Usulan itu disampaikan Deddy kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

“Saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan?” kata Deddy.

Deddy mengatakan, jika belum ada lembaga pemerintah yang mau menempati secara permanen, maka bisa dilakukan secara bergiliran antar instansi pemerintah.

“Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan. Mungkin satu Dirjen dalam satu bulan bergiliran Pak, Kemendagri Pak di sana. Why not?” ujarnya.

Dia kemudian menyinggung kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri untuk mulai berkantor di IKN.

“Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” ucapnya.

Menurut Deddy, negara harus menanggung beban biaya perawatan gedung yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia mendorong agar gedung-gedung tersebut dimanfaatkan.

“Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance. Bukan dosa Bapak, dosa orang lain. Tapi persoalan kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai masih banyak kementerian yang dapat memanfaatkan gedung di IKN, termasuk yang saat ini masih menggunakan fasilitas non-pemerintah.

“Tolong didiskusikan supaya ada. Kita punya 48 kementerian Pak, ada lembaga, masa nggak ada yang mau manfaatkan? Masih banyak kementerian itu yang pakai gedung-gedung yang mungkin bukan milik pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pionir dalam penggunaan gedung di IKN.

“Saya kira nggak ada persoalan, nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu Kementerian Dalam Negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito mau menjadi apa namanya pionir. Sayang banget gedung-gedung itu,” kata Deddy.

Artikel Agar Duit Negara Tak Terbuang Percuma, Deddy Usul Wapres-Menhut Berkantor di IKN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Deddy merespons Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah pusat mampu menangani sendiri dampak bencana di Sumatra tanpa bantuan internasional.

“Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengaku masih melihat kondisi memprihatinkan dari warga terdampak bencana banjir dan longsor hingga seminggu setelah kejadian bencana.

Deddy menekankan masa rehabilitasi dan pemulihan sangat krusial. Dia menyebut daya tahan fisik dan psikis masyarakat perlu diperhatikan penuh dalam situasi yang sulit.

Deddy mengatakan pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan jika memang mampu menangani.

“Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.

“Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.

Artikel Kata PDIP Soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Deddy merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengusulkan dua pola baru pemilihan kepala daerah, yakni Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat dan bupati/wali kota dipilih DPRD.

“Kalau kepala daerah (bupati/wali kota) dipilih DPRD menurut saya itu langkah mundur dalam peradaban demokrasi. Karena tidak ada partisipasi publik (meaningful participation) rakyat dalam pemimpin daerahnya,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Deddy menyebut hal itu bertentangan dengan logika dan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi. Menurutnya, usulan tersebut pun tak akan disetujui oleh masyarakat.

“Saya percaya langkah mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah lewat DPRD akan ditentang oleh masyarakat banyak. Ini namanya demokrasi poco-poco, maju satu langkah lalu mundur dua langkah. Kapan majunya peradaban kita?” jelasnya.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan akan ada banyak resiko yang terjadi jika usulan itu dilakukan. Menurutnya, terdapat banyak kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat.

“Praktik jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat, kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” paparnya.

“Jadi saya melihat lebih banyak ruginya, jika kepala daerah dipilih, apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” tambahnya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk usulan gubernur dipipih pemerintah pusat masih bisa dipertimbangkan. Sebab, menurutnya, tupoksinya cukup rancu dan tak efektif.

“Bisa dipertimbangkan agar gubernur benar-benar hanya menjadi perpanjangan tangan pusat dan bersifat lebih administratif,” ujarnya.

Menurutnya, peran gubernur dapat lebih diarahkan sebagai fasilitator antar daerah. Kemudian, juga membangun sinergi dalam perencanaan pembangunan atau anggaran.

“Jadi semua urusan dan kewenangan pelaksanaan rencana hingga anggaran diserahkan kepada daerah,” katanya.

“Misalnya, kewenangan mengurus SMA dan SMK, jalan provinsi dan sebagainya diserahkan kepada daerah. Provinsi bisa fokus mendorong pengelolaan berbasis wilayah, sinergi antar daerah, perizinan, lingkungan hidup dan sebagainya,” imbuh dia.

Artikel Deddy Sitorus Sebut Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Dia mengatakan, memberi pengarahan terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Menurutnya, Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate.

“Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke,” kata Deddy.

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

“Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat,” tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Oh iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat,” kata Deddy.

Artikel Ini Arahan Megawati ke Kader PDIP Soal Food Estate pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang mengaku heran dengan sikap PDIP soal kenaikan PPN menjadi 12 persen. Padahal, Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen itu adalah kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit.

Deddy menjelaskan, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” ujar Deddy dalam keterangannya pada Senin (23/12/2024).

Deddy mengeklaim bahwa PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal rencana penerapan kebijakan tersebut mulai Januari 2025.

Dia beralasan partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut.

“Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Deddy.

“Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silahkan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” pungkasnya.

Artikel Disemprot Gerindra Soal PPN 12%, PDIP Ngaku Hanya Minta Dikaji Ulang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Deddy mengatakan anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harus banyak belajar agar lebih dewasa.

“Nggak perlu ditanggapi. Dia masih harus banyak belajar dan berkontemplasi agar lebih bijak dan dewasa,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Ia kemudian mengungkit persoalan Kaesang naik jet pribadi ke Amerika Serikat (AS). Dia mempertanyakan bagaimana Kaesang layak bicara persoalan besar.

“Kalau minjem private jet orang saja dia nggak bisa menilai pantas apa tidak, bagaimana mungkin dia layak berbicara soal lain yang lebih besar?” ujarnya.

Deddy lalu memberikan analogi permainan catur soal kekuatan PDIP di Jateng. Diketahui, Jateng selama ini dianggap sebagai ‘kandang banteng’ karena suara PDIP yang besar di sana.

“Gini saja, dalam permainan catur kalau raja sudah bergerak-gerak, itu artinya dia dalam kondisi terdesak,” ucapnya.

Sebagai informasi, PDIP sendiri mengusung Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) di Pilkada Jateng 2024

Kaesang Pengarep menyampaikan Jateng is red itu saat menemui relawan milenial di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/11). Dalam acara itu, Kaesang ditemani Cagub Jateng Ahmad Luthfi dan calon wali kota-wakil wali Kota Semarang Yoyok Sukawi-Joko Santoso.

Kaesang mengampanyekan paslon Pilkada Jateng Luthfi-Yasin dan paslon Pilkada Semarang Yoyok-Joss. Saat mempromosikan Yoyok yang menjabat sebagai CEO PSIS, ia sempat menyinggung terkait sepakbola dan politik.

“Beliau (Yoyok) keluar duit berapa coba buat PSIS? Jateng is red (itu merah) bukan Jateng is blue (itu biru)” lanjut Kaesang.

Penonton kembali bersorak. Mereka mempertanyakan makna kalimat terakhir yang dilontarkan Kaesang. Mendengar beberapa penonton meneriakkan ‘PDIP’ yang identik dengan merah, Kaesang pun merevisi ucapannya.

“Maksudnya Jateng is red itu PSI, bukan partai sebelah,” terangnya.

Artikel PDIP Sebut Kaesang Harus Banyak Belajar Agar Lebih Dewasa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Deddy menilai bagi-bagi bansos di daerah rawan disusupi kepentingan politik elektoral salah satu paslon yang akan bertarung pada Pilkada 27 November 2024.

“Saya mohon perhatian yang ini, Pak Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Machmudin) untuk Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kota Tasik, dan satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” kata Deddy dalam rapat bersama Kemendagri di Komisi II, Senin (11/11/2024).

Deddy menginginkan pelaksaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil.

“Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari mana pun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” ucap dia.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Komarudin Watubun mengingatkan para pj kepala daerah untuk bersikpa netral dalam kontestasi Pilkada Serentak.

“Saya sangat berharap para Pj kerjalah dengan baik kalau kontestan berkelahi, kandidat, parpol, memang mereka punya kepentingan langsung dalam pertarungan itu,” ucap Komar.

Menurutnya, negara memberikan kepercayaan kepada para pj kepala daerah karena dianggap bisa menjaga netralitas.

“Bapak dipercaya negara untuk duduk di situ (Pj) karena dianggap orang netral karena tidak punya kepentingan langsung, itu yang harus diingat. ketika anda berbicara berpihak kepada salah satu calon A, B berarti udah ada rencana jadi kepala dinas atau apa, itu engga layak jadi abdi negara,” tutur dia.

Artikel PDIP Minta Bansos Disetop Sementara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons gugatan tersebut. Menurutnya, perpanjangan kepengurusan itu merupakan urusan internal partai politik.

“Itu kan urusan internal sudah melalui mekanisme yang sebenarnya dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM,” kata Deddy melalui video yang diunggah di akun Tiktoknya, @deddyyevrisitorus dilihat rilpolitik.com pada Selasa (10/9/2024).

Deddy mengaku sebenarnya sudah mengetahui aktor di balik gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan ini didalangi oleh dua orang mantan Kader PDIP yang saat ini dekat dengan Istana.

“Ya, yang menggugat sih kita tahu lah, tapi bagi saya yang penting bukan yang menggugat, itu kan cuma tampak depan. Yang di belakang, kami tahu ada dua orang sudah tiga minggu kasak-kusuk di Istana,” ungkapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu kemudian mengungkap ciri-ciri dua sosok yang disebut menjadi dalang gugatan perpanjangan kepengurusan PDIP periode 2019-2024.

“Satunya, ya dulu orang biasa dia, tapi sekarang sudah kaya raya punya triliunan, tinggal di Menteng. Hmm Batak lagi orangnya itu kayaknya. Ya kan. Mau cari muka nih sama pemerintah baru gitu ya sekaligus mengakhiri jilatan kepada sang raja gitu,” tuturnya.

“Satu lagi siapa? Mantan aktivis. Dulu kader juga, dua-duanya udah dipecat. Dia keluar karena hedonnya nggak karu-karuan. Soal uang parah gitu ya, sudah ngga kuat miskin juga di PDI Perjuangan kali ya,”

“Nah, mereka berdua inilah yang berinisiatif kasak-kusuk tiga minggu terakhir di Istana karena melihat, wah ini Pak Lurah bisa ini dijilat lagi nih terakhir ya kan,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Deddy, Presiden Joko Widodo yang ia sebut sebagai ‘Pak Lurah’ juga sebenarnya memang tidak senang dengan perpanjangan kepengurusan PDIP hingga berujung pada pemecatan kader Banteng, Yasonna Laoly dari posisi Menkumham. Deddy menegaskan perpanjangan kepengurusan itu merupakan urusan internal partai.

“Itu mah hak politik partai politik sejak kapan harus izin dari lurah gitu lho. Lurah ya ngurusin warga lah. Itu kan cuma administrasi saja itu di Kementerian Hukum dan Ham,” tegasnya.

“Ya, akhirnya menterinya juga dipecat, kita terima lah ya, buat apa juga kan. Kita tetap setia kecuali tidak dibutuhkan gitu aja,” sambungnya.

Lebih lanjut, Deddy kemudian mengingatkan semua pihak untuk tidak bermain-main dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Dia menegaskan PDIP tidak akan tinggal diam atas gugatan tersebut.

“Saya cuma mau bilang hati-hati, hati-hati ya. Jangan main api, nanti terbakar. Bahaya ya dek. Bahaya dek gitu dek. Mikir kalian dek. Oke! Kita tunggu lanjutnya, tapi kami tidak akan diam, akan ada sikap dan reaksi kalau aneh-aneh kayak begini dibiarin. Jangan uji batas kesabaran orang. Merdeka!” pungkasnya.

Sementara itu, para pengguna Tiktok pun langsung main tebak-tebakan terkait dua orang yang disebut jadi dalang gugatan perpanjangan kepengurusan PDIP.

Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan Deddy Sitorus, pengguna Tiktok curiga dua orang yang dimaksud adalah Maruarar Sirait dan Budiman Sudjatmiko. Keduanya memang diketahui merupakan mantan kader PDIP yang keluar atau dipecat sebelum Pilpres 2024.

“Ciri-ciri yang disebutkan mirip Maruarar dan Budiman. Wkwk,” tulis salah satu pengguna Tiktok.

“Budiman Sudjatmiko, Maruarar Sirait, parah 2 orang ini,” tulis akun lainnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Deddy Sitorus Ungkap Aktor di Balik Gugatan Perpanjangan Kepengurusan PDIP ke PTUN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Deddy awalnya merespons pernyataan Grace Natalie yang meminta PDIP untuk menarik kadernya dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Makruf Amin.

Deddy mengatakan PDIP tidak menarik kadernya dari kabinet sebagai bentuk komitmen partai banteng yang telah melahirkan Jokowi sebagai pemimpin.

Meski begitu, PDIP siap menarik kadernya jika Jokowi sudah tidak menginginkannya berada di kabinet.

“Eh Grace ingat, Pak Jokowi itu dilahirkan dari rahim PDI Perjuangan mulai dari walikota, gubernur sampai presiden dua periode. Kita tidak menarik kader dari kabinet Pak Jokowi meski beliau mengkhianati PDI Perjuangan karena komitmen kita, kita yang melahirkan Jokowi beserta semua program-programnya, kami berkomitmen menjaga hingga akhir pemerintahan, kecuali Pak Jokowi sudah tidak butuh,” kata Deddy melalui unggahannya di Tiktok @deddyyevrisitorus pada Minggu (18/8/2024).

“Jadi anda (Grace) ngomong sama Pak Jokowi kalau mau narik ya, kalau mau memecat, menyingkirkan, tidak masalah. Itu baru beradab gitu lho,” sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan partainya akan tetap menjaga adab. Dia mengatakan tak masalah jika kader PDIP dikeluarkan dari kabinet.

“Kami tetap menjaga adab. Yang tidak menjaga adab itu namanya biadab gitu. Nggak ada persoalan ditarik. Emang kita butuh banget gitu jabatan menteri kayak lo? Gitu lho,” tegasnya.

Deddy kemudian mengungkit penunjukan Grace Natalie sebagai Komisaris BUMN MIND ID. Dia menyebut hal itu melanggar Undang-Undang (UU) BUMN, Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang pada intinya melarang komisaris dan direksi BUMN jadi pengurus partai politik (parpol). Grace Natalie, kata Deddy, hingga kini masih tercatat sebagai pengurus PSI di Kementerian Hukum dan HAM.

“Anda tolong ngaca! Anda wakil ketua partai sampai sekarang masih terdaftar sebagai pengurus. Anda melanggar Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden bahwa pengurus partai politik tidak boleh menjabat komisaris, direksi ya, pengurus BUMN. Tapi anda melanggar secara terbuka.

Deddy menyebut Grace Natalie tak bermoral dan biadab karena melanggar Undang-Undang secara nyata.

“Artinya, anda tidak bermoral. Nah, orang tidak bermoral namanya amoral. Jadi Grace, anda amoral karena melanggar aturan yang ada secara telanjang,” ucapnya.

“Anda masih menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, belum ada SK perubahan di Kumham, tapi anda tebal muka, muka badak, merasa tidak melanggar aturan atau melanggar aturan tidak apa-apa. Jadi silakan kalau sikap amoral, sikap biadab mau dipelihara, sak karep kalian. Oke!” lanjutnya.

Deddy kembali mempersilakan jika kader PDIP mau dikeluarkan dari kebinet Jokowi. Menurutnya, PDIP sama sekali tidak keberatan.

“Mau ganti menteri, ganti kagak ada urusan. Lu kata itu penting banget? Itu komitmen ya dari awal kita yang melahirkan pemerintahan ini. Kalau mau diusir, usir saja emang gua pikirin? Oke!” tegasnya.

Terakhir, dia berpesan kepada Grace Natalie untuk menjaga omongannya. Deddy meminta Grace untuk fokus mengurus partai sendiri.

“Jaga mulut anda mending ngurus partai sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Anda lupa dari mana Jokowi berasal. Bahwa hari ini dia menikam PDI Perjuangan, itu silakan adabnya dia,” pungkas Deddy.

(Ah/rilpolitik)

Artikel PDIP ke Grace Natalie: Ngaca! Anda Muka Badak, Jadi Komisaris BUMN Langgar Banyak Aturan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut dia, duet petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak belum tentu bisa maju pada Pilgub Jatim tahun ini meski memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei.

“Jadi kita lihat saja dulu karena kita kan juga masih menunggu nih apakah Khofifah akan berlayar atau tidak bersama Emil Dardak,” kata Deddy pada Jumat (26/7/2024).

Deddy mengungkit kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim yang menjerat eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak bersama puluhan tersangka lainnya.

Deddy meyakini, kasus dugaan suap dana hibah Jatim melibatkan eksekutif. Terlebih, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah menggeledah kantor Khofifah dan Emil terkait kasus tersebut saat keduanya aktif sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Karena kan mereka-mereka ini bisa melakukan apa namanya yang disangkakan itu kan pasti dengan melibatkan eksekutif, dalam hal ini tentu kan pemerintah provinsi,” ucap Deddy.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mencermati langkah aparat penegak hukum untuk mengusut kasus itu.

“Kan bisa saja nanti kalau tiba-tiba berlanjut ke proses hukum kan konstelasi pasti akan berubah,” ungkapnya.

KPK Buka Peluang Periksa Khofifah-Emil

KPK membuka peluang memanggil mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Hal itu disampaikan KPK setelah adanya penetapan 21 tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto belum bisa memastikan kapan pemeriksaan Khofifah dan Emil akan dilakukan.

“Kalau memang ada alat bukti yang perlu diklarifikasi, tentunya penyidik tidak akan segan-segan untuk memanggil baik di perkara terdahulu maupun di perkara yang sekarang,” kata Tessa pada Sabtu (13/7/2024).

Sebagai informasi, tim penyidik KPK memang sudah pernah menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil terkait kasus Sahat Tua Simanjuntak pada Rabu, (21/12/2022).

Ada tiga koper besar yang dibawa penyidik usai melakukan penggeledahan di ruang kerja Khofifah-Emil.

Namun, baik Khofifah maupun Emil hingga kini sama sekali belum dipanggil dalam kasus tersebut.

Artikel Khofifah-Emil Disebut Belum Tentu Bisa Maju Pilgub Jatim, Tergantung KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.