Untuk memulihkan lahan rusak akibat bencana tersebut, Amran meminta tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

“Kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Adapun permintaan tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah senilai Rp3,4 triliun, perbaikan kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih holtikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, hingga sarana prasarana Rp674,7 miliar.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp291 miliar akan digunakan untuk rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya.

“Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon dukungan dari pimpinan anggota komisi IV DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran,” ujar Amran.

Tambahan anggaran ini, menurut Amran, diperlukan agar swasembada pangan berkelanjutan tetap berjalan.

Kementan telah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dalam APBN 2026 untuk pemulihan pascabencana. Alokasi anggaran ini, kata Mentan, diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.

“Dari rehabilitasi lahan sawah ringan sedang dan irigasi sebesar Rp 736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp 68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp 50,46 miliar, serta penyediaan alsintan pupuk pertisipasinya Rp 641,25 miliar,” rincinya.

Sementara itu, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Mentan menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian.

Artikel Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp5,1 T Untuk Pulihkan Pertanian Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

LEBIH dari satu bulan, kita semua berduka dan menunjukkan empati kepada saudara-saudara kita di kawasan Sumatera. Tepatnya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh diterjang banjir dan longsor. Pemicunya adalah hujan yang sangat ekstrem dan diperparah oleh rusaknya ekosistem di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Bencana ini memporak-porandakan 52 kabupaten, 27 di antaranya terparah dan dinyatakan sebagai kawasan tanggap darurat yang memerlukan perhatian khusus.

BNPB per 31 Desember 2025 mencatat 1.141 orang meninggal dunia dan 165 orang hilang. Infrastruktur yang terdampak meliputi 147.236 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, serta 145 jembatan rusak. Fasilitas yang rusak tersebut tersebar di 18 kabupaten di Aceh, 16 kabupaten di Sumatera Barat, dan 18 kabupaten di Sumatera Utara.

Berbeda dengan bencana tsunami Aceh 2004 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, hal tersebut tidak berlaku bagi bencana Sumatera 2025. Dengan adanya jejaring informasi, khususnya media sosial, muncul silang sengkarut dan salah paham antar elemen bangsa. Tidak ditetapkannya bencana ini sebagai bencana nasional telah menyebabkan sejumlah kekecewaan. Namun di balik itu, bencana juga membangkitkan solidaritas kemanusiaan tanpa batas wilayah, kesukuan, dan agama.

Bencana dan Kekacauan Neurotik

Bencana Sumatera bukan saja menelan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi para korban yang selamat: hilangnya sanak keluarga yang dicintai dan tempat tinggal. Sumber kehidupan dan prakehidupan juga hancur, seperti sawah, ladang, warung/toko, ternak, dan lainnya. Kehidupan seolah berhenti tanpa harapan, sebuah adegan tragedi kemanusiaan yang memilukan.

Dalam penanganan setiap bencana, termasuk bencana Sumatera, sering terjadi apa yang disebut dengan “kekacauan neurotik”, yaitu kondisi ketika para korban bencana dan relawan mengalami respons emosional dan mental yang kacau: kecemasan berlebih, kepanikan, perilaku reaktif, serta stres yang dipicu oleh lemahnya penanganan, kurangnya koordinasi antar pelaku, dan merebaknya berita hoaks yang sering kali kurang empatik.

Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, penyandang kebutuhan khusus, dan lansia merupakan korban yang paling menderita dan rentan mengalami gangguan stres pascabencana. Gangguan ini dapat membekas, khususnya pada anak-anak. Sejumlah lembaga relawan, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), telah menyelenggarakan program psikososial di Desa Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Langkah ini merupakan upaya yang tepat dan patut dicontoh.

Etika Kehidupan

Dalam 72 jam pertama, sejumlah relawan bahu-membahu bersama Basarnas serta TNI/Polri melakukan upaya penyelamatan. Tujuh puluh dua jam pertama merupakan masa kritis bagi korban yang masih hidup dan tertimbun kayu maupun bangunan untuk dapat bertahan dengan oksigen dan daya tahan yang dimilikinya. Diduga, sulitnya medan menuju daerah terdampak turut menambah jumlah korban. Misi penyelamatan tanpa mengenal waktu pun telah dilaksanakan.

Kini, para korban bencana tengah menunggu gerak cepat pemerintah untuk membangun hunian sementara (huntara) beserta sarana pendukungnya, sembari menunggu rehabilitasi fasilitas publik seperti kantor pemerintah daerah, rumah sakit, jembatan, dan sarana lainnya. Masalah pokok lainnya adalah pemulihan ekonomi masyarakat agar prakehidupan tidak terhenti. Pemulihan awal ekonomi melalui penguatan rantai pasok menjadi isu yang sangat mendesak.

Gerakan spontan seluruh elemen bangsa menunjukkan adanya kekuatan bawah sadar yang menggerakkan solidaritas untuk mencintai kehidupan. Ini merupakan sebuah etika yang merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menekankan martabat, hak asasi, dan penghormatan terhadap kehidupan. Etika ini mengendap dalam berbagai tradisi, termasuk agama dan filsafat, yang mendorong perilaku etis, harmoni, dan rasa cinta antarsesama manusia.

Wallahu a‘lam bi ash-shawab.

Artikel Dimensi Etik Penanganan Bencana Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Susi, para korban bencana sejatinya tidak terlalu membutuhkan kehadiran para pejabat negara di lokasi. Dia mengatakan, korban bencana hanya butuh kehadiran bantuan dari negara.

Susi mengatakan narasi ‘negara hadir’ harus diganti dari menghadirkan pejabat menjadi menghadirkan bantuan untuk para korban.

“Ganti narasi NEGARA HADIR / Pejabat hadir dengan hadirkan di lokasi bencana Nasi padang, Roti selai, dunkin donut, mc donald, roti marie, susu, air minum, lilin, selimut, starlink dll,” kata Susi lewat unggahannya di X dikutip di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Bantuan-bantuan tersebut, kata Susi, jauh lebih dibutuhkan oleh para korban bencana ketimbang kehadiran para pejabat secara fisik di lokasi bencana.

“Hal-hal di atas yang lebih ditunggu oleh masyarakat di sana; Bukan Negara/ pejabat hadir,” ujar Susi.

Dalam cuitan sebelumnya, Susi juga menyentil kehadiran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui korban bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Rabu (17/12/2025), yang menjanjikan internet Starlink.

Susi berpandangan, Gibran seharusnya tidak perlu berjanji lagi di hadapan para korban bencana. Sebab, menurutnya, seharusnya Gibran bisa datang menemui korban dengan membawa satelit Starlink untuk dipasang di lokasi.

“Seharusnya anda bisa datang dengan pesawat anda bawa starlink 10 genset kecil 10 dan semuanya bisa langsung pasang. Tidak perlu tanya-tanya. Bawa lebih pun bisa,” tegas Susi.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Susi Pudjiastuti: Yang Ditunggu Korban Bencana Itu Kehadiran Bantuan, Bukan Pejabat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Deddy merespons Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah pusat mampu menangani sendiri dampak bencana di Sumatra tanpa bantuan internasional.

“Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengaku masih melihat kondisi memprihatinkan dari warga terdampak bencana banjir dan longsor hingga seminggu setelah kejadian bencana.

Deddy menekankan masa rehabilitasi dan pemulihan sangat krusial. Dia menyebut daya tahan fisik dan psikis masyarakat perlu diperhatikan penuh dalam situasi yang sulit.

Deddy mengatakan pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan jika memang mampu menangani.

“Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.

“Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.

Artikel Kata PDIP Soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Mulanya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan yang telah membantu penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

“Saya sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan, penghargaan saya,” ucap Prabowo.

Prabowo menyampaikan hormat kepada para petugas yang terlibat dalam penanganan bencana Sumatra. Ia juga menyampaikan kebanggaannya memiliki pembantu di Kabinet Merah Putih yang bekerja keras untuk rakyat.

“Hormat saya kepada mereka, saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti saudara, dan saya punya petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” kata dia.

Dalam sidang ini, Prabowo juga meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan penghargaan atau menaikkan pangkat personelnya yang berjasa dalam penanganan bencana di tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, beri penghargaan apakah dia naik pangkat,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut para prajurit telah bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya demi menyelematkan rakyat.

“Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan, dikasih penghargaan yang layak,” ujarnya.

Selain personel TNI-Polri, Prabowo juga ingin para dokter di lapangan diberikan penghargaan. “Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya itu juga harus dikasih penghargaan,” ucap dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Prabowo ke Anggota Kabinetnya: Saya Bangga Jadi Presiden, Punya Pembantu Seperti Saudara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, beri penghargaan apakah dia naik pangkat,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut para prajurit telah bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya demi menyelematkan rakyat.

“Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan, dikasih penghargaan yang layak,” ujarnya.

Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan penghargaan kepada para dokter yang turun ke Sumatra.

“Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya itu juga harus dikasih penghargaan,” ucap dia.

Prabowo kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan yang membantu penanganan bencana di Sumatera.

“Saya sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan, penghargaan saya,” tuturnya.

Sebagai Presiden RI, Prabowo mengaku bangga karena para pembantunya bekerja keras untuk rakyat.

“Hormat saya kepada mereka, saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti saudara, dan saya punya petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” tuturnya.

Artikel Prabowo Minta Panglima TNI dan Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Bantu Atasi Bencana Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Prabowo mengklaim situasi Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh sudah terkendali.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah nantinya akan membentuk Satgas atau Badan khusus untuk mengurus pemulihan pascabencana.

“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujarnya.

Prabowo menyebut pekan ini pemerintah akan membangun 2 ribu hunian tetap. Ia meminta pembangunan disegerakan.

“Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ujarnya.

Ia pun memastikan APBN mampu membiayai seluruh pemulihan. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun.

“Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun,” ujarnya.

Artikel Prabowo Pastikan APBN Mampu Biayai Pemulihan Sumatra, Singgung Pihak yang Teriak Status Bencana Nasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan Presiden dengan para menteri ini membahas mengenai penanganan bencana di Sumatra

Menurut Teddy, Prabowo meminta agar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera segera selesai.

“Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ucapnya.

Lalu, Prabowo juga meminta penambahan secara maksimal untuk alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak.

“Presiden ingin menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” kata Teddy.

Selain soal bencana, Teddy mengungkapkan, Prabowo dan para menteri juga membahas kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. Menurutnya, Prabowo menanyakan perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok.

Prabowo juga turut membahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak.

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” imbuhnya.

Tampak hadir dalam rapat di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta beberapa menteri lain.

Artikel Prabowo dan Para Menteri Bahas Penanganan Bencana Sumatra di Hambalang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pemulihan fasilitas publik di wilayah terdampak bencana harus segera dilakukan agar warga dapat kembali mengakses layanan dasar dan aktivitas ekonomi berjalan lagi. Kehadiran relawan terampil BLK adalah langkah responsif yang kita apresiasi,” kata Netty, Kamis (11/12/2025).

Instruktur BLK yang memiliki keahlian di bidang mekanik, konstruksi, kelistrikan dan juga otomotif diharapkan membantu proses perbaikan secara langsung dan cepat di lapangan.

Menurutnya, pemulihan sarana dan fasilitas publik tidak hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga kelancaran layanan sosial dan ekonomi warga terdampak.

“Perbaikan fasilitas tidak sekadar membangun ulang. Ini juga menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu prosesnya perlu cepat dan merata,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar proses pemulihan berjalan terarah dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan. Ia mendorong pemetaan kebutuhan berdasarkan tingkat kerusakan dan prioritas layanan masyarakat.

Selain itu, Netty berharap relawan terampil BLK mendapatkan dukungan logistik, perlindungan kerja, serta pendampingan teknis agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal.

“Relawan yang bekerja membantu pemulihan di lapangan juga perlu mendapat dukungan memadai. Pemerintah harus memastikan mereka terlindungi, bekerja dengan standar yang baik, dan didukung peralatan yang sesuai,” tegasnya.

Artikel DPR Sambut Positif Relawan BLK Bantu Pulihkan Layanan Publik di Wilayah Bencana pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Susno, Endipat tidak layak menjadi anggota DPR RI. Ia tak habis pikir dengan sikap Endipat yang menghujat rakyat karena membantu korban bencana.

“Anggota DPR yang nggak tau diri. Nggak pantas jadi anggota DPR. Rakyat berbuat baik demi kemanusian kokdihujat?” kata Susno lewat akun media sosialnya, dikutip Kamis (11/12/2025).

Mantan Wakil Kepala PPATK itu lantas mempertanyakan kontribusi Endipat terhadap para korban banjir dan longsor di Sumatra.

“Anda sebagai anggota DPR yang digaji dengan pajak rakyat berbuat apa untuk korban banjir?” tanya Susno.

Diketahui, Endipat Wijaya menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di ruang rapat Komisi I DPR, Senin (8/12/2025), dianggap menyindir Ferry Irwandi dengan sebutan ‘Si Paling Aceh’.

Endipat saat itu meminta Komdigi untuk lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatra.

“Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” kata Endipat.

“Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh,” sambungnya.

Politikus Gerindra ini menegaskan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.

“Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

“Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Susno Duadji Kecam Keras Politikus Gerindra Sindir Donasi Rp10 M Untuk Korban Bencana Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.