Mereka menuntut akuntabilitas kebijakan dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor pariwisata daerah.

Massa PMII mengkritik tajam kinerja Disbudporapar Kabupaten Sumenep yang dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan regulasi, khususnya terhadap keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Sumenep.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Wakil menegaskan bahwa Disbudporapar gagal menunjukkan ketegasan dalam menjalankan kewenangan, baik dalam pemberian teguran maupun rekomendasi penutupan terhadap THM yang diduga melanggar aturan.

Selain soal THM, PMII UNIBA Madura juga menyoroti buruknya tata kelola destinasi wisata binaan pemerintah daerah. Destinasi unggulan seperti Pantai Lombang, Pantai Slopeng, hingga kawasan Keraton Sumenep dinilai stagnan, minim inovasi fasilitas, serta tidak memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aksi sempat diwarnai diskusi dan debat panas antara perwakilan massa aksi dengan Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep Moh. Iksan beserta jajarannya. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atas tuntutan yang disampaikan.

Situasi semakin memanas ketika Kepala Dinas dan jajarannya memilih kembali masuk ke dalam kantor tanpa memberikan komitmen atau kejelasan tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan massa aksi. Sebagai bentuk ekspresi protes atas tidak adanya kesepakatan, massa PMII melakukan aksi bakar ban di depan kantor Disbudporapar Kabupaten Sumenep.

PMII UNIBA Madura menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras kepada Disbudporapar agar tidak mengabaikan kritik dan aspirasi publik.

Mereka menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengamanan aparat dan berakhir tanpa adanya pernyataan resmi atau kesepakatan dari pihak Disbudporapar Kabupaten Sumenep.

Artikel PMII UNIBA Demo Disbudporapar Sumenep, Tuding Lalai Awasi THM dan Gagal Kelola Pariwisata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait desakan tersebut, Iksan memberikan respons. Ia secara tegas menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi oleh bupati sebagai atasan.

“Saya siap (dievaluasi),” tegas Iksan membalas pesan konfirmasi rilpolitik.com pada Minggu (28/9/2025).

Iksan juga menyampaikan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dari bupati.

“Sebagai abdi negara, (saya) siap untuk mempertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan oleh bapak bupati di mana pun itu,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ahmad Amin Rifa’i yang mengatasnamakan diri aktivis pembela wong cilik mendesak Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk mengevaluasi atau bahkan mengganti Moh. Iksan dari kursi Kepala Disbudporapar setempat.

Desakan tersebut disampaikan Amin melalui surat terbuka yang ditulis pada 25 September 2025.

Dalam suratnya, Amin menyebut sepak terjang Moh. Iksan sebagai pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep berpotensi merusak reputasi bupati.

Tak hanya Iksan, Amin juga menyebut nama EO Kalender Event Sumenep, Sugeng, sebagai pihak yang juga dinilai berpotensi mencoreng citra bupati.

Amin tak menjelaskan secara rinci perilaku Iksan dan Sugeng yang dianggap dapat merusak reputasi bupati. Ia hanya menyebut bahwa keduanya kerap membuat masyarakat resah akibat persoalan yang terus bermunculan.

“Saya percaya bapak (Fauzi) sudah mendengar, baik dari pemberitaan maupun laporan para staf, sehingga tak perlu saya jabarkan panjang lebar (sepak terjang Iksan dan Sugeng). Yang jelas, rakyat menaruh harapan besar agar Bapak berani mengambil sikap tegas: mengevaluasi, bahkan mengganti orang-orang yang justru menjadi beban bagi perjalanan mulia Bapak dalam membangun Sumenep,” kata Amin dalam suratnya.

Amin tak ingin nama bupati rusak akibat perilaku orang yang berada di sekitarnya. “Jangan biarkan nama baik Bapak hancur oleh noda yang dibuat tangan lain,” imbuhnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Kadisbudporapar Sumenep Nyatakan Siap Dievaluasi Bupati pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Amin memulai suratnya dengan memuji Bupati Fauzi sebagai sosok pemimpin teladan, yang tulus dan penuh dedikasi dalam membangun Kota Keris.

“Bagi saya pribadi, Bapak (Fauzi) bukan sekadar Bupati, melainkan sosok panutan yang menyalakan harapan di tengah rakyat kecil,” kata Amin dalam suratnya dikutip rilpolitik.com pada Sabtu (27/9/2025).

Namun, kata Amin, citra Fauzi dalam memimpin Sumenep berpotensi tercoreng akibat ulah oknum di lingkungan Pemkab Sumenep.

“Nama besar seorang pemimpin bisa rusak bukan karena dirinya, melainkan karena lingkaran yang menodai niat baiknya,” ujarnya.

Amin pun secara blak-blakan menyebut nama oknum yang dinilai berpotensi merusak reputasi bupati. Mereka adalah Kepala Disbudporapar Sumenep Moh. Iksan dan EO Kalender Event Sumenep, Sugeng. Menurutnya, sepak terjang keduanya kerap membuat masyarakat resah.

“Persoalan demi persoalan terus bermunculan, gaduh demi gaduh tak pernah reda. Semua ini, pada akhirnya, mencederai kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Bapak,” ungkanya.

Amin menyampaikan dirinya tak perlu menjelaskan panjang lebar terkait rekam jejak Moh. Iksan dan Sugeng. Dirinya yakin bupati sudah mendapat laporan dari para stafnya.

“Yang jelas, rakyat menaruh harapan besar agar Bapak berani mengambil sikap tegas: mengevaluasi, bahkan mengganti orang-orang yang justru menjadi beban bagi perjalanan mulia Bapak dalam membangun Sumenep,” jelasnya.

Amin menegaskan tak ingin nama bupati rusak akibat perilaku orang yang berada di sekitarnya. “Jangan biarkan nama baik Bapak hancur oleh noda yang dibuat tangan lain,” imbuhnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Aktivis Minta Bupati Sumenep Berani Evaluasi Kadisbudporapar pertama kali tampil pada Rilpolitik.