<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursa Cawapres Arsip - Rilpolitik</title>
	<atom:link href="https://rilpolitik.com/tag/bursa-cawapres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rilpolitik.com/tag/bursa-cawapres/</link>
	<description>Barometer Politik Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 23:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Untitled-1-1-80x80.png</url>
	<title>Bursa Cawapres Arsip - Rilpolitik</title>
	<link>https://rilpolitik.com/tag/bursa-cawapres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yusril dan Jalan Keluar dari Persoalan Bangsa</title>
		<link>https://rilpolitik.com/yusril-dan-jalan-keluar-dari-persoalan-bangsa/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/yusril-dan-jalan-keluar-dari-persoalan-bangsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 23:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Cawapres]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres pengganti Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Hafid Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Yusril Ihza Mahendra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=19253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oleh: Hafid Abbas Professor Tamu di Asia Center,...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/yusril-dan-jalan-keluar-dari-persoalan-bangsa/">Yusril dan Jalan Keluar dari Persoalan Bangsa</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oleh: Hafid Abbas</strong><br />
<em>Professor Tamu di Asia Center, Harvard University, 2006</em></p>
<hr />
<p>Munculnya nama Yusril Ihza Mahendra dalam bursa calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka menarik dicermati bukan semata-mata dari perspektif kalkulasi politik, melainkan dari kebutuhan bangsa menghadapi tantangan kenegaraan yang semakin kompleks. Indonesia memerlukan figur yang bukan hanya mampu mendampingi Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membantu mengatasi persoalan mendasar bangsa: ketidakadilan hukum, ketimpangan ekonomi, dan keterbelahan sosial-politik.</p>
<p>Setelah 28 tahun Reformasi, Indonesia memang berhasil mempertahankan demokrasi dan melewati berbagai pergantian pemerintahan. Namun, cita-cita reformasi belum sepenuhnya terwujud. Demokrasi prosedural belum selalu menghasilkan keadilan substantif. Hukum yang semestinya menjadi pelindung seluruh warga negara terkadang justru terasa lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan akses kekuasaan.</p>
<p>Dalam keadaan demikian, demokrasi berisiko berubah menjadi arena <em>survival of the fittest</em>: siapa yang kuat, dialah yang menang. Mereka yang lemah secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya semakin sulit memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara.</p>
<p>Karena itu, agenda pemerintahan Prabowo ke depan membutuhkan tiga langkah besar yang saling berkaitan: <em>reform, recovery, </em>dan <em>reconciliation (3R)</em>. Dalam konteks inilah, pengalaman dan kapasitas Yusril layak dipertimbangkan.</p>
<p><strong>Reform: Mengembalikan Hukum sebagai Panglima</strong></p>
<p>Tantangan pertama adalah melakukan pembenahan hukum dan kebijakan perundang-undangan yang selama ini belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan. Reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan kelembagaan atau pergantian pejabat. Ia harus menyentuh substansi hukum, kualitas regulasi, dan keberpihakan negara kepada kepentingan rakyat.</p>
<p>Yusril memiliki pengalaman historis yang relatif unik dalam perjalanan transisi Indonesia. Ia berada di lingkaran penting perubahan dari pemerintahan Orde Baru yang sentralistik menuju sistem desentralisasi, dari kehidupan politik yang tertutup menuju keterbukaan, serta dari pembatasan kebebasan pers menuju demokrasi yang memberikan ruang lebih luas bagi kebebasan berpendapat.</p>
<p>Pengalamannya dalam proses Reformasi 1998, termasuk perannya dalam merumuskan naskah pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto, memperlihatkan bahwa perubahan politik dapat ditempuh melalui jalur konstitusional. Ia memahami bahwa transisi kekuasaan harus dikelola dengan kecermatan hukum agar perubahan tidak berkembang menjadi kekacauan politik.</p>
<p>Sebagai akademisi hukum tata negara, mantan Menteri Kehakiman dan HAM, serta kini Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril memiliki bekal untuk membantu Presiden memperbaiki arah politik hukum nasional. Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar banyaknya undang-undang, melainkan peraturan yang adil, konsisten, tidak saling bertentangan, dan melindungi seluruh lapisan masyarakat.</p>
<p><strong>Recovery: Mengatasi Ketimpangan dan Memulihkan Ekonomi Rakyat</strong></p>
<p>Tantangan kedua adalah pemulihan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial yang semakin mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka-angka makro. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut.</p>
<p>Konsentrasi penguasaan sumber daya ekonomi pada segelintir kelompok telah menimbulkan persoalan serius. Oligarki ekonomi dan politik berpotensi membuat rakyat hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang seharusnya mereka nikmati bersama.</p>
<p>Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu melihat persoalan ekonomi bukan hanya sebagai persoalan angka dan investasi, melainkan juga sebagai persoalan keadilan, hukum, dan distribusi kesempatan.</p>
<p>Pengalaman Yusril melintasi berbagai fase pemerintahan sejak Reformasi merupakan modal politik yang penting. Ia telah menyaksikan pergantian kepemimpinan nasional dan perubahan konfigurasi kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kelompok politik. Pengalaman lintas pemerintahan tersebut memberinya pemahaman tentang bagaimana menjaga kesinambungan negara di tengah perubahan politik.</p>
<p>Kemampuan semacam ini diperlukan agar agenda pemulihan ekonomi tidak terhambat oleh konflik kepentingan, ketidakpastian regulasi, dan pertarungan politik antarkelompok elite. <em>Recovery</em> harus memastikan bahwa negara hadir bagi rakyat kecil, bukan hanya memfasilitasi kepentingan mereka yang telah kuat.</p>
<p><strong>Reconciliation: Merajut Kembali Persatuan Nasional</strong></p>
<p>Tantangan ketiga adalah rekonsiliasi. Indonesia membutuhkan upaya serius untuk meredakan friksi di antara elite politik pusat dan daerah, antartokoh nasional, maupun kelompok-kelompok masyarakat.</p>
<p>Demokrasi memang membuka ruang perbedaan. Namun, perbedaan tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Indonesia terlalu besar dan terlalu majemuk untuk terus-menerus terjebak dalam pertentangan politik yang tidak produktif.</p>
<p>Yusril memiliki pengalaman berkomunikasi dengan berbagai spektrum politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok keagamaan. Latar belakang intelektual serta pengalamannya dalam kehidupan politik nasional dapat menjadi modal untuk membangun jembatan dialog di tengah perbedaan.</p>
<p>Hal ini juga relevan bagi penyelesaian persoalan Papua. Konflik yang telah berlangsung lama dan meninggalkan luka sosial mendalam tidak cukup diatasi dengan pendekatan keamanan. Negara perlu membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh, menghormati martabat masyarakat setempat, dan mencari penyelesaian damai yang berkeadilan.</p>
<p>Rekonsiliasi bukan berarti menghapus perbedaan atau melupakan ketidakadilan masa lalu. Rekonsiliasi justru mengharuskan negara berani mengakui persoalan, membangun kepercayaan, dan menghadirkan penyelesaian yang bermartabat.</p>
<p><strong>Diplomasi dan Kepemimpinan Indonesia di Dunia</strong></p>
<p>Di luar ketiga agenda tersebut, Yusril memiliki pengalaman internasional yang patut diperhitungkan. Ia pernah dipercaya memimpin <em>Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)</em>, organisasi konsultatif hukum negara-negara Asia dan Afrika, ketika menjabat Menteri Kehakiman dan HAM.</p>
<p>Pengalaman tersebut memberikan perspektif internasional yang dapat melengkapi kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia membutuhkan penguatan diplomasi di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.</p>
<p>Sebagai negara berpenduduk besar, memiliki posisi strategis, dan menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia semestinya memainkan peran lebih kuat di ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta Gerakan Non-Blok. Yusril dapat membantu memperkuat jejaring diplomasi dan kerja sama hukum internasional untuk mendukung posisi Indonesia di forum-forum tersebut.</p>
<p><strong>Bukan Sekadar Pergantian Figur</strong></p>
<p>Tentu, pembicaraan mengenai penggantian Wakil Presiden harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Usulan nama tidak boleh mendahului proses konstitusional. Namun, dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi tentang figur yang dianggap mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan.</p>
<p>Pada akhirnya, persoalan terpenting bukan siapa yang menggantikan siapa, melainkan kapasitas apa yang dibutuhkan bangsa untuk menghadapi tantangan ke depan.</p>
<p>Yusril bukan tanpa kekurangan dan tentu bukan satu-satunya tokoh yang memiliki kapasitas. Namun, perpaduan pengalaman hukum tata negara, perjalanan politik lintas pemerintahan, kemampuan menjembatani perbedaan, dan jejaring internasional merupakan keunggulan yang layak dipertimbangkan.</p>
<p>Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas pemerintahan. Indonesia membutuhkan keberanian melakukan reformasi, kemampuan memulihkan keadilan ekonomi, dan kebesaran hati untuk merekonsiliasi berbagai kekuatan bangsa.<br />
Dengan pengalaman sebagai salah seorang arsitek transisi Reformasi, Yusril memiliki bekal untuk membantu Presiden Prabowo mewujudkan agenda 3R: <em>Reform, Recovery, </em>dan<em> Reconciliation</em>.</p>
<p>Jika amanah itu dipercayakan kepadanya melalui proses konstitusional, tugasnya bukan sekadar menjadi Wakil Presiden, melainkan ikut memastikan bahwa negara kembali berdiri di atas hukum yang adil, ekonomi yang inklusif, dan persatuan nasional yang kokoh.</p>
<p>Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa kuat kekuasaan dipertahankan, melainkan oleh seberapa jauh negara mampu melindungi seluruh rakyatnya</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/yusril-dan-jalan-keluar-dari-persoalan-bangsa/">Yusril dan Jalan Keluar dari Persoalan Bangsa</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/yusril-dan-jalan-keluar-dari-persoalan-bangsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
