Usulan ini disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Suyudi mengungkit temuan zat etomidate dalam vape.

“Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” kata Suyudi.

Dia mengatakan 11 sampel mengandung kanabinoid atau ganja hingga satu sampel berisi methamphetamine atau sabu. Dia menyebut BNN juga menemukan zat etomidate yang merupakan obat bius dalam kandungan sampel vape yang diuji.

Dia mengatakan narkotika berkembang sangat cepat. Dia mengatakan sudah teridentifikasi 175 jenis zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia.

“Dengan adanya fakta-fakta di atas, menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate,” ujar Suyudi.

“Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya,” imbuhnya.

Artikel BNN Usul Vape Dilarang di Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Daerah BEM PTMA Zona III DKI Jakarta, Radityo Satrio, menyampaikan bahwa peredaran Tramadol secara ilegal telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter tersebut kini dengan mudah ditemukan di berbagai kios atau toko yang tidak memiliki izin resmi.

“Fenomena ini sangat meresahkan masyarakat. Tramadol dan obat keras sejenis tidak hanya melanggar aturan kesehatan, tetapi juga sering disalahgunakan oleh remaja hingga memicu berbagai tindakan kriminal dan tawuran,” ujar Radityo dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Sejumlah operasi penertiban yang dilakukan aparat sebelumnya bahkan menemukan ribuan butir obat keras ilegal seperti Tramadol, Heximer, dan Trihexyphenidyl di beberapa wilayah Jakarta Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran obat ilegal masih aktif dan belum sepenuhnya diberantas.

BEM PTMA Zona III DKI Jakarta menilai kondisi ini membutuhkan langkah serius dari berbagai pihak, khususnya Badan Narkotika Nasional, kepolisian, serta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas para pengedar.

“Kami mendesak BNN untuk melakukan operasi terpadu dan investigasi mendalam terhadap jaringan penjualan Tramadol ilegal di Jakarta Timur. Jangan sampai generasi muda menjadi korban karena lemahnya pengawasan,” tegas Radityo.

Selain itu, BEM PTMA Zona III juga meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap toko obat, kios, maupun warung yang diduga menjual obat keras tanpa izin.

Radityo menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan tinggal diam apabila persoalan ini terus dibiarkan.

“Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari BNN dan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran Tramadol ilegal di Jakarta Timur, maka BEM PTMA Zona III DKI Jakarta siap turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial,” ujarnya.

BEM PTMA Zona III DKI Jakarta berharap langkah tegas pemerintah dan aparat penegak hukum dapat segera menghentikan peredaran obat keras ilegal demi menyelamatkan masa depan generasi muda di ibu kota.

Artikel BEM PTMA Zona III Desak BNN Tindak Tegas Penjualan Tramadol Ilegal di Jakarta Timur pertama kali tampil pada Rilpolitik.