Kritik itu disampaikan Sulaisi melalui akun Tiktok pribadinya yang kemudian viral di kalangan para advokat muda.

Dalam unggahannya, Sulaisi mengunggah foto dirinya memeluk tong sampah di depan pintu masuk ruang sidang. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap pengadilan yang dianggap tidak menghargai waktu.

“Time is rubbish!” serunya dikutip Selasa (11/11/2025).

“Waktu kami, para pencari keadilan, tidak dihargai. Banyak advokat memilih diam karena takut kalah perkara. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan,” tegasnya.

Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan dirinya tidak akan tunduk pada sistem yang membuat advokat seolah subordinat di hadapan pengadilan.

“Jika perkara saya dikalahkan karena hakim sentimen, bukan karena pertimbangan hukum yang benar, biar Tuhan yang urus. Hakim bertanggung jawab di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan,” ujarnya lantang.

Ia mendesak MA untuk melakukan pembenahan serius terhadap sistem pengadilan. Menurutnya, terlalu banyak praktik penundaan sidang tanpa alasan jelas, ketidakpastian waktu, hingga perilaku aparat peradilan yang mengabaikan etika waktu.

“Mahkamah Agung jangan beri peluang penjahat menggunakan putusan pengadilan untuk melegitimasi kejahatan mereka. Hargai waktu. Jangan wariskan tradisi buruk kepada Gen Z dan advokat milenial,” tegasnya.

Pernyataan ini menimbulkan resonansi luas di kalangan advokat muda di Jawa Timur dan Jakarta. Sejumlah rekan seprofesi menyebut keberanian Sulaisi sebagai ‘teguran moral’ bagi dunia peradilan yang semakin kehilangan disiplin dan kepekaan etika.

Di balik seruannya, Sulaisi kini tengah berhadapan dengan nama-nama besar di dunia korporasi properti. Ia menjadi kuasa hukum dalam perkara PKPU melawan Budiarsa Sastrawinata dan Agussurja Widjaya, dua tokoh penting di jajaran direksi PT Citra Mitra Habitat, PT Citra Swadaya Raya, serta kelompok usaha Ciputra Group.

“Ini bukan sekadar perkara bisnis. Ini soal keberanian melawan sistem yang bisa membuat hukum tunduk pada kekuasaan modal. Saya hanya ingin memastikan bahwa pengadilan tidak menjadi stempel bagi kejahatan yang dibungkus legalitas,” ujar Sulaisi dalam wawancara terpisah.

Pakar hukum tata peradilan dari salah satu universitas negeri di Surabaya menilai pernyataan Sulaisi mencerminkan keresahan yang nyata. “Kritiknya menohok, karena problem waktu, disiplin, dan etika di pengadilan memang kronis. Tapi jarang ada advokat berani mengatakannya sekeras itu,” ujar pakar hukum itu kepada wartawan yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diturunkan, Mahkamah Agung belum memberikan tanggapan resmi. Namun, seruan “Time is rubbish” Sulaisi Abdurrazaq telah membuka kembali perbincangan lama: tentang bobroknya manajemen waktu di lembaga peradilan, dan tentang bagaimana hukum bisa kehilangan wibawanya saat keadilan tak lagi berpacu dengan waktu.

Artikel Advokat UIN Madura Protes Sistem Peradilan di MA, Tuding Jadi Alat Legitimasi Kejahatan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sulaisi terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) III APSI Jatim yang digelar di Hotel Suites Surabaya pada 30–31 Mei 2025.

Dalam pemilihan kali ini, Sulaisi mengusung tagline “APSI Jatim: Tumbuh Bersama, Guyub dan Beretika”. Ia berhasil mengantongi dukungan minimal 50 persen plus satu dari total 25 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APSI se-Jawa Timur.

Sebelumnya, pemilihan bakal calon ketua sempat mengerucut pada tiga nama, yakni Sulaisi dengan 14 suara, Zaenal Abidin dengan 10 suara, dan Adiyono dengan satu suara.

“Saya ucapkan terimakasih kepada panitia yang telah memberikan dedikasi terbaiknya dalam pelaksanaan Muswil ini dari awal sampai akhir,” ujar Sulaisi usai acara Muswil, Sabtu (31/5/2025).

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu juga berterima kasih kepada seluruh Pengurus DPW APSI Jatim periode 2020-2025 atas pengabdian dan perjuangannya.
 
”Terima kasih pula kepada ketua-ketua DPC beserta sekretaris dan atau yang dimandatkan untuk hadir karena telah mengikuti proses persidangan dengan tertib, dengan nuansa yang sejuk dan penuh kekeluargaan, dan mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga Muswil berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Sulaisi.

Ia menyatakan, visinya ke depan akan meneguhkan peran advokat syariah yang berintegritas profesional sebagai etika dan penegakan hukum dan keadilan di Jawa Timur.

Sedangkan misinya, kata Sulaisi, disebut sebagai ‘Panca Dharma APSI Jatim 2025-2030. Pertama, ia akan memperkuat solidaritas dan kapasitas kader APSI melalui pendidikan hukum berkelanjutan dan pelatihan syariah kontekstual.

“Kedua, kita akan mendorong eksistensi APSI di ruang publik dengan strategi advokasi progresif dan keterlibatan aktif dalam isu-isu umat dan kebangsaan,” ucapnya.

Ketiga, membangun sinergi kelembagaan dengan pesantren, perguruan tinggi, dan instansi hukum untuk memperluas jejaring dan pengaruh.

“Keempat, kita akan menjadikan DPW APSI Jatim sebagai role model nasional dalam pelayanan hukum berbasis nilai-nilai syariah dan kebhinnekaan,” tutur Sulaisi.

Kemudian kelima, ia bersama jajaran pengurus bakal meningkatkan kompetensi advokat APSI dalam penyelesaian perkara, khususnya sengketa ekonomi syariah, melalui pelatihan khusus, sertifikasi mediator syariah, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga peradilan.

Artikel Sulaisi Abdurrazaq Kembali Terpilih Jadi Ketua APSI Jatim 2025-2030, Ini Visi-Misinya! pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Selain diikuti oleh para alumni UIN KHAS Jember, PPA ini juga diikuti oleh para sarjana hukum dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di wilayah Jember dan Lumajan.L

Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Wildani Hefni mengungkapkan, kegiatan ini digelar dalam rangka menyiapkan advokat yang memiliki kapasitas mumpuni dan kecakapan beracara yang teruji.

“Fakultas Syariah memiliki concern yang tinggi untuk terus memberikan ruang dan wadah aktualisasi keilmuan bagi lulusan sarjana Fakultas Syariah, termasuk salah satunya dengan menggelar profesi advokat ini. Karena itu, kegiatan ini dapat terlaksana melalui kerjasama dengan DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur,” kata Wildan saat membuka kegiatan di lantai II Fakultas Syariah UIN KHAS Jember pada Jumat (31/5/2024).

Sementara itu, Ketua DPW APSI Jawa Timur, Sulaisi Abdurrozaq menjelaskan, pendidikan profesi advokat merupakan satu-satunya pintu bagi lulusan sarjana yang hendak menekuni profesi advokat.

“Tidak ada cara lain bagi seorang advokat, selain dimulai dengan mengikuti pendidikan profesi advokat,”

Sulaisi menyebut PPA ini sebagai tangga awal bagi para lulusan sarajana yang mau berkarir di bidang advokat.

“Karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai tangga awal. Maka jangan melupakan tangga awal tersebut, yaitu Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan APSI,”

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madura itu menjelaskan bahwa APSI merupakan salah satu organisasi advokat yang di dalamnya menaungi para advokat dengan latar belakang Fakultas Syariah.

“APSI merupakan asosiasi advokat yang di dalamnya terdapat muatan syariah. Kami berharap tertanam dalam jiwa kita semua, nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

APSI telah diberi wewenang menurut perundang-undangan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Hal ini direalisasikan dengan bekerja sama bersama Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Sebagai informasi, Pendidikan Profesi Advokat merupakan pendidikan khusus sebagai langkah awal bagi lulusan sarjana hukum untuk menjadi seorang advokat dengan memberikan materi tentang hukum acara di semua lingkungan peradilan, teknik peradilan dan lain sebagainya.

Hadir dalam kegiatan pembukaan ini, Sekretaris DPW APSI Jawa Timur sekaligus Ketua Keluarga Alumni Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Zainal Abidin, S.H.I, MH., pengurus APSI Jatim Dr. Adiyono, M.HI, Ketua APSI Kabupaten Sampang, Ketua Panitia Moh. Jufri, SH, Sekretaris Panitia Nury Khoiril Jamil, SH, dan Koordinator Fasya Media Fakultas Syariah Cholis Rosyidatul Husna, MH, serta Direktur Pusat Kajian Hukum Keluarga dan Gender Siti Nurholilah, MH.

Artikel UIN KHAS Jember Kerja Sama dengan APSI Jatim Gelar Pendidikan Profesi Advokat pertama kali tampil pada Rilpolitik.