Hal itu disampaikan Jansen lewat unggahannya di X seperti rilpolitik.com lihat pada Jumat (10/5/2024). Dia mengunggah potongan video pernyataan Jusuf Wanandi yang menyebut SBY Jenderal Kancil dalam sebuah forum diskusi.

Dalam videonya itu, Jusuf Wanandi menyebut SBY sebagai ‘Jenderal Kancil’ karena dianggap tidak berani menaikkan harga BBM. Padahal, katanya, saat itu semua setuju baik eksekutif maupun legislatif untuk menaikkan harga BBM.

Jansen menyayangkan pernyataan Jusuf Wanandi itu. Padahal, katanya, SBY selama ini selalu mengingatkan kader Demokrat untuk menghormati CSIS. Bahkan, belum lama ini pihaknya masih menghadiri undangan CSIS.

“Sok paling hebat saja Jusuf Wanandi ini. Kami kader Demokrat sejak dulu selalu diberitahu pak SBY untuk hormati CSIS. Bahkan beberapa waktu lalu undangan CSIS ke mas AHY pun kami hadiri,” kata Jansen dikutip hari ini.

“Namun lihat perilaku JW ini, sebagai kader Demokrat hilang rasa hormat saya kepada dia & lembaganya CSIS,” sambungnya.

Wakil Sejken Partai Demokrat itu pun tak dapat menahan rasa kesalnya terhadap Jusuf Wanandi dan lembaganya, CSIS. Ia meminta partainya tak perlu lagi hadiri undangan dari CSIS.

“Jadi sebagai seorang Kristen (karena CSIS ini sejak dulu dikenal sebagai lembaga berbau Kristen/Katholik, walaupun tidak sepenuhnya itu benar) dan utamanya sebagai kader Demokrat, saya menyarankan kepada partai, cukuplah tahun kemarin itu kita terakhir kali hadir ke undangan & acara-acara CSIS ini,” tegas dia.

Dia kemudian mengingatkan Jusuf Wanandi dan CSIS untuk tak perlu berlagak paling pintar di negeri ini. Menurutnya, proses seseorang menjadi jenderal tidak mudah.

“Untuk CSIS, khususnya pendirinya Jusuf Wanandi: tidak usahlah anda sok paling hebat, jago & merasa paling pintar di negeri ini pak. Proses orang jadi Jenderal itu tidak semudah mulut anda bicara,” katanya.

“Terkait kenaikan BBM itu tiap Presiden punya pertimbangan masing-masing terhadap keputusannya,” pungkas Jansen.

Berdasarkan potongan video yang diunggah Jansen, pernyataan Jusuf Wanandi itu untuk merespon host diskusi yang menyebut SBY sebagai sosok jenderal bintang 4.

“Ah jenderal. Jenderal kancil? Hahahaha,” kata Jusuf Wanandi dengan nada meremehkan.

Moderator diskusi kemudian bertanya kepada Jusuf Wanandi terkait perbedaan antara SBY dan Jokowi menjelang masa pemerintahannya berakhir. Jusuf Wanandi menyebut SBY sebagai sosok penakut dan peragu.

Dia mencontohkan ketidakberanian SBY menaikkan harga BBM. Padahal, menurutnya, BBM saat itu sudah harus dinaikkan.

“Terakhir sekali yang dilakukan SBY itu adalah tindakan mengenai harga minyak yang dia semua orang termasuk DPR sudah setuju harus dinaikkan harganya. Ndak bisa ditawar,” tuturnya.

“27 kali dia (SBY) adakan pertemuan hanya untuk menentukan, ‘naik ndak, naik ndak’. Nggak berani dia. Nggak berani dia umumkan. Sudah setuju semua. Kabinet sudah setuju. Semua sudah setuju,”

Sikap SBY itu membuat wakilnya, Jusuf Kalla (JK), merasa kesal. JK, kata Jusuf Wanandi langsung memanggil para menteri ke rumahnya dan mengatakan akan mengumumkan kenaikan harga BBM jika SBY tak berani.

“Jadi Jusuf Kalla keki. Dia panggil, dia panggil semua kabinet ke rumahnya, dia bilang, ‘ini ndak bisa begini. Jadi kalau begitu, kalau saudara semua setuju, kita naikkan sendiri meskipun saya tidak berhak, saya bilang nanti saya naikkan atas nama SBY’. Begitu jadinya. Baru naik. Kalau ndak, ngga akan naik naik,” cerita Jusuf Wanandi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tak Terima SBY Disebut Jenderal Kancil, Politikus Demokrat Kecam Pendiri CSIS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti bersyukur atas pencapain tersebut.

“Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Minggu (7/1/2024).

Di antara RUU yang diusulkan DPD RI adalah RUU Daerah Kepulauan, RUU Kelautan, RUU Perlindungan Bahasa Daerah dan RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. “Khusus RUU Kerajaan ini, kami terus mendesak DPR RI agar segera dibahas, karena Indonesia ini lahir dari negara-negara dan bangsa-bangsa lama, yaitu Kerajaan dan Kesultanan yang ada di Nusantara,” tandasnya.

Dalam survei tersebut, DPD RI meraih point 60,4 persen di atas KPK dan DPR RI yang memperoleh point 58,8 persen dan 56,2 persen. “Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada DPD RI. Kami akan terus bekerja lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh ini, kami terus menjaga amanah yang diberikan rakyat dan berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi dari berbagai elemen dan stakeholder di daerah,” kata LaNyalla.

Sebagai pimpinan DPD RI, LaNyalla telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Aspirasi tersebut langsung diperjuangkan, baik melalui Komite-Komite DPD RI, Kementerian/Lembaga, maupun langsung kepada Presiden RI.

Sejumlah isu krusial turut diperjuangkan DPD RI seperti peningkatan status lembaga pendidikan IAIN menjadi Universitas Negeri Islam, pengangkatan guru honorer menjadi tenaga PPPK, tuntutan para Kepala Desa agar lebih leluasa mengalokasikan dana desa sesuai kondisi di masing-masing desa, dan sejumlah hal lainnya.

Teranyar, DPD RI tengah memperjuangkan agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Caranya, dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dan diperkuat melalui amandemen dengan teknik adendum.

“Kami terus berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat. Arah perjalanan bangsa ini harus diluruskan. Sistem perekonomian dan demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru itu yang harus kita pastikan tidak terjadi lagi, bukan mengganti sistem bernegara Indonesia menjadi liberal,” tukasnya.

Dikatakan LaNyalla, hal itu terjadi imbas perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. “Sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal,” demikian LaNyalla.

Artikel Kepercayaan Publik Terhadap DPD di Atas KPK dan DPR, LaNyalla Bersyukur pertama kali tampil pada Rilpolitik.