Keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan rehabilitasi bagi tiga mantan pejabat ASDP: Ira Puspa Dewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono perlu dibaca sebagai koreksi institusional yang berbasis hukum, bukan sekadar tindakan politis. Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak berhenti pada logika penghukuman, tetapi bergerak menuju pemulihan ketika terdapat indikasi bahwa putusan hukum telah melampaui konteks tata kelola sektor publik.

Namun dinamika rehabilitasi ini tidak berdiri sendiri. Ada proses politik-hukum yang panjang, dan salah satu simpul pentingnya adalah DPR RI melalui peran Sufmi Dasco Ahmad.

Aspirasi Publik dan Mekanisme Legislasi

Sejak Juli 2024, aspirasi publik mengenai dugaan ketidakadilan dalam kasus ASDP masuk ke DPR. Di sinilah dasarnya: dalam demokrasi, aspirasi tidak mengalir secara liar; ia harus melewati kanal formal. Dasco sebagai Wakil Ketua DPR bukan hanya menerima keluhan, tetapi mengkonstruksi aspirasi tersebut menjadi rekomendasi yang legitimate melalui mekanisme Komisi III dan kajian hukum internal DPR.

Dalam teori kebijakan publik, ini disebut policy filtering: proses penyaringan aspirasi sehingga dapat diteruskan kepada pemerintah tanpa bias politik atau tekanan emosional. Tugas Dasco tidak ringan, karena ia harus menyeimbangkan opini publik, fakta hukum, serta batasan kewenangan DPR. Namun jalur yang ditempuhnya membuat rekomendasi DPR memiliki nilai konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Eksekutif dan Keputusan Presiden

Setelah mendapat masukan legislatif, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara melakukan verifikasi. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan Presiden tidak lahir dari tekanan opini, tetapi dari uji materi administratif dan legal.

Dari perspektif hukum tata negara, langkah Presiden ini merupakan bentuk constitutional remedy: koreksi presiden untuk memastikan bahwa penegakan hukum selaras dengan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Namun perlu dicatat: koreksi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya “jembatan politik” yang dibangun DPR melalui peran Dasco. Relasi eksekutif-legislatif bekerja secara fungsional. Ini contoh konkret ketika checks and balances justru melahirkan pemulihan, bukan konflik kekuasaan.

Meluruskan Pemahaman tentang Risiko BUMN

Sektor BUMN, termasuk ASDP, berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya administratif dan tidak sepenuhnya komersial. Risiko bisnis adalah bagian inheren dari kegiatan korporasi, termasuk potensi kerugian. Di banyak negara, kegagalan investasi tidak otomatis dijadikan tindak pidana kecuali terdapat bukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau motif pribadi.

Oleh karena itu, rehabilitasi ini memberi pesan penting: negara harus melindungi profesional yang bekerja sesuai prosedur dan itikad baik. Tanpa keberanian mengambil risiko, BUMN tidak akan pernah inovatif dan justru terjebak dalam budaya administratif yang membunuh kreativitas.

Keadilan Hukum sebagai Fondasi Kedaulatan Administratif

Rehabilitasi ASDP harus dilihat sebagai upaya negara menempatkan kembali hukum pada fungsi korektifnya. Hukum tidak boleh bekerja sebagai mesin pemidanaan otomatis. Ia harus mampu membedakan antara: _pertama_, kerugian karena risiko usaha. _kedua_, kerugian yang muncul karena niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan.

Ketidakmampuan membedakan dua hal ini akan membuat ruang publik dikuasai ketakutan. Pejabat publik memilih tidak mengambil keputusan karena khawatir dijerat pidana. Pada akhirnya, negara sendiri yang dirugikan.

Peran Dasco Menjaga Akal Sehat dalam Proses Politik

Dalam kerangka ini, peran Dasco menjadi krusial. Ia menjembatani aspirasi publik dengan mekanisme hukum formal, memastikan rekomendasi DPR tidak berubah menjadi tekanan politik yang liar. Dalam tradisi politik parlementer, sikap seperti ini merupakan bentuk responsible representation—representasi yang bertanggung jawab.

Dari sudut pandang tata kelola negara, Presiden membutuhkan data dan analisis yang valid. DPR menyediakan kanal itu. Ketika eksekutif bertindak berdasarkan input valid dari legislatif, keputusan negara menjadi lebih legitimate.

Rehabilitasi ini adalah bukti bahwa peran DPR tidak berhenti pada pengawasan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa koreksi terhadap proses hukum dapat berjalan melalui mekanisme politik yang sehat.

Politik Keadilan yang Lebih Dewasa

Keputusan Presiden Prabowo bukan tindakan populis, tetapi tindakan korektif yang berbasis kajian. Ia menunjukkan bahwa eksekutif mampu menjadikan keadilan sebagai prinsip, bukan sebagai komoditas politik.

Namun keberhasilan keputusan ini lahir dari sinergi. Eksekutif yang terbuka pada koreksi dan legislatif yang bekerja secara substansial. Di antara keduanya, Dasco memainkan peran penting sebagai penjaga akal sehat politik.

Dalam perspektif akademis, inilah yang disebut collaborative governance: ketika aktor negara bekerja dalam harmoni untuk memastikan keadilan substantif dapat diwujudkan.

Dan pada titik inilah, rehabilitasi ASDP menjadi preseden baik. Negara tidak hanya memastikan proses hukum berjalan, tetapi juga memastikan keadilan dipulihkan.

Itulah inti negara hukum yang dewasa, negara yang tidak takut mengoreksi diri demi kepentingan publik.

Artikel Aspirasi Didengar Dasco, Keadilan Dipulihkan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam politik, ada saat ketika sapaan berubah menjadi tanda dan tanda menjelma legitimasi. Ketika Prabowo Subianto memanggil Sufmi Dasco Ahmad dengan julukan Don, banyak yang mendengarnya sebagai gurauan akrab antara dua sahabat lama. Namun di balik sapaan itu tersimpan pesan yang jauh lebih dalam, pengakuan atas peran strategis Dasco dalam rancangan besar kekuasaan Prabowo.

Julukan itu bukan sekadar panggilan persahabatan. Ia adalah penanda simbolik. Dalam politik, sapaan dari seorang pemimpin sering membawa makna ganda, personal sekaligus politis. Panggilan itu menandai kepercayaan sekaligus mengirim sinyal kepada para kader bahwa ada seseorang yang diberi mandat melampaui struktur jabatan. Dalam tubuh Gerindra, sebutan Don seolah mengangkat Dasco bukan hanya sebagai pejabat partai, tetapi juga pelaksana ideologi dan penghubung antara rakyat dan kekuasaan.

Politik Responsif dan Gaya Turun ke Lapangan

Beberapa waktu terakhir, nama Dasco banyak disebut di ruang publik. Ia menemui buruh yang terancam kehilangan pekerjaan di pabrik Michelin, menengahi perkara guru di Luwu Utara, hingga mengunjungi sekolah yang mengalami musibah ledakan. Setiap langkahnya terekam media dan dibicarakan masyarakat. Ia hadir di tempat yang jarang dijangkau pejabat, di titik di mana kebijakan sering datang terlambat.

Sebagian orang menganggap tindakan itu sekadar strategi pencitraan. Tetapi bagi yang membaca politik Prabowo secara lebih luas, sikap responsif Dasco memperlihatkan pola kepemimpinan baru yang sedang dibangun. Kekuasaan tidak lagi berdiri di atas jarak, melainkan bergerak di antara rakyat. Dalam pola ini, Dasco menjadi pelaksana ide besar yang disebut Prabowo sebagai politik keberpihakan.

Namun tindakan semacam itu masih bersifat pragmatis. Membatalkan pemutusan kerja memang menyelamatkan banyak keluarga, tetapi belum tentu memperbaiki struktur industri yang timpang. Mengawal kasus guru dapat membangkitkan empati, namun belum tentu memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Di sinilah peran Dasco diuji, apakah ia hanya pemadam krisis atau perancang sistem yang mencegah krisis datang kembali.

Garis Komando yang Fleksibel

Banyak yang bertanya apakah langkah-langkah Dasco merupakan instruksi langsung dari Prabowo. Barangkali tidak sepenuhnya demikian. Dalam politik modern, kepercayaan sering menggantikan instruksi. Prabowo, dengan intuisi militernya, tampaknya memberi ruang bagi orang-orang yang ia yakini loyal dan cermat. Dasco termasuk di antaranya. Ia diberi keleluasaan bertindak cepat selama tetap berada dalam rel besar partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga stabilitas.

Hubungan semacam ini sering muncul dalam rezim yang tengah membangun legitimasi baru. Pemimpin besar menjaga arah dan visi, sementara orang-orang kepercayaannya bergerak di lapangan untuk menerjemahkan gagasan. Maka tak mengherankan bila Prabowo memberi ruang bagi Don Dasco untuk bergerak leluasa sebagai penyelesai persoalan sosial dan wajah publik partai.

*Mediator antara Rakyat dan Kekuasaan*

Dalam ekosistem politik Prabowo, Dasco memegang dua peran penting, sebagai mediator dan simbol. Ia menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan logika kekuasaan. Dalam setiap peristiwa, baik di pabrik maupun ruang sidang, ia membawa semangat bahwa kekuasaan harus hadir di tengah kehidupan sehari-hari rakyat.

Inilah yang membuat Dasco berbeda dari banyak politisi lain. Ia tidak tampil sebagai orator, melainkan sebagai negosiator yang bekerja “tanpa pamrih”. Langkahnya terekam bukan karena ucapan, melainkan karena tindakan. Ia berusaha menutup jarak antara kebijakan dan kenyataan sosial. Dalam ketulusan kerjanya itu, simbol politiknya tumbuh.

Antara Simbol dan Substansi

Namun setiap simbol berisiko menjadi hiasan bila tidak diikuti substansi. Politik simbolik bisa memperkuat citra partai untuk sementara, tetapi hanya kebijakan nyata yang mampu meneguhkan kepercayaan publik. Dasco dengan segala kedekatannya pada Prabowo kini menghadapi tantangan itu, bagaimana mengubah simpati menjadi struktur kebijakan.

Jika ia berhasil memperkuat perlindungan buruh, mengamankan posisi guru, dan mendorong sistem tanggap sosial di parlemen, maka julukan Don akan bermakna sejarah. Namun bila langkahnya berhenti pada penyelamatan kasus demi kasus, sebutan itu akan tinggal sebagai kenangan politik yang mudah dilupakan.

Penutup

Dalam proses menuju konsolidasi kekuasaan nasional, Prabowo tampaknya sedang menata wajah partainya agar lebih empatik dan dekat dengan rakyat. Ia memerlukan figur-figur yang tidak hanya pandai “omon-omon” meminjam istilah Prabowo, tetapi juga mampu menyambung denyut sosial rakyat ke ruang pengambilan keputusan. Di situlah posisi Dasco, sebagai pelaksana gagasan, mediator kepentingan, dan simbol kepercayaan.

Julukan Don akhirnya bukan hanya sapaan hangat. Ia adalah pengakuan atas peran strategis seorang politisi yang berjalan di antara dua dunia, antara rakyat yang menuntut keadilan dan kekuasaan yang menuntut stabilitas. Bila ia mampu menjaga keseimbangan itu, sejarah mungkin akan mencatatnya bukan sekadar sebagai tangan kanan Prabowo, melainkan sebagai wajah politik baru yang memahami bahwa kekuasaan sejati terletak pada kemampuan mewujudkan harapan rayat bukan yang pandai beretorika.

Artikel Don Dasco dan Fenomena Simbolik dalam Kekuasaan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, mengatakan pertemuan Dasco dan Ba’asyir menjadi contoh penting bahwa dialog dan komunikasi terbuka tetap relevan dalam memperkuat persatuan bangsa. Menurutnya, langkah itu menunjukkan wajah politik yang tidak semata mengejar kekuasaan, tetapi berupaya memulihkan rasa saling percaya di antara sesama anak bangsa.

“Pertemuan itu memberi pesan kuat bahwa politik bisa menjadi ruang untuk mempertemukan hati, bukan hanya arena adu kepentingan. Dalam masyarakat yang majemuk, kemampuan untuk mendengar dan menghargai adalah bentuk tertinggi dari nasionalisme,” ujar Asip dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/11).

Ia menambahkan, sikap Dasco mencerminkan kepemimpinan publik yang mengutamakan kedewasaan dan kearifan. Dalam pandangannya, langkah tersebut menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial dapat dimulai dari hal sederhana, yakni keberanian untuk membuka ruang dialog.

“Pak Dasco memperlihatkan bahwa seorang pemimpin tidak harus berbicara keras untuk didengar. Kadang yang lebih dibutuhkan adalah kesediaan untuk mendengarkan,” katanya.

Lebih lanjut, HAMI menilai pendekatan yang ditempuh Dasco sejalan dengan semangat Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mendorong politik kebangsaan yang inklusif dan merangkul semua kalangan. Asip menyebut, politik yang sehat justru lahir dari keberanian untuk menjembatani perbedaan dan mempertemukan pandangan yang beragam.

“Bangsa ini tidak lagi memerlukan politik yang saling menegasikan. Kita butuh jembatan, bukan tembok. Langkah Pak Dasco adalah contoh nyata bagaimana politik dapat menjadi kekuatan yang meneduhkan,” tutur Asip.

Pertemuan Dasco dan Abu Bakar Ba’asyir berlangsung dalam suasana akrab dan penuh penghormatan. Keduanya berdialog tentang isu-isu kebangsaan, termasuk pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang cepat berubah.

Dalam keterangan resmi Partai Gerindra, Dasco menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan untuk mempererat persaudaraan di antara sesama warga negara. Ia menegaskan, dialog lintas pandangan adalah cara terbaik untuk memperkuat keutuhan bangsa dan menghindari polarisasi sosial.

“Gerindra percaya bahwa semua anak bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga Indonesia. Perbedaan pandangan tidak seharusnya memisahkan kita dalam cinta kepada negeri ini,” ujar Dasco dalam pernyataan tertulisnya.

Asip berharap langkah tersebut dapat menginspirasi para tokoh politik lain agar mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Menurutnya, kedewasaan politik bukan diukur dari kemampuan berdebat, melainkan dari kemauan untuk mencari titik temu.

“Pertemuan seperti ini memberi harapan baru bahwa politik bisa tumbuh dari nilai kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahwa menjaga Indonesia berarti mau menghampiri, bukan menjauh,” ucapnya.

HAMI menilai, di tengah situasi politik yang kerap terbelah oleh perbedaan ideologi, langkah Dasco membuka ruang dialog dengan tokoh seperti Abu Bakar Ba’asyir patut diapresiasi. Bagi HAMI, tindakan semacam ini menjadi pengingat bahwa semangat kebangsaan tumbuh dari keberanian untuk menjembatani perbedaan.

“Indonesia hanya akan kuat jika semua pihak mau saling mendengarkan dan saling menghormati. Politik yang menyejukkan seperti ini layak dijadikan teladan,” kata Asip menegaskan.

Artikel HAMI Nilai Dialog Dasco–Ba’asyir Cermin Politik Persaudaraan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menilai langkah Satgas merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor kehutanan dan kepelabuhanan. Menurutnya, praktik pengiriman kayu tanpa izin yang sah bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai keadilan bagi pelaku usaha yang taat hukum.

“Satgas harus kita dukung penuh. Jangan ada pengusaha yang bersembunyi di balik alasan industri atau investasi, lalu menghalalkan praktik curang. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang,” tegas Asip, Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan, penegakan hukum yang dilakukan Satgas tidak semestinya dimaknai sebagai ancaman terhadap dunia usaha, melainkan sebagai upaya menata ulang tata kelola industri kayu agar lebih sehat dan berkeadilan. “Yang takut hanya mereka yang selama ini bermain di wilayah abu-abu,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak dari asosiasi pelabuhan di Gresik sempat menyampaikan kekhawatiran bahwa penertiban yang dilakukan Satgas dapat mengganggu aktivitas industri kayu. Namun, Asip menilai kekhawatiran itu tidak berdasar jika semua pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku.

“Hukum itu untuk melindungi yang jujur, bukan untuk memberi perlindungan pada yang melanggar. Bila izin dan dokumennya lengkap, tentu tidak ada yang perlu ditakutkan,” katanya.

HAMI menilai, kasus tongkang bermuatan kayu ilegal yang baru-baru ini diungkap Satgas menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pelabuhan dan distribusi hasil hutan. Penegakan hukum yang tegas akan mempersempit ruang bagi mafia kayu yang selama ini merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Asip juga mengingatkan aparat agar tidak gentar menghadapi tekanan dari kelompok tertentu yang mencoba mengaburkan fakta. “Satgas sudah bekerja sesuai mandat. Justru sekarang masyarakat sipil perlu mengawal agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Ia berharap, langkah Satgas ini menjadi awal dari penataan besar-besaran sektor kehutanan di Jawa Timur. “Kita ingin industri kayu tumbuh, tapi dengan cara yang bersih. Itu prinsip yang harus kita jaga bersama,” tutup Asip.

Artikel HAMI Dukung Pemberantasan Kayu Ilegal, Pengusaha Diminta Setop Main Curang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya, terutama di pedesaan, adalah penurunan harga pupuk bersubsidi. Kebijakan ini dinilai menjadi kado terindah bagi para petani di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama, menyebut penurunan harga pupuk sebagai langkah konkret yang memberi napas baru bagi dunia pertanian. “Bagi petani, pupuk adalah urat nadi. Ketika harganya turun dan distribusinya lebih lancar, semangat menanam kembali tumbuh. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bentuk kehadiran negara di titik paling dasar ekonomi rakyat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Asip menilai, keputusan pemerintah menurunkan harga pupuk menunjukkan keberanian Presiden Prabowo untuk menyentuh sektor yang selama ini menjadi beban berat bagi petani. “Bagi kami, ini kado terindah di tahun pertama pemerintahan. Ia mungkin sederhana, tetapi maknanya besar karena menyentuh hidup jutaan keluarga petani di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut HAMI, kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan para praktisi pertanian yang menilai penurunan harga pupuk dapat mendorong efisiensi biaya produksi dan meningkatkan daya saing komoditas lokal. “Para pelaku lapangan menyebut kebijakan ini menekan ongkos tanam sekaligus menjaga kestabilan harga hasil panen. Ini memberi ruang gerak baru bagi petani untuk berproduksi dengan lebih tenang,” lanjut Asip.

Selain itu, HAMI juga menyoroti langkah pemerintah yang mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan sektor pertahanan nasional. Program rekrutmen tamtama TNI untuk mendukung produksi pertanian dinilai inovatif dan visioner. “Kebijakan ini menghubungkan pertahanan dan pangan. Artinya, negara menjaga rakyat bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan memastikan mereka tidak lapar,” ujar Asip.

Meski demikian, HAMI mengingatkan bahwa penurunan harga pupuk harus diikuti pengawasan distribusi yang ketat agar tidak disalahgunakan di tingkat daerah. “Masih ada laporan dari beberapa wilayah terkait keterlambatan pasokan dan alokasi yang tidak merata. Pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai sasaran,” katanya.

Asip menambahkan, keberhasilan kebijakan ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Kedaulatan pangan tidak dibangun dari pidato, tapi dari keberanian menurunkan harga pupuk, memperbaiki rantai pasok, dan membuka akses petani terhadap modal dan teknologi,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Asip menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah memberikan arah yang jelas bagi pembangunan nasional. “Negara ini sedang bergerak ke arah yang lebih berpihak. Dan ketika petani kembali tersenyum di musim tanam, di situlah arti sejati dari keberpihakan itu,” ucapnya. “Kado terindah di tahun pertama pemerintahan ini adalah harapan yang kembali tumbuh di sawah-sawah rakyat.”

Artikel HAMI: Penurunan Harga Pupuk Jadi Kado Terindah Pemerintahan Prabowo-Gibran bagi Petani pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Di setiap zaman, selalu ada orang-orang yang mengajar tanpa pernah mengaku sebagai guru. Mereka tidak berdiri di depan kelas, tapi kehadirannya membuat banyak orang berpikir ulang tentang hidup, kekuasaan, dan masa depan bangsanya. Di Indonesia, sosok semacam itu selalu muncul dalam wujud yang tak terduga: bisa dari pesantren, ruang parlemen, hingga kampus yang belum banyak dikenal. Di antara mereka, kini muncul nama Sufmi Dasco Ahmad—seorang politisi senior yang pelan-pelan menempuh jalan seorang guru publik.

Istilah guru publik tidak lahir dari upacara atau SK resmi. Ia tumbuh dari pengakuan masyarakat terhadap seseorang yang menuntun arah pikir publik. Sosok semacam ini hidup di ruang antara pengetahuan dan kekuasaan, berusaha menjaga keseimbangan di tengah dua dunia yang sering bertabrakan. Dalam posisi itulah, Dasco menempuh peran barunya melalui Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), sebuah kampus yang kini mulai menulis sejarahnya sendiri.

UKRI memang tidak sepopuler UI, ITB, atau UGM. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kampus ini bergerak dengan energi yang tidak biasa. Di bawah kepemimpinan Dasco, UKRI perlahan menanjak: akreditasinya meningkat dari “Baik” menjadi “Baik Sekali”; jumlah mahasiswanya naik signifikan menjadi 1.142 orang; hampir seluruhnya menerima beasiswa dan bantuan biaya hidup sebesar Rp7,2 juta per semester. Di negeri yang masih berjuang melawan ketimpangan pendidikan, capaian seperti itu adalah tanda kerja yang serius, bukan sekadar seremoni.

Puncaknya terjadi pada Sidang Senat Terbuka UKRI, 18 Oktober 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung. Dalam forum itu, Dasco tak tampil sebagai pejabat negara yang berjarak, melainkan sebagai rektor yang berbicara tentang masa depan pengetahuan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas, tentang kampus yang membangun manusia, bukan sekadar mencetak ijazah. Momen itu memperlihatkan sisi lain dari dirinya—bahwa politik, bila ditempatkan dalam ruang pendidikan, bisa menjadi alat peradaban, bukan sekadar perebutan kuasa.

Menariknya, Dasco berdiri di persimpangan dua dunia yang jarang bisa bersatu: politik dan pendidikan. Di satu sisi, ia Wakil Ketua DPR RI, figur yang akrab dengan kalkulasi kekuasaan; di sisi lain, ia Guru Besar Hukum dan Rektor yang hidup dalam atmosfer akademik. Dua dunia yang biasanya berjalan sendiri-sendiri, kini bersentuhan di dirinya. Dan dari titik sentuh itulah, muncul kemungkinan baru: lahirnya politik pengetahuan—yakni politik yang berakar pada ilmu, bukan pada intrik.

Sebab kita tahu, politik tanpa pengetahuan hanya melahirkan retorika kosong; sementara pengetahuan tanpa kepekaan politik mudah terperangkap di menara gading. Diperlukan jembatan di antara keduanya, seseorang yang mengerti bahwa ide besar butuh kekuasaan untuk bekerja, dan kekuasaan butuh nalar agar tetap manusiawi. Dalam peran itulah Dasco tampak menempatkan dirinya: menjadikan kampus bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi medan untuk memperjuangkan gagasan tentang Indonesia yang lebih cerdas dan adil.

Namun sebutan “guru publik” bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja. Gelar itu harus diperjuangkan dan dibuktikan, bukan diklaim. Ia menuntut konsistensi antara gagasan dan tindakan, keberanian melawan arus, dan kesetiaan pada nilai-nilai kejujuran intelektual. Dalam hal ini, perjalanan Dasco baru saja dimulai. Ia punya panggung besar, punya akses politik dan akademik; tapi ujian sejatinya adalah bagaimana semua itu digunakan untuk menumbuhkan kesadaran publik dan memperluas cakrawala berpikir generasi muda.

Kita bisa melihat bibitnya dari cara UKRI dijalankan: pendidikan tidak lagi dilihat sebagai komoditas, melainkan alat penyadaran. Mahasiswa didorong untuk berpikir tentang bangsa, bukan sekadar mencari pekerjaan. Kampus menjadi ruang di mana integritas dipraktikkan, bukan sekadar diajarkan. Dari sanalah nilai seorang guru publik tumbuh—dari keteladanan kecil yang berulang, bukan dari orasi di panggung besar.

Sejarah bangsa ini penuh dengan sosok semacam itu. Tan Malaka menulis Madilog di tengah pelarian, Gus Dur mengajarkan demokrasi melalui humor dan welas asih, Ki Hajar Dewantara menyalakan obor kemerdekaan lewat pendidikan rakyat. Mereka semua menjadikan pengetahuan sebagai alat pembebasan. Garis warisan itu kini menunggu penerusnya di setiap zaman. Dan mungkin, pada masa ini, estafet itu perlahan diteruskan oleh mereka yang mengajar melalui tindakan—bukan hanya ucapan.

Dasco berpotensi menjadi bagian dari mata rantai itu. Ia hadir di momen ketika bangsa ini haus akan keseimbangan antara politik yang beradab dan pengetahuan yang membumi. Bila ia terus menjadikan pendidikan sebagai poros perjuangannya, maka ia akan melampaui sekat jabatan dan partai. Ia akan berdiri di wilayah yang lebih dalam: wilayah tempat pengetahuan menjadi bentuk cinta kepada bangsa.

Sebab yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan hanya politisi yang pandai berdebat, melainkan pemimpin yang mau belajar. Bukan pejabat yang memerintah dari atas, tapi pendidik yang menuntun dari tengah. Politik pengetahuan, dalam pengertian ini, adalah politik yang berakar pada kesadaran—kesadaran bahwa bangsa tidak bisa dibangun dengan ambisi, tapi dengan akal budi.

Mungkin kelak, ketika generasi muda UKRI berdiri di panggungnya sendiri, mereka akan mengenang Dasco bukan sebagai rektor atau pejabat, tapi sebagai seseorang yang menyalakan semangat berpikir kritis di tengah zaman yang ramai namun sering hampa makna. Dari situ, lahirlah seorang guru publik—tanpa upacara, tanpa pengakuan, hanya lewat ketulusan untuk terus belajar bersama bangsanya.

Artikel Sufmi Dasco, Guru Publik dan Politik Pengetahuan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menegaskan bahwa tragedi berdarah yang terus terjadi menunjukkan adanya masalah sistemik di tubuh Polri. Karena itu, tanggung jawab tidak boleh hanya dilemparkan kepada oknum anggota di lapangan.

“Kami menilai Kapolri telah gagal menjaga marwah institusi. Peristiwa demi peristiwa berdarah terus berulang, nyawa rakyat melayang, tetapi yang disalahkan selalu oknum bawah. Ini tidak adil dan tidak bisa dibiarkan. Kapolri harus bertanggung jawab penuh,” tegas Asip dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/8).

HAMI mencatat sejumlah peristiwa besar yang terjadi di era kepemimpinan Listyo Sigit.

Tragedi Kanjuruhan (Oktober 2022): 131 orang meninggal akibat tembakan gas air mata polisi di stadion Malang.

Kasus Pembunuhan Brigadir J (Juli 2022): terbongkar rekayasa kasus dan keterlibatan petinggi Polri, mencoreng citra institusi.

Kekerasan terhadap Jurnalis (April 2025): ajudan Kapolri melakukan pemukulan terhadap jurnalis di Semarang.

Penembakan Pelajar di Semarang (2025): seorang pelajar tewas akibat tindakan brutal oknum polisi.

Kasus Penembakan Laskar FPI di KM 50 (2020): hingga kini masih menjadi catatan kelam dan meninggalkan luka publik.

“Rangkaian peristiwa ini jelas menunjukkan kegagalan kepemimpinan. Bukan hanya soal disiplin anggota, melainkan kegagalan tata kelola komando tertinggi. Maka wajar jika publik mendesak Kapolri mundur atau Presiden segera mencopotnya,” lanjut Asip.

HAMI menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tinggal diam. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan Polri kembali pada jati dirinya: pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Jika Kapolri enggan mundur, maka Presiden harus segera mencopotnya. Kepercayaan publik terhadap Polri terus merosot. Reformasi kepolisian harus dimulai dari pucuk pimpinan,” kata Asip.

HAMI juga menilai permintaan maaf Kapolri dalam kasus Affan Kurniawan hanyalah bentuk penyesalan yang tidak menyentuh akar persoalan. Tanpa langkah tegas, pola kekerasan akan kembali berulang.

Selain mendesak pencopotan Kapolri, HAMI menyampaikan solidaritas kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan. Semua biaya pengobatan, pemakaman, serta santunan bagi keluarga harus ditanggung penuh oleh institusi Polri.

HAMI juga meminta investigasi independen melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, dan unsur masyarakat sipil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan.

“Tragedi Affan bukan hanya melukai keluarga, tetapi juga melukai bangsa. Kami, anak-anak muda, tidak akan tinggal diam. Darah rakyat tidak boleh jadi korban atas arogansi kekuasaan bersenjata,” pungkas Asip.

Artikel HAMI Desak Kapolri Mundur atau Presiden yang Copot pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ada saat-saat tertentu dalam perjalanan bangsa ketika negara berbicara lewat simbol. Bukan melalui pidato panjang atau kebijakan tebal berlembar-lembar, melainkan lewat sebuah tanda yang sederhana, bintang, medali, atau lencana. Ia adalah bahasa negara untuk berkata: kami mengingat, kami mengakui.

Pada 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyematkan Bintang Republik Indonesia Utama di dada Sufmi Dasco Ahmad. Dari luar, itu tampak sebagai seremoni kenegaraan yang biasa, musik orkestra, busana kebesaran, dan kilau emas yang memantul di bawah lampu istana. Namun di balik gemerlap itu, pertanyaan yang lebih dalam muncul: apakah sebuah bintang hanya penghormatan personal, ataukah ia bagian dari bahasa kekuasaan yang menyimpan makna politis?

Simbol yang Bernapas

Bintang Republik Indonesia Utama adalah salah satu tanda jasa tertinggi yang dimiliki negeri ini. Ia biasanya diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa luar biasa bagi republik, baik dalam medan militer, diplomasi, maupun ilmu pengetahuan. Dengan menyematkannya kepada seorang politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, negara seperti ingin menegaskan: jasa legislatif pun pantas dikenang, bukan sekadar jasa perang atau pembangunan.

Dasco, yang selama ini kerap dipanggil “penjaga irama politik”, kini menerima simbol yang melegitimasi kiprahnya. Ia dikenal sebagai figur tenang, komunikatif, dan piawai memainkan peran di tengah riuh rendah tarik-menarik kepentingan. Jika di parlemen ia kerap disebut dirigen, maka kini dalam seremoni kenegaraan ia diabadikan dengan sebuah bintang.

Lencana dan Politik di Baliknya

Namun kita mafhum, tanda jasa tidak pernah benar-benar steril dari politik. Sejarah Indonesia mencatat, penghargaan negara kerap hadir di saat-saat strategis: untuk mengukuhkan kedekatan, menandai loyalitas, atau meredam kegaduhan.

Dalam konteks hari ini, penghargaan kepada Dasco bisa dibaca sebagai pengakuan atas peran DPR yang setahun terakhir menjadi mitra penting Presiden Prabowo, dari isu pertahanan hingga ketahanan pangan. Tetapi, di saat yang sama, ia juga adalah pesan politik: bahwa Prabowo membutuhkan figur yang menjembatani parlemen dengan Istana, dan Dasco-lah yang dipilih untuk mengemban kepercayaan itu.

Maka, bintang di dada Dasco adalah bahasa simbolik: pengakuan sekaligus pengukuhan.

Antara Kilau dan Jejak Sejarah

Tetapi bintang hanya berkilau sesaat. Sejarah lebih sering mengingat jejak nyata, bukan penghargaan seremonial. Kita masih bisa menghafal nama tokoh-tokoh besar yang berkorban untuk republik, tapi jarang sekali kita mengingat siapa saja yang menerima tanda jasa.

Di sinilah letak ujian bagi Dasco. Apakah ia kelak dikenang sebagai politisi yang menjaga keseimbangan, merawat komunikasi politik, dan mengurai simpul konflik? Atau justru sejarah hanya akan menuliskannya sebagai bagian dari sebuah rezim? Jawaban itu tidak bisa kita tentukan hari ini, bahkan tidak oleh Presiden Prabowo. Hanya generasi mendatang yang akan menafsirkan jejak yang ditinggalkan.

Kata yang Membuka Makna

Di balik gemerlap lencana emas, Dasco sendiri mengucapkan kata-kata sederhana yang justru menyelipkan makna:

“Tentunya dengan penghargaan yang diterima itu membuat kami lebih mawas diri, introspeksi… penghargaan ini adalah penghargaan bukan hanya kepada saya, tetapi juga keluarga maupun teman-teman yang selama ini ikut membantu saya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.”

Ada kerendahan hati dalam kalimat itu. Ia menggeser makna penghargaan dari sekadar mahkota pribadi menjadi ruang refleksi kolektif. Kata “mawas diri” dan “introspeksi” mengingatkan kita bahwa tanda jasa sejatinya bukanlah puncak, melainkan panggilan untuk semakin rendah hati di tengah sorotan.

Jarak Simbol dengan Rakyat

Namun mari kita jujur: di mata rakyat, bintang di dada pejabat kerap terasa jauh. Saat para elit menerima penghargaan, rakyat masih berjibaku dengan harga beras yang naik-turun, kesempatan kerja yang terbatas, dan akses kesehatan yang belum merata. Inilah paradoks dari simbol negara, ia berkilau di langit, tetapi kaki rakyat masih tertanam dalam lumpur keseharian.

Di sinilah tantangan bagi Dasco setelah menerima penghargaan itu. Jika ia sungguh ingin membuat bintang di dadanya bermakna, maka ia harus mampu menjembatani jarak antara simbol negara dengan kebutuhan sehari-hari rakyat. Sebab apa arti bintang di dada seorang politisi bila rakyat yang diwakilinya merasa hidupnya tetap gelap?

Penutup

Bintang itu kini telah melekat di dada Dasco. Tetapi bintang bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian sejarah. Ia akan diuji bukan dengan pidato seremonial, melainkan dengan sikap politik sehari-hari: bagaimana ia merespons kritik, menjaga marwah parlemen, dan menempatkan diri di antara rakyat serta kekuasaan.

Sejarah pada akhirnya akan menyaring. Apakah bintang itu tetap bercahaya sebagai simbol jasa, atau meredup sebagai ornamen kekuasaan. Dan hanya jejak yang membekas di hati rakyatlah yang membuat sebuah bintang benar-benar bersinar.

Artikel Bintang di Dada Dasco dan Makna Sebuah Penghargaan Negara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sejarah, pada hakikatnya, bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan ingatan kolektif tentang siapa yang mampu memberi makna lebih pada zamannya. Tidak semua yang tampil di panggung politik akan dicatat, apalagi dikenang. Ada syarat yang tak tertulis, namun selalu berlaku lintas generasi: konsistensi moral, gagasan besar, ketulusan pelayanan, dan jejak yang membekas. Empat syarat inilah yang menjadi ukuran apakah seorang tokoh hanya sebatas “pemain sesaat”, ataukah ia akan dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa.

Di tengah hiruk pikuk politik Indonesia hari ini, sosok Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk diletakkan dalam bingkai empat syarat itu. Ia bukan sekadar politisi yang sibuk dengan strategi dan kalkulasi kekuasaan, melainkan juga figur yang pelan-pelan menampilkan dirinya sebagai penghubung, penjaga keseimbangan, dan pembaca tanda-tanda zaman. Jalan yang ditempuhnya mungkin tidak selalu riuh, namun justru di situlah letak keistimewaannya.

Konsistensi Moral

Politik Indonesia sering kali penuh dengan tikungan tajam. Kesetiaan mudah diuji, prinsip gampang ditukar, dan komitmen bisa runtuh di hadapan tawaran pragmatis. Dalam suasana seperti ini, konsistensi moral menjadi barang langka. Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan bahwa moralitas politik bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang teruji di keseharian.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, ia berhadapan dengan banyak kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Namun, rekam jejaknya menunjukkan keteguhan: tidak mudah terjebak dalam manuver yang mengorbankan etika, dan tidak gampang menyerah pada arus populisme sesaat. Moralitas politik Dasco hadir dalam bentuk kesetiaan terhadap garis partai, kesabaran dalam mengelola konflik, serta sikap tenang menghadapi tekanan publik. Ia memahami bahwa seorang politisi bisa saja kehilangan kursi, tetapi jika ia kehilangan integritas, maka tamatlah riwayatnya di panggung sejarah.

Gagasan Besar

Sejarah hanya akan mengenang mereka yang membawa gagasan. Kekuasaan tanpa ide hanyalah kekosongan yang cepat dilupakan. Dasco, dalam kapasitasnya, menampilkan peran sebagai penerjemah gagasan besar Prabowo Subianto ke ruang publik. Ia bukan sekadar corong, melainkan penjaga agar gagasan itu tidak disalahpahami atau diseret ke arah yang sempit.

Salah satu contohnya adalah ketika wacana besar soal ketahanan pangan dan kedaulatan energi menjadi fokus pemerintah. Dasco tidak berhenti pada jargon, tetapi ikut mengkomunikasikan kerangka berpikirnya: bahwa politik Indonesia tidak boleh sekadar sibuk dengan perebutan kuasa, melainkan harus menyiapkan fondasi jangka panjang. Di sinilah letak “gagasan besar” yang ia rawat: menjadikan politik sebagai sarana menjaga keberlanjutan bangsa, bukan sekadar ajang kompetisi jangka pendek.

Ketulusan Pelayanan

Politik sering dicurigai sebagai ruang penuh kepura-puraan. Kata-kata manis bisa menutupi niat yang keras, janji bisa melayang tanpa jejak, dan pelayanan publik sering tereduksi menjadi transaksi elektoral. Maka, ketika seorang politisi menunjukkan ketulusan, publik akan merasakannya meski tanpa banyak kata.

Dasco dikenal bukan tipe yang suka menampilkan diri secara berlebihan. Ia tidak mencari panggung dengan sensasi, tetapi bekerja dalam diam untuk memastikan bahwa komunikasi antar-elite tetap berjalan. Di tengah ketegangan politik, ia kerap tampil meneduhkan, menjadi penghubung antara tokoh-tokoh yang berbeda, bahkan berseberangan. Ketulusan semacam ini membuatnya lebih mirip “penjaga jembatan” ketimbang “pemain sorotan”.

Pelayanan tulus tidak selalu terlihat di layar televisi, tetapi terasa dalam keputusan-keputusan yang menurunkan eskalasi, dalam pernyataan yang meredam konflik, dan dalam sikap yang lebih memilih merangkul daripada menyingkirkan. Dari sini, Dasco mewariskan teladan bahwa pelayanan sejati bukan soal seberapa sering nama disebut publik, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan orang lain.

Jejak yang Membekas

Pada akhirnya, sejarah tidak mengingat semua. Ia hanya menyimpan jejak-jejak yang membekas, baik sebagai teladan maupun sebagai peringatan. Dalam konteks ini, Dasco sedang menapaki jalannya sendiri. Jejak itu tampak pada perannya sebagai penghubung antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati dalam beberapa momen penting. Ia memilih jalur komunikasi yang halus, tidak frontal, tetapi efektif.

Jejak lain juga terlihat dalam kapasitasnya membangun budaya politik yang lebih cair. Ketika banyak politisi memilih jalan konfrontatif demi citra, Dasco justru menunjukkan bahwa dialog bisa menjadi kekuatan. Ia percaya bahwa sejarah lebih menghargai mereka yang membangun, bukan yang merobohkan.

Mungkin jejak itu belum seluruhnya lengkap, tetapi arahnya sudah tampak. Bila konsistensi moral terus dijaga, gagasan besar terus dirawat, pelayanan tulus terus ditunaikan, maka jejak itu akan mengeras menjadi bagian dari sejarah bangsa.

Akhirnya

Sejarah tidak pernah menunggu. Ia memilih sendiri siapa yang pantas dicatat, siapa yang layak dilupakan. Dalam perjalanannya, Sufmi Dasco Ahmad telah memenuhi syarat-syarat awal untuk dikenang: konsistensi moral, gagasan besar, ketulusan pelayanan, dan jejak yang membekas.

Apakah sejarah kelak akan menempatkannya sebagai salah satu figur penting pada era Prabowo? Jawabannya bergantung pada bagaimana ia menjaga konsistensi hingga akhir. Namun satu hal pasti: ia telah menunjukkan bahwa politik bisa dijalani dengan tenang, tulus, dan bermakna. Dan itu, lebih dari sekadar strategi, adalah jejak yang layak dikenang.

Artikel Sufmi Dasco Ahmad dan Jejak untuk Sejarah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kekuasaan, pada akhirnya, adalah soal bahasa. Sebab bahasa menentukan bagaimana kebijakan dibaca publik: sebagai pengayoman atau ancaman, sebagai visi besar atau sekadar jargon kosong. Di panggung politik Indonesia yang sering gaduh ini, mereka yang mampu menjaga nada dan irama komunikasi adalah penjaga yang tidak kalah penting dari pembuat kebijakan itu sendiri. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, adalah salah satu sosok yang mengemban peran itu di era Presiden Prabowo Subianto.

Banyak politisi lihai berpidato, tetapi tak semua piawai menjadi “penerjemah” antara bahasa istana dan telinga rakyat. Dasco memiliki keistimewaan ini: ia tahu kapan berbicara, kapan diam, dan kapan mengubah kalimat keras menjadi pesan yang merangkul. Dalam politik, kepekaan semacam ini adalah seni yang jarang dimiliki.

Penerjemah Kekuasaan

Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco berada di posisi unik, satu kaki di lingkaran inti partai, satu kaki lagi di ruang legislatif yang menjadi panggung adu gagasan. Posisi ini memberinya akses pada sumber gagasan politik presiden sekaligus kewajiban untuk menyampaikannya ke publik dengan cara yang tidak mengundang resistensi berlebihan.

Contohnya, ketika isu royalti lagu untuk restoran dan kafe memanas, publik terbelah antara mendukung perlindungan hak cipta dan menolak beban tambahan bagi pelaku usaha. Di tengah riuh itu, Dasco muncul bukan untuk memihak secara buta, melainkan menenangkan suasana. Ia mengumumkan bahwa pemerintah membentuk formasi baru di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan sedang mengkaji revisi UU Hak Cipta agar tak membebani usaha kecil. Pesan ini sederhana, tetapi efeknya besar, meredam ketegangan dan mengirim sinyal bahwa pemerintah mendengar keluhan rakyat.

Begitulah gaya Dasco. Ia memotong jarak antara kebijakan dan keresahan publik. Di tangan politisi yang kurang peka, isu itu bisa berlarut dan menimbulkan sentimen negatif bagi pemerintah. Tetapi dengan satu pernyataan yang terukur, Dasco mengubahnya menjadi peluang untuk menunjukkan kepedulian.

Menjaga Ritme dan Mengelola Momentum

Politik ibarat musik. Nada yang benar tetapi dimainkan di waktu yang salah bisa terdengar sumbang. Dasco tampaknya memahami benar teori ini. Ia tahu kapan sebuah pesan politik harus dilontarkan, kapan ditahan, dan kapan dipoles kembali.

Makan siang bersama Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, adalah salah satu contoh yang memanfaatkan ritme dan simbol. Bagi sebagian orang, itu hanya pertemuan biasa. Tetapi di mata pengamat, itu adalah “makan siang plus-plus” yang menyampaikan pesan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif terjaga solid. Tidak ada orasi panjang, tidak ada konferensi pers bombastis. Hanya foto dan cerita sederhana yang justru lebih efektif membentuk persepsi publik.

Kita hidup di zaman di mana gestur bisa lebih keras berbicara daripada kata-kata. Dasco memanfaatkannya, memadukan komunikasi verbal dan simbolik agar pesan politik tetap halus namun sampai ke sasaran.

Meredam Gelombang, Menguatkan Pesan

Gelombang politik datang tak kenal musim. Isu yang kemarin tenang bisa mendadak menjadi badai. Dalam situasi seperti itu, peran Dasco sering terlihat, ia bukan hanya mengulang apa yang dikehendaki Presiden, tetapi mengemasnya agar tidak menjadi bumerang.

Misalnya, saat sebagian kader partai di daerah mengusulkan kebijakan yang dianggap tidak populer, Dasco mengingatkan secara terbuka agar semua kepala daerah dari Gerindra fokus pada kebijakan prorakyat. Pesannya lugas, tetapi tidak konfrontatif. Dengan begitu, ia menegakkan garis kebijakan partai sekaligus menghindari citra arogan.

Bahkan di DPR, ketika debat politik bisa berubah panas, Dasco kerap menjadi figur yang menurunkan suhu ruangan. Ia memilih kalimat yang meredakan, bukan memancing adrenalin lawan bicara. Keahliannya di sini mengingatkan pada strategi diplomasi, bukan soal siapa yang menang berdebat, tetapi siapa yang mampu menjaga arah pembicaraan agar tetap bermanfaat.

Pola yang Membedakan

Di lingkaran pemerintahan, ada banyak figur yang berperan sebagai “juru bicara”. Namun, perbedaan Dasco terletak pada dua hal, posisi dan pendekatan.

Pertama, posisinya di DPR membuatnya bisa membaca denyut aspirasi rakyat secara langsung. Tidak semua juru bicara punya akses ini. Banyak yang hanya berbicara dari menara gading birokrasi, sedangkan Dasco kerap terjun dalam agenda-agenda publik, mulai dari dialog dengan pelaku usaha kecil, pertemuan dengan kepala daerah, hingga forum-forum partai yang membicarakan keluhan konstituen.

Kedua, pendekatannya tidak reaktif, melainkan preventif. Ia jarang terlihat memadamkan api setelah isu membesar, lebih sering ia mengeluarkan pernyataan awal yang mencegah isu berkembang liar. Contohnya, saat beredar rumor bahwa partai akan mendorong kebijakan kontroversial di daerah, Dasco cepat-cepat meluruskan bahwa kebijakan yang dijalankan harus pro rakyat. Pernyataan ini keluar sebelum rumor itu sempat menimbulkan sentimen negatif luas.

Pendekatan ini membuatnya lebih mirip pengatur lalu lintas daripada sekadar pembawa pesan. Ia tidak hanya mengirimkan pesan dari atas ke bawah, tetapi juga mengatur kecepatan dan arah pesan itu agar tidak menabrak kepentingan Publik.

Figur seperti Dasco sering kali tidak menjadi sorotan utama media, setidaknya tidak seterang pejabat eksekutif yang mengambil keputusan besar. Namun, jika kita membaca sejarah politik, selalu ada sosok seperti ini di belakang layar, mereka yang menjaga stabilitas komunikasi sehingga kebijakan tidak runtuh karena salah ucap atau salah baca.

Dalam bahasa panggung, ia adalah konduktor orkestra. Pemain musik bisa saja berbakat, tetapi tanpa konduktor, nada bisa saling bertabrakan. Dalam bahasa politik, Dasco adalah konduktor yang memastikan suara pemerintah mengalun dalam harmoni, tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, dan selalu pada waktunya.

Refleksi: Bahasa sebagai Penopang Kekuasaan

Kekuasaan, betapapun kuatnya, akan goyah jika gagal menjelaskan dirinya. Di sini, peran penerjemah politik seperti Dasco menjadi vital. Ia menjaga agar bahasa kekuasaan tidak kehilangan makna, agar rakyat tetap merasa diajak bicara, bukan sekadar diperintah.

Kita bisa saja tidak sepakat dengan semua sikap politiknya, tetapi sulit menampik bahwa Dasco menguasai seni menjaga irama ini. Dan selama irama itu terjaga, kapal politik Prabowo akan lebih mudah berlayar menembus gelombang, setidaknya di medan komunikasi publik.

Mungkin, inilah alasan mengapa pertemuan sederhana, pernyataan singkat, atau gestur kecil dari Dasco bisa memiliki gaung panjang. Karena dalam politik, yang bertahan bukan hanya kebijakan, tetapi juga cara kebijakan itu diucapkan.

Artikel Sufmi Dasco Ahmad, Penjaga Irama Politik di Era Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.