“Saya mengutuk keras siapa pun pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras. Tidak ada ruang untuk pelaku-pelaku teror seperti itu,” kata Dahnil dalam pernyataannya di X, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Dia menegaskan sikapnya untuk ikut mendesak kepolisian mengungkap aktor di balik penyerangan tersebut.

Dahnil mencurigai pelaku penyerangan tersebut berusaha untuk memprovokasi agar situasi dalam negeri tidak kondusif.

“Saya akan ikut mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap dan mengungkap siapa di balik teror tersebut,” tegasnya.

“Karena dipastikan aktor pelaku pastilah berusaha memprovokasi munculnya situasi negeri yang tidak kondusif, saling curiga dan saling menuduh satu dengan lainnya di tengah situasi global yang tak menentu,” tutupnya.

Diketahui, aktivis KontraS Andrie Yunus diserang orang tidak dikenal (OTK) saat mengendarai kendaraan motor miliknya di Jalan Salemba I – Talang, Jakarta Pusat sekitar pukul 23.37 WIB, pada Kamis (12/3/2026).

Serangan ini berupa penyiraman air keras terhadap tubuh korban. Akibatnya, 24 persen tubuh korban mengalami luka bakar. Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.

Peristiwa penyerangan ini terjadi sesaat setelah Andrie Yunus selesai melakukan perekaman siniar atau podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) pukul 23.00 WIB.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dahnil Kutuk Keras Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dahnil bersyukur Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto di mana memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi yang jeli.

“Situasi dunia tidak baik-baik saja, potensi perang meluas, terbuka luas. Bersyukur Presiden @prabowo adalah tokoh yang “bacaan” geopolitik dan geostrategisnya jeli,” kata Dahnil lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com, Minggu (1/3/2026).

Menurut Dahnil, Prabowo terus berusaha keras membangun komunikasi dengan semua negara demi kepentingan nasional Indonesia.

“Beliau berusaha keras membangun komunikasi dengan semua negara-negara strategis untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Demi menjaga kepentingan nasional Indonesia dan berperan dalam perdamaian dunia,” ujarnya.

Dia mengatakan, kepentingan Prabowo saat ini hanya menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia dari ancaman pecah belah negara lain.

“Tidak ada yang lebih penting bagi Presiden @prabowo saat ini, selain keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Bebas dari ancaman pecah belah dan gangguan serius dari negara lain,” tutup dia.

Diketahui, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran. Presiden AS Donald Trump mengumumkan peluncuran serangan tersebut pada Sabtu (28/2/2026). Trump meminta militer Iran untuk segera meletakkan senjata.

(Ah/rilpolitik)

Artikel AS Serang Iran, Wamenhaj Dahnil Bersyukur Indonesia Punya Presiden Seperti Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan Dahnil bahwa MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan itu disampaikan melalui akun X resminya, @Dahnilanzar pada Senin (16/2/2026). Dahnil mengatakan bahwa pembiayaan MBG diambil dari anggaran hasil efisiensi dan sama sekali tidak memotong anggaran pendidikan.

“Saat ini terus dikembangkan isu, seolah Program MBG mengambil hak anggaran pendidikan. Faktanya, tidak sama sekali, program MBG menggunakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan Presiden @prabowo yang nilainya lebih dari 300 triliun, apa saja yang di efisensi Presiden? Perjalanan dinas, dan alokasi-alokasi lainnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat,” tulis Dahnil.

Sontak saja, postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Dilihat rilpolitik.com pada Rabu (18/2/2026), sebanyak 1,7 ribu komentar masuk ke kolom komentar unggahan tersebut. Isinya mayoritas mengoreksi pernyataan Dahnil.

Warganet ramai-ramai menyodorkan salinan Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Di Perpres itu tercantum jelas bahwa lebih dari Rp233 triliun dari anggaran pendidikan di APBN 2026 dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya yakin Pak Wamenhaj sudah membaca Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Rincian anggaran pendidikan ada pada Lampiran VI,” tulis akun @Ramadiani***** sambil menunjukkan tangkapan layar Perpres 118/2025.

“Klaim efisiensi 300T tidak mengubah fakta bahwa MBG tetap memakan jatah 20% anggaran pendidikan. Seharusnya hasil potong biaya dinas itu untuk infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru, bukan untuk fungsi pangan. cmiiw,” tulis akun lainnya.

Akun X lain mempertanyakan efisiensi yang diklaim dari perjalanan dinas. Sebab, hal itu disebut berbeda dengan yang terjadi di daerah.

“Pak Prof, efisiensi yang bagian perjalanan dinas di bagian mana? Kami di daerah bukan hanya Perjadin, tapi sampai kesejahteraan Pegawai dipotong di atas 50%. Tukin/TPP saja banyak yg hanya 1 juta rupiah, jangan samakan dengan pusat yg bisa sampai 2 digit. Apalagi guru Pak, TPG saja ada yg tidak dapat dan masih banyak yg paruh waktu. Tolong dengar jeritan kami di daerah, Prof,” tulis akun @anfah****.

Dalam unggahan lain, Dahnil menyebut salah satu sumber pendanaan MBG berasal dari denda sawit ilegal.

“Dari denda sawit ilegal saja Rp 300 triliun, belum lagi sitaan BLBI, Timah sampai Judol. Termasuk, anggaran inefisien seperti perjadin, ATK, dll yang tak masuk akal dipangkas kemudian di shifting ke MBG. Jadi bukan layanan langsung untuk rakyat kebanyakan seperti pendidikan yang dipotong seperti tuduhan segelintiran orang,” tulisnya.

Justru, lanjut Dahnil, program pendidikan paling massif terjadi di eranya Prabowo. Ia lagi-lagi menegaskan tak sepeser pun anggaran MBG diambil dari anggaran pendidikan.

“Program-program pendidikan justru paling massif digalaknya Presiden @prabowo mulai dari peningkatan Program Beasiswa LPDP dari 4000 (2025) menjadi 5750 (2026). Program Pendidikan Total nilai alokasi dari 690 triliun (2025) menjadi 757,8 triliun (2026). Program Cek Kesehatan Gratis 136 juta orang (2026). Program Perumahan rakyat 58 triliun (2025). Jadi program MBG yang mencapai 335 triliun sama sekali tidak memotong anggaran program mendasar lainnya terutama pendidikan dan kesehatan, justru naik. MBG banyak diambil dari pergeseran anggaran inefisiensi yang saya sebut sebelumnya,” tulisnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Netizen ‘Rujak’ Wamenhaj Dahnil Usai Sebut MBG Tak Potong Anggaran Pendidikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dahnil mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026). Menurut Dahnil, Prabowo sangat serius melakukan bersih-bersih tata kelola negara, terutama di sektor perhajian.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil dalam keterangan persnya.

Dahnil menegaskan kementeriannya zero tolerance terhadap praktik korupsi, rente, maupun tindakan amoral yang merugikan jemaah. Saat ini, persiapan haji sedang berada di fase krusial, yakni pengadaan layanan.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga pengadaan syarikah sedang berlangsung. Di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelas Dahnil.

Dahnil mengungkap temuan mengejutkan terkait adanya laporan upaya intervensi dalam proses pengadaan. Modusnya beragam, mulai dari permintaan cashback hingga mencatut nama pimpinan kementerian untuk menekan tim pengadaan.

“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk memengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.

Untuk menjaga integritas, Kementerian Haji dan Umrah telah menggandeng Kejaksaan dan aparat penegak hukum (APH) lainnya sejak awal. Dahnil meminta APH bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang berani mengganggu amanah pelayanan jemaah.

“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari manapun asalnya,” tegasnya.

Bahkan, Dahnil memberikan “lampu hijau” kepada aparat untuk menyisir jajaran internalnya sendiri jika ditemukan indikasi kuat adanya penyelewengan.

“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkas Dahnil.

Artikel Dahnil Minta APH Tangkap Jika Ada Anak Buahnya Korupsi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam acara diskusi publik Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) di Kota Tangerang, Senin (29/9/2025).

“Ya, kuota haji kita itu tetap dari pemerintah Saudi Arabia, estimasinya sekitar 221.000 kuota,” ujar Dahnil.

Dia menjelaskan informasi tersebut didapat langsung dari kunjungan Kementerian Haji Arab Saudi ke Indonesia.

“Kalau ada penambahan dan sebagainya kita belum tahu. Mereka sampaikan bahwasannya kemungkinan kuota haji Indonesia itu tetap. Kalaupun ada perubahan penambahan nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

Dari total 221.000 kuota yang diberikan, 8 persen di antaranya dialokasikan untuk jemaah haji khusus. Dahnil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses penyelenggaraan haji berjalan bersih dan transparan.

“Besok Kejaksaan akan datang ke Kementerian Haji. Kami akan bicara untuk proses pengawasan melekat, proses pengadaan sampai dengan akhir,” kata Dahnil.

Ia menambahkan, pihaknya akan menyetorkan nama-nama calon pejabat Kementerian Haji untuk melalui proses tracking dan screening dengan bantuan Kejaksaan dan KPK. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang-orang bermasalah menduduki posisi penting.

“Jangan sampai kemudian ketika duduk sebagai pejabat ternyata orang-orang bermasalah. Makanya kami selain melakukan assessment, kami juga melakukan screening dan tracking dengan bantuan Kejaksaan dan KPK,” tegasnya.

Artikel Ini Kuota Haji 2026 yang Didapat Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ada lima menteri yang diganti, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding; Menteri Koperasi (Kemenkop), Budi Arie Setiadi; dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Prabowo pun resmi melantik menteri-menteri barunya di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini, di antaranya: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin; dan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.

Selain itu, Prabowo juga melantik Menteri Haji dan Umroh Moch Irfan Yusuf dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Dalam pelantikan tersebut, meski keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo dibacakan, namun belum ada pelantikan pengganti keduanya di kursi menteri.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Prabowo Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Diganti pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dia berharap agar tidak ada pihak yang mengeluarkan pernyataan provokatif yang berpotensi semakin memperkeruh suasana.

“Ada baiknya semua pihak tidak mengeluarkan statement yang provokatif terkait sengketa 4 pulau di Sekitar Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah,” kata Dahnil melalui unggahan akun X resminya pada Senin (16/6/2025).

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji itu meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait polemik tersebut. Ia yakin Prabowo akan memberikan keputusan yang terbaik.

“InsyaaAllah Presiden @prabowo akan memutuskan yang terbaik untuk Indonesia terkait hal tersebut. Kita tunggu saja,” ujarnya.

“Persatuan dan kesatuan Indonesia adalah yang utama,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo mengambil alih polemik pulau Aceh.

Menurutnya, Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut sudah selesai pekan depan.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” kata Dasco pada Sabtu (14/6/2025) malam.

Diketahui, Kemendagri menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Status administratif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Keputusan ini pun mendapat pertentangan yang keras dari masyarakat Aceh.

(War/rilpolitik)

Artikel Dahnil Minta Tak Ada yang Provokasi Soal Polemik Pulau Aceh pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Postingan lama Raja Juli di-capture, lalu di-mention ke akun X Partai Gerindra dan Prabowo serta sejumlah politisi Gerindra, salah satunya Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pada postingan itu, Raja Juli menyebut Prabowo tidak pernah tobat karena dinilai terus menyebar ketakutan dan pesimisme. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri LHK di Kabinet Prabowo-Gibran itu bahkan menyebut Indonesia akan lebih baik jika Prabowo kalah Pilpres.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli dalam konteks masa kampanye Pilpres 2019. Saat itu Raja Juli bersama PSI mendukung Joko Widodo-Makruf Amin melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dahnil pun merespons unggahan ulang warganet soal kicauan lama Raja Juli itu. Ia menyebut kicauan tersebut sangat seram.

“Seram ya,” kata Dahnil melalui akun X resminya merespons unggah dari salah satu warganet pada Selasa (27/5/2025).

Namun, kata Dahnil, hal itu justru menunjukkan kebesaran hati dari seorang Prabowo yang tidak pernah menyimpan dendam terhadap lawan politiknya.

“Itulah hebatnya Pak @prabowo kami belajar kebesaran hati beliau. Urusan politik tidak boleh ada dendam dan benci, maupun perasaan pribadi. Semua dirangkul bila ingin bekerjasama dan berkomitmen untuk Indonesia yang maju,” ujar dia.

Diketahui, sikap politik Raja Juli dan PSI terhadap Prabowo berubah sejak menjelang Pilpres 2024. Mereka yang dulunya dikenal kritis terhadap masa lalu Prabowo di militer mendadak berubah jadi pujian. Bahkan, Raja Juli sendiri kini mendapat jabatan sebagai Menteri LHK dari Prabowo setelah menang Pilpres 2024.

(War/rilpolitik)

Artikel Dahnil Respons Twit Lama Sekjen PSI Serang Prabowo: Seram Ya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu penting agar komentar para menteri soal efisiensi anggaran tidak memunculkan kontroversi baru di masyarakat.

“Ada baiknya para Menteri yang komentar terkait efisiensi bisa berdampak pada beasiswa, biaya sekolah, biaya kuliah, gaji honorer, phk dll. Mendengarkan dengan seksama perintah Presiden,” kata Dahnil melalui unggahnnya di X dikutip pada Jumat (14/2/2025).

Dahnil menjelaskan bahwa efisiensi hanya menyasar alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun sumber daya manusia (SDM).

“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung pelayanan publik atau pun SDM,” jelasnya.

“Perintah Presiden sangat terang dan jelas. Bahkan telah dilakukan restrukturisasi kalau-kalau masih ada yg salah sasaran,” imbuhnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Soal Efisiensi Anggaran, Dahnil Minta Menteri Dengarkan Perintah Presiden pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang,” kata Prabowo.

Terkait hal itu, orang dekat Presiden Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku ikut merasakan adanya raja-raja kecil yang berusaha menjegal kebijakan Prabowo.

“Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” kata Dahnil lewat unggahannya di X pada Selasa (11/2/2025).

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji itu mengatakan kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo banyak diganggu oleh para pemburu rente.

“Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll,” ujarnya.

Dahnil mengakui upaya perbaikan memang tidak mudah. Namun demikian, ia meyakin masih banyak birokrat yang pro perbaikan

“Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dahnil Akui Ada Raja Kecil yang Berusaha Jegal Kebijakan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.