Sejumlah pemuda dan mahasiswa Sumenep yang mengatasnamakan diri Persatuan Pemuda Independen (PPI) pun menggelar aksi unjuk rasa meminta ketegasan Badan Kehormatan (BK) dan pimpinan DPRD Sumenep. Aksi digelar di depan gedung DPRD setempat, Kamis (4/6/2026).

“Ini aksi jilid pertama yang dilakukan untuk menuntut penyikapan tegas dari Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD terhadap beberapa anggota yang nakal pelanggar tata tertib,” kata korlap 1 aksi PPI, Asrofur Maghfur dalam rilisnya.

Asrof menilai lamanya masa cuti Nia merupakan bentuk pelanggaran terhadap Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2025. Ia juga menyebut ada indikasi pembiaran oleh BK dan pimpinan DPRD Sumenep.

“Ada beberapa anggota DPRD Sumenep yang kami nilai telah melanggar aturan Tata Tertib, tapi tidak ditindak oleh pimpinan maupun BK DPRD, contohnya seperti Nia Kurnia Fauzi”. ucap Asrof.

Di tempat yang sama, Korlap II aksi PPI, Ubaidillah menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur masa cuti hingga 1 tahun lebih.

“Nia Kurnia ini sudah lama tidak ada di Sumenep, kurang lebih 1 tahun dan tidak ada regulasi yang mengatur cuti selama itu,” tegas Ubai.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Ning Virzan saat menemui massa menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terkait cuti Nia Kurnia. Menurutnya, Nia sudah mengantongi surat izin cuti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni selama 6 bulan.

Mendengar jawaban itu, Ubaidillah menyebut BK DPRD Sumenep tidak paham aturan terkait hak cuti. Ia menjelaskan bahwa lama masa cuti bersalin sesuai dengan Tata Tertib DPRD Sumenep adalah 3 bulan, dengan rincian 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Dia memastikan bahwa masa cuti Nia Kurnia sudah melebihi batas maksimal yang diatur dalam UU dan Tatib DPRD Sumenep.

“Inilah letak ketidaktahuan BKD Sumenep, hak cuti tetap 3 bulan. Jika diperlukan, maka bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Namun tidak dengan Nia Kurnia Fauzi, sudah melebihi dari yang termuat dalam Tata Tertib DPRD Sumenep dan yang dimaksud BKD Sumenep tadi,” pungkas Ubai.

Aturan Cuti Melahirkan Menurut UU

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA), ibu pekerja yang melahirkan berhak mendapatkan cuti khusus hingga 6 bulan lamanya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) UU No 4 Tahun 2024.

Pasal 4

(3) Setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:

a. cuti melahirkan dengan ketentuan:

1. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
2. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(5) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:

a. Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran; dan/ atau
b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi.

(War/rilpolitik)

Artikel Istri Bupati Sumenep Diduga Sudah Setahun Lebih Cuti dari DPRD, PPI Tuntut Ketegasan BK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tudingan tersebut dilontarkan lantaran Muhri tidak hadir dalam dialog interaktif yang digelar PMII Uniba Madura di Aula Bapenda Sumenep pada Minggu (17/5/2026). Forum tersebut membahas persoalan lingkungan dan tata kelola daerah di Kabupaten Sumenep.

Muhri dalam forum itu sedianya diagendakan menjadi salah satu pembicara selaku perwakilan legislatif, khususnya Komisi III yang memang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup.

Menurut Sekretaris Umum (Sekum) Komisariat PMII UNIBA, M. Wakil atau akrab disapa Akil, Muhri sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Namun, ketika dikonfirmasi ulang justru bilang berhalangan.

Pihak panitia pun, kata Akil, telah meminta Muhri untuk mengutus anggota yang lain. Hanya saja, Muhri tak memberikan kabar hingga acara bubar.

Ketidakjelasan Muhri ini dianggap Akil sebagai cerminan rendahnya perhatian legislatif terhadap persoalan lingkungan. Selain itu, sikap tersebut juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Mahasiswa ingin berdiskusi langsung dan mendengar corong legislatif soal kondisi lingkungan dan kebijakan daerah. Sangat disayangkan narasumber utama justru absen,” kata Akil dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Akil menjelaskan, forum bertajuk, ‘Sumenep di Ujung Tanduk: Meretas Solusi dan Konflik Sumber Daya, Krisis Air, Hingga Bisnis Racun’ itu sengaja digelar guna membuka ruang tukar gagasan yang melibatkan mahasiswa, eksekutif, dan legislatif, serta peneliti terkait masalah lingkungan di Kota Keris.

Ketidakhadiran Muhri ini kemudian memunculkan pertanyaan dari PMII Uniba Madura terkait komitmen wakil rakyat dalam menyerap aspirasi publik, utamanya dari kalangan mahasiswa.

“Bagaimana mau membuat kebijakan yang selaras dengan suara rakyat jika dialog seperti ini tidak hadir. Efeknya ya kemungkinan serampangan membuat kebijakan,” tegas Akil.

Akil lalu mendesak Dewan Etik DPRD Sumenep untuk memanggil dan memeriksa politikus PKB itu. Sebab, menurutnya, pelanggaran kode etik itu tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tetapi mangkir dari forum rakyat tanpa alasan yang jelas juga merupakan bagian dari pelanggaran fungsi wakil rakyat.

“Seharusnya Dewan Etik legislatif tidak hanya termenung menunggu perilaku dewan yang viral, tidak menghadiri dialog antar rakyat tanpa pemberitahuan itu sudah melanggar kode etik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Akil memberikan apresiasi kepada sejumlah narasumber yang hadir, salah satunya Kepala Dinas DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf.

Akil menilai Anwar telah menunjukan sikap gantleman seorang pimpinan yang berani beradu gagasan seputar persoalan yang terjadi.

“Kami sangat berterimakasih kepada Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni, yang telah bersedia hadir dan legowo menjawab berbagai pertanyaan serta gagasan dari Sahabat/i,” pungkasnya.

Artikel PMII Uniba Tuding Ketua Komisi III DPRD Sumenep Pengkhianat Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan video yang diterima rilpolitik.com, perekam menunjukkan kondisi gedung RSUD Sumenep yang mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Dalam video tersebut, tampak kondisi atap beton rumah sakit yang mengalami pengeroposan.

Beberapa bagian atap beton bahkan sudah runtuh hingga kelihatan kawat cornya. Sang perekam menyebut reruntuhannya pun hampir mengenai kepala pengunjung rumah sakit.

Oleh karena itu, perekam meminta pihak rumah sakit untuk segera merenovasinya sebelum mencelakakan pengunjung atau pasien.

“Ini kemarin ada yang jatuh ini ya di rumah sakit, hampir kena kepalanya pengunjung sehingga harus segera direnovasi. Udah nggak layak ini dihuni. Ngga layak,” kata sang perekam, Senin (26/1/2026).

“Rumah sakit RSUD Sumenep. Jatuh kemarin bagian ini. Udah keropos ini, pak. Mohon segera diperbaiki. Ngelupas kemarin hampir kena orang,” tambahnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi mendorong pihak rumah sakit dan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk memperhatikan secara serius kondisi bangunan pelayanan kesehatan.

Dia mengatakan, bangunan yang rusak perlu segera diperbaiki demi pelayanan dan kenyamanan pasien serta pengunjung RSUD Sumenep.

Dia menilai kondisi tersebut mengancam keselamatan masyarakat jika tak segera direnovasi.

“Ke depannya pembangunan fisik yang besar seperti rumah sakit ini harus direncanakan lebih matang,” kata Mulyadi kepada wartawan.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Kondisi RSUD Sumenep Dinilai Memprihatinkan, Legislator Buka Suara, Minta Segera Direnovasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jalan di wilayah tersebut memang diketahui sudah bertahun-tahun rusak, namun tak kunjung diperbaiki oleh Pemkab Sumenep.

Seperti yang terjadi di Dusun Sareng, kontur jalan yang menurun dan berlubang telah mempersulit, bahkan membahayakan para pengendara yang melintas. Terlebih, saat musim hujan.

Kondisi jalan yang rusak ini kemudian diunggah di akun media sosial rilpolitik.com dan mendapat tanggapan luas dari warganet. Mereka yang selama ini terbiasa melintas di jalan tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Warganet kemudian mempertanyakan peran anggota DPRD Sumenep dari dapil 2 yang terdiri dari tujuh orang.

Sebagai informasi, dapil 2 Sumenep meliputi Kecamatan Bluto, Lenteng, Saronggi, dan Giligenting. Dapil ini memiliki 7 orang perwakilan di DPRD Sumenep, yakni Afrian Mukhlas GZ (Demokrat), Samsiyadi (Nasdem), Faisal Muhlis (PAN), Sulahuddin (PDIP), Holik (Gerindra), Eka Bhagas Nur Ardiansyah, dan Akhmadi Yasid (PKB).

Warganet menilai legislator seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat. Persoalan jalan rusak sebagai akses ekonomi rakyat seharusnya bisa diperjuangkan.

“Harusnya keterwakilan mereka kita di parlemen menjadi kepanjangan tangan rakyat di daerah dapil pemilihan masing-masing. Ada beberapa anggota DPRnya di daerah pemilihan lokasi jalan tersebut. Apa fungsi mereka menjadi anggota dewan jika jalan saja sebagai akses ekonomi rakyat parah seperti itu tidak dipikirkan dan diperjuangkan,” kata seorang pengguna Tiktok dalam komentarnya di akun rilpolitik.com, dikutip Senin (22/12/2025).

“Ke mana wakil-wakil dapil 2 DPRD Sumenep. Ayo sidak, bapak-bapak,” tulis akun lainnya.

Warganet lainnya menilai setidaknya para wakil rakyat di Sumenep bisa mendesak pemerintah berwenang untuk memperbaiki jalan rusak di dapilnya.

“Dapil 2 bertaburan di dewan, tapi nyatanya mereka sama sekali tidak mewakili rakyat,” ujarnya.

“Kalau memang bukan ranahnya, masa iya gak bisa mendesak pihak yang berwenang memperabaiki jalan tersebut. Apa gunanya dewan ini yang katanya perwakilan rakyat kalau tidak bisa mewakili rakyat,” lanjutnya.

Sementara itu, ada juga akun lain yang menyinggung posisi Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim sebagai bagian dari warga Kecamatan Bluto, tapi terkesan melupakan kondisi daerah sendiri. “Itu masuk kecamatan Bluto kan, wilayahnya Pak Wakil (bupati), kok dilupakan gitu?” tulisnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Jalan Rusak Menahun Tak Kunjung Diperbaiki, Peran 7 Anggota DPRD Sumenep dari Dapil 2 Disorot pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ancaman terhadap lingkungan dari usaha tambak udang ini terungkap usai Pansus DPRD Sumenep melakukan serangkaian kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah titik yang berlangsung dari Kemarin hingga hari ini, Selasa (16/12/2025), mulai dari Kecamatan Bluto, Pragaan, Batuputih, hingga Batang-Batang.

Temuannya adalah bahwa ternyata banyak tambak udang di Sumenep baik yang legal maupun ilegal (bodong) membuang limbah hariannya langsung ke laut lepas.

Anggota Pansus Tambak Udang Samsiyadi mengungkap salah satu temuannya itu terjadi di Desa Sergang, Batuputih. Di sana, kata dia, terdapat perusahaan besar tambak udang yang tidak mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) secara optimal.

“Memang (IPAL) ada, tapi tidak tampak digunakan, bahkan sepertinya memang tidak digunakan,” kata Samsi dalam keterangan yang diterima rilpolitik.com, Selasa.

Lebih parah lagi, lanjut Samsi, Pansus menemukan adanya salah satu tambak udang besar di Desa Juruan Daja, Kecamatan Batuputih, yang tidak memiliki perizinan sama sekali alias bodong. Namun, kata dia, perusahaan tersebut bisa beroperasi secara aman seolah ada yang membekingi.

Samsi pun mempertanyakan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep dalam mengawasi keberadaan tambak udang di wilayah pesisir pantai Kota Keris.

“Sudah tidak berijin, buang limbah langsung ke laut, parah banget, ini DLH ke mana,” tegasnya.

Kolam tambak udang nakal tanpa memperhatikan dampak lingkungan juga terjadi di Desa Badur, Kecamatan Batuputih. “Ada juga tambak udang perusahaan besar, di Badur yang tak peduli lingkungan sama sekali. Perusahaannya besar, tanggung jawab sosialnya nol. IPAL juga asal saja, bahkan terlihat tak terpakai,” bebernya.

Atas fakta tersebut, Pansus meminta Pemkab Sumenep untuk segera menindak tegas tambak udang bodong. Sebab, keberadaannya sangat membahayakan bagi lingkungan. Terlebih, usaha budi daya udang itu tidak memberikan sumbangsih apa pun terhadap daerah.

“Kita kehilangan potensi PAD sampai Rp 1,5 Miliar dengan banyaknya tambak udang bodong yang datanya sampai 400 tambak. Tidak ada pilihan lain, tutup sekarang juga tambak ilegal itu,” tandas politisi Partai Nasdem itu.

Keberadaan tambak udang bodong juga diungkap oleh anggota Pansus lainnya, Endi. Dia menyebut tambak udang bodong juga banyak ditemukan di Kecamatan Batang-Batang.

“Ada perusahaan di Batang Batang yang buang limbah ke sungai, tapi seolah-olah melalui IPAL, padahal bohongan,” kata politisi PDIP itu tegas.

Endi juga sepakat agar pemkab Sumenep melakukan penutupan terhadap semua usaha tambak udang bodong. “Tutup, bahaya secara ekologis karena tanpa pantauan. OPD terkait juga lemah pengawasannya sehingga asal saja buang limbah,” bebernya.

Sebagai informasi, perusahaan tambak udang yang mau memulai usahanya harus memiliki sejumlah perizinan, seperti izin lokasi, dokumen UPL UKL, izin penamaman modal, IMB, surat pembudidayaan ikan, dan lain-lain.

Dalam rangka penertiban usaha tambak udang, DPRD Sumenep sedang menyusun Perda Tambak Udang yang mengatur soal tata kelola lingkungan, terutama pencegahan pencemaran lingkungan tambak udang.

Artikel Banyak Tambak Udang Buang Limbah ke Laut, Pansus DPRD Sentil DLH Sumenep, Minta Segera Ditutup pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dari sidak ini ditemukan beberapa dugaan pelanggaran serius terkait tata kelola tambak udang yang selama ini beroperasi di Sumenep. Utamanya berkaitan dengan dampak lingkungan.

Pansus menemukan adanya dugaan sejumlah perusahaan tambak udang yang membuang langsung limbahnya ke laut sehingga menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Indikasi ini tercermin dari keberadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tidak berfungsi dengan baik.

“Keberadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada indikasi masih banyak perusahaan tambak buang langsung limbah ke laut yang berbahaya bagi ekosistem,” kata Akhmadi dalam keterangannya, Kamis.

Akhmadi juga menyebut bahwa pengusaha tambak udang tidak tertib melakukan pengujian limbah di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Sumenep.

“Pengusaha tambak udang tidak tertib dalam melakukan uji limbah, seharusnya rutin tapi terindikasi beberapa lalai, padahal biaya cuma Rp 600 ribu per pengujian,” tutur dia.

Selain dampak ekologis, lanjut Akhmadi, keberadaan tambak udang di Sumenep ternyata tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kecuali dari biaya pengujian limbah. Itu pun, kata dia, nilainya sangat kecil sehingga tidak sebanding dengan dampak lingkungan yag timbul.

“Tidak ada sumbangsih apapun kepada daerah selain biaya pengujian limbah itu yang nilainya sangat kecil. Padahal seharusnya perusahaan yang ada di Sumenep juga bisa membantu daerah dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility),” katanya.

“Padahal kita punya Perbup CSR 25/2023 yang mengatur soal mekanisme tanggung jawab sosial,” sambung politisi PKB itu.

Mantan Kepala Desa Bluto itu mengungkapkan sumbangan usaha tambak udang ke kas daerah hanya Rp20 juta per tahun, jauh dari yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Menurutnya, rendahnya penerimaan dari usaha tambak udang ini lantaran banyak pengusaha yang diduga tidak melakukan uji limbah.

“Tambak udang tidak menyumbang PAD yang sesuai. Yang bisa masuk ke kas daerah hanya pengujian limbah di laboratorium DLH. Dalam setahun andai semua tertib bisa meraup dana lumayan di atas Rp150 juta. Praktiknya, hanya kisaran Rp20 juta saja, jauh dibandingkan dengan dampak ekologis yang timbul,” ungkap Akhmadi.

Oleh karena itu, Akhamadi menyampaikan pihaknya akan memanggil seluruh pengusaha tambak udang di Sumenep untuk dilakukan audit secara menyeluruh. “Terutama urusan kepatuhan pada regulaai berkaitan ekologis dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari CSR,” pungkas dia.

Hadir dalam kegiatan sidak ini beberapa anggota Pansus Tambak Udang, salah satunya Muhri dan Samsiyadi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sidak Usaha Tambak Udang, Pansus DPRD Sumenep Temukan Dugaan Pelanggaran Serius pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mahasiswa menyuarakan ketidakpuasannya atas kinerja DPRD Sumenep terkait pelaksanaan proyek pengendalian banjir di sekitar Rumah Sakit Baghraf Healt Care (RS BHC) Sumenep.

Koordinator aksi, Moh. Ibnu Al Jazary menilai proyek pengendalian banjir tersebut terkesan politis dan hanya mengutamakan kepentingan korporat dibanding kebutuhan masyarakat terdampak. Sebab, proyek tersebut justru tidak dapat menyelesaikan persoalan banjir yang dialami masyarakat.

“Proyek (penanganan) banjir ini jelas tidak menyelesaikan masalah rakyat, malah diduga mengutamakan kepentingan politik dan korporat. Warga masih terendam banjir, aktivitas terganggu, dan tidak ada penyelesaian nyata,” kata Al Jazary dalam orasinya sebagaimana rilis yang diterima rilpolitik.com, Senin.

Al Jazary mengaku bahwa pihaknya sempat bersurat ke DPRD Sumenep untuk mendiskusikan persolan tersebut, tetapi tidak mendapatkan respons.

“Dua kali kami mengirim surat audiensi, namun DPRD tidak merespons,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Dekam Sumenep, Moh. Iskil El Fatih mendesak legislatif untuk segera mengambil sikap tegas terkait proyek yang dipersoalkan. Ia mengancam akan kembali demo jika tak kunjung ada tindakan.

“Jika DPRD terus menyembunyikan fakta atau mengulur waktu, kami akan kembali menggelar aksi. Banjir bukan sekadar proyek, tapi harapan rakyat yang selama ini diabaikan,” tegas Iskil.

Kehadiran mahasiswa ini kemudian diterima oleh Komisi III DPRD Sumenep. Ketua Komisi III, M Muhri menyatakan sepakat dengan seluruh isi tuntutan mahasiswa dan berkomitmen untuk mengawalnya.

“Masalah ini menjadi evaluasi bagi kami. Kami berkomitmen mengawal seluruh poin tuntutan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa, karena banjir bukan sekadar bencana, tetapi tanggung jawab bersama. Semua laporan terkait proyek ini akan kami tindaklanjuti secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Muhri pun menandatangani dokumen tuntutan Dekam Sumenep sebagai bukti keseriusan DPRD Sumenep untuk mengawal aspirasi terkait persoalan proyek pengendalian banjir di sekitar RS BHC.

Adapun isi tuntutannya sebagai berikut:

1. Mendesak DPRD memperkuat pengawasan seluruh proyek infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sesuai UUD 1945 dan UU Jasa Konstruksi.
2. Segera menindaklanjuti proyek pengendalian banjir RS BHC dan proyek PUTR sebelumnya, serta menyampaikan laporan publik secara transparan.
3. Memeriksa dan mengusut dugaan proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan kepentingan politik DPRD.
4. Menindaklanjuti proyek PUTR di Desa Gunggung dengan laporan publik yang jelas dan terbuka.
5. Melakukan reformasi total pengelolaan proyek infrastruktur dengan audit menyeluruh, transparansi penuh, dan akuntabilitas.

(War/rilpolitik)

Artikel Dua Kali Disurati Tak Respons, Mahasiswa Demo DPRD Sumenep, Persoalkan Proyek Pengendalian Banjir pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kedua proyek dimaksud adalah Normalisasi dan Rehabilitasi Tebing Sungai Anjuk dan Normalisasi serta Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunggung.

Dugaan ketidakberesan ini terungkap setelah anggota Komisi III DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Kamis (25/9/2024).

Dari sidak tersebut ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan. Salah satunya pengerjaan proyek yang tidak transparan lantaran nihilnya papan nama di lokasi, serta adanya dugaan proyek dikerjakan under spec.

Terkait dugaan under spec, rombongan Komisi III menemukan adanya penggunaan kawat bronjong yang tidak berstandar SNI. Padahal, kawat bronjong ber-SNI jadi syarat utama saat lelang.

“Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong dengan kode SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi di lapangan justru tidak sesuai,” ungkap Sekretaris Komisi III DRPD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto dalam rilis resmi dikutip rilpolitik.com Jumat (26/9/2025).

Selain itu, komisi yang membidangi infrastruktur itu juga melihat pekerjaan bronjong di lokasi sangat minim.

“Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi, sementara bronjong sangat sedikit,” ujarnya.

Dugaan kejanggalan ini semakin menguat lantaran pihak Dinas PUTR Sumenep enggan membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke Komisi III.

Menurut anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PPP, Abdurrahman, pihaknya sudah meminta dokumen RAB kedua proyek tersebut ke Dinas PUTR. Namun, OPD yang dikepalai Eri Susanto itu enggan memberikannya. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan akan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Kita sudah minta RAB kedua proyek, tapi (Dinas PUTR) terkesan sengaja tidak memberikan. Ini ada apa sebenarnya, aneh dan mencurigakan,” kata Abdurrahman.

Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto belum menjawab upaya konfirmasi yang dilakukan rilpolitik.com melalui pesan WhatsApp ke nomornya. Pesan hanya menandakan centang dua tanda terkirim, tanpa keterangan telah dibaca.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bau Anyir Proyek Pengendalian Banjir di Sumenep Terendus, PUTR Disebut Tak Mau Buka RAB pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dua proyek yang disasar, yakni Normalisasi dan Rehabilitasi Tebing Sungai Anjuk dengan anggaran Rp550 juta, serta Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Gunggung senilai Rp455 juta.

Komisi III menemukan pekerjaan kedua proyek tersebut baru sekitar 60 persen. Namun, dugaan pelanggaran paling mencolok terjadi di proyek saluran pembuang Gunggung.

Salah satu catatan serius adalah tidak adanya papan nama proyek. Padahal, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi publik.

Komisi III juga menyoroti penggunaan kawat bronjong yang disebut tidak berstandar SNI. Padahal dalam dokumen lelang, kawat bronjong berstandar SNI dijadikan syarat utama. Akan tetapi prakteknya di lapangan justru berbeda.

Bahkan, Sekretaris Komisi III DRPD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto menyebut pekerjaan bronjong di lapangan justru lebih sedikit dari yang seharusnya.

“Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi, sementara bronjong sangat sedikit. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong dengan kode SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi di lapangan justru tidak sesuai,” tegas Wiwid dalam rilis resmi dikutip rilpolitik.com Jumat (26/9/2025).

Sebab itu, politisi PKS itu memastikan pihaknya akan memanggil kontraktor pelaksana untuk meminta penjelasan sebagai tindaklanjut dari temuan tersebut. Menurutnya, banyak hal yang harus diklarifikasi agar masalah tidak berhenti pada sidak saja.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PPP, Abdurrahman, mempertanyakan sikap Dinas PUTR Sumenep yang terkesan menutup-nutupi RAB kedua proyek tersebut.

“Kita sudah minta RAB kedua proyek, tapi terkesan sengaja tidak memberikan, ini ada apa sebenarnya, aneh dan mencurigakan,” kata Abdurrahman, didampingi anggota Komisi III lainnya, Akhmadi Yasid dari PKB.

Sidak ini dilakukan usai rapat kerja Komisi III dengan Dinas PUTR Sumenep, yang dihadiri langsung Kepala Dinas, Eri Susanto bersama sejumlah kepala bidang.

Komisi III berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Tujuannya, memastikan proyek pengendali banjir benar-benar sesuai aturan dan mampu menjamin keselamatan masyarakat.

(War/rilpolitik)

Artikel Komisi III Bongkar Dugaan Kejanggalan Dua Proyek Banjir di Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep Fraksi PKB, Akhmadi Yasid menyampaikan, permintaan pembatalan ini berdasarkan laporan masyarakat dan data lelang proyek pada laman LPSE.

Ketiga proyek yang diduga bermasalah adalah pembangunan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Pasar Anom Baru Sumenep senilai Rp802 Juta; Pembangunan infrastruktur penunjang SIHT (Jalan Utama) DBHCHT senilai Rp936 Juta; dan Pembangunan infrastruktur penunjang SIHT (Area Parkir, Mushalla, MCK dan Kantin SIHT) DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar.

“Tiga proyek yang dimaksud, seluruhnya saat ini berada dalam tahap proses lelang di LPSE,” kata Akhmadi dalam rilis yang diterima rilpolitikcom pada Jumat (19/9/2025).

Akhmadi mengungkapkan adanya indikasi permainan berupa penguncian persyaratan lelang yang diduga hanya menguntungkan pihak tertentu. Dia mencontohkan salah satu bentuk penguncian terlihat jelas pada proyek Pasar Anom Baru, yang mensyaratkan surat dukungan bahan dari penyedia tertentu untuk rangka atap.

“Sedangkan surat dukungan itu dimonopoli kelompok atau pihak tertentu,” ujar mantan Kepala Desa Bluto itu.

“Begitu juga dengan dua proyek lainnya diduga sengaja dikunci untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu,” tambahnya.

Sebab itu, kata Akhmadi, Komisi III DPRD Sumenep meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab setempat untuk membatalkan ketiga proyek tersebut.

Selain itu, Komisi III DPRD Sumenep juga meminta agar praktik penguncian syarat teknis yang dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu itu dihentikan.

“Sehingga proyek bisa dinikmati semua pihak atau tidak menguntungkan pihak tertentu,” tegasnya.

Selanjutnya, Akhmadi menyampaikan pihaknya akan segera memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sumenep dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sumenep terkait persoalan tersebut. Pemanggilan akan dilakukan pada Senin, 22 September 2025.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Ada Indikasi Permainan, Komisi III Minta Pemkab Sumenep Batalkan Tiga Proyek Senilai Rp3,3 M pertama kali tampil pada Rilpolitik.