“Tentang 2 keputusan SK yang sudah saya tandatangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan, SK pertama mengenai pemberhentian sementara 3 bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,” ujar Tito kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Mantan Kapolri itu menjelaskan alasan memberhentikan sementara Mirwan MS dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Dia mengatakan Mirwan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin saat wilayahnya terjadi bencana.

“Yang bersangkutan (Mirwan MS) ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember, tanpa ada ada surat izin dari Mendagri,” jelas dia.

Mirwan sendiri sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf terkait kepergiannya ke Mekkah di tengah bencana.

“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya,” kata Mirwan dalam keterangan yang diunggah di akun Instagramnya, Selasa (9/12/2025).

“Kami menydari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional,” sambungnya.

Mirwan berjanji akan terus bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Dia juga akan bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujarnya.

Artikel Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Data sementara, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa, dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam konferensi pers di Pos Pendukung Nasional, Bandara Silangit, Tapanuli Utara, (30/11/2025).

Suharyanto mengatakan tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

Sumatra Utara menjadi daerah dengan korban jiwa tertinggi. Sebanyak 217 orang meninggal dunia di Sumut imbas banjir dan longsor, kemudian ada 209 hilang dan 16 luka-luka.

“Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.

Korban hilang di Sumut juga mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah.

Sementara itu, pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Di Tapanuli Utara, jalan Tarutung-Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adiankoting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak.

“Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.

Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.

“Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan,” kata Suharyanto.

Total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang, tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.

“Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota,” ujarnya.

Artikel Banjir Sumut, Sumbar, dan Aceh Tewaskan 442 Orang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Proyek ini dibiayai APBN 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6,67 miliar dan Rp 19,02 miliar. Jadi total anggaran proyek tersebut mencapai Rp 25,69 miliar.

Alih-alih menuntaskan persoalan banjir, yang muncul justru banjir disebut makin parah, tebing sungai longsor, dan kerusakan makin melebar tanpa penanganan maksimal.

Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep (Dewan Sumenep) menduga proyek tersebut disusupi kepentingan segelintir korporasi melalui politisasi anggaran. Sebabnya, harus diawasi secara ketat.

“Ini proyek rakyat yang rasanya justru menguntungkan korporasi. Indikasi politisasi anggaran di sekitar RS BHC sudah tercium sejak awal. Ironisnya, rakyat malah menanggung risiko longsor dan banjir. Sementara pembangunannya hanya fokus di area rumah sakit,” kata Koordinator Dewan Sumenep, Moh Iskil El Fatih dalam keterangan persnya pada Minggu (29/6/2025).

Ia mengingatkan, sejak awal pembangunan RS BHC sebenarnya sudah memantik protes, mulai dari persoalan analisis dampak lingkungan (Amdal) hingga letak bangunan yang diduga merusak kontur sungai.

Dia kemudian menyentil DPRD Sumenep yang terkesan bungkam terhadap keberadaan proyek yang diduga sarat kejanggalan itu.

“Dulu Komisi III DPRD keras bersuara, sekarang malah diam. Kalau dewan dan aparat tutup mata, kita siap turun ke jalan,” tegasnya.

Secara mekanisme, lanjut Iskil, proyek ini wajib terbuka mulai dari perencanaan, tender, hingga pengawasan anggaran. Namun, menurutnya, banyak dugaan kejanggalan di lapangan yang terkesan dibiarkan.

Siap Demo

Iskil memastikan Dewan Sumenep tak akan berhenti di pernyataan. Jika terbukti ada penyelewengan, mereka siap aksi atau demo untuk mendorong aparat bertindak.

“Kalau terbukti menyeleweng, pelakunya bisa dijerat UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Rakyat jangan diam, kami siap mengawal sampai bersih. Sumenep bukan ladang basah bagi mafia proyek!” tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Proyek Pengendalian Banjir Rp 25,69 M Justru Diduga Jadi Biang Kerok Banjir, Dewan Sumenep Siap Aksi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama.

Asip mengatakan lambatnya penanganan banjir menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

Menurut dia, banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Sumenep ini seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan perencanaan matang dan infrastruktur yang memadai.

“Banjir ini bukan bencana yang baru pertama kali terjadi. Tapi setiap tahun, rakyat Sumenep selalu jadi korban. Di mana peran pemerintah daerah? Ke mana anggaran penanggulangan banjir?” Kata Asip pada Rabu (14/5/2025).

Ia juga mempertanyakan efektivitas berbagai penghargaan yang kerap diterima oleh Bupati Fauzi selama menjabat. Menurutnya, penghargaan-penghargaan itu tidak ada artinya jika tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

“Setiap tahun banjir, rakyat susah, tapi pemerintah sibuk bangga dengan penghargaan. Untuk apa penghargaan-penghargaan itu kalau warga tetap terendam air dan hidup dalam genangan?” sindirnya.

FPM menilai, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, bukan seremoni pencitraan. Asip mendesak agar Bupati Fauzi segera mengambil langkah konkret, termasuk membenahi sistem drainase dan memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur yang mampu mencegah bencana serupa terulang.

“Cukup sudah rakyat dijadikan penonton dalam panggung pencitraan. Ini saatnya pemerintah menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar mengejar prestasi di atas kertas,” pungkasnya.

Artikel Sumenep Darurat Banjir, FPM Tuding Bupati Hanya Sibuk dengan Penghargaan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Cakupan banjir kali ini lebih luas dibanding sebelum-sebelumnya. Pasalnya, banjir tidak hanya melanda kawasan perkotaan, tetapi juga wilayah penyangga seperti Kebonagung, Batuan, Babbalan hingga Patean.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid menyebut kondisi ini sudah masuk kategori darurat banjir yang berbahaya jika tidak ada penanganan secara komprehensif.

“Ini jelas situasinya sudah darurat, darurat banjir yang sudah pada level berbahaya kalau tidak ada penyelesaian karena arus deras di beberapa titik,” kata Yasid dalam siaran persnya, Selasa.

Yasid menilai persoalan banjir di Sumenep bukan sekadar masalah drainase, tetapi ada persoalan tata kelola lingkungan yang semakin parah.

Sebab itu, Yasid meminta Pemkab Sumenep untuk turun tangan menyelesaikan persoalan banjir ini dari hulu ke hilir.

“Pemkab harus turun tangan memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh masalah ini karena bukan lagi masalah drainase dan saluran air yang mampet ini di hilir. Tapi ada persoalan serius di hulu, berkaitan tata kelola lingkungan yang semakin parah,” ujarnya.

Alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini secara blak-blakan menuding tambang galian C ilegal di kawasan Batuan menjadi faktor utama penyebab banjir karena daerah resapan air menjadi minim.

“Siapa yang bisa menepis bahwa kondisi daerah resapan minim di daerah Batuan akibat tambang galian C ilegal menjadi penyokong utama ini?” ujarnya.

“Selama ini perumahan Batuan aman saja dan Kebonagung, nyatanya sekarang parah. Air hujan yang seharusnya menyerap sekarang tanpa serapan, sehingga langsung menjadi air bah dan akhirnya menjadi banjir luar biasa,” sambung dia.

Karena itu, Yasid mendesak supaya ada penanganan banjir dari hulu ke hilir. “Hulu berkaitan tata kelola lingkungan terkait tambang galian C ilegal itu yang makin parah. Hilir tentu berkaitan dengan situasi saluran air di perkotaan yang juga mendesak dipikirkan sebagai emergency,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Galian C Ilegal Disebut Jadi Biang Kerok Banjir Sumenep Makin Parah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pasalnya, Sjobirin meninjau banjir dengan cara naik rakit bambu dengan bantuan dorongan dari masyarakat.

Dilihat rilpolitik.com pada Jumat (17/1/2025), dalam video yang beredar, Sjobirin tampak dengan santai duduk di atas rakit bambu sambil nunjuk-nunjuk ke salah satu arah seperti sedang memberikan instruksi.

Sementara beberapa orang di bawah berbasah-basahan mendorong rakit sederhana itu agar bisa berjalan.

Setidaknya ada 11 orang yang membantu mendorong rakit agar berjalan. Mereka berusaha menerjang banjir yang setinggi dada orang dewasa.

Aksi tersebut menuai cibiran atau hujatan dari warganet. Menurut mereka, aksi Sjobirin itu menujukkan sikap feodalisme seorang pejabat.

“Aura feodalismenya sangat kuat. Saat feodalisme bertahan dalam kemasan masa kini, ia layaknya racun yang terus mengukuhkan hierarki kekuasaan tanpa batas. Realitanya, ketimpangan sosial hari ini sering kali memunculkan pembenaran atas tindakan sewenang-wenang, termasuk contoh di video ini,” tulis seorang warganet dalam kolom komentar unggahan akun ini.

Tak sedikit warganet yang kesal melihat aksi Sjobirin dan berharap ada yang berani menenggelamkannya.

“Apa tidak ada inisiatif warga untuk pura-pura kesandung dan menenggelamkannya,” tulisnya.

“Ngga ada gitu yang mau celupin biar lebih asik main-mainnya,”

Warganet juga menilai aksi Sjobirin itu justru semakin menyusakan masyarakat yang memang sedang kesusahan akibat banjir.

“Rakyat lagi susah, eeeehh malah nyusahin rakyat”

(Ah/rilpolitik)

Artikel Aksi Dirut PDAM Bangkalan Ditandu Bak Raja Saat Tinjau Banjir Jadi Cibiran Warganet: Aura Feodalismenya Sangat Kuat pertama kali tampil pada Rilpolitik.