Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ketiga tersangka diduga melakukan mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan motor listrik hingga sepatu.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun,” kata Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Tak hanya itu, Dadan dkk juga diduga menggelembungkan anggaran pengadaan sepatu.

“Pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up,” ujar Syarief.

Dadan dkk juga diduga menggelembungkan anggaran proyek pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31 ribu unit.

“Pengadaan televisi Rp 75 miliar sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga,” ungkapnya.

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata dia.

Selain itu, Dadan, Sony, dan Lodewyk juga diduga melakukan proses pengadaan barang dengan cara mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Kini, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Artikel Dadan dkk Diduga Mark Up Sejumlah Proyek di BGN, Mulai dari Motor Listrik Hingga Sepatu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Jeffry mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) usai Dadan dkk menjalani pemeriksaan hari ini, Rabu (3/6/2026).

“Hari ini, Rabu, 3 Juni 2026, tim penyidik Jampidsus setelah melakukan rangkaian penyidikan telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025-2026 ,” kata Jeffry dalam konferensi pers di depan Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu.

Di lokasi yang sama, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Dadan dkk sebagai tersangka usai melakukan pemeriksaan.

“Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan saudara DH, SS, dan LP berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan DH, SS, dan LP sebagai tersangka,” kata Syarief.

Penyidik pun langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.

Diketahui, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung telah dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya di BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

(War/rilpolitik)

Artikel Kejagung Tetapkan Dadan dan 2 Eks Waka BGN Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Prabowo lalu mengangkat Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN pengganti Dadan.

Pemecatan ini dilakukan sehari setelah Dadan melontarkan ide pemberian makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa Indonesia di Jedah, Arab Saudi.

Dadan merupakan Kepala BGN pertama sejak lembaga tersebut dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia pertama kali dilantik sebagai Kepala BGN pada pada 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Kemudian, ia kembali dilantik untuk jabatan yang sama saat Prabowo mulai menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Dalam perjalanannya, BGN di bawah kepemimpinan Dadan memang kerap menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran beberapa kebijakannya yang kontroversial. Salah satunya proyek pengadaan 24.400 unit motor listrik dengan anggaran mencapai Rp1,22 triliun di tengah penerapan efisiensi anggaran.

Tak hanya itu, BGN juga melakukan pengadaan kaos kaki dengan total anggaran mencapai sekitar Rp6,9 miliar.

Bukan hanya kebijakannya, pernyataan dan ide-ide yang dilontarkan Dadan juga kerap menuai kontroversi.

Terbaru, Dadan melontarkan ide pemberian MBG untuk siswa Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Wacana tersebut dilontarkan saat Dadan sekolah Indonesia di Jeddah pada Senin (1/6/2026).

“Saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan,” kata Dadan.

Wacana tersebut, kata Dadan, masih akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo.

“Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Tak hanya di Jeddah, Dadan juga ingin membuat SPPG di negara-negara yang terdapat pekerja migran Indonesia lainnya.

“Mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia dan di kebun-kebun dan sebagainya, ini bisa menjadi suatu pilot project,” katanya.

Ide tersebut langsung menuai banyak kritik baik dari rakyat maupun pejabat. Mereka menilai wacana itu tidak masuk akal, bahkan cenderung konyol. Pasalnya, distribusi MBG di dalam negeri saja masih kerap bermasalah, Dadan justru membuka opsi pembagian MBG di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana pemberian MBG untuk siswa di Jeddah. Menurut Irma, BGN sebaiknya fokus saja pada pendistribusian MBG di dalam negeri.

“Kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Irma meminta BGN juga melihat kemampuan fiskal negara. Ia menyoroti bagaimana pengawasan di Jeddah nantinya jika wacana tersebut terealisasi.

“Jika bicara hak, anak-anak BMI (buruh migran Indonesia) di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu, belum lagi nanti kontrolnya di tiap negara yang minta juga,” tegasnya.

Kritik juga datang dari anggota komisi IX lainnya, yakni Nurhadi. Ia mempertanyakan urgensi memperluas distribusi MBG hingga ke luar negeri.

“Kami mempertanyakan urgensi perluasan program Makan Bergizi Gratis ke luar negeri pada saat pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan,” tegas Nurhadi di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Nurhadi mengakui, anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri memang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus mengedepankan prinsip skala prioritas dalam setiap kebijakan publik.

“Pada prinsipnya anak-anak Indonesia di luar negeri juga merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama. Namun kebijakan publik harus dibangun berdasarkan skala prioritas, efektivitas anggaran, dan kesiapan tata kelola,” jelasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Ide Konyol Dadan Hindayana Sehari Sebelum Dipecat dari Kepala BGN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penggeledahan dilakukan usai pergantian jajaran pimpinan di lembaga yang mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.

“Benar, (penyidik) melakukan penggeledahan di kantor BGN,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Jeffry, Rabu.

Menurut Jeffry, penggeledahan dilakukan oleh penyidik Pidsus Kejagung. Namun, ia masih enggan menjelaskan secara detail alasan penggeledahan tersebut.

Jeffry mengatakan, pihaknya akan mengumumkan secara resmi kegiatan penggeledahan tersebut melalui konferensi pers sore nanti.

Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan di media sosial bahwa ruang kerja mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya digeledah APH.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecat tiga pimpinan BGN, yakni Dadan Hindaya selaku kepala BGN, dan dua wakil kepala BGN Lodewijk dan Sony Sonjaya pada Selasa (2/6/2026).

Prabowo lalu mengangkat Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan.

Kemudian, Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk dan Sony Sonjaya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kejagung Benarkan Geledah Kantor BGN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh akun media sosial X @PartaiSocmed dan ramai menjadi perbincangan netizen.

Menurut akun tersebut, penggeledahan berlangsung pagi ini, Rabu (3/6/2026). Tak hanya ruang kerja Dadan, APH juga disebut menggeledah ruang kerja Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga baru dipecat.

“BREAKING!! Pagi ini ruang kerja Dadan Hindayana dan Sony Sondjaya diperiksa,” tulis akun X @PartaiSocmed.

Dalam unggahannya itu, akun tersebut juga mengungkap kantor bayangan Dadan Cs. Ia meminta agar APH turut menggeledah kantor tersebut.

“Sekedar info Dadan dan geng IPB-nya lebih sering ngantor di Menara BRI, sebaiknya kantor bayangan ini juga disegel dan diperiksa!” ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecat Kepala BGN Dadan Hindayana dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026).

Selain itu, Prabowo juga memecat memecat dua wakil kepala BGN, yakni Lodewijk dan Sony Sonjaya.

Prabowo lalu mengangkat Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan.

Kemudian, Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk dan Sony Sonjaya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Usai Dipecat, Ruang Kerja Dadan Hindayana Dikabarkan Digeledah APH pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Dalam 2 hari terakhir ini terlihat Presiden Prabowo mulai merespons positif suara masyarakat,” kata Mahfud MD lewat unggahannya di X pada Selasa (2/6/2026) malam.

Penilaian tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, Mahfud MD menilai Prabowo dalam menyampaikan pidatonya sudah mulai fokus pada teks. Sehingga, apa yang disampaikan lebih fokus. Hal itu terlihat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

“Kedua, pada 2 Juni 2026 beliau mencopot Kepala BGN yang memang banyak disorot,” jelas Mahfud.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecat Kepala BGN Dadan Hindayana dan mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Pemecatan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Selain Dadan, Prabowo juga memecat dua wakil kepala BGN, yakni Lodewijk dan Sonny Sanjaya.

Prasetyo mengungkap keputusan pencopotan diambil setelah dilakukan monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun terakhir.

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” ungkap Prasetyo.

(War/rilpolitik)

Artikel Dadan Dipecat, Mahfud MD: Prabowo Mulai Respons Positif Suara Masyarakat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo mengungkap keputusan pencopotan diambil diambil setelah dilakukan monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun terakhir.

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” ungkap Prasetyo.

Tak hanya Dadan, Prabowo juga memecat dua wakil kepala BGN, yakni Lodewijk dan Sonny Sanjaya.

Sebagai gantinya, Prabowo mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Prasetyo berharap pimpinan BGN yang baru segera melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk memastikan seluruh program BGN berjalan dengan baik.

“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” harap dia.

Artikel Istana Ungkap Alasan Pecat Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala BGN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pencopotan Dadan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam ini.

“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Prabowo juga mencopot dua wakil kepala BGN yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Prabowo lalu mengangkat Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Untuk diketahui, Dadan merupakan kepala BGN pertama sejak lembaga itu dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia dilantik pada 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Dadan kembali dilantik menjadi Kepala BGN saat Prabowo mulai menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Artikel BREAKING NEWS! Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Tetap diberi (insentif), karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan, Selasa (28/4/2026)

Dadan mengungkapkan, saat ini ada sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara per awal April 2026. Jumlah ini lebih sedikit dari sebelumnya. “Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an,” tuturnya.

Ahli serangga itu menjelaskan alasan tetap memberikan insentif terhadap dapur yang di-suspend. Menurutnya, hal itu untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.

“Karena dia (SPPG) harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ujarnya.

Dadan kemudian mengungkap penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).

“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” jelasnya.

Sementara kualitas pelayanan secara umum, Dadan menilai SPPG yang di-suspend cukup baik, mulai dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat terhadap SPPG yang ditutup sementara.

“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.

Artikel SPPG yang Ditutup Sementara Tetap Dapat Insentif Rp6 Juta per Hari pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Dadan dalam kegiatan Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

“Kita harapkan dengan program ini stunting-nya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78 kita dengan harapan dengan hadirnya program ini nanti 10 tahun 15 tahun ke depan yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif itu sudah tidak stunting, dan tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang,” kata Dadan, dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Dadan menjelaskan bahwa program MBG berangkat dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi. Hal itu, kata dia, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini sebetulnya berawal dari kegelisahan Presiden, karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, tiga juta per tahun dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta tahun 2045, dan sekarang permasalahannya bukan pertumbuhannya tapi berasal dari mana pertumbuhan itu,” ujarnya.

Dadan lantas menyoroti masih rendahnya rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yakni hanya sembilan tahun. Hal itu menyebabkan banyak anak yang tidak bisa mengakses makan bergizi seimbang.

“Jadi, anak-anak Indonesia itu, dewasa ini banyak lahir dari orangtua yang pendidikannya hanya lulusan SD. Sehingga tidak heran kalau 60 persen anak tidak punya akses terhadap makan bergizi seimbang, 60 persen anak itu jarang minum susu bahkan tidak mampu minum susu,” ujar Dadan.

Selain dampak pada kesehatan dan pendidikan, Dadan juga menyampaikan dampak yang lebih luas dari program MBG, salah satunya dampak terhadap ekonomi lokal.

Hingga saat ini, MBG telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui 27.000 SPPG dengan total penyerapan anggaran mencapai Rp 60 triliun.

Anggaran tersebut telah tersebar dari Sabang hingga Merauke dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa.

“Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan hari ini sudah menyerap anggaran Rp 60 triliun di mana anggaran itu seluruhnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah,” imbuh Dadan.

Artikel Dadan Berharap Program MBG Tingkatkan Rata-rata IQ Orang Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.