Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, harga beras di pasar tidak mungkin bisa ditekan rendah jika harga gabah di tingkat petani ini sudah melampaui asumsi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pada angka GKP Rp 6.500/kg.

Saat ini, rata-rata harga GKP berada di level Rp 7.000-7.500/kilogram (kg).

“Tentu kalau GKP-nya tinggi, di atas Rp 7.000 tentu harga beras kan tidak mungkin (murah) di (tingkat) eceran ya. Karena kita membuat asumsi harga eceran tertinggi itu dengan GKP Rp 6.500. Nah, kalau GKP-nya lebih dari Rp 6.500. Tentu tidak akan bisa sesuai dengan harga eceran, apalagi di atas Rp 7.000,” kata Ketut, Selasa (14/7/2026).

Meski begitu, Ketut mengatakan kondisi ini menguntungkan bagi petani. Sebab, mereka mendapatkan harga yang layak. Hal ini dinilai penting jika Indonesia ingin mengejar target swasembada pangan.

“Nah, kalau kita ingin menjadi negara produsen, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? Karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi,” jelas ia.

Dari sisi konsumen, Ketut memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan. Bantuan pangan tahap dua akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Bantuan pangan bagi 33,24 juta, kalau satu keluarga ada tiga orang saja, kali tiga kan sekitar 60 lebih atau 70 juta lebih sudah kita bantu, 90 juta sekian orang sudah dibantu dengan bantuan pangan. Itu sudah meringankan masyarakat kita yang membutuhkan,” jelasnya.

Ketut optimistis intervensi pemerintah ini dapat mengerem laju kenaikan harga. Penyaluran bantuan pangan yang akan digelontorkan pada Agustus diyakini akan mengurangi tekanan permintaan di pasar.

“Kalau sudah turun di bulan Agustus tentu bayangkan saja 33 (penerima manfaat) kali tiga (orang), berarti 1.000.000 beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan,” jelasnya.

Diketahui, BPS mencatat harga beras masih berada di level tinggi pada pekan kedua Juli 2026. Harga beras secara nasional saat ini tercatat mencapai Rp 15.499 per kilogram.

Artikel Pemerintah Sebut Harga Gabah Petani Jadi Biang Kerok Beras Mahal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Arief dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Rabu (6/11/2024).

Sebab itu, Arief meminta anggaran Badan Pangan Nasional ditambah demu melanjutkan program bantuan pangan beras.

Dia menuturkan untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

“Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan,” kata Arief.

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

“Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024,” tambahnya.

Diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Artikel Lanjutkan Bansos Beras, Badan Pangan Nasional Minta Tambah Anggaran pertama kali tampil pada Rilpolitik.