“Posisi Indonesia mesti selalu jelas: menghapus penjajahan dari muka bumi,” kata Mardani lewat unggahannya di X, Kamis (5/3/2026).

Mardani mengatakan tindakan penyerangan oleh AS dan Israel terhadap Iran merupakan bentuk penjajahan yang melanggar kedaulatan dan mengabaikan hukum internasional.

“Sikap zionis Israel dan Amerika jelas menunjukkan aksi seperti penjajah. Melanggar kedaulatan dan tidak mengindahkan hukum internasional,” ujarnya.

Sebab itu, kata dia, pemerintah harus bersikap tegas menyuarakan keadilan dan perdamaian di Board of Peace (BoP).

“Indonesia perlu bersikap tegas di BoP. Suarakan keadilan dan perdamaian. Khususnya kemerdekaan Palestina,” tegas politikus PKS itu.

(War/rilpolitik)

Artikel Mardani Minta Pemerintah Pertegas Sikap di BoP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mutia menyayangkan tidak adanya respons diplomatik dari Presiden Prabowo Subianto mengenai situasi terkini di Iran, termasuk penghormatan bagi pemimpin negara tersebut.

“Gerakan Rakyat menyayangkan, hingga saat ini Presiden Prabowo tidak mengucapkan satu katapun atas agresi militer sepihak AS dan Israel terhadap Iran. Bahkan tidak ada ucapan belasungkawa atas gugurnya Ayatullah Ali Khamenei,” ujar Mutia di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, sikap diam pemerintah berisiko mencederai marwah diplomasi Indonesia di mata dunia. “Itu jadinya memperlihatkan pemerintah Indonesia seperti menghianati prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gerakan Rakyat memandang posisi Indonesia dalam organisasi perdamaian internasional Board of Peace (BoP) sudah tidak lagi relevan di tengah situasi agresi yang melibatkan negara-negara besar.

“Bagi Gerakan Rakyat dengan adanya serangan militer AS dan Israel ke Iran memperlihatkan keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) tak lagi bisa dibenarkan dari sisi apapun,” tutur Mutia.

Selain isu geopolitik, Mutia juga menyoroti kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ia menilai perjanjian itu mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

“Begitupun dengan perjanjian dagang dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara AS dan Indonesia yang isinya jelas-jelas merugikan tidak hanya perekonomian tapi juga kedaulatan bangsa dan keamanan rakyat Indonesia,” paparnya.

Gerakan Rakyat pun secara resmi menuntut langkah tegas dari pemerintah sebagai bentuk protes nyata terhadap aksi penjajahan dan demi menjaga martabat bangsa.

“Olehnya kami mendesak Pemerintah demi tegaknya martabat bangsa dan protes kita pada aksi penjajahan maka Indonesia sudah selayaknya untuk keluar dari keanggotaan BoP dan membatalkan perjanjian dagang AS-Indonesia,” tutup Mutia.

Artikel Prabowo Bungkam Soal Konflik di Timur Tengah, Gerakan Rakyat Lontarkan Kritik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sikap tersebut mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif,” kata Rektor UII Fathul Wahid dalam pernyataan tertulisnya mewakili sikap resmi warga UII, dikutip rilpolitik.com, Rabu (4/2/2026).

Fathul mendesak pemerintah untuk segera mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

“Serangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, serta berpotensi memperluas konflik yang mengganggu stabilitas geopolitik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” tegas Fathul.

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan konsistensi politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara lain, menolak segala bentuk agresi, serta mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi dan mekanisme multilateral.

Warga UII juga mendesak pemerintah untuk mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian (Board of Peace). Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam dewan bentukan Presiden AS Donald Trump itu berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan.

“Keikutsertaan tersebut juga berisiko mencederai konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta komitmen konstitusional untuk menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Fathul.

Selain itu, UII meminta pemerintah untuk membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.

Fathul mengatakan pemerintah harus mengevaluasi perjanjian tersebut secara terbuka dan transparan karena dinilai berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.

“Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa,” kata Fathul.

UII juga menyoroti pembungkaman suara kritis dan kriminalisasi aktivis, serta mendesak komitmen reformasi Polri.
Kampus menilai demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang aman bagi kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi secara damai.

“Hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen intimidasi terhadap warga negara, khususnya kalangan muda dan mahasiswa, yang menjalankan hak konstitusionalnya demi perbaikan bangsa,” ujarnya.

Karena itu, kata Fathul, diperlukan reformasi Polri yang menegaskan perannya sebagai penjaga keamanan publik yang profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

“Polri harus hadir sebagai bagian dari masyarakat yang mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, bukan institusi yang partisan dan menjadi alat pemukul generasi muda yang kritis atas persoalan kebangsaan,” kata dia.

Lebih lanjut, UII juga menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mereka menuntut pemerintah untuk menghormati kedaulatan warga dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di Papua, tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, serta prinsip partisipasi publik yang bermakna,” ucapnya.

Fathul menegaskan, negara wajib memastikan bahwa pembangunan tidak berubah menjadi praktik peminggiran, perampasan ruang hidup, atau pengabaian aspirasi warga.

Terakhir, UII mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program ini perlu ditinjau ulang secara komprehensif, mencakup ketepatan sasaran penerima, kualitas dan standar keamanan pangan, tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaannya,” tegasnya.

Menurut Fathul, kebijakan publik harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar tidak mengorbankan program prioritas lain seperti peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan kesehatan.

Fathul menegaskan, sikap tersebut disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan kecintaan kepada Indonesia dan kemanusiaan global.

“Kritik yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia,” ujarnya.

“Semoga pemerintah mendengar dan mempertimbangkan suara nurani publik demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, serta berkontribusi aktif pada perdamaian dunia,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel UII Kritik Pemerintah Tak Tegas Soal Konflik Timur Tengah, Minta Keluar BoP hingga Evaluasi MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan ini untuk memperkuat konsolidasi nasional supaya stabilitas dan keamanan negara terus terjaga di tengah dinamika global yang kian kompleks.

“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” kata Bahlil.

Bahlil menyampaikan pertemuan tersebut membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut.

Bahlil mengatakan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global.

“Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, menegaskan keputusan Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai pilihan paling rasional dalam upaya merespons dinamika global saat ini.

“Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil.

Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, Almuzzammil mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional.

“Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiagaan pangan kita, persiagaan energi kita, dan dialog elit kita,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bertemu Prabowo di Istana, PKS Tegaskan Keputusan RI Gabung BoP Pilihan Rasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan ini disampaikan Jansen lewat akun X resminya, dikutip rilpolitik.com, Senin (2/3/2026), merespons agresi militer AS di Venezuela dan Iran baru-baru ini, yang tak menutup kemungkinan akan menyusul negara lainnya.

Atas dasar itu, Jansen berpandangan bahwa langkah politik luar negeri Prabowo, yang memilih ‘berkawan’ dengan AS itu dilakukan demi keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia.

“Menurutku, sudah tepat langkah-langkah yang diambil dan tindakan yang dilakukan pak @prabowo beberapa waktu belakangan ini. Termasuk membawa kita bergabung ke BOP, ‘berkawan’ dengan Amerika dan lainnya,” kata Jansen. Ia menekankan bahwa pernyataan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi.

“Melihat keadaan dunia sekarang, ditambah ‘gila’ dan tidak terprediksinya Trump/Amerika, ditambah canggih dan majunya arsenal militer dan peralatan perang mereka — di mana bisa mendeteksi manusia secara real time, menyerangnya langsung dll —, ditambah kekuatan ekonominya, apa yang dilakukan pak Prabowo 1 tahun ini menurutku sudah tepat untuk kebaikan kita semua 280 juta rakyat Indonesia, keselamatan dan keamanan bangsa kita,” imbuhnya.

Jansen mengajak publik untuk berpikir secara rasional. Menurutnya, kekuataan militer dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum siap untuk berhadapan dengan AS. Indonesia, kata Jansen, baru mampu melawan AS lewat media sosial.

“Silahkan saja bagi teman-teman yang terus mau menentang Amerika, khususnya di medsos, karena mampunya kita memang baru di situ. Termasuk bagi yang tidak setuju dengan langkah pak Prabowo. Tapi pertanyaanya kita mau melawan Amerika ini pake apa? Dengan kekuatan militer dan ekonomi kita yang sekarang masih terbatas? Mari kita rasional,” ujarnya.

Jansen mengatakan saat ini telah terjadi perubahan tata kelola hubungan internasional, dari era kerja sama kolektif (multilateralisme) menuju era yang lebih transaksional.

“Dulu negara-negara bertindak melalui aturan bersama, forum bersama, termasuk keputusan diambil bersama. Kolektif, era multilateralisme (PBB, WTO, Bank Dunia dll). Untuk negara yang belum masuk level “great atau super power” seperti kita, inilah era yang lebih menguntungkan, karena lebih stabil dan terprediksi. Namun era ini sekarang sudah hampir punah atau mengalami erosi parah. Tidak tahu apakah masih bisa pulih. Mungkin pasca Trump selesai jabatannya dan penggantinya tidak sama doktrinnya dengan dia,” kata dia.

“Sekarang, demi kebaikan masing-masing (pragmatis), tiap negara berhubungan dengan negara lain yang dianggap bisa lebih memberi keuntungan terbaik dalam hal keamanan, ekonomi dan meminimalkan ancaman bagi negaranya. Sambil pelan-pelan tentu saja mengurangi ketergantungan itu. Termasuk kita Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jansen menyinggung sikap Prabowo yang menunduk di depan Trump. Menurutnya, hal itu dilakukan demi keselamatan dan keamanan bangsa Indonesia. Ia menekankan Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang luas. Prabowo juga disebut paham kekuataan militer masing-masing negara.

“Dengan pemahaman geopolitiknya yang luas, termasuk mengerti kekuatan militer masing-masing negara, inilah yang sekarang menurutku sedang dilakukan pak Prabowo. Terlihat di foto, video dll beliau memang sedikit menunduk dan mengalah di depan Trump atau Amerika, namun itu semua dilakukan untuk kebaikan kita semua. Sambil pelan-pelan beliau perjuangkan dan masukkan hal-hal yang menguntungkan untuk bangsa kita. ‘National interest’ kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Jansen mendukung langkah politik luar negeri yang sedang dijalankan Prabowo saat ini.

“Jadi maju dan navigasi terus kita semua pak Prabowo, di tengah tidak stabil, ‘anarkisnya’, sistem dan keadaan global saat ini. Sambil pelan-pelan kita memperkuat diri ke dalam. Sampai tiba waktunya kita muncul dan siap. Sebagaimana kata Deng Xioping 50 tahun lalu: ‘Tao Guang Yang Hui’, — ‘Sembunyikan Kemampuan dan Kekuatanmu, Tunggu Waktu Yang Tepat’,” tutup Jansen.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jansen Sitindaon: Prabowo Nunduk di depan Trump Demi Keselamatan Bangsa Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pertemuan perdana ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza. “Termasuk melalui potensi kontribusi finansial maupun operasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangannya lewat Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Dalam sambutannya, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan.

Selain itu, lanjut Teddy, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap agenda rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza yang berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

“Sikap tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Indonesia dalam mendorong terwujudnya visi Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

Teddy kemudian mengungkap isi sambutan Donald Trump dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah Trump menyampaikan kekagumannya terhadap karakter kepemimpinan Prabowo yang dinilai tangguh dan dihormati komunitas internasional.

Bahkan, tutur Teddy, Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai figur yang kuat sekaligus cerdas dalam menghadapi berbagai dinamika global.

“Seorang yang sangat saya sukai, dia benar-benar tangguh. Saya tidak ingin berhadapan dengannya. Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia,” ujar Teddy menirukan pernyataan Trump.

Teddy mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace adalah bentuk solusi konkret mewujudkan perdamaian di Palestina.

“Seluruh usaha dan ikhtiar tersebut baik untuk dilakukan dan diikuti Indonesia sebagai wujud nyata mempengaruhi langsung kebijakan yang diambil,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Seskab Teddy Sebut Donald Trump Puji Prabowo Sebagai Figur Tangguh di Rapat Perdana BoP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, Prabowo pada Senin (15/2/2026), terbang ke Washington DC untuk bertemu Presiden AS Donald Trump. Pertemuan ini rencananya akan membahas perundingan tarif kedua negara tersebut. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Sukamta mengatakan, Prabowo harus menegaskan kembali dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dalam rapat perdana BoP itu.

“Menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional. Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut,” kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (17/2/2026).

Selain itu, perlu dipastikan bahwa setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan berjalan sekaligus bersama hak-hak rakyat Palestina. Dia menyebut perdamaian juga harus mengedepankan keadilan.

“Memastikan bahwa setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan pasca-konflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan. Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukamta berharap momen ini dijadikan pemerintah untuk mempertegas posisi Indonesia. Di mana, posisi Indonesia adalah konsisten memperjuangkan perdamaian dan kemanusiaan.

“Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” tuturnya.

Artikel Legislator Harap Prabowo Tegaskan Dukungan ke Palestina di Rapat Perdana BoP pertama kali tampil pada Rilpolitik.