Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalan rapat.

Ia kemudian menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.

“Saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.

Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

“Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

“Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Raja Juli mengklaim dirinya selama menjadi Menhut tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

“Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” imbuhnya.

Artikel Dianggap Tak Paham Hutan, Anggota DPR Sarankan Raja Juli Mundur dari Menhut pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi besar yang berlangsung pada 25 Agustus sampai 5 September 2025.

Rencana aksi demonstrasi ini diumumkan BEM UI melalui akun Instagram @bemui_official pada Senin (8/9/2025).

Dalam keterangannya, BEM UI menyampaikan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, hal itu diawali oleh keresahan masyarakat atas berbagai persoalan hidup yang dihadapinya akibat kebijakan yang tak berpihak.

“Gelombang demonstrasi besar yang mengguncang negeri pada 25 Agustus-5 September 2025 tidak muncul dari ruang hampa. Rakyat sudah lama dihimpit krisis ekonomi, kenaikan biaya hidup, gelombang PHK, hingga kebijakan pemerintah yang menekan,” tulis BEM UI dalam keterangan unggahan akun Instagram-nya.

BEM UI kemudian menyinggung insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan hingga tewas pada Kamis (28/8/2025) malam. Hal itu dianggap membuat kekecewaan masyarakat semakin memuncak.

“Kekecewaan kian memuncak ketika aparat yang seharusnya melindungi justru melindas. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek ‘online’, menjadi simbol betapa nyawa rakyat dianggap murah oleh penguasa,” ujarnya.

Mahasiswa mengkritik sikap para elite politik yang dinilai tidak berempati atas berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat.

“Pada saat rakyat menjerit, elite politik justru pongah. Tunjangan dan gaji membengkak, sementara beban rakyat semakin berat dengan pajak dan kebijakan yang tidak berpihak,” katanya.

“Berbagai tuntutan mulai dari 17+8, tuntutan Aliansi Akademisi Indonesia, tuntutan Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia, hingga tuntutan lainnya telah disampaikan. Sebagian memang direspons dan mulai dikerjakan, tetapi tidak sedikit yang diabaikan bahkan mengalami kemunduran,” imbuhnya.

“Kini saatnya, #RakyatTagihJanji kepada para pemangku kepentingan. Jangan biarkan aspirasi rakyat sekadar menjadi janji manis para pejabat!” sambungnya lagi.

Sebab itu, BEM UI mengajak seluruh fakultas dan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI untuk bersatu menyuarakan aspirasi, menegaskan sikap, dan menuntut pemerintah bertanggung jawab memenuhi tuntutan rakyat.

“Cukup sudah rakyat dipermainkan dengan janji lima tahunan. Kini saatnya kita yang menagih!” tegasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel BEM UI Serukan Aksi #RakyatTagihJanji di DPR Besok pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo usai bertemu pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Tak hanya itu, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh. Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.

“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.

Pertemuan ini dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.

Artikel Prabowo Sebut DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha mengatakan surat tersebut dikirim pada Kamis (21/8/2025). Melalui surat itu, ICW meminta DPR dan DPD RI membuka dokumen resmi terkait regulasi dan penghitungan gaji, tunjangan, serta fasilitas lain yang diterima para anggota legislatif.

“ICW telah menyampaikan permohonan informasi kepada Setjen DPR RI dan DPD RI untuk meminta sejumlah dokumen, yakni seluruh surat maupun regulasi terkait besaran gaji, tunjangan, uang harian, uang representasi, uang pensiun, uang kunjungan ke dapil, dana aspirasi, serta dana reses bagi anggota legislatif,” kata Egi, Minggu (24/8/2025).

ICW juga meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses tahun sidang 2024-2025, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kunjungan dapil pada periode yang sama.

Egi mengatakan, langkah ini dilakukan ICW guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang dinikmati anggota legislatif.

“Kami menduga para anggota DPR dan DPD menerima uang dalam jumlah besar di samping gaji dan tunjangan. Sehingga, DPR dan DPD perlu membuka informasi besaran uang yang diterima selama mereka menjabat,” kata Egi.

Namun, Egi menyesalkan sikap aparat keamanan DPR RI yang dinilai menghalangi ICW, ketika hendak memberi keterangan kepada media usai menyampaikan surat permohonan informasi.

“Pada kesempatan tersebut, para petugas keamanan DPR RI sempat menghalang-halangi dan mengganggu kami pada saat menyampaikan tanggapan kepada wartawan,” kata Egi.

Menurut dia, sikap aparat itu berujung pada pengusiran para aktivis ICW dari depan Gedung Setjen DPR RI hingga keluar Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Buntut dari tindakan tersebut, kami diusir dari depan gedung Setjen DPR RI ketika sedang di tengah-tengah proses doorstop interview. Kami menyayangkan larangan tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dalam menjalankan tugas-tugasnya,” pungkasnya.

Artikel ICW Bersurat ke DPR, Minta Buka Dokumen Regulasi Gaji dan Tunjangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jokowi mengatakan, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan satu paket , bukan sendiri-sendiri seperti pemilihan di Filipina.

“Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya usai salat Iduladha, Jumat (6/6/2025).

“Di Filipina itu (pemilihan presiden dan wapres) sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket,” kata dia.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemakzulan anaknya itu sebagai dinamika politik biasa.

“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki mekanisme ketatanegaraan untuk memakzulkan kepala negara. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi untuk melengserkan presiden maupun wakilnya.

“Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru [bisa dimakzulkan],” kata dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming ke MPR-DPR RI.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Artikel Tanggapan Jokowi Soal Upaya Pemakzulan Anaknya dari Kursi Wapres pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Desakan pencopotan Said Abdullah disuarakan oleh praktisi hukum sekaligus mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sulaisi Abdurrazaq.

Menurut dia, dugaan masuknya anggaran BSPS tanpa melalui mekanisme Komisi V DPR RI adalah adalah tamparan keras terhadap sistem pengelolaan keuangan negara yang demokratis dan transparan.

“Jika terbukti ada abuse of power oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, maka lembaga legislatif ini wajib membersihkan dirinya dari praktik-praktik busuk yang mengingkari mandat rakyat,” kata Sulaisi pada Selasa (20/5/2025).

Dia menilai Said Abdullah sebagai Ketua Banggar DPR RI harus bertanggung jawab atas pelanggaran mekanisme penganggaran yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan Keuangan Negara.

“Banggar bukan ruang gelap tempat transaksi kepentingan dilakukan diam-diam di luar pengawasan komisi teknis. Banggar adalah ruang publik yang harus menjunjung etika, transparansi, dan integritas,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu mengatakan, masuknya anggaran BSPS secara diam-diam tanpa melalui Komisi V DPR RI bukan sekadar cacat prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap sistem checks and balances dan pengkhianatan terhadap demokrasi anggaran.

“Dan jika Ketua Banggar DPR RI terlibat mengakomodasi penyelundupan gelap anggaran ini, maka ia tidak layak menduduki posisi strategis di DPR RI,” tegasnya.

Karena itu, ia menyerukan DPR RI untuk segera mencopot Said Abdullah dari Ketua Banggar. Menurutnya, hal itu sebagai salah satu langkah supaya parlemen menjadi lembaga yang dipercaya publik.

“Kami mendesak DPR RI untuk tidak tutup mata. Jangan biarkan lembaga legislatif berubah menjadi pasar gelap dan sarana “merampok” uang negara. Jika DPR RI ingin tetap dipercaya publik, maka langkah pertama adalah: Copot Said Abdullah dari jabatan Ketua Banggar DPR RI jika terbukti ada abuse of power,” tegas dia.

Sebagai informasi, pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, senilai Rp109,80 miliar diduga sarat penyimpangan. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sejak 14 Mei 2025.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan sejumlah modus penyimpangan. Salah satunya, misalnya, suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan bantuan BSPS alias double.

Beberapa penerima bantuan juga ternyata punya rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, tapi malah menerima BSPS dengan pembuatan bangunan di belakang rumahnya.

Ada juga modus terkait permainan dalam nota bahan bangunan. Bahkan, PKP menyoroti transfer khusus dari rekening penerima bantuan kepada Toko Bangunan UD Akbar Jaya sebesar Rp2 juta.

Menariknya lagi, Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menyebut bahwa penganggaran program BSPS tidak melalui pembahasan di Komisi V DPR RI.

“Saya sudah cek memang betul waktu itu ada teman di sini komisi 5, itu tidak melalui komisi 5. Kan betul, kan begitu, Pak. Ya betul, begitu, pak, ya,” ujarnya.

Terkait dugaan korupsi bantuan bedah rumah ini, Ara sudah mengundang Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Said diketahui memang anggota DPR asal Sumenep.

Dalam pertemuan tersebut, Ara membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran BSPS di Sumenep. Ara juga menegaskan akan memproses siapapun yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kasus BSPS Berujung Desakan Copot Said Abdullah dari Ketua Banggar DPR RI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Mulanya, Puan mempersilakan Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.

Utut kemudian menyampaikan beberapa poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia memastikan tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini.

Usai Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang. Mayoritas menjawab setuju.

“Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan Maharani.

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

Dengan demikian, RUU TNI sudah resmi menjadi Undang-Undang (UU).

Artikel Puan Maharani Ketok Palu, RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

BEM UI menyebut RUU TNI sebagai RUU pembunuh demokrasi. Sebab itu, perlu ditolak pengesahannya.

Sebagai informasi, DPR RI hari ini berencana menggelar rapat paripurna pengesahan RUU TNI menjadi UU.

“DPR dan pemerintah telah sepakat untuk membawa pembahasan draf RUU TNI ke sidang paripurna,” kata BEM UI dikutip dari unggahannya di akun Instagramnya.

“Tinggal selangkah lagi bagi ‘RUU pembunuh demokrasi’ ini untuk memiliki daya laku,” tambahnya.

Mahasiswa mendesak agar DPR menggagalkan RUU TNI. Menurutnya, demokrasi dan amanat reformasi harus ditegakkan.

“Demokrasi harus ditegakkan! Amanat reformasi harus dijalankan! Gagalkan pengesahan RUU TNI!” tulisnya.

“Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam aksi #TolakRUUTNI,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel BEM UI Gelar Aksi Hari Ini, Tolak RUU TNI Pembunuh Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ajakan ini disampaikan oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Russia, Senin(24/2/2025).

“Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia – Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” sambut Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin.

Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera meyambut baik ajakan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesegera mungkin. Ia melihat ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan dengan BRICS.

“BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” kesan Mardani.

Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia – Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” tambah Mardani.

Grigory Farasin pada kesempatan tersebut menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral dan dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realita yang multipolar saat ini. “Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” harap Grigory.

Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.

Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia – Eurasian Economic Union (EAEU).

Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” pesannya.

BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (FPKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F Partai Gerindra), dan Gde Sumarjaya Linggih (FPG) bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia – Indonesia Duma Negara Majelis Federal.

Artikel Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kami ke sini untuk menyampaikan bahwa DPR pada Juni 2025 akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau forum parlemen OKI. Kita ingin delegasi Parlemen Mesir menghadiri momen strategis tersebut,” ujar Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera saat mengawali dialognya dengan Ketua Komisi Luar DPR Mesir, Karim Abdel Karim Darwish.

Lebih lanjut, politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa Mesir merupakan negara sangat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, sambung dia, Delegasi DPR ke Parlemen Mesir merupakan delegasi besar yang terdiri dari 15 anggota DPR yang mewakili semua partai politik di DPR.

“Kita ingin menunjukkan bahwa DPR sepenuhnya mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara,” jelas dia.

Pada sisi lain, legislator Komisi II tersebut menekankan bahwa tahun 2024 menandai tahun ke-77 hubungan bilateral kedua negara dan Mesir termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ia juga menyebutkan bahwa hubungan informal kedua lebih dari 300 tahun dengan Al Azhar telah melahirkan banyak tokoh dan bapak pendiri Indonesia. “Saat ini ada sekitar 15 ribu mahasiswa Indonesia mengambil manfaat dari dari Al Azhar,” imbuh dia.

Lebih lanjut, pria berdarah Betawi tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Mesir terkait kerja samanya dengan Indonesia dalam konteks bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Kedua pihak menekankan bahwa bantuan tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

Pada sisi lain Mardani meminta Parlemen Mesir agar kedua negara memberlakukan bebas visa secara resiprokal. “Kita mengusulkan ke depan kedua negara menyepakati bebas visa minimal 30 hari. Ini dapat melipatgandakan hubungan dagang dan pariwisata serta budaya kedua negara,” jelas dia.

Mardani juga meminta Parlemen Mesir memberikan kemudahan visa bagi pelajar Indonesia yang akan belajar di Mesir termasuk di Al Azhar.

“Kami meminta Mesir memberikan visa belajar langsung di Indonesia seperti kepada pelajar Malaysia. Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa lebih membutuhkan Al Azhar daripada Malaysia yang berpenduduk sekitar 28 juta,” pungkas dia.

Untuk diketahui, Ketua Komisi Luar Negeri DPR Mesir berjanji akan menyampaikan gagasan bebas visa dan visa studi bagi pelajar Indonesia.

Artikel Sambangi Parlemen Mesir, BKSAP DPR Usulkan Bebas Visa dan Kemudahan Visa Pelajar ke Al Azhar pertama kali tampil pada Rilpolitik.