Menurut Netty, sikap tegas Menaker merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban penggunaan TKA serta memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global.

“Pemerintah telah memberi ruang bagi tenaga kerja asing yang sah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai peraturan. Perusahaan yang melanggar wajib diberi sanksi agar tercipta keadilan bagi tenaga kerja lokal,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (29/10).

Netty menilai tindakan Menaker yang memerintahkan jajarannya menertibkan penggunaan TKA ilegal, termasuk di kawasan industri dan proyek strategis, menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan pasar kerja nasional.

“Langkah Menaker menindak perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa pengesahan RPTKA adalah pesan jelas bahwa pemerintah serius menegakkan aturan. Ini penting agar tidak ada pihak yang seenaknya memanfaatkan celah hukum,” tegas Netty.

Ia menambahkan, Indonesia tetap terbuka terhadap tenaga kerja asing selama kehadirannya membawa manfaat nyata, seperti alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Namun, keterbukaan itu tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan dan perlindungan bagi pekerja dalam negeri.

“Kita perlu tenaga kerja asing untuk transfer pengetahuan dan keahlian, tetapi prioritas utama tetap pada pekerja Indonesia,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga mendorong agar langkah penegakan hukum yang dilakukan Menaker diikuti dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pelibatan masyarakat dalam pelaporan praktik pelanggaran menjadi strategi efektif yang perlu dilanjutkan.

“Menaker sudah berada di jalur yang tepat. Selanjutnya, perlu diperkuat koordinasi dengan Disnaker daerah dan mekanisme pelaporan publik agar penindakan lebih cepat dan akuntabel,” jelasnya.

“Ketegasan seperti ini dibutuhkan agar dunia usaha tertib dan tenaga kerja Indonesia terlindungi,” pungkas Netty.

Artikel DPR Dukung Menaker Yassierli Tindak Tegas Perusahaan Nakal Soal Tenaga Kerja Asing pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Rapat diawali dengan laporan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengenai pertimbangan Kepala BIN baru. Dasco membacakan surat presiden mengenai pengangkatan Kepala BIN baru hingga laporan tentang fit and proper test Herindra kemarin.

Kemudian, Puan meminta persetujuan DPR atas pengangkatan Herindra sebagai Kepala BIN baru. Semua anggota DPR menyetujui nama Herindra.

“Apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Saudara Budi Gunawan dapat disetujui?” ujar Puan

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang lain. Puan kemudian mengetuk palu tanda persetujuan.

Sebelumnya, Herindra telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi I DPR pada Rabu, 16 Oktober 2024. Uji itu dilakukan secara tertutup.

Herindra disepakati menjadi Kepala BIN oleh perwakilan dari delapan fraksi di DPR. Dia bakal dilantik langsung oleh presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Artikel DPR Sepakat Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi ini akan dilakukan oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mahasiswa, aktivis ’98 hingga guru besar. Berikut informasi terkait aksi di dua tempat hari ini.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI. Demo di DPR dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB.

“Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024,” tulis Partai Buruh.

Sementara itu, Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli mengatakan dalam aksi akan mengikutsertakan 5.000 massa untuk menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan MK tentang Pilkada.

“Untuk aksi besok kami akan mengawal sidang DPR RI paripurna di Baleg dalam rangka memantau, mungkin Baleg akan mengubah MK Nomor 60, tentu kami akan hadir bersama kawan-kawan buruh tani dan nelayan se-Jabar, DKI, dan Banten dan sebanyak sekitar 5.000-an massa, tapi mungkin lebih ya,” kata Ferri Nuzarli, kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Selain Partai Buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Rencana aksi disampaikan BEM UI lewat akun Instagram-nya, Rabu (21/8/2024). Mereka akan mulai beraksi pada pukul 09.00 WIB.

“Titik kumpul: Lapangan FISIP UI. Titik aksi: Gedung DPR RI,” tulis BEM UI dalam seruan aksi massa kawal putusan MK.

Staff Aksi dan Propaganda BEM UI 2024, Muh Daffa Intanio Mahmud, menjelaskan mereka akan menempuh perjalanan dari UI di Kota Depok menuju DPR di Jakarta menggunakan bus.

Mereka akan mengenakan baju hitam dan jaket almamater UI warna kuning. Aksi turun ke jalan dilandasi pendapat mereka mengenai RU Pilkada yang membelokkan hukum.

Selain di DPR, aksi juga akan dilakukan di depan Gedung MK, Jakarta Pusat. Aksi ini akan dilakukan oleh sejumlah aktivis ’98 hingga guru besar.

“Besok yang hadir itu adalah orang-orang yang telah tertera namanya di situ, nama-nama yang ada itu sudah kita konfirmasi,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Rabu (21/8).

Berdasarkan undangan liputan aksi yang diterima detikcom, demo akan dilakukan di Gedung MK pukul 10.00. Tokoh-tokoh yang hadir dalam undangan itu di antaranya Ray Rangkuti, pendiri Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) Saiful Mujani, sejumlah guru besar, pakar hukum, akademisi hingga aktivis ’98.

Ray mengungkap alasan demo dilakukan di MK. Sebab, kata dia, sejumlah pihak juga akan melakukan demo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Itu sebelumnya semacam pernyataan perlawanan terhadap rapat paripurna DPR yang akan dibacakan besok, sebetulnya ingin kita langsung menyerahkan draft gugatan uji materi ke MK, cuma kan secara teknis tentu saja sulit dilakukan belum ada nomor dan UU kan. Cuma sebagai pernyataan perlawanan makanya di Mahmkamah Konstitusi,” tutur eks Aktivis ’98 itu.

Artikel Mahasiswa dan Buruh Bersatu Kepung Gedung DPR Hari Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Baleg mengusulkan adanya perubahan di Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian maksimal 34.

Baleg ingin agar Presiden ke depan bebas menentukan jumlah kementerian pembantunya tanpa dibatasi aturan.

“Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diubah sehingga berbunyi, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” demikian bunyi draf usulan revisi UU Kementerian yang dibacakan tim ahli Baleg DPR di rapat.

Dalam rapat, Tim Ahli Badan Legislasi yang membacakan draf usulan revisi UU Kementerian menyebut latar belakang revisi secara umum merujuk pada Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.

Putusan itu menyebutkan, penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 10 mengatur soal kewenangan Presiden untuk menunjuk wakil menteri.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mendorong untuk merevisi UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dia tak sependapat UU itu membatasi jumlah kementerian sebanyak 34.

Artikel Draf RUU Kementerian Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Menteri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketiganya adalah Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

“Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata Luluk dalam interupsinya.

Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Dia bahkan menyebut proses Pemilu 2024 sebagai yang paling brutal pasca reformasi.

Dia mengatakan, pemilu tak bisa dipandang hanya dari hasil, tetapi juga prosesnya yang harus jujur dan adil. Dia mengingatkan tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu.

“Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu,” kata dia.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mengungkapkan masyarakat saat ini was-was atas pelaksanaan Pemilu yang sudah berlangsung pada 14 Februari lalu. Sebab itu, hak angket perlu dilakukan untuk membuktikan kecurigaan publik terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Hak angket bisa menjadi instrumen bagi DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan,” ujar Hidayat Nur.

Usulan hak angket juga didukung anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Dalam interupsinya di tengah Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

“Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Bima.

Artikel Paripurna DPR: Tiga Fraksi Kompak Usulkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kini, wacana tersebut mendapat sambutan positif dari tiga partai pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Tiga partai yang menamakan diri sebagai koalisi perubahan di Pilpres 2024 itu siap mendukung hak angket di DPR.

Pernyataan kesiapan mendukung hak angket disampaikan Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim usai pertemuannya dengan Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024) petang.

“Semangat kami seperti semangat yang dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” kata Hermawi kepada awak media usai pertemuan.

Hermawi mengklaim pihaknya sudah mengantongi data yang akan menjadi bukti dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024.

Hermawi mengatakan pihaknya menginginkan kebenaran dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menegaskan siap bersekutu dengan siapapun untuk menegakkan hal itu.

“Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia,” katanya.

Ganjar sebelumnya mendorong partai politik pengusungnya menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Dia meminta Komisi II DPR mendorong para anggota Dewan menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.

Ganjar menyampaikan usulan itu dalam rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat pada Kamis (15/2/2024. Dia menuturkan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Jika DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi.

Artikel Koalisi Perubahan Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pemerintah harus menguatkan upaya pencegahan muncul dan menyebarnya kasus DBD di Indonesia seiring tibanya musim hujan. Kita harus bersiap melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya peningkatan kasus,” kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu, 8 November 2023.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah agar memokuskan pada upaya pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Sebagaimana diketahui, DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang sebelumnya terinfeksi.

Nyamuk jenis ini berkembangbiak di genangan air bersih seperti bak mandi, penampungan air hujan atau tempat air minum. Gejala umum yang muncul pada penderita adalah demam tinggi, nyeri perut, mual, timbulnya bintik-bintik merah di tubuh dan turunnya jumlah trombosit.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.

“Libatkan masyarakat dan kuatkan peranan dari juru pemantau jentik (Jemantik) untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal masyarakat,” katanya.

Selain itu, “Penggunaan fogging sebagai upaya pencegahan harus dievaluasi. Apakah cara ini efektif atau justru memunculkan masalah kesehatan baru lainnya?” tambahnya.

Anggota DPR dari Dapil Jabar VIII Cirebon-Indramayu ini juga menanyakan kesiapan pemerintah dalam pemberian vaksin dengue untuk masyarakat.

“Pastikan vaksin dengue untuk masyarakat tercukupi ketersediaannya. Fokus pada mereka yang berpotensi tinggi terkena penyakit DBD, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak,” tambahnya.

Artikel DPR Minta Pemerintah Mulai Waspadai Peningkatan DBD pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kapolri harus bertanggung jawab dan tegas mengevaluasi manajemen penggunaan gas air mata oleh aparat dalam menangani unjuk rasa. Apakah SOP penggunaannya tidak mempertimbangkan keberadaan anak-anak dan lingkungan sekolah? Kenapa aparat bisa sembrono begitu hingga asapnya mengenai siswa-siswa sekolah,” kata Netty melalui keterangan tertulis pada Jumat (8/9/2023).

Berdasarkan liputan video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah sekolah dipenuhi kepulan asap gas air mata dan tampak siswa-siswa sekolah menangis ketakutan saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis, 7 September 23, di Pulau Rempang, Batam.

“Tidak hanya itu, bahkan belasan murid SMP Negeri 22 Tanjung Kertang, Rempang, pingsan dan lemas terkena gas air mata yang ditembakkan kepolisian saat bentrokan,” ujar Netty.

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal terhadap kesehatan, apalagi yang kena ini adalah anak-anak,” tambah Netty.

Menurut penjelasan ahli kesehatan, dikutip Netty, dampak gas air mata diantaranya dapat mengakibatkan iritasi kimia yang dapat menyebabkan lakrimasi atau mata berair, blefarospasme yaitu sulit membuka mata, nyeri superfisial seperti sensasi terbakar pada mata, reaksi alergi dermatitis kontak pada mata dan pandangan kabur.

Selain soal manajemen penggunaan gas air mata, Netty juga mengingatkan pemerintah agar proses pembangunan proyek strategis nasional tidak mengorbankan masyarakat.

“Proyek strategis harus memberi dampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pembangunannya justru mengorbankan masyarakat, institusi pendidikan dan anak-anak di Batam. Generasi masa depan bangsa yang sehat dan berpendidikan jauh lebih penting dari proyek tersebut,” tegas Netty.

Oleh sebab itu, Netty meminta Kapolri bersikap tegas atas insiden tersebut.

“Polri harus lebih bijak dan lebih cerdas dalam menghadapi massa. Belajarlah dari berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya; perbaiki mekanisme penanganan bentrokan,” tandasnya.

Artikel DPR Minta Kapolri Tanggung Jawab Penggunaan Gas Air Mata di Batam pertama kali tampil pada Rilpolitik.