Uki merasa sedih dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Malang di mana ada 600 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan pada awal Agustus 2023.

“Enam ratus ribu lebih penerima BPJS di Kab. Malang dinonaktifkan,” kata Uki sambil pasang emoji sedih melalui akun X resminya, @Uki23 pada Rabu (30/8/2023).

Uki menegaskan partainya akan menghapus sistem kepesertaan BPJS jika berhasil lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga setiap warga negara Indonesia bisa mengakses BPJS secara gratis.

“@psi_id akan terus memperjuangkan #BPJSGratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa sekat wilayah administrasi, agar tak ada lagi sistem kepesertaan yang membuat pelayanan menjadi berbelit dan sulit diakses oleh masyarakat,” tegas Uki.

Ia berharap, tak ada lagi rumah sakit yang melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Dengan BPJS Gratis, maka setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi, gak pake ribet, dijutekin di loket dan pemanfaatan pajak menjadi lebih optimal,” tukasnya.

Informasi penonaktifan 600 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur memang sempat ramai di sosial media X pada awal Agustus 2023.

Dalam surat yang beredar, sebanyak 679.721 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran daerah (PBID) di Kabupaten Malang, Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Agustus 2023.

Dilansir Kompas.com, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang Roni Kurnia Hadi Permana membenarkan informasi tersebut. Menurut dia, penonaktifan peserta sesuai dengan permintaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

“Informasinya sedang dilakukan pemutakhiran data,” jelasnya Rabu (2/8/2023).

Hampir 700.000 peserta BPJS Kesehatan itu pun dipastikan tak lagi menerima bantuan iuran per 1 Agustus 2023.

“Sudah dinonaktifkan sejak 1 agustus 2023,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo mengatakan, penonaktifan ratusan ribu peserta penerima bantuan iuran hanya bersifat sementara.

“Pemadanan data ya, sementara saja,” katanya.

Wiyanto menerangkan, bulan ini pemerintah daerah kabupaten hanya akan memasukkan nama-nama peserta yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Total peserta yang masih mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan tersebut, yakni sebanyak 259.000 jiwa.

“Karena pembiayaan PBID semakin besar, akibat segmen mandiri beralih ke PBID. Makanya perlu dilakukan rasionalisasi,” terang Wiyanto.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel PSI Tegaskan Komitmen Perjuangkan BPJS Gratis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi atau akrab dengan sapaan Uki menjawab tantangan tersebut. Uki siap adu argumen dengan Fahri Hamzah terkait perjuangannya menggratiskan BPJS.

“Ini menarik sekali kalau didiskusikan secara terbuka, disaksikan oleh publik bagaimana ini bisa kita lakukan, kenapa ini penting untuk dilakukan, dan apa dampak serta prosesnya ketika kita sedang mengimplementasikan program-program atau perjuangan kita tadi,” kata Uki melalui video pendek seperti Rilpolitik.com kutip, hari ini, kamis (17/8/2023).

Uki siap diuji programnya menggratiskan BPJS. Ia menunggu kesiapan Fahri untuk mendiskusikannya secara terbuka dalam satu frame media yang sama.

“Kita sama-sama diskusikan program kita, saling challange satu denga yg lai terkait pembiayaan BPJS kalau digratiskan misalnya. Terus abia itu implemtasinya seperti apa dan lain-lain. Saya tunggu jawabannya Bang Fahri Hamzah,” ujar Uki.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mempertanyakan hitung-hitungan program BPJS gratis oleh PSI. Menurutnya, angkanya harus definitif berbasis kepada projeksi pendapatan negara dan APBN yang akan datang.

“Dia udah ngitung APBN kan dia usah ngerti uang masuk kita bwrapa. Belanja negara berapa, dan berapa yang bisa dipakai untuk subsidi penyelenggaraan belanja negara kesehatam gratis,” kata Fahri Hamzah dalam sebuah podcast Youtube.

Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, politikus PSI harusnya bisa dihadirkan juga untuk memperdebatkan program tersebut.

“Yg bersangkutan harusnya hadir di sini. Saya bikin plang, saya bilang saya kalau jadi presiden setahun korupsi hilang. Tapi pertama-tama kalau semua capres mau berdebat dengan saya tentang itu, saya berani berdebat, hari ini. Dan saya bisa buktikan kepada dia kalau saya jadi presiden, saya bisa selesaikan korupsi dalam setahun. Pertanyaannya, presiden yg lain berani gak,” tantang Fahri.

“Atau tadi legislator, dia ketua partai kan, dia bilang BPJS gratis. Hadir di sini, paparkan angkamu, mana angkamu. Jangan-jangan dia gak tahu APBN sekarang berapa. Jangan-jangan dia nggak tau komposisi pendapatan negara dari mana aja. Dia cuma ngomong begitu,” lanjutnya.

Ia mengatakan, politisi tidak boleh sembarang mengeluarkan pernyataan atau janji politik yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Ngga boleh dibiarkan politisi mengeluarkan pernyataan yang tidak ada pertanggungjawaban teknisnya yang berbasis kepada data-data dan angka-angka yang akurat,” tegas Fahri.

(Abn)

Artikel PSI Tantang Balik Fahri Hamzah: Debat Terbuka Program BPJS Gratis pertama kali tampil pada Rilpolitik.