Cucun membantah klaim Jokowi bahwa revisi tersebut murni inisiatif DPR. Cucun menegaskan, DPR tidak mungkin membahas revisi UU KPK tanpa surat presiden (surpres) dari Presiden yang saat itu dijabat Jokowi.

“Masyarakat sudah cerdas, beliau (Jokowi) itu Presiden. Masa DPR bisa jalan bahas UU tanpa ada surpres?” kata Cucun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Politikus PKB itu memastikan semua revisi UU yang berjalan tidak mungkin dilakukan DPR sendirian.

“Masyarakat sudah cerdas sekarang, enggak mungkin ada undang-undang jalan tanpa surat dari Presiden,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku setuju dengan usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi lama.

“Ya, saya setuju,” kata Jokowi di Stadion Manahan, Kota Solo, Jumat (13/2/2026).

Jokowi mengatakan revisi UU KPK yang terjadi pada era dirinya menjabat Presiden di 2019 itu merupakan inisiatif DPR.

“Itu dulu inisiatif DPR, loh. Jangan keliru ya, inisiatif DPR,” ujarnya.

Dia jug menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU tersebut. “Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya enggak tanda tangan,” ujarnya.

Artikel Wakil Ketua DPR Sentil Jokowi Cuci Tangan Soal Revisi UU KPK: Masyarakat Sudah Cerdas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Serangan balik itu berupa melaporkan Lukman ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Lukman Edy bukan lagi bagian dari partai sehingga tidak punya kapasitas berbicara tentang PKB maupun pimpinannya.

“Justru saya sendiri sebagai anggota DPR yang punya hak dan kewenangan mengaudit Saudara Lukman Edy, dia itu seorang wakil komisaris dalam salah satu BUMN yang kita perlu nanti mintakan audit BPK,” tegas Cucun.

“Bagaimana dia berkontribusi buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris. Apakah betul-betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut. Kami punya kewenangan itu,” lanjutnya.

Cucun mengaku pihaknya telah mendapatkan audit dari BPK terkait BUMN tersebut. Dia mengatakan perusahaan BUMN tersebut diberikan Penyertaan Modal Negara atau PMN dari 2015 sampai 2024 dengan nilai hampir 131 triliun.

“Nah ini, pemanfaatan uang ini bagaimana seorang komisaris melakukan pengawasan kemudian dia dan para direksinya membuat perusahaan ini maju, justru kami dari DPR yang harus mengaudit saudara Lukman Edy, bukan saudara Lukman Edy cawe-cawe atau ikut intervensi tentang partai kami,” pungkasnya.

Artikel Serangan Balik PKB ke Lukman Edy pertama kali tampil pada Rilpolitik.