Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Prabowo mengklaim situasi Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh sudah terkendali.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah nantinya akan membentuk Satgas atau Badan khusus untuk mengurus pemulihan pascabencana.

“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujarnya.

Prabowo menyebut pekan ini pemerintah akan membangun 2 ribu hunian tetap. Ia meminta pembangunan disegerakan.

“Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ujarnya.

Ia pun memastikan APBN mampu membiayai seluruh pemulihan. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun.

“Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun,” ujarnya.

Artikel Prabowo Pastikan APBN Mampu Biayai Pemulihan Sumatra, Singgung Pihak yang Teriak Status Bencana Nasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jimly mulanya mengaku sedih dengan respons pemerintah pusat yang masih denial atas bencana besar yang menimpa tiga provinsi di Pulau Sumatera. Jimly menilai pemerintah pusat terkesan khawatir dengan status bencana nasional.

“Sedih dengarkan pejabat daerah terkena dampak bencana mengimbau agar bencana di 3 provinsi Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional & dijawab pejabat pusat dengan sikap denial, seolah sangat khawatir dengan status bencana nasional,” kata Jimly lewat unggahannya di X, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Ketua Tim Reformasi Polri itu lalu menjelaskan fungsi Pasal 12 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya jika keamanan atau ketertiban umum terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, atau perang.

“Itulah gunanya Pasal 12 UUD yang beri fasilitas untuk nerobos & nerabas,” tegas Jimly.

Dia juga menyinggung bahwa banyak sarjana hukum yang tidak paham terkait emergency law. Hal itu kemudian menjadikan dirinya membuat mata kuliah khusus hukum tata negara darurat di beberapa kampus.

“Para sarjana hukum juga banyak yang tidak paham dengan prinsip ‘emergency law’. Maka selama 5 tahun terakhir, saya buat mata kuliah khusus HTN Darurat di FHUI & STHM. Bahkan di UNHAN saran saya dijadikan acuan membentuk Prodi Hukum Keadaan Darurat di Fak. Keamanan Nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jimly meminta pemerintah pusat untuk menetapkan bencana alam yang terjadi di Sumatera sebagai bencana nasional.

“Ayo tetapkan saja Bencana Nasional dengan segala plus-minusnya,” tutup dia.

Sebagai informasi, tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumut, Sumbar, dan Aceh dilanda banjir dan longsor besar.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12/2025), pukul 17.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 867 orang, sementara 521 orang dinyatakan hilang dan korban luka mencapai 4.200 orang.

Selain itu, hingga kini masih banyak daerah di Sumatera yang terisolir, sehingga menyulitkan masuknya logistik bantuan.

Meski begitu, pemerintah masih enggan menetapkannya sebagai bencana nasional. Bagi pemerintah, status tidak menjadi soal, yang paling penting adalah penanganannya.

“Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jimly Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional atas Banjir dan Longsor di Sumatera pertama kali tampil pada Rilpolitik.