyentuh akar persoalan. Tapi proses hukum ini jangan berhenti pada teknis di lapangan. Penyalahgunaan kuota bantuan yang sejak awal tidak adil juga adalah bentuk korupsi yang harus dibongkar,” tegas Ketua Umum FPM, Asip Irama, dalam pernyataannya pers kepada media, Kamis (10/7).

FPM menyoroti bahwa Sumenep menerima alokasi BSPS untuk 5.490 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp109,8 miliar—jumlah yang jauh melampaui kabupaten lain di Madura bahkan di Jawa Timur. Menurut FPM, ketimpangan ini patut diduga sebagai akibat dari permainan kuota yang dikondisikan secara politis oleh aktor-aktor tertentu di tingkat atas. Kuota besar itu lalu dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk memperkaya diri dan mengatur penerima berdasarkan relasi, bukan kebutuhan.

“Korupsi bukan cuma soal uang yang dipotong, tapi soal kuasa yang diselewengkan. Ketika alokasi bantuan negara dikendalikan demi kepentingan kelompok tertentu, maka di situlah awal dari kebocoran anggaran terjadi. Ini harus dihentikan,” kata Asip.

Penyidikan Kejati Jatim sendiri telah menyita sejumlah barang bukti dari delapan titik penggeledahan, termasuk dokumen, perangkat elektronik, dan rekaman suara. Dugaan awal mengarah pada pemotongan dana sebesar Rp4–5 juta dari setiap unit bantuan senilai Rp20 juta. Namun bagi FPM, potongan itu hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam: dimulai dari siapa yang mengatur kuota, siapa yang menentukan penerima, hingga siapa yang membiarkan praktik ini berjalan.

FPM mencatat bahwa banyak penerima bantuan di Sumenep bukan berasal dari kalangan miskin, melainkan justru orang-orang dekat kekuasaan desa. Ada pula penerima ganda dalam satu keluarga, serta warga miskin yang tak masuk daftar. Di sisi lain, tukang bangunan kerap menalangi sendiri biaya pembangunan karena dana tak pernah diterima penuh. Material bangunan pun disuplai di bawah standar, dengan nota pembelian yang seragam dan diduga fiktif.

“Ketika rakyat miskin tak masuk daftar dan yang mampu justru menerima, itu bukan sekadar pelanggaran etik, tapi pengkhianatan terhadap mandat negara. Dan ketika kuotanya sendiri sudah timpang sejak awal, kita harus pertanyakan siapa yang mengatur dari atas,” ujar Asip.

FPM mendesak agar Kejati Jatim tidak hanya memeriksa pihak pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri jejak kekuasaan dalam pengambilan keputusan kuota. Bagi mereka, keadilan tidak bisa ditegakkan dari bawah ke atas saja, melainkan harus menyentuh arsitek kebijakan di level pusat dan provinsi.

“Yang membagi kuota secara tak adil itulah aktor intelektual sebenarnya. Karena dari merekalah ketimpangan struktural bermula. Dan ketimpangan semacam ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi dosa politik yang merusak tatanan keadilan sosial,” tegasnya.

FPM juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap data penerima BSPS se-Jawa Timur, serta reformasi mekanisme distribusi agar lebih transparan dan berpihak pada rakyat miskin yang sesungguhnya. Selain itu, mereka menuntut agar warga yang dirugikan dalam praktik pelaksanaan di lapangan mendapat restitusi yang layak, baik berupa perbaikan rumah maupun pengembalian dana yang dipotong.

“Kami percaya Kejati Jatim telah mengambil langkah berani. Tapi langkah ini jangan berhenti di lapisan kulit. Bongkar juga siapa yang mengatur jeroan program ini, termasuk siapa yang menentukan kuota Sumenep lebih besar dibanding daerah lain. Di sanalah letak awal dari skema penyelewengan yang harus dibongkar demi keadilan,” pungkas Asip.

Artikel FPM Apresiasi Kejati Jatim Usut Korupsi BSPS Sumenep, Soroti Dalang Ketimpangan Kuota pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah meningkatkan status dugaan korupsi program bantuan hunian layak senilai Rp109,8 miliar itu ke tahap penyidikan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan, peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan ini diambil setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Senin (7/7/2025).

Berdasarkan hasil gelar perkara itu, ungkap dia, disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. “Sehingga kasus ini ditingkatkan ke penyidikan,” kata Saiful dalam keterangannya pada Rabu (9/7/2025).

Kejati Jatim kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: Print-1052/M.5/F9.2/07/2025.

Surat itu berisi perintah agar tim penyidik melakukan operasi penggeledahan di delapan lokasi, yakni Sumenep dan Surabaya pada Selasa (8/7/2025).

Sebanyak enam rumah digeledah tim penyidik di di Sumenep terkait kasus BSPS. Dari sana tim penyidik menemukan berbagai dokumen kegiatan BSPS, perangkat elektronik ponsel dan laptop, hingga rekaman suara yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Sementara di Surabaya, ada dua titik yang diduga kuat menjadi lokasi penyimpanan barang bukti lainnya.

Lebih lanjut, Saiful mengungkap ada pemotongan dana antara Rp 4 hingga Rp 5 juta per penerima bantuan.

“Sebanyak Rp 4 juta disebut untuk biaya kegiatan dan Rp 1 juta untuk administrasi. Tidak semuanya dipotong, tapi rata-rata seperti itu,” ungkap Saiful.

Sebagai informasi, Program BSPS merupakan program bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan hunian masyarakat kurang mampu dengan alokasi anggaran mencapai Rp109,8 milliar untuk 5.409 unit rumah.

Setiap penerima bantuan seharusnya memperoleh uang sebanyak Rp20 juta yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.

Artikel Kasus BSPS Sumenep Masuk Penyidikan, Kejati Jatim Ungkap Besaran Potongan Anggaran pertama kali tampil pada Rilpolitik.