Perwakilan tim BBHAR DPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing mengungkapkan salah satu alasan hendak mencabut laporan itu lantaran pernyataan Rocky Gerung soal Jokowi bajingan tolol dirasa terbukti kebenarannya.

“Saya pikir (Rocky Gerung) lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah,” kata Johanes.

Johannes menilai Jokowi dalam memimpin negara tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi lebih untuk memenuhi nafsu berkuasa pribadi dan keluarganya.

“Apalagi setelah melihat keputuasn MK, terbukti Paman Usman (Anwar Usman) diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini di luar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalalkan segala cara untuk ambisi berkuasa,” ungkapnya.

Johannes mengaku keputusan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung itu merupakan dorongan pribadi, bukan partai.

“Bukan perintah pimpinan, saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik,” jelasnya.

Diketahui, laporan ini berawal saat Rocky menjadi pembicara di salah satu acara di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Juli 2023. Dalam forum itu, Rocky mengkritik langkah Presiden Jokowi yang bertolak ke Tiongkok dan menawarkan investasi ke IKN.

“Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy-nya. Dia masih pergi ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia tidak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol,” ucap Rocky dalam video tersebut.

Sebab itu, BBHAR DPP PDIP membuat laporan ke Bareskrim Polri pada 2 Agustus 2023. Saat itu Johannes mengungkap alasannya melaporkan Rocky Gerung karena Jokowi yang menjadi korban ujaran kebencian dan hoaks sebagai kader PDIP.

Kasus Rocky Gerung ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menemukan unsur pidana yang dilakukan Rocky Gerung. Namun, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka.

Rocky Gerung dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Artikel PDIP Akan Cabut Laporan Terhadap Rocky Gerung Soal Jokowi Bajingan Tolol pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ade Armando mengatakan, Rocky Gerung berhak untuk memaki Presiden Joko Widodo dengan sebutan Bajingan tolol.

“Saya tidak suka dengan Rocky Gerung. Tapi dia punya hak untuk bilang “Jokowi bajingan tolol”,” kata caleg PSI itu.

Menurut Ade, makian yang dilontarkan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang harus dilindungi.

“Itu kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi,” tegas Ade.

Mantan Dosen Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) itu pun secara tegas meminta agar tidak ada lagi aksi penghadangan terhadap Rocky Gerung.

“Jangan ada lagi penghadangan semacam ini!” tegas Ade.

Diketahui, Bareskrim Polri telah memulai proses penyelidikan terhadap Rocky terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks. Pemeriksaan pertama terhadap Rocky Gerung oleh Bareskrim berlangsung pada Rabu (6/9/2023).

Saat hendak keluar dari kawasan Mabes Polri inilah Rocky Gerung dihadang oleh sejumlah massa.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, massa penghadang Rocky memakai kaos seragam warna putih yang pada bagian punggung terdapat tulisan berbunyi, “Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung”.

Kasus ini berawal dari makian Rocky Gerung di hadapan buruh terhadap Presiden Jokowi pada akhir Juli lalu. Saat itu, Rocky menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol dan pengecut.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Ade Armando: Rocky Gerung Berhak Maki Jokowi Bajingan Tolol pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Amien Rais berbicara tentang politisasi hukum yang kerap terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia sebut hal itu sudah menjadi bagian integral kebijakan rezim Jokowi.

Ia menyebut ada tiga pokok yang mengindikasikan bobroknya penegakan hukum di Indonesia di bawah kepemimpian Jokowi.

“Pertama, dalam menerapkan keadilan, pisau hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian yang kedua, pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam ke orang-orang yang beroposisi pada rezim pimpinan Jokowi,” kata Amien Rais melalui video pendek yang ia unggah melalui akun X resminya, @realAmienRais pada Rabu (9/8/2023).

“Dan ketiga, Markus atau makelar khusus kasus-kasus hukum dijadikan tambang emas oleh para pencoleng petugas hukum dengan sogokan, dengan tekanan segala macam,” lanjut Amien Rais.

Untuk menghindari upaya kriminalisasi terhadap Rocky Gerung, kata Amien, publik harus satu suara membela Rocky Gerung.

“Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melalukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kita harus membantu Bung Rocky Gerung,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, selama ini Rocky Gerung selalu menyampaikan kritiknya ke pemerintah melalui Forum News Network (FNN) yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh berbobot secara intelektual. Ia berharap FNN bisa melakukan pembelaan terhadap Rocky Gerung.

Selain itu, lanjut Amien, Rocky Gerung juga menjadi salah tokoh penting di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pimpinan Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

“Paling tidak Pak Gatot dan Pak Din (Din Syamsuddin) sudah bersuara mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Di KAMI sahabat-sahabat Rocky Gerung datang dari berbagai latar belakang,” tuturnya.

Ia berharap tokoh-tokoh di FNN dan KAMI segera membentuk tim pembela yang terdiri dari tim advokat dan lawyers yang berakal sehat dan berhati nurani untuk menghadapi upaya kriminalisasi terhadap Rocky Gerung.

Ia juga meminta pemeriksaan Rocky Gerung yang akan berlangsung pada 22 Agustus 2023, berlangsung secara terbuka dan transparan dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada para jurnalis dalam dan luar negeri untuk meliput.

“Sudah pasti rakyat minta supaya persidangan nanti dibuka untuk umum, itu harus. Dan terutama berikan ruangan yang memadai untuk para jurnalis dalam dan luar negeri. Ini peristiwa penting sekali menggairahkan dan menyemangati kita semua,” ujarnya.

Ia pun berusaha mengingatkan Rocky Gerung untuk tidak perlu takut dengan proses hukum ini. Sebab, ia yakin jutaan rakyat Indonesia siap membela.

“Brother Rocky, be firm and confident. May Allah bless you and keep you. Millions and millions of Indonesia people are behind you (Saudara Rocky Gerung, tegas dan percaya dirilah. Semoga Allah memberkati dan menjagamu. Jutaan rakyat Indonesia berada di sampingmu),” tukas Amien Rais.

Diketahui, Bareskrim Polri akan segera memeriksa Rocky Gerung sebagai buntut dari pernyataannya yang menyebut Jokowi bajingan tolol. Setidaknya sudah ada 13 laporan dan 2 aduan yang saat ini masuk ke Bareskrim Polri. (Abn)

Artikel Amien Rais Serukan Pembelaan untuk Rocky Gerung pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Prabowo sebelumnya memang menyebut Rocky Gerung keliru telah menyatakan Presiden Joko Widodo sebagai bajingan tolol.

Menurut Ferdinand, pernyataan Prabowo itu terlalu mengambang. Sebab, katanya, keliru bukan berarti salah.

“Keliru bukan berarti salah. Menyatakan keliru bukan berarti menyalahkan,” kata Ferdinand melalui akun X, @ferdinand_mpu pada Selasa (8/8/2023).

Ferdinand mengatakan Prabowo tidak bisa secara tegas mengutuk pernyataan Rocky Gerung yang menghina Jokowi dengan umpatan kasar.

“Ternyata tak bisa tegas mengutuk pernyataan Rocky sebagai kesalahan yang harus diproses hukum..!! Payah..!!” tukasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut tak seharusnya Rocky Gerung memakai kata bajingan tolol ke Jokowi. Ia menyebut pernyataan tersebut keliru.

“Ya saya kira itu ya, keliru ya, menurut saya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya,” ujar Prabowo di Jakarta pada Senin (7/8/2023).

Menteri Pertahanan RI itu mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Rocky Gerung terhadap Jokowi tidak benar.

“Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar dan sudah minta maaf, dan saya katakan tidak benar itu,” ujar Prabowo. (Abn)

Artikel Prabowo Disebut Tak Berani Bilang Rocky Gerung Salah dan Harus Diproses Hukum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Teddy menjelaskan, pembiaran terhadap perilaku Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu sama saja melegalkan hinaan dan makian serta tuduhan atas nama demokrasi yang bisa saja dilakukan dan dialami oleh siapapun.

“Dengan alasan yang dihina dan dituduh itu bukan personal Jokowi, ketika Rocky Gerung menghina dan menuduh Jokowi, maka dikemudian hari, makian, hinaan dan tuduhan akan legal dilakukan atas nama demokrasi,” kata Teddy melalui akun X pribadinya, @TeddGus pada Selasa (8/8/2023)

Potensi itu bisa saja terjadi ke depan, kata Teddy, jika kepolisian tidak memproses hinaan Rocky Gerung ke Jokowi yang menyebut bajingan tolol.

“Ini sangat bisa terjadi kalau hukum tidak ditegakkan terhadap tindakan yang tidak pantas ini,” ujar Teddy.

Ia mencontohkan sejumlah kasus serupa yang bisa saja terjadi ke depan jika mengikuti logika Rocky Gerung.

“Seorang warga memaki-maki ketua RT dan menuduh ketua RT mencuri uang, maka warga itu tidak bisa dituntut, alasannya, yang dihina dan dituduh itu jabatan bukan personal,” contoh Teddy.

Ia juga mencontohkan seorang pembakar kitab suci bisa saja tidak diproses hukum jika polisi membiarkan kasus Rocky Gerung.

“Ada orang membakar kitab suci, kitab suci itu dia beli, maka dia tidak bisa dituntut, karena dia tidak mencuri, tapi membeli. Dia beralasan yang dia bakar itu kertas, bukan kitab suci apalagi ayat suci, karena kertas itu bukanlah ayat,” katanya.

Bahkan, seorang penghina tuhan sekalipun bisa lepas dari jerat pidana.

“Ada orang yang menghina Tuhan, maka ketika dituntut dia bilang, kenapa kalian menuntut saya? Kalian bukan Tuhan kan? Biar Tuhan yang menuntut saya, bukan kalian. Kalau kalian masih mau menuntut saya, mana surat kuasa dari Tuhan?” katanya.

“Jika menggunakan UU, maka dia beralasan bahwa yang dia hina bukan Tuhan di agama-agama yang diakui di Indonesia, tapi Tuhan diluar agama yang ada di Indonesia, maka dia tidak bisa dijerat,” lanjutnya.

Itulah sejumlah potensi yang bisa terjadi sebagai buntut dari tumpulnya hukum terhadap Rocky Gerung.

“Ini yang akan terjadi di kemudian hari jika terjadi pembiaran,” tukasnya. (Abn)

Artikel Jika Rocky Gerung Dibiarkan, Penghina Tuhan pun Bisa Lepas dari Jerat Pidana pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu Dino sampaikan melalui akun X pribadinya, @dinopattidjalal pada Senin (7/8/2023).

Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan demokrasi telah memberikan ruang kepada rakyat untuk mengekspresikan apirasinya secara bebas. Itulah yang menjadi tujuan revolusi reformasi 1998.

“Tujuan revolusi REFORMASI 1998 adalah membangun demokrasi dimana semua WNI bebas memuja & mengejek pemimpinnya tanpa takut dipenjara,” kata Dino.

Menurut Dino, kritik merupakan ruh dari reformasi sehingga seharusnya sekeras dan setajam apapun kritik itu tidak boleh dikriminalisasi.

“Ruh dari “reformasi” kini ikut diadili dlm kasus Rocky Gerung,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika sampai Rocky Gerung dipenjara dengan alasan mengkritik presiden, maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi.

“Kalau Rocky dihukum/dipenjara, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi 🇲🇨 ke depan,” tukasnya.

Diketahui, sejumlah relawan Presiden Joko Widodo melaporkan Rocky Gerung ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Laporan ini tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Kini, Bareskrim Polri sudah mengambil alih seluruh laporan tersebut. Setidaknya sudah ada 13 laporan dan 2 aduan masyarakat. (Abn)

Artikel Dino Patti Djalal: Proses Hukum Terhadap Rocky Gerung Jadi Preseden Buruk Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pembakaran bendera itu dilakukan sekelompok aktivis HMI sebagai perlawanan terhadap PDIP karena telah melaporkan Rocky Gerung ke polisi atas dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo.

“Berita di bwh ini mengagetkan. Masak, aktivis HMI membela Rocky Gerung (RG) dgn membakar bendera PDIP,” kata Mahfud MD melalui akun X resminya, @mohmahfudmd pada Senin (7/8/2023) malam.

Mahfud mengatakan tindakan sebagian aktivis HMI itu tidak layak. Ia sepakat dengan pernyataan Sekretaris Umum Korps Alumni HMI Majelis Wilayah Kalimantan Selatan Fazlur Rahman.

“Sy setuju dgn Presidium KAHMI Kalsel Fazlur Rahman bhw tindakan tsb tdk layak,” ujarnya.

Menurut Mahfud, tradisi HMI itu adu argumen, bukan bakar bendera organisasi atau partai politik.

“Membela RG blh sj, tp tradisi HMI adl adu argumen, bkn membakar bendera,” tuturnya.

Mantan Ketua Presidium KAHMI itu menilai keliru jika alasan pembakaran bendera itu untuk membela Rocky Gerung.

“Kalau membakar bendera PDIP itu alasannya krn PDIP mengadukan RG ke polisi maka alasan itu jg keliru. Bgmn kalau bendera HMI dibakar hny, misalnya, krn HMI melaporkan org ke polisi?” kata Mahfud.

Ia menyarankan kepada aktivis HMI untuk membela Rocky Gerung secara beradab, yaitu memberi bantuan hukum atau adu argumen secara terbuka.

“Adalah lbh baik seandainya mau membela RG dgn memberi bantuan hukum atau adu argumen scr terbuka,” tukasnya.

Sebelumnya, sekelompok aktivis Mahasiswa di Jakarta membakar bendera PDI Perjuangn sebagai bentuk protes ke PDIP karena melaporkan Rocky Gerung ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Aksi pembakaran bendera ini mendapat kritik dari Sekum KAHMI Kalimantan Selatan Fazlur Rahman. Menurut Fazlur, aksi tersebut dapat memperkeruh keadaan.

“Tidak elok kalau kita membakar bendera lembaga orang, akan semakin memperkeruh keadaan. Bagaimana perasaan kita kalau bendera HMI dibakar? Nah, begitu pula kader PDIP mereka bisa saja akan bereaksi,” kata Fazlur.

Fazlur menyatakan boleh saja terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, mengatakan, PDIP sebagai partai arogan karena menempuh jalur hukum itu sangatlah tidak tepat.

“Salah alamat, mestinya kita memberikan apresiasi karena PDIP menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum. Kalau pakai kekuatan massa pasti situasi akan semakin runyam,” ujar Fazlur.

Fazlur mengingatkan dalam internal PDIP sebenarnya terdapat alumni HMI. Bahkan, kader hitam hijau itu menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan.

“Ini sebagai bukti bahwa alumni HMI itu bisa diterima dan juga bersama-sama PDIP turut bertanggung jawab atas keberlanjutan demokrasi di dalam negara hukum,” kata Fazlur.

PDIP memang melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena diduga telah menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan bajingan tolol.

Kini, aksi HMI bakar bendera pun juga sudah dilaporkan ke polisi Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya pada Senin (7/8/2023). (Abn)

Artikel Mahfud MD Sebut Tak Layak Aktivis HMI Bakar Bendera PDIP Demi Bela Rocky Gerung pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Yth Penyidik Bareskrim @CCICPolri, jgn habiskan energi utk @rockygerung,” kata Akbar Faizal melalui akun X, @akbarfaizal68 pada Sabtu (5/8/2023).

Menurut Akbar, Rocky Gerung hanya berkata kasar. Ia mengakui ucapannya itu sangat tidak pantas.

“Dia hanya kasar. Kepada seorg presiden pula. Tindakannya sgt tdk layak. Kita patut marah,” ujarnya.

Namun demikian, Akbar berpandangan Rocky Gerung tak layak dipidana hanya karena ucapan kasarnya.

“Atas nama demokrasi @rockygerung tak layak dipidana karena itu,” tegas Akbar.

Ia pun mengajak semua pihak untuk dapat menahan diri, tak perlu mengedepankan ego masing-masing.

“Mari msg2 pihak mundur selangkah. @ListyoSigitP,” tukasnya.

Diketahui, pernyataan kasar Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi telah memunculkan banyak kecaman, terutama dari para pendukung Jokowi.

Mereka yang tidak terima dengan pernyataan kasar Rocky Gerung akhirnya membuat laporan polisi.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 13 laporan dan 2 pengaduan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Kini, 13 laporan itu sudah ditarik ke Bareskrim Polri.

13 laporan itu terdiri dari 1 laporan di Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya, 3 laporan di Polda Sumatra Utara, 3 laporan di Polda Kalimantan Timur, dan 3 laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan 2 pengaduan masyarakat ada yang diadukan kepada Kapolri dan lainnya dilaporkan di Polda D.I. Yogyakarta. (Abn)

Artikel Akbar Faizal Sebut Rocky Gerung Tak Layak Dipidana pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Chusnul mencontohkan kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tetap diproses padahal sudah minta maaf.

“Dulu Ahok juga sudah minta maaf tapi tetap kalian paksa unk di penjara,” kata Chusnul melalui akun Twitternya, @ch_chotimah2 pada Jumat (4/8/2023).

Ia mengungkapkan narasi yang dibangun setelah Ahok minta maaf, bahwa permintaan maaf merupakan bentuk pengakuan salah sehingga proses hukum harus dilanjutkan.

“Kalian bilang, minta maaf berarti mengakui kesalahan, selanjutnya adalah proses hukum,” ujarnya.

Sebab itu, Chusnul meminta agar polisi juga memperlakukan hal yang sama, yaitu memproses hukum Rocky Gerung.

“Maka ini juga harus berlaku pada Rocky Gerung. Tegakkan keadilan. #TangkapRockyGerung,” tukasnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung minta maaf pernyataannya tentang Jokowi bajingan tolol telah menimbulkan keributan publik. Ia juga menyesal pernyataannya berujung pada laporan polisi.

“Saya minta maaf keadaan saat ini membuat terjadi perselisihan tanpa arah. Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum, ini kritik saya kepada Jokowi. Kan pak Jokowi mengerti yang saya sampaikan,” kata Rocky dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Namun demikian, Rocky tetap bersikeras bahwa pernyataannya itu bukan hinaan terhadap Jokowi.

“Itu bukan hinaan itu kritik, saya justru membuka pembicaraan untuk memberikan kritik publik,” ujar Rocky. (Abn)

Artikel Meski Minta Maaf, Loyalis Jokowi Desak Polisi Tetap Proses Hukum Rocky Gerung pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Moeldoko, pernyataan Rocky Gerung itu masuk kategori menyerang pribadi presiden, bukan kritik.

“Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikn menyerang, menyerang pribadi presiden. Sungguh sudah tidak bisa ditoleran, nggak bisa ditoleran,” kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (3/8/2023).

Moeldoko menegaskan hinaan Rocky Gerung ke Jokowi harus diselesaikan secara hukum. Menurutnya, Rocky tidak boleh dibiarkan terus menerus menyerang pribadi presiden.

“Untuk itu saya berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai perundangan yang berlaku. Ngga bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Ngga boleh sembarangan,” tegas Moeldoko.

Ia juga mendukung para relawan Jokowi di daerah yang mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rocky Gerung ke Polda-polda setempat.

“Ya sangat tepat, sangat tepat dan saya dukung sepenuhnya untuk itu,” ujarnya.

Rocky Gerung dalam beberapa hari terakhir ini terus menjadi perbincangan dan menuai banyak kecaman, utamanya dari para pendukung Jokowi. Mereka tidak terima dengan sebutan Rocky ke Jokowi sebagai bajingan tolol.

Pernyataan bajingan tolol itu dianggap telah menghina Jokowi sebagai kepala negara. Sebab itu, para relawan di berbagai daerah bergerak mempolisikan Rocky ke Polda-polda setempat. (Abn)

Artikel KSP Moeldoko Tegas Minta Penegak Hukum Proses Rocky Gerung pertama kali tampil pada Rilpolitik.