Namun, ia mengaku tak khawatir dengan pemangkasan tersebut. Sebab, BGN justru dijanjikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun pada September mendatang.

“Anggaran tidak perlu dipertanyakan, karena berapapun yang diminta oleh Badan Gizi pasti akan diberi oleh Pak Presiden,” ujarnya saat penandantangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

“Jadi kalau yang lain diefisienkan, Badan Gizi diefisienkan sedikit, ditambahnya lebih besar daripada diefisienkan. Jadi kita kena efisiensi 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp100 triliun, jadi Rp200 miliar enggak ada apa-apanya,” lanjutnya.

Dadan menyebut saat ini BGN memiliki pagu anggaran Rp71 triliun, dan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun tersebut.

Ia mengatakan pada 2026, ketika program MBG menjalankan 30 ribu satuan pelayanan yang menjangkau 82,9 juta penerima, pihaknya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp360-Rp400 triliun per tahun.

“Jadi kami akan spending Rp1,2 triliun per hari. Jadi kalau anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Rp1,2 triliun setahun, Badan Gizi cukup 1 hari saja,” kelakarnya.

Perputaran uang yang besar ini, kata Dadan, akan memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat karena ada kebutuhan bahan pokok yang sangat besar dari tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyatakan setiap harinya SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam, 3000 telur, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, serta 30-40 liter susu.

Artikel Dadan Sebut Berapapun Anggaran yang Diajukan BGN Pasti Disetujui Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Dadan, anggaran yang dibutuhkan untuk percepatan program tersebut mencapai Rp25 triliun per bulan.

“Kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp25 triliun per bulan untuk makan bergizi,” kata Dadan pada Senin (17/2/2025).

Dadan menjelaskan, BGN menargetkan sebanyak 15 juta hingga 17,5 juta penerima MBG bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni Rp71 triliun.

Namun, jika percepatan dilakukan, Dadan mengatakan target penerimanya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir 2025.

“Target utamanya yang Rp71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 (juta) sampai 17,5 juta (penerima manfaat). Tapi Pak Presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun,” jelasnya.

“Sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

“Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh untuk tahun 2025 ini Rp25 triliun untuk percepatan,” pungkasnya.

Artikel BGN Butuh Dana Tambahan Rp25 T per Bulan untuk Percepatan Program Makan Gratis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Maka nanti ada peluang kerja baru 1,5 juta untuk 30.000 satuan layanan,” kata Dadan Hindayana di kawasan Jakarta Concention Center, Selasa (8/10/2024).

Dadan mengatakan, 1,5 juta lapangan kerja di 30.000 satuan layanan itu akan terbuka bila program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu beroperasi penuh dengan total serapan anggaran Rp 400 triliun untuk total penerima 82,9 juta orang yang terdiri dari anak PAUD-SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyesui.

Dadan menjelaskan, setiap satuan layanan membutuhkan 3 orang yang dikhususkan bagi pegawai Badan Layanan Gizi, 46 orang sebagai juru masak dan 1 orang manager satuan layanan. Sehingga total ada 50 orang pekerja dalam satuan layanan.

“Karena itu pegawainya lokal, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak remaja, itu yang disatuan pelayanan saja, tidak termasuk petani yang memasok,” ucap Dadan.

Dadan juga menjelaskan satuan layanan yang akan menjadi kepanjangan Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG. Satuan layanan itu ia katakan tidak hanya berperan sebagai dapur umum, melainkan juga sebagai penyerap komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan di daerah.

“Kita tidak sebut dapur umum karena kita tidak hanya masak dan deliver makan bergizi, tapi kita jadi off taker terdepan dari produk-produk pertanian lokal,” tegas Dadan.

“Makanya di situ manager berperan sebagai kepala yang kelola masak memasak tapi juga beli produk makanan, makanya kita sebut satuan pelayanan,” ungkapnya.

Artikel Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Akan Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum. Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata. Tidak akan efektif,” terang Netty, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, sinkronisasi data dan pemetaan ini sangat penting. “Tentu saja agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif agar tujuannya tercapai.”

Hal-hal yang perlu diperhatikan, lanjut Netty, antara lain, ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.

“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi,” katanya.

Demikian juga terkait variasi makanan bergizi gratis yang disediakan, “seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telor atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain,” tambahnya.

Netty berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.

“Perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa. Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis,” katanya.

Artikel Anggota DPR Usul Strategi Penyiapan Makan Gizi Gratis Jangan Dipukul Rata pertama kali tampil pada Rilpolitik.