Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pembentukan PT tersebut. Menurutnya, langkah itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan adanya praktik under-inovoicing atau manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Purbaya menuturkan, praktik curang itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

“Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah,” kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5/2026).

Praktik tersebut merugikan negara karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.

Purbaya telah memeriksa secara acak pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Hasilnya, banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Selisih harga yang terjadi disebut sangat besar.

“Rupanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi enggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika,” jelasnya.

Ia mengatakan kondisi itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh sebab itu, ia merasa harus melakukan perbaikan agar keuntungan bisa masuk ke dalam negeri semua.,

“Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya,” ujarnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan.

Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.

“Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah,” pungkasnya.

Artikel Alasan Pemerintah Bentuk Badan Tunggal Ekspor PT DSI pertama kali tampil pada Rilpolitik.