Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo, Muhadjir dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteria Agama ad interim pada 2022.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saksi Saudara MHJ selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022,” kata Budi kepada wartawan, Senin.

Namun, kata Budi, Muhadjir meminta penundaan pemanggilan. Penyidik pun akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir.

“Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya,” tuturnya.

Artikel Dipanggil KPK Soal Kasus Haji, Muhadjir Effendy Minta Penjadwalan Ulang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Gatut terjaring operasi senyap KPK pada Jumat (10/4/2026) malam. Dalam operasi ini, KPK mengamankan total 16 orang.

“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo.

Namun, Budi belum bisa menjelaskan secara detail seperti dugaan korupsi terkait kasus ini, barang bukti, dan identitas 15 orang lainya.

“Kami akan update terus perkembangannya,” katanya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu. Namun, ia belum menjelaskan detail OTT tersebut. “Benar (OTT Bupati Tulungagung),” kata Fitroh singkat.

Gatut saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK. Ia tiba di Gedung Merah Putih Jakarta hari ini, Sabtu (11/4/2026), sekira pukul 06.50 WIB.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang terjaring dalam operasi ini.

Gatut terpilih menjadi Bupati Tulungagung pada Pilkada 2024. Ia sebelumnya merupakan kader PDIP, namun keluar dan bergabung dengan Gerindra sebelum pemilihan.

Gatut pernah menjadi Wakil Bupati Tulungagung 2019-2023. Ia juga dikenal sebagai pengusaha toko bangunan.

Artikel Dari PDIP Lompat ke Gerindra, Nasib Bupati Tulungagung Berakhir Di-OTT KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 96,24% pada akhir batas pelaporan atau per 1 April 2026,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi mengungkapkan lembaga yang memiliki tingkat kepatuhan tertinggi adalah Yudikatif mencapai 99,99%. Sementara terendah adalah legislatif dengan tingkat pelaporan 82,21 persen.

“Berdasarkan klasifikasi bidang, sektor yudikatif mencatat tingkat kepatuhan tertinggi dengan 99,99%. Kemudian diikuti BUMN/BUMD mencapai 97,06% serta eksekutif, termasuk Presiden dan Wakil Presiden sebesar 96,75%,” bebernya.

“Di sisi lain, sektor Legislatif juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian laporan sebesar 82,21%. Catatan itu menandakan adanya perbaikan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan,” imbuhnya.

KPK bakal melakukan verifikasi atas LHKPN yang telah disampaikan sebelum dipublikasikan. Masyarakat juga bisa memantau langsung LHKPN melalui laman yang tersedia.

“KPK memandang capaian ini sebagai indikasi bahwa instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi. Terlebih dalam memperluas transparansi atas harta kekayaan penyelenggara negara,” ungkapnya.

Artikel Batas Waktu Berakhir, Tingkat Kepatuhan Pejabat Lapor LHKPN 96,24% pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, pihaknya telah menerima 393.922 LHKPN dari total 431.785 pihak wajib lapor atau 91,23 persen.

“Hingga 30 Maret 2026, sebanyak 91,23 persen atau sekitar 393.922 dari total 431.785 wajib lapor telah menyampaikan laporan kekayaannya,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Budi mengungkapkan yudikatif menjadi lembaga yang paling taat melapor LHKPN dengan persentase mencapai 99,92 persen. Sementara itu, sektor legislatif memiliki persentase terendah.

“Berdasarkan sektor, tingkat pelaporan tertinggi tercatat pada bidang yudikatif dengan capaian 99,92 persen dari 19.021 WL. Disusul sektor eksekutif sebesar 92,51 persen dari 346.214 WL serta BUMN/BUMD sebesar 89,7 persen dari 46.119 WL,” jelas Budi.

“Sementara itu, sektor legislatif masih menjadi perhatian dengan tingkat pelaporan yang baru mencapai 64,9 persen dari 20.431 WL,” imbuhnya.

Budi mengatakan batas akhir melaporkan LHKPN ialah hari ini. Dia mengatakan KPK akan mengirimkan surat peringatan terhadap wajib lapor yang belum melapor.

“Secara sistem, KPK masih menunggu hingga batas akhir hari ini, Selasa 31 Maret 2026 sampai dengan pukul 23.59 WIB, untuk dapat dinyatakan penyampaian LHKPN tepat waktu,” ujar Budi.

Artikel Baru 64,9% Anggota Legislatif yang Setor LHKPN ke KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Data tersebut berdasarkan tanggal 26 Maret 2026. KPK mengingatkan batas akhir penyerahan LHKPN pada 31 Maret 2026.

“KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Meski begitu, Budi menyebut tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN menunjukkan tren positif, yakni mencapai 87,83%.

Dia menilai capaian tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Budi menjelaskan pentingnya pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan akurat.

“Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki,” pungkasnya.

Artikel KPK Ungkap 94 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“KPK menerima informasi masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas di sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi dan di luar kedinasan,” kata Budi, Sabtu (28/3/2026).

KPK pun meminta setiap instansi melakukan evaluasi terkait penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

“Untuk itu kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujarnya.

Budi menyebut evaluasi penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam aktivitas mudik Lebaran. Selain itu, evaluasi juga merupakan bagian dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara.

“Evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara (PN) maupun aparatur sipil negara (ASN),” ucapnya.

Budi mengatakan kendaraan dinas, baik yang disewa maupun berstatus barang milik negara atau daerah, merupakan fasilitas jabatan. Penggunaannya pun diatur hanya untuk kepentingan operasional kantor atau kedinasan.

Menurut Budi, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi merupakan penyimpangan dan berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Dia menyebut risiko korupsi tidak hanya muncul dari penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, tetapi juga lahir dari penyalahgunaan fasilitas negara.

“Praktik yang kerap dianggap sederhana, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik,” ujar Budi.

Untuk itu, KPK mendorong peran aktif inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dan audit internal, termasuk penelusuran penggunaan kendaraan dinas selama periode libur Lebaran. Penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan serta mencegah potensi pelanggaran berulang.

Artikel Ada Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK Anggap Penyimpangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Juru Bifara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, pengalihan tersebut dilakukan sejak Kamis (19/3/20276).

“Benar, Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” kata Budi, Sabtu (21/3/2026).

Budi menyampaikan permintaan pengalihan itu diajukan oleh keluarga Yaqut. Pengalihan penahanan itu bersifat sementara.

“Pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada tanggal 17 Maret 2026. Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP,” sebutnya.

KPK menyebut pengawasan akan tetap dilakukan kepada Yaqut selama menjadi tahanan rumah. Budi memastikan proses pengalihan penahanan ini sesuai ketentuan dan prosedur.

“Selama melaksanakan pengalihan penahanan tersebut, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Ybs,” ujarnya.

“Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka,” tambahnya.

Diketahui, KPK menahan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Penahanan dilakukan pada Kamis (12/3/2026).

Artikel KPK Ubah Penahanan Yaqut Jadi Tahanan Rumah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil,” kata Fadia usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, tim KPK melakukan penggerebakan saat dirinya bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di sebuah rumah.

“Pada saat penangkapan, apa… mereka menggerebek ke rumah, saya sedang bersama Pak Gubernur Jawa Tengah,” tutur Fadia.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tertangkap dalam OTT yang dilakukan KPK pada Selasa (3/3/2026).

“Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah gak ada,” tegasnya.

Saat ditanya materi pertemuannya dengan Ahmad Luthfi, Fadia mengaku membahas izin dirinya tidak bisa menghadiri program Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Membahas izin bahwa saya besok enggak bisa hadir acara MBG gitu,” tuturnya.

Fadia pun hanya bisa pasrah atas persoalan hukum yang menjeratnya. “Kita ikuti ajalah. Biarin aja. Serahkan pada Allah aja nanti. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah,” ucap Fadia.

Terkait kemungkinan akan menempuh langkah hukum praperadilan, Fadia mengaku masih akan mendiskusikannya dengan tim pengacara.

“Saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun tidak ada,” ujarnya.

Bantahan Ahmad Luthfi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah dirinya bersama Fadia saat KPK melakukan OTT.

“Saya malah baru tahunya (ada OTT) pas Selasa pagi dari media,” kata Luthfi, Rabu (4/3/2026).

Meski begitu, Luthfi membenarkan bahwa Fadia sempat datang ke kediamannya pada Senin (3/2/2026) malam. Namun, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lain, termasuk Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.

Mereka, kata Luthfi, melaporkan progres program MBG di wilayah masing-masing menjelang rapat koordinasi MBG di Pemprov Jawa Tengah pada Selasa (3/3/2026).

“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” tutur Luthfi.

Penjelasan KPK

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan tidak ada informasi terkait keberadaan Ahmad Luthfi di lokasi OTT.

“Selama kami di posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” ujar Asep.

Diketahui, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023–2026. Fadia bersama 11 orang lainnya terjaring dalam OTT yang digelar KPK di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026) dini hari.

“Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkap Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

KPK menduga ada pengondisian dalam pengadaan outsourcing di beberapa dinas sehingga perusahaan swasta bisa masuk di Pemkab Pekalongan.

“Ini kan ada sejumlah pengadaan yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga, diatur, dikondisikan sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang untuk men-deliver barang ataupun jasa di pemkab Pekalongan,” ujar Budi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bupati Pekalongan Bantah Di-OTT, Tapi Digerebek Saat Bersama Gubernur Jateng pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap importasi barang KW di Ditjen Bea Cukai. KPK diketahui memang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai pada 4 Februari 2026. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, salah satunya Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo menuturkan sejumlah perusahaan rokok diduga memberikan sejumlah uang ke pegawai Ditjen Bea Cukai untuk pengurusan cukai.

“(Perusahaan rokok yang diduga memberikan sejumlah uang) Saat ini di antaranya dari Jawa Tengah, dan juga ada Jawa Timur,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

KPK masih akan memastikan kembali terkait dugaan tersebut, dengan memeriksa sejumlah pihak, termasuk produsen rokok. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali detail pengurusan cukai yang diduga dikorupsi oleh pegawai Bea Cukai

“Tentu nanti kami akan melihat lagi, dan meminta keterangan para tersangka maupun saksi, terkait pemberian uang itu dari perusahaan rokok mana saja,” tuturnya.

Permintaan keterangan tersebut, jelas Budi, juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan KPK guna mengetahui mekanisme penerapan cukai hingga penyimpangan yang terjadi di lapangan.

“Kami butuh tahu mekanisme soal penerapan cukai itu seperti apa, sehingga nanti kami akan lihat prosedur bakunya maupun praktik di lapangan seperti apa. Jadi, kami akan melihat penyimpangan yang terjadi di mana terkait dengan cukai,” ujarnya.

Ia berharap langkah tersebut membuat KPK mendapatkan gambaran utuh mengenai pemberian uang dari perusahaan rokok terkait pengaturan cukai kepada pihak Bea Cukai.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait kmpor barang KW di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).

Kemudian, pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

Artikel KPK Usut Dugaan Suap Pengaturan Cukai Rokok di Jateng dan Jatim pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Saat ini, tim penyidik membawa Fadia dan sejumlah pihak yang terjaring OTT ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Budi belum menjelaskan perkara yang menjerat Fadia sehingga tertangkap tangan lembaga antirasuah.

Artikel KPK OTT Bupati Pekalongan pertama kali tampil pada Rilpolitik.